BANJARBARU – Sampah bekas jamaah haul Abah Guru Sekumpul ke-18 di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula mencapai 21 ton.
Kepala TPA Sampah Regional Banjarbakula, Sarwani, mengungkapkan sampah itu berasal dari dua lokasi penyelenggara haul ulama mahsyur asal Martapura tersebut.
“Kemarin di Kampung Keramat itu sampahnya 6 ton, kalau di Musholla Ar-Raudhah itu 15 ton,” ungkapnya, Selasa (31/1).
Sampah bekas jamaah masih akan terus bertambah hingga peringatan haul di Masjid Syi’arus Sholihin atau Masjid Pancasila Martapura yang rencananya diselenggarakan pada malam nanti.
Sarwani berujar, puluhan ton sampah yang masuk bahkan belum termasuk kiriman dari Kota Banjarbaru.
“Kota Banjarbaru sampai saat ini masih belum mengirimkan sampahnya, jadi total sampah bekas jamaah tadi berasal dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Sarwani menyebut pemprosesan sampah dari peringatan haul Guru Sekumpul akan digratiskan. Hal itu diakuinya merupakan arahan langsung dari Kepala Dinas LH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana.
“Semua kita gratiskan, kita beri label khusus truk yang mengangkut sampah bekas jamaah haul,” bebernya.
Dengan tambahan puluhan ton sampah bekas jamaah itu, hingga saat ini sampah yang di proses di TPA Sampah Regional Banjarbakula mencapai 2.509,51 ton. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Sejumlah akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banjarmasin berkunjung ke Perpustakaan Palnam Banjarmasin.
Suasana Kunjungan Akademisi STIE Indonesia Banjarmasin ke Perpustakaan Palnam
Kunjungan ini dalam rangka menjalin kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk meningkatkan literasi para mahasiswa maupun civitas akademika.
Kepala Perpustakaan STIE Indonesia Banjarmasin, Hanifah menyampaikan dengan kerjasama ini, pihaknya dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Perpustakaan Palnam seperti koleksi buku-buku yang dapat menjadi penunjang bahan pengajaran dan juga penelitian.
“Kami sangat senang bisa bekerjasama dan bisa mendapatkan kartu anggota perpustakaan Palnam ini,” katanya kepada wartawan, Selasa(31/1).
Bukan hanya akademisi saja, lanjut Hanifah, tetapi mahasiswa STIE Indonesia Banjarmasin untuk bisa menjadi anggota perpustakaan Palnam.
Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengapreasi kunjungan akademisi dan mahasiswa STIE Indonesia Banjarmasin dan mendaftar jadi anggota perpustakaan Palnam.
“Bikin kartu perpustakaan gratis atau tidak dipungut biaya, prosesnya pun cepat, ” jelasnya.
Nurliani berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan akademisi dan mahasiswa perguruan tinggi di Kalsel. (NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebanyak 4,18 juta jiwa, dengan mayoritas penduduk adalah laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,41 dan didominasi penduduk usia produktif dengan rasio ketergantungan usia 46,59. Long Form Sensus Penduduk 2020 (LFSP2020) dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil LFSP2020 sebanyak 4,18 juta jiwa. Jumlah penduduk terus bertambah selama periode tahun 1961 – 2022. Pada periode September 2020 – Juni 2022, penduduk Kalimantan Selatan bertambah sebanyak 108,5 ribu jiwa atau sebesar 0,14 persen. Akan tetapi bila dilihat dari pertumbuhannya mengalami perlambatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada periode 1961 – 1990 yang cenderung mengalami kenaikan.
Tercatat bahwa pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan periode 1961 – 1971 sebesar 1,44 persen, Periode 1980 – 1990 sebesar 2,32 persen, dan 1980 – 1990 merupakan pertumbuhan penduduk yang paling tinggi yaitu sebesar 2,3 persen per tahun. Setelah periode tahun 90 – an, LPP penduduk secara umum cenderung mengalami perlambatan. Tercatat bahwa Pada periode 2020 -Juni 2022 LPP mengalami perlambatan sebesar 0,99 Persen.
