Januari 2023 – Laman 11 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Sepanjang 2022, Penerimaan Pajak Daerah Terealisasi 3,8 Triliun

BANJARBARU – Penerimaan pajak daerah sepanjang tahun 2022 di Kalsel melampui target. Semula Rp3,543 triliun dalam target perubahan, namun, nyatanya tercapai Rp3,832 triliun.

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil, melalui Kabid Pendapatan Pajak Daerah, Rusma Khazairin, mengungkapkan, seluruh realisasi itu merupakan hasil dari penerimaan di UPPD Samsat kabupaten/kota yang juga telah ditunjang dengan pendapatan lainnya.

Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Kalsel, Rusma Khazairin menjelaskan penerimaan tahun 2022

“Rata-rata capaiannya di atas 100 persen. Termasuk PKB sekitar 105,45 persen, Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) 106,77 persen. Namun, Pajak Air Permukaan (PAP) masih berada diangka 90,54 persen, PBB-KB 109,25 persen dan Pajak bagi Hasil Cukai Rokok 111,74 persen,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (11/1) siang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dibandingkan pada tahun sebelumnya PAP sudah menunjukkan penerimaan yang cukup membaik. Terlebih, cendrung mengalami peningkatan secara signifikan.

“Sebenarnya lebih naik ketimbang sebelumnya. Bahkan, tercatat dalam target murni sekitar 18,11 persen artinya masih tinggi,” tuturnya.

Dari total progres penerimaan pajak daerah sepanjang tahun 2022 dari keseluruhan di Kalsel mencapai persentase perubahan sebesar 108,15 persen. Sedangkan target murni 130,57 persen.

“PKB dari hasil realisasi Rp849 miliar lebih, BBN-KB Rp578 miliar lebih, PAP tercatat sekitar Rp9 miliar, PBB-KB naik dua kalilipat yakni Rp2 triliun lebih dari target Rp1,9 triliun,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin : 2023, WUB Dapat Maju dan Berkembang

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif meminta, tahun 2023 ini Wira Usaha Baru dapat semakin maju dan berkembang, di kota seribu sungai.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, usai melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kotq Bnajarmasin, Rabu (11/1). Ia mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan kunjungan ini ingin mengetahui realisasi anggaran tahun 2022 dan progress 2023. Dan dari hasil pertemuan semuanya sudah terserap optimal. Ia meminta tahun 2023 ini pelaku Wira Usaha Baru, dapat semakin dikembangkan dalam memajukan perekonomian.

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, didampingi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Isa Ansari

“Kami ingin di dinas ini, terus membantu dan mengarahkan, terutama WUB yang baru tumbuh,” ungkapnya

Disampaikan Awan, dengan dibinanya semua pelaku Wira Usaha Baru, baik yang lama dan baru memulai usahanya, tentu bisa mengurangi angka pengangguran, bahkan jumlah warga tidak mampu di Kota Banjarmasin

“Semakin banyak masyarakat memiliki penghasilan, harus terus dibina, agar tidak ada lagi yang tutup usahanya,” pinta Awan

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin Isa Ansari menjelaskan, saat ini dari data sementara jumlah Wira Usaha Baru yang aktif ada sekitar 4 ribu lebih, pembinaan tidak hanya menggunakan dana APBD, juga dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah kota terus komitmen, untuk membina, sehingga berdampak besar dalam kemajuan ekonomi daerah dan luasnya lapangan pekerjaan.

“Kami sangat apresiasi dikunjungi legislatif, tentu berupaya meningkatkan kinerja, dan semua WUB akan terus dikembangkan, seiring melandai pandemi COVID-19,” tutup Isa

Foto bersama Komisi II DPRD Banjarmasin dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Untuk diketahui, rombongan Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, didampingi Sekretaris Mira Farialini, bersama anggota Zainal Husni, Rinda Herliani, Zainal Hakim dan Hari Kartono. Disambut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin Isa Ansari, didampingi Sekretaris serta para Kepala Bidang, berlokasi di Jalan Pramuka Komplek Semanda Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Cegah Antrean Panjang, RSUD Ulin Banjarmasin Terapkan Pendaftar Pasien Lewat Online

BANJARMASIN – Antrean panjang pendaftaran pasien di RSUD Ulin Banjarmasin, masih dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini terungkap pada Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Forum Konsultasi Publik tersebut, dibuka oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zulkarnain Akbar, di Aula Gedung Ulin Tower Lantai 8, Rabu (11/1).

“Dilaksanakan kegiatan ini, dalam rangka peningkatan pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkapnya.

Menurut Izzak, dengan mendapatkan masukan dari berbagai pihak tersebut, maka pihaknya mengetahui, apa yang menjadi keinginan dari masyarakat.

