Provinsi Kalsel – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Pengembangan BUMDes, DPMD Kalsel Siapkan Pelatihan Pemasaran Digital

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar pelatihan pemasaran berbasis teknologi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha desa di era digital.

Program tersebut disampaikan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Novita Purnamasari, Senin (25/5).

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Novita Purnamasari.

Indah menjelaskan, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi saat ini menuntut pengelola BUMDesa mampu beradaptasi, khususnya dalam memasarkan produk dan mengembangkan usaha desa secara lebih modern dan efektif.

Menurutnya, selama ini masih banyak produk unggulan desa yang memiliki kualitas baik, namun belum maksimal dalam pemasaran karena keterbatasan pemanfaatan teknologi digital.

“Pemanfaatan teknologi saat ini menjadi hal yang sangat penting agar produk-produk desa mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga regional bahkan nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan, pelatihan tersebut nantinya akan difokuskan pada penguatan kemampuan pengelola BUMDesa, memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran usaha.

Materi yang diberikan meliputi strategi pemasaran digital, pemanfaatan media sosial, pengelolaan konten promosi, hingga pengembangan jaringan pemasaran berbasis teknologi informasi.

Selain itu, para pengelola BUMDesa juga akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya inovasi usaha dan peningkatan kualitas pelayanan agar usaha desa mampu berkembang secara berkelanjutan.

“Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan peluang besar bagi desa untuk memperkenalkan potensi dan produk unggulannya kepada masyarakat yang lebih luas,” lanjutnya.

Karena itu, DPMD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa agar lebih siap menghadapi perkembangan zaman dan perubahan pola pemasaran yang kini semakin berbasis digital.

Ia menambahkan, pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan BUMDesa yang profesional, mandiri, dan adaptif terhadap teknologi.

“BUMDesa harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik, peluang usaha desa akan semakin berkembang dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” tutup Indah. (MRF/RIW/EYN)

Banua CreativePreneur 2026, Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Kalimantan Selatan

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya, memperkuat sektor ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Banua CreativePreneur 2026. Program digelar selama dua hari, dari 25 – 26 Mei 2026 disalah satu Hotel berbintang di Banjarmasin.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, didampingi Kabid Ekraf Kelembagaan dan SDM Pariwisata, dan Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan melalui Bidang Ekonomi Kreatif, Kemitraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (EK2P-SDMP) ini, diikuti peserta yang mengikuti kurasi dengan seleksi ketat, melalui tahapan open call lebih dari hampir 300 pendaftar. Akhirnya terpilih 60 peserta terbaik untuk mengikuti proses kurasi.

“Nantinya akan dipilih kembali 20 pelaku ekonomi kreatif unggulan yang akan menjadi binaan tahun 2026,” katanya kepada wartawan.

Menurut Iwan, untuk menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, Dispar Kalsel menghadirkan tim kurator dari berbagai kalangan profesional dan praktisi nasional.

Mereka di antaranya Direktur Kriya Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Neli Yana, kemudian Head of Program Fashion BINUS University, Ratna Dewi Paramita, Chef sekaligus Entrepreneur Agus Sasirangan, serta pelaku ekonomi kreatif binaan tahun 2025, Nurhamdhani, serta melibatkan para kurator eksternal Dinas Pariwisata Kalsel, untuk memastikan proses kurasi berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Banua CreativePreneur 2026 dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Iwan menambahkan, peserta yang mengikuti kurasi mayoritas berasal dari subsektor kuliner, kriya, dan fashion yang selama ini menjadi unggulan ekonomi kreatif Kalimantan Selatan.

Meski demikian, kesempatan juga diberikan kepada subsektor ekonomi kreatif lainnya, agar memiliki peluang berkembang dan mendapatkan pembinaan.

“Program ini dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta memperkuat identitas lokal sebagai ciri khas ekonomi kreatif Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

Banua QRIStival 2026, Perkuat Ekosistem Digital dan Sinergi Daerah di Kalimantan Selatan

BANJARMASIN — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menyelenggarakan Banua QRIStival 2026 pada 23 – 24 Mei 2026 di kawasan Siring 0 Kilometer Banjarmasin.

Memasuki penyelenggaraan di tahun ketiganya, Banua QRIStivaI hadir dengan konsep dan inovasi baru yang memadukan semangat digitalisasi pembayaran dengan pelestarian seni budaya khas Kalimantan Selatan, menjadikannya Iebih dari sekadar festival melainkan momentum strategis percepatan ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan modern di Banua.

Data terkini menunjukkan, adopsi QRIS di Kalimantan Selatan terus bertumbuh dan potensi perluasannya masih sangat besar.

Per Maret 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat sebanyak 832.209 orang atau baru sekitar 19% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah merchant QRIS mencapai 564.547, sementara volume transaksi tercatat sebanyak 24.696.906 transaksi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi menyatakan, bahwa Banua QRIStival 2026 dirancang sebagai sarana edukasi sekaligus apresiasi kepada masyarakat, yang telah antusias menggunakan QRIS dalam kehidupan sehari-hari.