Hal ini disampaikan Fungsional Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan Nurul Sabah, pada Press Release berita resmi statistik hasil Long Form Sensus Penduduk BPS Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020, Senin (30/1) sore.
Nurul menyampaikan Rasio ketergantungan (RK) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi rasio ketergantungan suatu daerah menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 hasil LFSP2020 sebesar 46,59 persen. Artinya setiap 100 orang yang produktif mempunyai tanggungan sekitar 46-47 orang yang non produktif.
“Setelah periode tahun 90 – an, laju pertumbuhan penduduk (LPP) penduduk secara umum cenderung mengalami perlambatan. Tercatat bahwa Pada periode 2020 -Juni 2022 LPP mengalami perlambatan sebesar 0,99 Persen,” ungkap Nurul.
Nurul melanjutkan Informasi mengenai struktur penduduk merupakan salah satu informasi strategis karena ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sangat besar, maka SDM yang merupakan asset dalam pembangunan juga sangat besar. Berdasarkan hasil Longform SP2020, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat sejak Tahun 2000. Persentase penduduk usia produktif adalah sebesar 65,70 persen dari total penduduk tahun 2000, dan meningkat menjadi 68,22 persen di tahun 2022. Persentase penduduk usia produktif di Kalimantan Selatan yang lebih besar dibandingkan usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan masih berada pada masa bonus demografi.
“Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil LFSP2020 sebanyak 4,18 juta jiwa. Jumlah penduduk terus bertambah selama periode tahun 1961 – 2022. Pada periode September 2020 – Juni 2022, penduduk Kalimantan Selatan bertambah sebanyak 108,5 ribu jiwa atau sebesar 0,14 persen. Akan tetapi bila dilihat dari pertumbuhannya mengalami perlambatan, “sahut Nurul. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menerima bagi hasil cukai rokok senilai Rp319 miliar atau setara 111,74 persen pada semester II tahun 2022. Pendapatan ini pun diakui telah melebihi target sebelumnya di 2021 yang hanya berhasil meraup penerimaan sebesar Rp285 miliar.
“Memang mengalami kenaikan secara signifikan. Tentu, merupakan capaian di atas dari target tahun 2022,” ujar Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin.
Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rusma Khazairin saat menjelaskan pajak cukai rokok
Ini merupakan capaian yang cukup bagus dalam mengawali tahun 2023. Bahkan, pendapatan hasil cukai rokok itu nantinya akan dibagi kembali ke masing-masing kabupaten/kota.
“Meskipun bukan daerah penghasil tembakau tetapi realisasi ini sangat menggembirakan,” bebernya.
Tingginya jumlah yang diberikan kepada pemerintah daerah termasuk Pemprov Kalsel merujuk atas naiknya cukai rokok sekitar 10 persen yang diberlakukan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) sebagai upaya menurunkan prevalensi angka pencandu rokok.
Sementara dari pajak retribusi, lanjut dia, mencapai 84,40 persen. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga terealisasi melebihi target yakni sekitar 102,83 persen.
“Pendapatan lainnya yang sah sebesar 98,73 persen. Selain itu, dana transfer dari pusat melebihi capaian yaitu senilai Rp3,5 triliun atau 105,14 persen dari target Rp3,3 triliun,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Perayaan HUT Ke-70 SMAN 1 Banjarmasin menjadi momentum yang tepat untuk bersama-sama menyatukan langkah dan tekad dalam membangun Banua dengan melahirkan generasi yang cerdas, terampil, berkarakter, dan berdaya saing, serta memiliki akhlak yang mulia.
Gubernur Kalsel (kopiah) berfoto bersama dewan guru dan siswa SMAN 1 Banjarmasin
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin, pada perayaaan Hari Ulang Tahun ke-70 SMAN 1 Banjarmasin, Selasa, (31/1).