“Harapan masyarakat kepada RSUD Ulin Banjarmasin cukup besar, dalam hal pemberian pelayanan yang memuaskan,” ujarnya.

Namun, lanjut Izzak, saat ini masih ada kekurangan dari RSUD Ulin Banjarmasin, dan pihaknya berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tersebut.

“Sampai saat ini, kami berusaha untuk menyelesaikan keluhan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut,” ungkapnya lagi.

Izzak mencontohkan, layanan yang masih dikeluhkan diantaranya, masih panjang antrean pendaftaran pasien.

Kedepannya untuk mengatasi masalah antrian pasien yang panjang tersebut, akan teratasi dengan adanya sistem pendaftaran secara online.

“Selain antrean panjang pendaftaran pasien, antrian daftar tunggu operasi juga mendapatkan keluhan dari masyarakat,” ucap Izzak. (SRI/RDM/RH)

Puluhan Kasus DBD Pada Awal Tahun 2023, Masyarakat Kembali Diingatkan Soal 3M Plus

BANJARMASIN – Tahun 2023 baru memasuki pekan keduanya, namun kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Selatan sudah mencapai puluhan kasus. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat, ada 74 kasus DBD se-Kalsel, dengan kabupaten Banjar mencatatkan kasus paling banyak, yakni 13. Disusul Tabalong dan kota Banjarbaru dengan masing – masing 12 kasus.

Data ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr. Diauddin, saat ditemui Abdi Persada FM di RSU Ulin Banjarmasin, pada Rabu (11/1) pagi.

“Kasus DBD pekan ini sedikit mengalami penurunan dibanding pekan lalu, namun secara total jumlahnya mencapai 70 kasus lebih. Kondisi musim hujan menjadi faktor peningkatan kasus akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti ini,” jelas Diauddin.

Lebih lanjut Diauddin mengimbau masyarakat kembali menggiatkan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, serta tetap disiplin melalukan 3M Plus. Diantaranya menguras dan membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, dan juga mengubur benda – benda yang berpotensi menjadi wadah nyaman Aedes Aegypti bertelur.

“Bagi masyarakat yang merasa kondisi tubuhnya mengalami gejala sakit DBD, agar segera memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, untuk mendapatkan penanganan segera. Gejala DBD itu diantaranya demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan tubuh mudah merasa lelah.

Kegiatan fogging untuk membunuh nyamuk Aedes Aegypti

Selama tahun 2022, kasus DBD di Kalsel mencapai 1.015 kasus dengan 8 diantaranya meninggal dunia. Dimana kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Banjar dengan 230 kasus, disusul kota Banjabaru 140 kasus dan kabupaten Kotabaru dengan 139 kasus. (RIW/RDM/RH)

Kini, Kalsel Miliki Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan Perda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila, Rabu (11/1).

Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan dalam rangka memenuhi keseimbangan gizi masyarakat di Kalsel diperlukan ketersediaan pangan hewani yang dapat terpenuhi.

Untuk mendukung hal tersebut, menurutnya diperlukan kepastian berusaha di bidang peternakan yang mengedepankan kesehatan hewan ternak berkelanjutan agar para pelaku usaha ternak dapat menghasilkan hasil ternak yang berkualitas.

“Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian berusaha usaha peternakan dalam menghasilkan hewan ternak yang sehat di Kalsel maka dibutuhkan Perda yang mengakomodir hal tersebut,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Orang Nomor Satu di Kalsel yang akrab disapa Paman Birin, Perda ini penting khususnya untuk mencegah perkembangan hewan ternak yang dapat mengancam perkembangan penyakit hewan ternak yang dapat mengancam ketersediaan pangan hewani di Kalsel.

“Maka melalui koordinasi dan sinergi yang kokoh dalam pengendaliannya, kita harus lebih waspada karena kejadian penyakit hewan dapat muncul kembali di kemudian hari,” terangnya.

Paman Birin menambahkan dengan ditetapkannya Perda Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan ini adalah bukti keseriusan pihak eksekutif dan legislatif untuk menjadi pedoman bagi daerah dalam menjaga agar terkendalinya suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Raperda tersebut, Aris Gunawan menjelaskan substansi Perda ini berkaitan dengan konsideren dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Wakil Ketua Pansus Raperda Peternakan dan Kesehatan Hewan, Aris Gunawan

“Hal tersebut adalah roh filosofis dalam Raperda ini dan kita semua harus konsisten dalam menjalankannya,” pungkasnya.

