Bulan: Januari 2023

HULU SUNGAI SELATAN (HSS) – Pertanian tidak berhenti meskipun negeri ini menghadapi pandemi COVID-19, banjir, maupun bencana lainnya. Sektor pertanian akan sigap menyiapkan pangan untuk mendorong masyarakat dengan mendorong produksi pangan, seperti syukuran panen padi di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada Kamis (12/1) tadi.

Acara syukuran panen padi juga dirangkai dengan kegiatan penyemaian serta peresmian UV Dryer untuk mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di daerah tersebut.

Panen padi tersebut dihadiri langsung Bupati Kabupaten HSS, Achmad Fikri. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSS, Muhammad Noor, serta jajaran Forkopimda Lingkup Kabupatem HSS.

Bupati Kabupaten HSS Achmad Fikry menyampaikan bahwa pihaknya ikut bersyukur atas keberhasilan panen padi dan beberapa kegiatan kelompok petani di desa tersebut. Untuk itu, pihaknya sudah meminta kelompok tani agar memanfaatkan lahannya secara maksimal.

“Petani – petani di Kabupaten HSS sangat berperan penting untuk meningkatkan produksi pangan di daerah ini serta menurunkan angka inflasi,” ungkap Fikry.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan rasa syukurnya dan turut bangga atas upaya Kelompok Tani di Kabupaten HSS di karenakan sudah mengawali panen, dan sudah menjadi salah satu upaya untuk menepis kekurangan pangan.

“Kita butuh makan, butuh nasi, sehingga para petani harus kita lindungi. Jangan biarkan petani kita sendiri mengatasi masalahnya, namun harus terus dibantu. Kewajiban kita semua memberi dukungan kepada para petani,” ujar Syamsir.

Untuk diketahui, sebelum panen dilaksanakan dilakukan penandatanganan prasasti pembangunan UV Dryer oleh Bupati Kabupaten HSS Achmad Fikry dan pemotongan untaian bunga oleh Kepala Dinas TPH Provinsi Kalsel Syamsir Rahman. Penandatanganan tersebut sebagai tanda diresmikannya UV Dryer untuk kelompok Tani bengkuang Desa gumbul, dan kelompok Tani Balanti Desa mandala. (TPH.KALSEL-MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, meminta panti di bawah naungan Dinas Sosial (Dinsos) serius memberikan layanan rehabilitasi agar implementasi keterampilan serta keahlian yang didapat bisa membantu masyarakat.

“Tentu ini sangat bermanfaat bagi mereka, terutama kepada keluarga, lingkungan, hingga bangsa dan negaranya,” ujarnya, Kamis (12/1).

Orang nomor satu di Kalsel ini juga tak lupa mengingatkan, setelah berhasil menerima ilmu serta keahlian yang diberikan maka diharapkan bisa mengembangkan diri ditengah masyarakat dan dapat membaca peluang kesempatan untuk mengembangkan diri lebih baik lagi.

“Kemandirian juga didapatkan. Tak kalah penting mereka bisa survive (bertahan) setelah keluar dari UPTD ini,” jelas Paman Birin.

Selanjutnya, Ia juga mengharapkan, tak hanya mendapat binaan keterampilan saja melainkan juga bisa menjadi generasi tangguh dan memiliki etika atau berperilaku yang baik.

“Inilah yang kita harapkan semoga menjadi generasi handal dan siap daya bersaing,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kalsel, Muhammadun, mengatakan, rehabilitasi sosial yang diberikan ini berjumlah 171 peserta yang tersebar di empat panti milik pemerintah provinsi.

“Yang mendapatkan ini terbagi dari remaja yang putus sekolah, tuna daksa, tuna netra dan penyandang disabilitas. Karena kami bantu dengan sejumlah keterampilan yang menunjang seperti ingin menjahit, service komputer dan handphone maka akan difasilitasi,” tutur yang kini juga menjabat sebagai Kadisdikbud Provinsi Kalsel.

Wujud nyata tersebut, lanjut dia, tentu tidak lepas dari dukungan penuh dari kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

“Dengan adanya rehabilitasi sosial ini para penerima manfaat nantinya bisa membuat usaha atau ikut bekerja di tempat sesuai keahlian mereka karena ada pengalaman sehingga angka kemiskinan sekaligus pengangguran menurun,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebelum 17 Oktober 2024, seluruh produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan harus bersertifikat halal. Jika tidak, maka sesuai ketentuan, akan terkena sanksi. Untuk mendukung program sertifikasi ini, maka pada tahun 2023 ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, kembali membuka pendaftaran program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku UMKM diseluruh Indonesia. Pendaftaran sudah dibuka sejak 2 Januari hingga sepanjang tahun, dengan kuota satu juta UMKM.