Paman Birin mengatakan, SMA Negeri 1 Banjarmasin, telah memberikan dedikasinya selama 70 tahun bagi kemajuan Banua tercinta dan pada hari ini menyelenggarakan kegiatan “Smasa Generation 29”, dengan menyajikan berbagai kegiatan menarik dan edukatif untuk merayakan ulang tahun ke-70 sekolah.
“Mudah-mudahan di usia ini, sekolah ini semakin sukses, maju, dan tentunya terdepan dalam melahirkan generasi cerdas dan berdaya saing bagi Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Paman Birin dalam sambutannya.
Paman Birin menuturkan, dengan semangat pemuda yang memiliki tekad kuat untuk sebuah perubahan, segala harapan untuk kemajuan Banua harus dipersiapkan mulai dari sekarang hingga masa yang akan datang.
Maka dari itu, Paman Birin berharap, untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerjasama dan kerja keras semua, khususnya dalam menghadirkan pendidikan yang baik dan berkualitas bagi generasi setelah kita.
“Tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya ada pada lembaga pendidikan, tetapi di tangan kita semua,” harapnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Banjarmasin, Fery Setyawan Amadhy mengucapkan terimakasih kepada Paman Birin, yang sudah datang pada acara HUT SMAN 1 Banjarmasin dan Smasa Generation ke-29.
“Terimakasih Paman Birin yang sudah meluangkan waktunya, kehadiran orang nomor satu di Kalsel bertepatan dengan momen yang spesial ini merupakan bentuk dukungan dan semangat bagi kami semua, warga SMAN 1 Banjarmasin,” tandasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menghadiri Seminar Peluang dan Tantangan Usaha di Tahun 2023, yang digelar di Kota Banjarmasin. Seminar dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota, Selasa (31/1).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, saat ini pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah, untuk mengembangkan usaha dalam bentuk inkubasi bisnis untuk menumbuh kembangkan usaha pelaku UKM.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin, sudah sejalan dengan Pemerintah Pusat,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Tentunya, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini, untuk menambah persentase kewirausahaan di Tanah Air.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki
“Saat ini untuk persentase kewirausahaan mencapai 3,7 persen. Ditarget dapat mencapainya 4 persen,” ucapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan untuk peningkatan Program Kawal Inkubator, untuk peningkatan Usaha Kecil Menengah.
“Pemerintah Kota Banjarmasin tentunya berterima kasih atas kedatangan Menteri Koperasi dan UKM,” ucap Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina.
Tentunya, kedatangan Menteri Koperasi dan UKM ini, memberikan pengarahan kepada pihaknya dan para pelaku usaha kecil di Kota Banjarmasin.
“Saat ini Pemerintah Pusat akan meningkatkan usaha kecil menjadi usaha besar. Dengan programnya kawal inkubator, dalam inkubasi bisnis,” ujarnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Terjadinya inflasi di Banjarmasin dan Kotabaru diakibatkan sejumlah transportasi yang mengalami kenaikan. Tercatat Desember 2022 kelompok ini mencapai 18,27 persen. Tertinggi dikuasai dari sektor angkutan udara.
Menurut Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Agus Salim, dampak ini terjadi akibat adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsudi yang diberlakukan pada 2022 lalu. Sehingga, sejumlah transportasi secara otomatis terkontraksi naik drastis.
Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar (kanan) didampingi Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian, Agus Salim, saat mengikuti rakor inflasi
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah agar masalah angkutan ini bisa diselesaikan,” ujarnya, usai mengikuti rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri RI secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (30/1) siang.
Ia menyebut, sebagai upaya dalam pengendalian pemberian subsidi juga bisa dilakukan. Hal ini bertujuan supaya masyarakat yang memanfaatkan berbagai transportasi tidak terbebani.
“Kepala daerah setempat diharapkan bisa segera melaksanakannya,” harapnya.
Diketahui, tingginya inflasi di Kabupaten Kotabaru tak hanya dipengaruhi dari transportasi udara saja. Melainkan juga terjadi di angkutan laut dan darat dengan inflasi mencapai 29,11 persen.