Selain Raperda Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPRD Kalsel juga menetapkan dua Raperda lainnya menjadi Perda yaitu Raperda Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalsel dan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kalsel. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Akan Segera Miliki Rumah Kemasan

BANJARBARU – Dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan akan segera membangun rumah kemasan, yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2023 ini. Rumah kemasan merupakan inovasi untuk membantu masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengemas produk hasil UMKM agar terlihat lebih menarik dan dapat meningkatkan harga jual, terutama dalam menumbuh kembangkan perekonomian dimasa pandemi.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai menyampaikan, dalam pembangunan rumah kemasan di Kalsel, pihaknya bersama anggota komisi II DPRD Kalsel, dan Perwakilan Bank Kalsel telah melakukan studi komparasi ke UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Studi tersebut diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait tata cara pengelolaan rumah kemasan untuk meningkatkan mutu produksi UMKM di Kalimantan Selatan.

“Kita rumah kemasan sudah ada tempatnya yang dibangun di kawasan Balai Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan di jalan Ahmad Yani Km 18 Banjarbaru,” ungkap Yanuar Rifai pada Selasa (10/1) tadi.

Yanuar menambahkan pihaknya mengharapkan di akhir tahun 2023 mendatang rumah kemasan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan rumah kemasan sangat membantu sekali dalam rangka perbaikan pengepakan dan sebagainya untuk UMKM yang ada di Kalsel.

“Mudah-mudahan di akhir tahun 2023 kita sudah memiliki rumah kemasan,” lanjutnya.

Meskipun sudah memiliki tempat pembangunan serta terbangunnya secara bertahap rumah kemasan. Namun Ia mengakui bahwa pihaknya masih terkendala terkait peralatan – peralatan rumah kemasan. Sehingga pihaknya bersama Komisi II DPRD Kalsel akan meminta bantuan kepada Bank Kalsel untuk ikut serta dalam membantu penyediaan peralatan rumah kemasan.

“Jadi nanti kami dengan Komisi II DPRD Kalsel meminta supaya Bank Kalsel bisa membantu peralatan disana,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

Diskominfo Kalsel Wujudkan Visi Misi Dengan Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas

BANJARBARU – Seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas tahun 2023, yang bertempat di halaman Kantor Diskominfo usai apel rutin pada Rabu (11/1). Penandatanganan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim, bersama dengan seluruh jajaran eselon III di lingkup Diskominfo Kalsel.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim (tengah)

Kepada wartawan Muslim menyampaikan, penandatanganan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja jajaran Diskominfo Kalsel guna mewujudkan visi misi Gubernur Kalsel sesuai dengan tugas pokok Diskominfo.

“Kita punya tiga urusan yang harus dikawal, yakni urusan informasi dan komunikasi, urusan persandian, dan urusan statistik. Tiga urusan tersebut menjadi urusan wajib. Untuk itu awal tahun ini kita berkomitmen bersama, jadi semua pejabat dan seluruh karyawan memiliki komitmen tinggi dalam mencapai target yang ditetapkan,” ucap Muslim.

Muslim menambahkan sebagai bentuk tindak lanjut penandatanganan tersebut, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya dari para pejabat.

“Kita akan monitoring dan evaluasi, dimana setiap bulannya pejabat akan melaporkan target capaiannya,” tutup Muslim. (MRF/RDM/RH)

Resmi Jadi Kapolres Banjar, AKBP Ifan Haryat Akan Tindak Tegas Segala Tindak Kejahatan

BANJAR – Usai melakukan serah terima jabatan dengan Kapolres Banjar terdahulu, AKBP Doni Hadi Santoso, di halaman depan Polres Banjar, pada Selasa (11/1), Kapolres Banjar AKBP Ifan Haryat, secara tegas mengaku, akan melaksanakan dan mendukung segala hal yang menjadi prioritas Kapolri dan Kapolda Kalsel.

“Terutama dalam menjalankan perintah Presiden, salah satunya yakni bekerja iklas untuk meningkatkan pengungkapan kasus tindak pidana,” ungkapnya.

Ifan juga menegaskan, pihaknya akan tegak lurus sesuai aturan hukum yang ada untuk memberantas seluruh tindak kejahatan, seperti tambang maupun pembalakan kayu ilegal termasuk penekanan tindak kriminal lainnya.

“Kami berdiri tegak lurus kepada ketentuan hukum berlaku,” tegasnya.

Diketahui, AKBP Doni Hadi Santoso, sebagai pejabat lama di Polres Banjar dimutasi ke Kabagbinkar RO SDM Polda Kalteng.

Menurutnya, semenjak dipimpin AKBP Doni Hadi Santoso, Polres Banjar juga terus menunjukkan perkembangan. Bahkan hingga proses serah terima jabatan, Ifan mengaku, tidak ada “Pekerjaan Rumah (PR)” yang belum terselesaikan.

