Kategori: Provinsi Kalsel

BARITO KUALA – Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah menggelar Silaturahmi dengan Insan Pers di Wilayah Kalsel, melalui kegiatan Revolusi Hijau Penanaman Pohon Mangrove Rambai, dengan tema “Jaga Mangrove Untuk Bumi Kita” bertempat di Taman Wisata Alam Pulau Bakut, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kamis (25/11).

Penanaman Pohon Mangrove ini didukung oleh BKSDA Kalimantan Selatan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya erosi dan sebagai pelestarian ekosistem alam. Ajang ini juga sebagai sarana mengenalkan potensi wisata alam yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan kepada Insan Pers dan masyarakat.

“Kita ketahui mangrove ini sangat tepat untuk dikembangkan, karena menjaga sistem perairan, ini sangat membantu, semoga bisa berlanjut, tidak hanya TNI, namun juga bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara umum,” ucap Sekjen PWI Kalsel Yusni Hardi.

Yusni mengatakan, penanaman pohon ini berfungsi untuk mencegah bencana alam.

‘Kami nilai Danrem 101/Antasari mengajak kami menanam pohon mangrove di Pulau Bakut ini adalah sangat luar biasa dalam menjaga ekosistem,” pungkasnya.

Sementara itu Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah mengatakan, silaturahmi dengan Insan Pers kali ini, sengaja dikemas dengan kegiatan penanaman Pohon Mangrove.

“Kita juga ajak rekan media untuk berkunjung ke Pulau Bakut, sehingga lebih mengenal bagian wilayah Kalimantan Selatan. Melalui kegiatan ini kita bisa memberikan kontribusi positif kepada Kalimantan Selatan. Semoga pihak-pihak lain juga bisa melakukan hal yang sama untuk mengantisipasi erosi dan bencana alam di wilayah Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Lebih lanjut Danrem berharap, insan pers dapat menginformasikan kepada masyarakat, bahwa semua pihak secara bersama sama harus menjaga kondisi yang sudah baik, dengan mematuhi aturan yang telah ditentukan dalam rangka antisipasi perkembangan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Satu hal lagi kita butuh kerja sama dan kerja keras kita semua, baik itu Pemerintah Daerah, Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan rekan-rekan media. Mari kita imbau masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi agar segera melaksanakan vaksin, karena di wilayah Kalsel baru mencapai kisaran 46 persen dari target sekitar 70 persen. Mari kita edukasi masyarakat, bahwa dengan melaksanakan vaksinasi akan menimbulkan kekebalan kelompok (herd immunity),” pungkasnya.

Kegiatan di pulau Bakut ini, selain dihadiri Danrem 101/Antasari, juga diikuti Para Kasi Korem 101/Antasari, Dandim 1005/Barito Kuala, Kepala BKSDA Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala SWK lll, Sekjen PWI Kalimantan Selatan, Ketua IJTI Kalimantan Selatan dan Insan Pers Kalimantan Selatan. (PENREM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Komitmen ini ditunjukkan dengan menggelar rapat koordinasi Satu Data Banua di Aula Bappeda prov Kalsel, Kamis (25/11).

Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) prov Kalsel ini mengundang perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dari seluruh kabupaten kota se Kalsel.

Dalam pembukan rapat, Plt Sekretaris Bappeda prov Kalsel, Rahmiyanti Janoezir menjelaskan, tujuan pelaksanaan rapat ini yaitu untuk memenuhi amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI di Kalimantan Selatan.

“Kita disini untuk membicarakan tentang menuju era satu data ini, apa yang menjadi kendala akan kita cari solusinya bersama sehingga data yang ada di daerah kita menjadi berkualitas,” ucap Rahmiyanti.

Menurut Rahmi, data sangat diperlukan sebelum melakukan penyusunan rencana. Agar rencana tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

“Kalau data yang kita miliki tidak ada, kita sulit untuk mengukur tingkat pencapaian kita,” lanjutnya.

Diungkapkannya, salah satu tugas Bappeda prov Kalsel adalah sebagai koordinator forum satu data di daerah. Dimana dalam hal ini Bappeda berkewajiban mendorong SKPD di kabupaten kota untuk menggerakan forum satu data di daerah.