“Kerjasama antar daerah juga terus digalakkan termasuk berbagai pihak dalam mengentaskan masalah inflasi,” bebernya.
Sedangkan, transportasi di Banjarmasin yang turut andil memberikan inflasi masih didominasi angkutan udara sebesar 17,50 persen dari tahun ke tahun (year on year) tercatat pada Desember 2022.
“Banjarmasin juga telah melakukan kerjasama dengan Subang. Kemudian Antar daerah secara internal juga mulai melakukan itu,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun ini, sebagai tuan rumah pelaksanaan POMNAS.
“Tentunya menjadi tuan rumah POMNAS menjadi hal yang luar biasa, untuk Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Senin (30/1).
Oleh karena itu, lanjutnya, dengan ditunjuk Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah, maka sejak saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dispora melakukan persiapan persiapan, untuk mensukseskan agenda nasional tersebut.
“Persiapan yang dilakukan seperti pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan POMNAS tersebut,” tutur Hermansyah lebih lanjut.
Maka, lanjutnya, dengan persiapan yang maksimal, maka diharapkan akan sukses penyelenggaraan serta sukses hasil.
“Kami meminta dukungan dari semua pihak, agar pada pelaksanaan POMNAS 2023 di Kalsel mendatang, dapat berjalan sukses serta Kontingen Kalsel dapat meraih medali sebanyak banyaknya,” ucap Hermansyah.
Sedangkan, tambahnya, untuk waktu pelaksanaan dari POMNAS Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan, pada November mendatang. (SRI/RDM/RH)
BANJAR – Setelah ditinggal Direktur Utama (Dirut) sebelumnya dengan membawa uang perusahaan Rp9,2 miliar, PT Baramarta Perseroda, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Banjar, terus melakukan pembenahan.
Kepada awak media, Senin (30/1), Dirut PT Baramarta Rachman Agus mengungkapkan, saat masih menjabat Plt Dirut merangkap jadi Dewan Pengawas di akhir September 2020, ia mengaku sudah ada utang dan tunggakan lebih dari Rp 427 miliar, di luar tunggakan PAD sebesar Rp8 miliar lebih.
Dirut PT Baramarta, Rachman Agus
“Namun hingga akhir tahun 2022, total yang sudah disetor untuk PAD Rp 7 miliar dan utang pajak yang dibayar hampir Rp 4 miliar,” ujarnya.
Selanjutnya, di tahun 2023 ini untuk sisa tunggakan pajak, dan utang tunggakan lainnya sebesar Rp 427 miliar yang terdiri dari utang pajak berupa utang pajak PPh dan PBB Rp 279 miliar tahun 2009, 2011 dan 2013, utang terkait PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) masa lampau Rp 116 miliar, dan utang tunggakan PNBP IPPKH ditambah denda Rp 30 miliar.
“PT Baramarta melakukan kontrak kerjasama dengan PT. MTN, di mana dalam proyek tersebut disepakati kedua belah pihak akan melakukan penyelesaian utang Baramarta sebesar Rp 427 miliar lebih dari hasil proyek itu dalam waktu maksimal 3 tahun ke depan. Dan itu sudah dituangkan dalam sebuah kontrak kesepakatan,” terangnya.
Pada Januari 2023, Rachman menyebut utang pajak berupa PPh dan PBB dibayar Rp 4,5 miliar, terdiri dari Rp3,5 miliar PPh, dan Rp1 miliar untuk PBB.
“Hari ini sudah dibayarkan. Insya Allah dibayarkan seterusnya miliaran rupiah tiap bulan sesuai skema pembayaran yang disepakati dengan kantor pajak sampai 2025. Namun sebelum waktu itu, belum sampai 3 tahun kami yakin semua utang masa lalu sudah terlunasi,” beber Rahcman.