Kepada Abdi Persada FM baru – baru tadi, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, tahun ini Kalimantan Selatan mendapat kuota sebanyak seribu UMKM, pada program Sehati.

“Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh pelaku UMKM. Karena segala sesuatunya sudah dimudahkan melalui program ini, termasuk soal biaya yang digratiskan,” ujarnya.

Shinta menyebutkan, program Sehati ini menjadi salah satu langkah pemerintah, untuk menaikkan level produk UMKM. Khususnya untuk produk unggulan ekspor, yang semakin menegaskan kualitas dan higienitas produk.

“Saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara konsumen produk halal terbesar di dunia. Padahal, dengan potensi penduduk muslim dan produk UMKM yang besar, seharusnya Indonesia dapat menjadi negara produsen produk halal terbesar. Program Sehati ini, merupakan jembatan menuju asa tersebut,” tutupnya.

Untuk mendaftar Sehati 2023, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id. atau melalui aplikasi Pusaka.
Aplikasi Pusaka ini sudah dapat diunduh di playstore bagi pengguna android atau di appstore bagi pengguna iOS.

Adapun syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:

1. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
5. memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
8. bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
9. tidak menggunakan bahan berbahaya;
10. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
11. jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
12. menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
13. proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;
14. bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Haul Abah Guru Sekumpul ke -18 akan dilaksanakan pada 26 Januari 2023 mendatang, yang bertempat di rumah Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kampung Keramat Martapura.

Melalui pelaksanaan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim menyampaikan pihaknya akan menyebar luaskan informasi terkait Haul Abah Guru Sekumpul, baik dari sosial media, videotron maupun baleho.

“Kita di Diskominfo pada jajaran bidang Publikasi dan Informasi akan memberikan dukungan terutama didalam mendukung agar bisa disaksikan oleh banyak orang,” ungkap Muslim kepada Abdi Persada FM, usai penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas lingkup Diskominfo Kalsel pada Rabu (11/1).

Muslim menambahkan pihaknya akan terus menjalin Koordinasi dan Komunikasi bersama Pemerintah Kabupaten Banjar yang juga selalu tuan rumah pelaksanaan Haul guru Sekumpul agar informasi yang disampaikan nantinya kepada masyarakat benar dan terarah.

“Kita akan terus menjalin koordinasi dan bersinergi agar informasi yang disampaikan benar, serta tidak terjadi kesalah pahaman,” lanjut Muslim.

Dilanjutkan Muslim semua Media yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalsel, salah satunya LPPL Abdi Persada FM, MC Kalsel, serta Media Pemerintah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru akan dimanfaatkan untuk menyebar luaskan informasi terkait pelaksanaan Haul guru Sekumpul ke – 18.

“Banjarbaru, Kabupaten Banjar, itu yang akan lebih utama di fokuskan,” lanjut Muslim.

Muslim mengharapkan kegiatan Haul guru Sekumpul ke – 18 dapat terlaksana dengan lancar tanpa hambatan. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menurunkan hampir semua armada Perpustakaan Kelilling (pusling) Palnam, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan kembali bergerak menyebar “virus” baca kepada masyarakat, yang kali ini menyasar empat kabupaten/kota di Banua.

Terbagi menjadi empat tim, pihaknya mendatangi Rumah Tahanan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Rutan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru, dan LP Narkotika Karang Intan Kabupaten Banjar, Rabu (11/1).

Tidak kalah ramai dengan kunjungan di sekolah, rombongan mendapat sambutan ramai dari para warga binaan, seperti saat mampir di Rutan Pelaihari. Semuanya diizinkan meminjam dan membaca buku yang disediakan dengan berbagai jenis judul.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja pihaknya untuk meningkatkan literasi masyarakat.

“Semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan. Makanya Dispersip Kalsel tetap memberikan kesempatan kepada penghuni rutan maupun lapas untuk mendapatkan bahan bacaan,” jelasnya.