“Saya harapkan dengan kegiatan ini, data di daerah kita lebih berkualitas dan pada akhirnya pembangunan kita juga akan lebih berkualitas dari sebelumnya,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai pemateri dalam rapat ini diantaranya Kepala BPS Kalsel Yos Rusdiansyah, Kabid Informasi Publik dan Statistik Diskominfo prov Kalsel Syarifah Norhani, serta Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kalsel Fahri Riza. (TR21-01/RDM/RH)

KOTABARU – Dalam acara “Rapat Kerja Kepala Bakeuda/BPKPD/Bapenda/BPPRD Kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap menyampaikan beberapa isu strategis atas pengelolaan PAD.
Dalam acara yang diselenggarakan pada Kamis (25/11) di Kotabaru tersebut, Rudy juga menyoroti kondisi kapasitas fiskal daerah dan tingkat kemandirian fiskal daerah.

Rudy mengingatkan para Kepala Daerah agar lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran. Mereka juga harus mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam memulihkan pertumbuhan PAD dan pendapatan DBH agar mempunyai kapasitas fiskal yang kuat.

Optimalisasi PAD juga menjadi salah satu upaya untuk memperluas ruang fiskal daerah sehingga pemerintah daerah dapat mewujudkan target visi misi dalam RPJMD walaupun masih dalam masa penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Tingkat kemandirian fiskal kita di Kalimantan Selatan masih tergolong kurang dengan rata-rata sebesar 11 persen,” ujar Rudy.

Berdasarkan realisasi APBD tahun 2020, terdapat penurunan PAD pajak dan retribusi yang cukup signifikan di Kalimantan Selatan, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2021 per triwulan II masih jauh dari target.

“Karena itu, transformasi digital dalam pencapaian target sangat diperlukan,” tegasnya.

Ditambahkan, penggunaan tapping box merupakan upaya yang sangat bagus dan perlu diperluas. SPTPD online menggunakan SIMDA Pendapatan yang terintegrasi dengan pembayaran pajak online bekerja sama dengan Bank Kalsel juga dapat mempermudah wajib pajak. Selain transformasi digital, Rudy juga mengingatkan akan pentingnya manajemen risiko.

“Penyusunan register risiko, penanggung jawab atau pemilik proses dan risiko, dan langkah mitigasi risiko yang terstruktur dapat membantu kita dalam membuat sebuah kebijakan,” tambahnya. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BARITO KUALA – Puluhan pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Alalak berkumpul di salah satu cafe di Kabupaten Barito Kuala (Batola) untuk menerima materi tentang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (24/11).

Siswa dan siswi SMA tersebut duduk santai tetapi tetap tenang dan serius mengikuti kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Siti Nortita Ayu Febria Roosani.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang Ideologi Pancasila. Khususnya terkait pendidikan politiknya. Apalagi para pelajar nantinya menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2024 mendatang,” kata Politisi Partai Gerindra ini.

Menurut Siti Nortita, sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini juga sangat penting untuk menanamkan dan meningkatkan rasa nasionalisme sejak dini kepada para pelajar SMA ini. Terlebih ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat informasi mudah masuk kepada generasi muda melalui gadget.

“Jangan sampai mereka terprovokasi dengan berita-berita hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sehingga melalui sosialisasi ini diharapkan rasa nasionalisme para pelajar terus meningkat, mereka lebih memahami wawasan kebangsaan dan terjun ke masyarakat nanti dengan rasa nasionalisme yang tinggi dan tetap menjunjung NKRI harga mati,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Batola, Ardiansyah, selalu nara sumber dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi kegiatan sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diinisiasi oleh Anggota DPRD Kalsel untuk menjadikan pelajar menjadi sasarannya.

Mengingat, lanjutnya, para pelajar ini merupakan calon pemimpin masa depan bangsa sehingga sudah seharusnya sedini mungkin ditanamkan pemahaman tentang pentingnya ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan kesepakatan para pendahulu, pejuang dan proklamator negara Indonesia.