Rachman mengakui dengan tuntutan tinggi, penyertaan modal dari Pemkab Banjar masih seperti saat didirikan Baramarta tahun 1998 dulu, yakni cuma Rp 205 juta, atau tidak sampai seperempat miliar. Sementara Baramarta diminta setor miliaran rupiah untuk PAD, serta bayar utang-utang warisan lama.
Diungkapkan, sejak awal berdiri hingga sekarang, kontribusi Baramarta terhadap PAD Kabupaten Banjar sudah mencapai Rp 232 miliar lebih.
“Tentunya perlu dukungan semua pihak agar Baramarta mandiri dan bisa menyumbang PAD dan pajak lebih besar,” katanya.
Rachman optimis, tahun 2024, PT Baramarta mampu menyumbang PAD Rp13,2 miliar.
“Dan hal ini merupakan pekerjaan di 2023. Hasilnya, laba di akhir 2023, dan komposisi 55 persen untuk PAD di 2024,” tuturnya.
Ia juga membeberkan, Bupati Banjar bersama dirinya bernegosiasi hingga satu tahun lebih agar dapat melakukan kerjasama dengan PT MTN, yang merupakan investor atau kontraktor 5 besar di Indonesia untuk melakukan penyelamatan Baramarta dengan melakukan restrukturisasi dan kerjasama win-win solution.
“Warisan berat yang ditinggalkan pendahulu, sebenarnya tidak mampu dari sisi keuangan untuk bangkit lagi tanpa suntikan dana ratusan miliar rupiah. Namun dengan perjuangan keras, kami berhasil meyakinkan PT MTN untuk bekerja dan bermitra dengan Baramarta,” imbuhnya.
Ia berharap, setoran Baramarta ke PAD terus meningkat dan sumbangan ke APBD juga tambah besar.
“Tentunya dana pembangunan untuk masyarakat banyak dan kemaslahatan umat di Kabupaten Banjar makin besar pula,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Reformasi Birokrasi (RB) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, pada Senin (30/01). Peluncuran tersebut juga disaksikan melalui live streaming YouTube BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dilanjutkan dengan Press Release berita resmi statistik hasil long Form sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas, Anggota Komisi XI DPR RI Kamarussamad, Kepala BPS Margo Yuwono, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara, serta para pejabat di lingkungan BPS.
Dalam sambutannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas menyambut baik dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pusat Statistik (BPS). Dirinya meyakini implementasi reformasi birokrasi di BPS dapat berkontribusi langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan, tugas pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan itu bukan merupakan tugas yang ringan sehingga Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak selaras.
“BPS juga memiliki peran penting dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan,” ungkap Azwar Anas.
Azwar Anas menambahkan bahwa dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan, interkoneksi data dan informasi menjadi penting karena menjadi salah satu syarat pendukung terbentuknya efektivitas tata kelola pemerintahan. Untuk itu, BPS selaku penanggung jawab di bidang data statistik diminta dapat mengawal dan berperan aktif, terutama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.
“Melalui pemanfaatan data, pemerintahan digital akan dapat diwujudkan dan penerapan data driven nation dapat segera diimplementasikan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan dalam program pengentasan kemiskinan, BPS melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pendataannya, serta melakukan survei evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam program peningkatan investasi, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kode referensi antar-instansi pusat serta pengawalan lengkap terhadap koperasi dan UMKM. Kemudian program terkait digitalisasi pemerintahan, BPS berupaya mendata statistik dalam bentuk infrastruktur statistik nasional yang dapat digunakan berbagi pakai.
Kepala BPS Margo Yuwono
“Kami mendorong kolaborasi data untuk kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini kami wujudkan dalam pemanfaatan platform Digital Data Registrasi Sosial Ekonomi,” ungkap Margo Yuwono.
Dilanjutkannya, upaya pelaksanaan reformasi birokrasi BPS dilakukan penguatan di hulu dengan perbaikan sistem dan manajemen internal BPS. Upaya internal ini kemudian dikuatkan dengan dukungan di hilir melalui penyelesaian isu-isu prioritas pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik agar dapat berdampak langsung ke masyarakat. (MRF/RDM/RH)