Perempuan yang disapa Bunda Nunung ini juga menyatakan, pihaknya akan terus bergerak jemput bola ke berbagai kalangan, demi bisa menggalakkan literasi dan meningkatkan minat baca.

Selain menghadirkan layanan perpustakaan, pihaknya juga melakukan penyerahan dan peminjaman ratusan buku pada perpustakaan LP dan rutan yang dikunjungi, sebagai realisasi kerja sama yang telah terjalin.

Terpisah, Kepala Rutan Pelaihari Fani Andika mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kontribusi besar Dispersip Kalsel dalam pembinaan warganya.

“Semoga kerja sama ini dapat meningkatkan minat baca pada warga binaan kami, hingga dapat memaksimalkan kemampuan intelektual mereka,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel melakukan kunjungan ke ruang rapat Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalsel dalam rangka bersilaturrahmi serta membahas beberapa hal untuk lebih memajukan lagi penyampaian informasi yang ada di banua ini. Dewas LPPL Abdi Persada yang di Ketuai oleh Anisyah didampingi dua Dewas lainnya Novita Tyasti Setyanti dan Arif Rahman Hakim, serta jajaran Direksi LPPL Abdi Persada FM, disambut langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim serta Kepala Bidang (Kabid) Informasi Publik dan Statistik Tarwin Patik Mustafa.

Kepada Reporter Abdi Persada FM, Ketua Dewas LPPL Abdi Persada FM Anisyah menyampaikan bahwa tujuan pihaknya bersilaturahmi bersama KPID Kalsel di ruang rapat Kepala Dinas Kominfo Kalsel yakni untuk membahas hal – hal yang dapat lebih memajukan penyampaian informasi di Kalsel.

“Dengan adanya silaturrahmi ini bersama Kominfo Kalsel dan KPID Kalsel kami berharap LPPL Abdi Persada FM milik Pemprov Kalsel bisa lebih baik dan dapat menyajikan program – program yang lebih bermutu, serta mengunggulkan pemberitaan khususnya pembangunan di Pemprov Kalsel,” ungkap Anisyah usai melakukan silaturahmi bersama KPID Kalsel dan Kadis Kominfo Kalsel pada Rabu (11/1) siang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim menyampaikan, pihaknya menilai kegiatan silaturrahmi yang dilakukan LPPL Abdi Persada FM bersama KPID Kalsel merupakan kegiatan yang bersifat positif, sehingga dapat terjalin koordinasi yang baik antara LPPL milik Pemprov Kalsel, Kominfo Kalsel, serta KPID Kalsel.

“Dalam agenda silaturahmi ini, maka akan terjalin satu pemahaman persepsi, sinergitas, serta upaya-upaya untuk mendorong agar terdapat terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan penyampaian informasi,” tutup Muslim.

Di tempat yang sama, Ketua KPID Kalsel Azhari Fadli menyampaikan dengan adanya silaturahmi yang terjalin antara LPPL Abdi Persada FM, Kominfo Kalsel serta KPID Kalsel, maka diharapkan terdapat terobosan baru yang dapat memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat banua Kalsel dan menjadi garda terdepan informasi bagi pemerintah daerah.

“KPID berharap, LPPL Abdi Persada FM untuk menyesuaikan dengan adanya era digitalisasi agar dapat terus berinovasi sehingga para pendengar lebih setia mendengarkan Radio Abdi Persada FM,” tutup Azhari. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Kondisi inflasi di Kalimantan Selatan pada Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,42 persen. Sedangkan berdasarkan tahun kalender, Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 4,09 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,80 persen. Hal ini tentu menjadi perhatian karena inflasi sudah di luar target inflasi nasional yaitu antara 2 – 4 persen per tahun.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan, ada beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi, yaitu bahan bakar rumah tangga, beras, hingga telur dan daging ayam yang mengalami kenaikan harga sehingga patut diwaspadai akan berpengaruh terhadap gejolak inflasi di Kalimantan Selatan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menyampaikan, pemicu terjadinya Inflasi di sektor Hortikultura dikarenakan pola tanam para petani di Kalsel yang terlalu sedikit di Triwulan terakhir tahun 2022, sehingga menyebabkan kenaikan harga beras dikarenakan berkurangnya jumlah pasokan beras. Namun secara bertahap pola tanam para petani akan kembali meningkatkan di triwulan pertama tahun 2023 ini, sehingga inflasi di sektor hortikultura akan selesai dengan sendirinya pada saat terjadinya musim panen pada awal tahun 2023.