“Wawasan kebangsaan yang bertujuan agar para pelajar mengenal jati diri dan memandang bangsa Indonesia yang memiliki berbagai pulau, adat istiadat, agama dan suku dalam satu kesatuan NKRI sehingga tidak ada lagi celah untuk memecah-belah bangsa Indonesia,” katanya.

Meskipun menurut Ardiansyah, sebagian pelajar SMAN ini sudah mengetahui tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, karena disamping mereka mendapatkan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari guru di sekolah, pemerintah pusat melalui media sosial juga telah menayangkan pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, namun tentunya sosialisasi ini dilaksanakan untuk memperdalam materi tersebut. (NRH/RDM/RH)

BARITO KUALA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Syarifah Rugayah melaksanakan sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ia mengundang organisasi perempuan dari Fatayat Nahdhatul Ulama (NU) Provinsi Kalsel sebagai peserta kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah makan di Kecamatan Handil Bakti, Rabu (24/11).

“Kami mengundang kader dan pengurus Fatayat NU Kalsel yang berbasis keIslaman. Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini, mereka dapat menyebarluaskan wawasan kebangsaan kepada jaringannya, keluarga dan masyarakat disekitarnya,” katanya.

Syarifah Rugayah mengakui nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, menurutnya, tetap diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk menguatkan pemahaman.

“Melalui pembinaan wawasan kebangsaan ini, diharapkan mampu meningkatkan soliditas serta mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai modal berorganisasi dengan baik dan benar,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Fatayat NU Provinsi Kalsel, Melly Minarti mengucapkan terimakasih kepada Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi Golkar tersebut yang telah menyelenggarakan sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ia menyatakan, dengan adanya sosialisasi ini, dapat menambah pengetahuan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Insya Allah pengetahuan ini dapat kami aplikasikan baik secara pribadi maupun berorganisasi. Hal ini juga sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sosialisasi ini menghadirkan nara sumber yaitu Widya Iswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalsel, Ratna Rosana. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudy Mahani Harahap optimis, transformasi digital dan integrasi sistem informasi di Indonesia akan semakin maju. Hal itu disampaikannya ketika diminta memberikan kesan mewakili semua peserta Program Digital Leadership Academy (DLA) di Harvard Kennedy School, pada Kamis (25/11).

“Setelah pelatihan ini, kita semakin optimis bisa mengintegrasikan sistem informasi agar pelayanan publik semakin efektif dan efisien,” katanya.

Ditambahkannya, contoh sederhana, Indonesia sudah mempunyai aplikasi Peduli Lindungi yang bisa mengakses dan mengintegrasikan identitas unik.

Rudy juga mendapatkan banyak pelajaran yang menarik dalam hal kepemimpinan digital (digital leadership). Salah satunya tentang perbedaan planner dan learner.

“Kini kita tahu bahwa transformasi digital tidak harus dengan pendekatan planner yang waterfall, tetapi bisa dengan pendekatan learner yang agile,” katanya,

Setelah berlangsung 14 hari, Program DLA yang dihadirkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, resmi ditutup secara virtual pada Senin (24/11) lalu.
Penutupan dihadiri oleh Ketua Pokja DLA, Sadjan, dan Kepala Badan Litbang SDM, Hary Budiarto, serta para peserta pelatihan DLA.

Pelatihan DLA tersebut diberikan langsung oleh pengajar Harvard Kennedy School, yang berasal dari berbagai negara. Pelatihan bertujuan memberikan pemahaman bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan kinerja dan pembuatan kebijakan para pemimpin penting dunia.

Pelatihan diikuti oleh 6 orang dari Indonesia yang menduduki jabatan pembuat kebijakan di berbagai sektor, seperti pemerintahan, akademisi, BUMN, maupun swasta. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), yang kini Komisaris Telkomsel, Wishnutama Kusubandio, juga ikut sebagai peserta.

Peserta lain sekitar 80 orang berasal dari berbagai negara, dengan jabatan yang prestisius, seperti chief innovation officer. Beberapa donor internasional seperti Worldbank dan IMF juga mengirim pesertanya.