“Paling yang terdekat yakni kasus retail ambruk kemarin, itupun karena kasusnya juga masih berjalan sampai sekarang dan hampir selesai,” terangnya.

Ifan berharap dimasa kepimpinannya sekarang, Polres Banjar dapat lebih bekerjasama dengan masyarakat Banjar untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban.

“Karena itu yang bisa menciptakan kondusifitas Kamtibmas yang ada di wilayah Kabupaten Banjar,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Paman Birin Dipercaya Jadi Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, bakal didaulat menjadi Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Pusat.

Gubernur Kalsel (kaos kuning) saat menerima tim formatur KBB dikediamannya

Hal tersebut disampaikan Irianto Lambri, Ketua Tim Formatur usai audiensi bersama Gubernur yang akrab disapa Paman Birin tersebut di kediaman pribadi Gubernur, Selasa (10/1) malam.

Irianto Lambri yang notabene mantan Gubernur Kalimantan Utara ini didampingi tim formatur seperti Noor Alamsyah (Ketua KBB Jawa Timur), Muhammad Arfani (Ketua KBB Kepulauan Riau) dan Taufik Arbain (Staf Khusus Gubernur Kalsel). Irianto mengatakan, usai audiensi dan persetujuan Paman Birin sebagai Ketua Umum KBB Pusat, rencananya Paman Birin akan dilantik sebelum 26 Januari 2023.

“Jadi beliau (Paman Birin) tadi meminta agar pelantikan sebelum tanggal 26 Januari atau sebelum Haul Guru Sekumpul,” katanya.

Ia menjelaskan, momentum haul abah sekumpul tersebut bagi Bubuhan Banjar dapat sekaligus berkumpul dan berziarah.

“Jadi beliau ingin mengundang Bubuhan Banjar yang ada di Indonesia dan di luar negeri untuk berhadir agar bertemu dan berziarah,” ucapnya.

Sementara itu, Paman Birin menyampaikan rasa terimakasih atas kepercayaan tim formatur KBB yang mempercayai dirinya menjadi ketua.

Paman Birin pun berharap, warga Banjar yang ada di banua orang agar terus menjaga solidaritas dan kerukunan bersama.

“Saya ucapkan terimaksih kepada semua, dan saya harap semua bubuhan Banjar bisa berhadir pada pengukuhan nanti dan mari kita bersama-sama berziarah serta mehaul abah Guru Sekumpul,” pungkasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Legislatif Sarankan Pemko Banjarmasin Bentuk Tim, Terkait Rencana Hibah Lahan Polresta

BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin menyarankan kepada Pemerintah Kota, untuk membentuk tim terkait rencana hibah lahan Pos Kepolisian Resor Kota Banjarmasin.

Suasana RDP rencana hibah lahan Pos Polresta, di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah, pada Selasa (10/1) menjelaskan, dari hasil Rapat Dengar Pendapat yang digelar bersama Badan Pengelola Keuangan Pendataan dan Aset Daerah Kota, Wakapolresta Banjarmasin, Bagian Hukum dan Inspektorat Banjarmasin, pihaknya menyarankan agar segera dibentuk tim untuk rencana hibah lahan pos Polresta, berlokasi di samping Taman Edukasi Jalan A Yani KM 2 Banjarmasin.

“Kami pada dasarnya setuju saja, tapi harus ada tim dulu,” pintanya

Awan menjelaskan, lahan yang rencananya dihibahkan seluas 4 × 6 meter persegi, akan dipergunakan sebagai pos induk pihak Polresta Banjarmasin, dalam membantu pengawasan di lapangan, dan dinilai letaknya strategis karena berada di wilayah pusat Kota.

“Setelah terbentuk tim, rapat akan dilanjutkan, agar disetujui melalui rapur,” jelas Awan

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendataan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edy Wibowo mengatakan, memang kalau menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2018 tentang proses penetapan tata cara hibah, bahwa dalam pemberian lahan hibah harus disampaikan ke Dewan, dan pihaknya akan siap membentuk tim yang disarankan Komisi II DPRD Banjarmasin.

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo

“Kita mendukung penuh hibah lahan pos induk Polresta Banjarmasin, dalam rangka memberi pelayanan dan ketertiban bagi semua lapisan masyarakat,” tutupnya

Untuk diketahui, RDP dpimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah, didampingi Wakilnya Bambang Yanto Permono, bersama anggota Mira Farialini, Noor Latifah, Siti Rahimah Zainal Hakim, Yunan Chandra dan Zainal Husni. Dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendataan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Edy Wibowo, Wakapolresta Banjarmasin AKBP Pipit Subiyanto, Bagian Hukum dan Inspektorat Banjarmasin, berlangsung di ruang Komisi II DPRD Kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)