“Pemicunya terkait dengan beras yakni pola tanam kita pada September – Desember sangat sedikit. Jadi Januari – Maret mulai panen, sehingga inflasi akan selesai sendiri di bulan April dan seterusnya,” ungkap Syamsir Rahman usai menghadiri rapat Inflasi di Ruang Rapat H Maksid Setdaprov Kalsel pada Rabu (11/1) sore.

Ia menjelaskan, masih banyak Kabupaten-Kota di Kalsel yang tidak menyiapkan dana cadangan untuk pembelian gabah petani. Hal ini menyebabkan petani terpaksa menjual gabah mereka dengan harga yang murah kepada tengkulak sehingga menyebabkan inflasi.

“Solusinya masing – masing Pemerintah Daerah Kabupaten – Kota harus menyiapkan dana talangan pembelian gabah,” lanjut Syamsir.

Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tabalong dinilai telah berhasil menerapkan program pembelian gabah para petani dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang dibeli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) serta tengkulak. Sehingga para petani di kedua Kabupaten tersebut dapat menikmati hasil jerih payah mereka selama menanam.

“Dengan ikut campurnya Pemerintah Daerah membeli gabah para petani dan menyimpannya, maka juga dapat mengendalikan inflasi, sehingga harus diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten – Kota lain,” lanjut Syamsir.

Ia melanjutkan, terdapat 5 Kabupaten-Kota dengan penghasil beras terendah di Kalsel. Yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan kabupaten Balangan. Untuk mengendalikan inflasi, ke 5 Kabupaten- Kota tersebut harus dapat berkerjasama dengan Kabupaten tetangga, untuk mendatangkan beras dari Kabupaten lain dan tidak melakukan Import beras.

“5 Kabupaten-Kota tersebut wilayah pertanian sangat minum, namun mempunyai penduduk yang sangat banyak untuk mengkonsumsi beras,” ungkap Syamsir.

Jalinan Kerjasama untuk ekspor beras dari Kabupaten tetangga sesama Provinsi Kalsel dinilai seharusnya dilaksanakan pada awal tahun 2022 yang lalu, sehingga penanganan inflasi akan mudah dilaksanakan.

“Harusnya kerjasama ini diawal tahun, bukan pada saat kita susah seperti terjadinya inflasi seperti ini,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka pelestarian lingkungan dan margasatwa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki program konservasi hutan lindung dan margasatwa. Untuk program ini, Sahabat Bekantan Indonesia Kalsel mendukung penuh.

Ketua Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia Kalsel Amalia Rizki mengatakan, Yayasan Sahabat Bekantan di tahun 2022 telah banyak melakukan pencapaian. Salah satunya habitat alami bekantan.

“Saat ini kami melakukan penyelamatan habitat asli Bekantan, di luar dari daerah konservasi yang sudah ada,” ungkap Amalia.

Oleh karena itu, lanjutnya, Sahabat Bekantan Indonesia memberikan dukungan dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam menjaga konservasi hutan lindung, dan margasatwa.

Dalam kesempatan tersebut Amalia mengatakan, untuk saat ini pihaknya telah menjadikan Pulau Curiak, sebagai habitat asli Bekantan.

“Pada awalnya di Pulau Curiak terdapat sebanyak 14 individu, dan pada akhir 2022 ini sudah mencapai 36,” ungkap Amalia.

Tentu, lanjutnya, kenaikan tersebut mencapai 100 persen lebih. Dengan kenaikan tersebut, sangat menggembirakan. Berdasarkan dari rencana aksi konservasi Bekantan, ditargetkan adanya kenaikan, sebesar 2 persen per tahun.

“Namun, kenaikan populasi Bekantan di Kalsel saat ini sudah mulai tercapai,” ucap Amalia.

Pada 2022 pula, Sahabat Bekantan Indonesia mendapatkan penghargaan Kalpataru kategori Penyelamatan Lingkungan.

“Serta pada saat bersamaan lahir bayi Bekantan dipusat rehabilitasi, yang langsung diberikan nama oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dengan nama Hani,” ujar Amalia.

Menurutnya apa yang telah dicapai tahun 2022, akan lebih ditingkatkan pada tahun 2023 ini. (SRI/RDM/RH)