Penutupan pelatihan DLA bukan merupakan garis finish bagi para peserta. Mereka harus dapat berperan dalam bidangnya masing-masing setelah pelatihan karena sudah dibiayai dengan scholarship dari uang negara, sekitar Rp55 juta atau USD3.800 per orang. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel meraih penghargaan sebagai Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik kategori Non Terdepan, Terluar dan Terpencil melalui Bank Kalsel Kantor Cabang (KC) Batulicin dan Kantor Cabang (KC) Tanjung.

Penghargaan tersebut diumumkan melalui acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PBTI) tahun 2021. Gelaran tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tersebut dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara daring dengan disaksikan kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia (24/11).

Acara yang bertema “Bangkit dan Optimis Sinergi dan Inovasi Untuk Pemulihan Ekonomi” tersebut, memberikan apresiasi kepada 57 pemenang dari berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, salah satunya Bank Kalsel.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia sendiri menyaksikan acara tersebut dengan mengundang para pejabat instansi baik dari Pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, TNI, Perbankan dan organisasi lainnya di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (24/11). Acara ini juga diisi dengan penyampaian pandangan mengenai kondisi, tantangan, prospek ke depan serta arah perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan terkini, oleh Amanlison Sembiring selaku Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalsel dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar yang mewakili Gubernur Kalsel.

Seusai acara, Plt. Direktur Utama Bank Kalsel I G.K. Prasetya, yang turut menghadiri acara tersebut, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik di masa yang akan datang.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bank Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Kalsel sebagai Bank Pengelola Kas Titipan Terbaik melalui KC Batulicin dan KC Tanjung. Kami berterima kasih juga kepada KC Batulicin dan KC Tanjung atas kinerja terbaiknya hingga diperolehnya penghargaan ini. Amanah ini tentunya akan kami jaga dengan baik melalui komitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ungkap Prasetya.

Sebelumnya, Bank Kalsel melalui KC Batulicin pada tahun 2018 juga memperoleh penghargaan serupa, disusul pada tahun 2020, giliran Bank Kalsel KC Tanjung yang mendapatkan apresiasi. Bank sebagai pengelola kas titipan memiliki beberapa manfaat diantaranya memberikan ketersediaan uang layak edar (ULE) kepada perbankan di sekitar wilayahnya sehingga kebutuhan masyarakat akan ULE akan terpenuhi. Disamping itu, layanan kas titipan juga membuat biaya cash handling bagi perbankan di daerah lebih efisien mengingat jarak tempuh yang cukup jauh jika harus ke Kantor Perwakilan BI Kalsel di Banjarmasin.

Lebih lanjut, Prasetya menambahkan bahwa prestasi ini diperoleh tidak lepas dari dukungan para pemegang saham, nasabah setia Bank Kalsel dan seluruh elemen masyarakat.

“Apresiasi membanggakan ini kami terima tentunya berkat dukungan dan binaan seluruh pemegang saham maupun regulator, nasabah setia kami dan seluruh elemen masyarakat yang senantiasa mendukung kelancaran Bank Kalsel dalam memberikan layanan sebagai pengelola kas titipan. Semoga Bank Kalsel semakin tumbuh dan berkembang, melaju bersama masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkas Prasetya. (Adv-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 pada Rabu (24/12). PTBI diselenggarakan untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan.
Tema yang diangkat dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2021 adalah “Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi”.

Tema ini menyiratkan pentingnya kerja sama dan koordinasi antar semua pihak untuk mendukung kelanjutan perbaikan ekonomi di tahun 2022, pasca perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Gubernur Kalimantan Selatan dalam arahannya yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan, bahwa perekonomian domestik yang mulai membaik harus dimanfaatkan sebagai momentum bersama untuk kembali menggalang kekuatan dan strategi efektif, guna mendorong pemulihan ekonomi. Selanjutnya, perekonomian global yang secara bertahap juga mulai membaik sebagai pemicu semangat optimisme pemulihan ekonomi di Kalimantan Selatan.

“Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan 2021 mulai menunjukkan pemulihan dari tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebagai dampak dari COVID-19. Dari sisi suplai, pemulihan ekonomi ini diperkirakan didorong oleh perbaikan di seluruh lapangan usaha utama, antara lain pertambangan; dan perdagangan, hotel, dan restoran (PHR). Dari sisi permintaan, peningkatan ekonomi terutama dipengaruhi perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, seiring dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang berangsur pulih, serta peningkatan investasi dan ekspor,” papar Roy.

