Cegah Inflasi Sektor Hortikultura, Pemda di Kalsel Diharapkan Punya Dana Talangan Pembelian Gabah

BANJARBARU – Kondisi inflasi di Kalimantan Selatan pada Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,42 persen. Sedangkan berdasarkan tahun kalender, Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 4,09 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,80 persen. Hal ini tentu menjadi perhatian karena inflasi sudah di luar target inflasi nasional yaitu antara 2 – 4 persen per tahun.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan, ada beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi, yaitu bahan bakar rumah tangga, beras, hingga telur dan daging ayam yang mengalami kenaikan harga sehingga patut diwaspadai akan berpengaruh terhadap gejolak inflasi di Kalimantan Selatan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menyampaikan, pemicu terjadinya Inflasi di sektor Hortikultura dikarenakan pola tanam para petani di Kalsel yang terlalu sedikit di Triwulan terakhir tahun 2022, sehingga menyebabkan kenaikan harga beras dikarenakan berkurangnya jumlah pasokan beras. Namun secara bertahap pola tanam para petani akan kembali meningkatkan di triwulan pertama tahun 2023 ini, sehingga inflasi di sektor hortikultura akan selesai dengan sendirinya pada saat terjadinya musim panen pada awal tahun 2023.

“Pemicunya terkait dengan beras yakni pola tanam kita pada September – Desember sangat sedikit. Jadi Januari – Maret mulai panen, sehingga inflasi akan selesai sendiri di bulan April dan seterusnya,” ungkap Syamsir Rahman usai menghadiri rapat Inflasi di Ruang Rapat H Maksid Setdaprov Kalsel pada Rabu (11/1) sore.

Ia menjelaskan, masih banyak Kabupaten-Kota di Kalsel yang tidak menyiapkan dana cadangan untuk pembelian gabah petani. Hal ini menyebabkan petani terpaksa menjual gabah mereka dengan harga yang murah kepada tengkulak sehingga menyebabkan inflasi.

“Solusinya masing – masing Pemerintah Daerah Kabupaten – Kota harus menyiapkan dana talangan pembelian gabah,” lanjut Syamsir.

Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tabalong dinilai telah berhasil menerapkan program pembelian gabah para petani dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang dibeli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) serta tengkulak. Sehingga para petani di kedua Kabupaten tersebut dapat menikmati hasil jerih payah mereka selama menanam.

“Dengan ikut campurnya Pemerintah Daerah membeli gabah para petani dan menyimpannya, maka juga dapat mengendalikan inflasi, sehingga harus diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten – Kota lain,” lanjut Syamsir.

Ia melanjutkan, terdapat 5 Kabupaten-Kota dengan penghasil beras terendah di Kalsel. Yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan kabupaten Balangan. Untuk mengendalikan inflasi, ke 5 Kabupaten- Kota tersebut harus dapat berkerjasama dengan Kabupaten tetangga, untuk mendatangkan beras dari Kabupaten lain dan tidak melakukan Import beras.

“5 Kabupaten-Kota tersebut wilayah pertanian sangat minum, namun mempunyai penduduk yang sangat banyak untuk mengkonsumsi beras,” ungkap Syamsir.

Jalinan Kerjasama untuk ekspor beras dari Kabupaten tetangga sesama Provinsi Kalsel dinilai seharusnya dilaksanakan pada awal tahun 2022 yang lalu, sehingga penanganan inflasi akan mudah dilaksanakan.

“Harusnya kerjasama ini diawal tahun, bukan pada saat kita susah seperti terjadinya inflasi seperti ini,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)