Dari sisi perkembangan harga, tambahnya, inflasi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan 2020, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional (3 ± 1 persen). Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan perbaikan daya beli masyarakat yang dapat meningkatkan permintaan domestik.

Terkait perkembangan sistem pembayaran di Kalsel, sejumlah kebijakan telah dilakukan untuk mendukung perluasan keuangan digital. Selama Pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak, KPwBI Provinsi Kalsel melaksanakan perluasan jangkauan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu solusi pembayaran nirsentuh untuk mendukung program QRIS secara nasional.

Jumlah merchant onboarding QRIS di wilayah Kalimantan Selatan hingga 12 November 2021 mencapai 160 ribu merchant, meningkat signifikan dan menduduki top 10 Provinsi dalam pencapaian target QRIS terbanyak.

Selanjutnya, KPwBI Provinsi Kalsel juga mendorong percepatan transformasi digital melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Saat ini, telah diterbitkan 14 Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten se-Kalimantan Selatan untuk mendukung implementasi ETPD.

Dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah, KPwBI Provinsi Kalsel terus berperan aktif dalam mendorong pengembangan UMKM digital di Kalimantan Selatan melalui Program Onboarding UMKM. Program ini memberikan pelatihan perluasan akses pasar secara online, memfasilitasi pendaftaran UMKM sebagai merchant pada marketplace, dan penguatan terhadap kemampuan serta pemahaman UMKM untuk sigap dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen di era digital.

KPwBI Provinsi Kalsel memproyeksikan pemulihan ekonomi akan terus berlanjut pada 2022. Perekonomian Kalsel diprakirakan tumbuh lebih tinggi dari 2021. Dari sisi permintaan, perbaikan tersebut didukung oleh pertumbuhan positif dari konsumsi, baik rumah tangga maupun pemerintah, investasi, dan disertai kinerja net ekspor yang solid. Kasus COVID-19 yang terus melandai dan semakin terkendali mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi termasuk melakukan pergerakan bisnis maupun wisata.

“Dari sisi eksternal, perekonomian global yang terus mengalami peningkatan didorong oleh penanganan pandemi yang semakin baik serta keberhasilan vaksin, berpotensi mempercepat pemulihan rantai pasok dunia dan mendorong permintaan komoditas ekspor utama seperti Batubara, Crude Palm Oil (CPO), dan karet,” tambahnya.

Seiring dengan pemulihan ekonomi, tekanan inflasi diprakirakan meningkat di 2022, namun masih dalam rentang sasaran inflasi nasional di 3±1 persen. Peningkatan inflasi terutama disebabkan oleh tingkat permintaan masyarakat yang menguat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan perekonomian.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPwBI Provinsi Kalsel akan terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dengan seluruh stakeholder melalui empat upaya sebagai berikut: 1) pemantauan harga pangan strategis dan pelaksanaan operasi pasar, 2) menjaga ketersediaan pasokan, 3) memperlancar distribusi, dan 4) peningkatan kualitas data neraca bahan pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Di tengah optimisme perbaikan ekonomi pada 2022, terdapat tiga tantangan yang perlu diatasi yaitu : 1) risiko COVID-19 masih perlu terus diwaspadai karena dapat menahan perbaikan perekonomian, 2) tantangan struktural global warming yang akan membawa perubahan kebijakan energi dunia ke arah energi yang lebih ramah lingkungan, dan 3) kendala kapasitas UMKM yang masih rendah.

Sebagai tulang punggung ekonomi inklusif, UMKM memiliki daya tahan yang rendah terhadap pandemi akibat berbagai keterbatasan seperti skala usaha, akses digital dan alternatif pembiayaan. Dalam jangka panjang, kunci utama untuk pengembangan perekonomian Kalimantan Selatan adalah reformasi struktural dan transformasi industri untuk memperbaiki profil ekspor, dari sektor primer yang ekstraktif ke sektor sekunder yang berbasis industri manufaktur, dan gasifikasi batubara sebagai energi alternatif masa depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan sinergi antara seluruh stakeholder untuk membangkitkan optimisme dan berinovasi dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui 5 strategi penguatan sebagai berikut: 1) percepatan hilirisasi batubara, 2) mendorong pengembangan industri hilir sawit melalui pola kemitraan, 3) percepatan hilirisasi karet, 4) digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekonomi dan keuangan, dan 5) mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan pelaku usaha UMKM. (KPwBIKalsel-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema “Hilirisasi dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan,”  di salah satu hotel berbintang di Jakarta pada Rabu (24/11).

Rakornas digelar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, dibuka secar resmi Presiden RI Joko Widodo, dan dihadiri para kepala daerah serta kementerian terkait

Pada acara ini, juga digelar pemberian Anugerah Layanan Investasi 2021 kepada  Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Presiden Jokowi didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Ditemui usai Rakornas, Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel memberikan penjelasan terkait review pengarahan penting Presiden.

Dijelaskan Paman Birin beberapa poin penting yang ditekankan RI 1 pada rakornas.

Antara lain, Presiden mengatakan, Investasi berperan penting sebagai motor penggerak kegiatan perekonomian nasional.

Pemerintah secara konsisten terus berupaya menjadikan daerah-daerah sebagai pusat-pusat kegiatan usaha.

Saat ini, pemerintah mendorong hilirisasi seluruh sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dengan pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan kendaraan listriknya.

“Materi lain ditekankan  Presiden adalah pentingnya upaya  inovasi sumber daya alam terbarukan, dengan  meninggalkan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan dan mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau,” tutup Paman Birin.

RI 1 juga mengatakan, untuk mewujudkan target realisasi investasi Rp1.200 triliun pada tahun 2022, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga didorong untuk meningkatkan kolaborasi dan kekompakan meningkatkan kinerja.

“Setiap investor yang masuk ke daerah diwajibkan berkolaborasi dengan pengusaha yang ada di daerah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),” ujarnya.

Sementara itu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan,   pada tahun 2021 realiasi investasi telah mencapai 63 persen.

Sedang target investasi 2022 sebesar Rp1.200 triliun sebagaimana  ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Menurut Bahlil, penyelenggaraan Rakornas Kementerian Investasi/BKPM 2021 dalam rangka menerjemahkan arah kebijakan Presiden bidang investasi pada tahun 2022. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rachmah Norlias melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan tema “Pancasila dan Semangat Persatuan”. Kegiatan yang bertempat di aula gedung Sekretariat Nasyiatul Aisyiyah Provinsi Kalsel di Jalan Perdagangan, Rabu (24/11).

Rachmah Norlias menyampaikan peserta sosialisasi Wawasan Kebangsaan kali ini bervariasi yaitu berasal dari kalangan mahasiswa, kader dan pengurus Nasyiatul Aisyiyah Kalsel, Pemuda Muhammadiyah, serta kelompok sadar wisata.

“Dengan sosialisasi ini, diharapkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila ini bisa lebih dalam lagi, tidak hanya dimulut saja, akan tetapi terdorong mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Srikandi Partai Amanat Nasional ini menambahkan apabila seluruh masyarakat dapat menghayati dan menjalani nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, niscaya Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang kuat, berdaulat, adil dan makmur.

“Karenanya diharapkan para peserta sosialisasi ini bisa mengembangkannya kepada keluarga, teman-teman dan masyarakat disekitarnya,” harapnya.

Sementara itu, Widya Iswara Ahli Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ratna Rosana mengapresiasi sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan Anggota Dewan Provinsi. Pasalnya, empat pilar kebangsaan itu harus ditumbuhkembangkan dan disosialisasikan terus menerus kepada masyarakat sehingga nilai-nilai Pancasila itu lebih “membumi”.

“Yang lebih penting itu adalah perbuatan kita apakah sudah mencerminkan Pancasila itu sendiri. Yang utama adalah ibadah. Misalnya seseorang yang beragama Islam maka sholat lima waktu harus dilaksanakan dengan baik, toleransi beragama, tenggang rasa, tidak mengganggu dan mengintervensi agama lain, dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya,” tambahnya.

Selain Ratna Rosana, sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini juga menghadirkan Ketua Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Kalsel, Yulia Qamariyanti. (NRH/RDM/RH)