“Banua QRIStival bukan hanya tentang teknologi pembayaran. Ini adalah wujud kolaborasi nyata antara Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran, dan Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Fadjar menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada Banua Qristival 2026 ini mencanangkan Kawasan Menara 0 Kilometer menjadi kawasan wisata digital pertama di Kalimantan Selatan, sekaligus menjadikan QRIS sebagai kanal pembayaran utama yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menyambut baik penyelenggaraan Banua QRIStival 2026 yang telah menjadi bagian dari Calendar of Event Kalimantan Selatan.

“Banua QRIStivaI adalah bukti nyata sinergi Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, dan mitra strategis dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pembayaran di daerah. Saya mengapresiasi penyelenggaraan tahun ini yang tidak hanya menghadirkan aktivitas olahraga, tetapi juga mendorong pelestarian seni dan budaya khas Kalimantan Selatan sebagai identitas daerah yang patut kita banggakan, ” ungkapnya.

Gubernur Kalimantan Selatan juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), mengakselerasi digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Melalui kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Pembayaran (PJ P), perbankan, dan UMKM, digitalisasi diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari transaksi belanja pemerintah hingga layanan publik berbasis digital.

Masyarakat pun didorong untuk menjadikan transaksi digital sebagai gaya hidup yang praktis, modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Banua QRIStival 2026 diselenggarakan selama dua hari dengan menghadirkan beragam kegiatan olahraga dan hiburan, mulai dari Fun Run, Fun Zumba, Fun Walk, Fun Fit, hingga berbagai perlombaan dan permainan interaktif. Kegiatan ini juga diwarnai dengan nuansa budaya lokal.

Selain itu, pada kegiatan Banua QRlStivaI 2026 juga dilakukan seremoni dan kick-off kompetisi Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Banua 2026. Fesyar Banua terdiri atas beragam rangkaian kegiatan, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) di Kalimantan Selatan.

Beragam program edukasi, fasilitasi, dan kompetisi dilakukan guna memperkuat ekosistem rantai nilai halal yang terintergrasi dan berkelanjutan, mendukung pembiayaan syariah yang optimal, dan meningkatkan literasi dan inklusi Eksyar.

Pemerintah Daerah bersama Bank Indonesia dan mitra strategis Iainnya menegaskan komitmen bersama, memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Selatan.

Melalui inovasi, kolaborasi, dan sinergi yang berkelanjutan, Banua QRlStivaI 2026 diharapkan memberikan dampak nyata bagi perluasan akseptasi QRIS, peningkatan daya saing UMKM, serta pertumbuhan ekonomi Banua yang lebih inklusif dan berdaya saing. (BIKalsel-RIW/EYN)

FGD Transformasi APIP, Gubernur Muhidin: Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sistem pengawasan internal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Transformasi APIP Menuju Pengawasan yang Adaptif, Terintegrasi, dan Berdampak yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (22/5).

Ket : Gubernur Kalsel Muhidin, saat memberikan sambutan

FGD tersebut dibuka langsung Gubernur Kalsel, Muhidin dan turut dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Mahendra Jaya, serta kepala SKPD Pemprov Kalsel.

Gubernur Muhidin menegaskan, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota terkait pengawasan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah.

Menurutnya, pemahaman yang sama terhadap regulasi dan kebijakan terbaru sangat diperlukan agar pelaksanaan program pemerintahan berjalan optimal serta terhindar dari kesalahan administrasi.

“Melalui FGD ini, kami berharap pelaksanaan pemerintahan di seluruh perangkat daerah semakin baik, terutama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan,” ujar Muhidin.

Ia menambahkan, penguatan pengawasan tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi juga akan dilanjutkan melalui pendampingan langsung ke kantor maupun dinas-dinas di lingkungan pemerintah daerah.

“Pendampingan akan terus dilakukan agar seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas sesuai aturan dan meminimalisasi potensi kesalahan dalam tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

Muhidin juga berharap penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mampu menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan.

Ket : Suasana pembukaan FGD Transformasi APIP

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Mahendra Jaya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Inspektorat Daerah yang menginisiasi FGD transformasi pengawasan APIP tersebut.

Menurutnya, peran APIP saat ini telah berkembang menjadi mitra strategis kepala daerah dan organisasi perangkat daerah dalam mendeteksi persoalan sejak dini, bukan lagi sekadar aparat pemeriksa.

“APIP bukan untuk ditakuti. APIP hadir untuk membantu kepala daerah dan OPD dalam mendeteksi persoalan, memberikan peringatan, serta bersama-sama mencari solusi agar masalah yang sama tidak kembali terjadi,” katanya.

Ia menilai transformasi pengawasan menjadi kebutuhan penting agar tata kelola pemerintahan semakin kuat dan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya mengapresiasi kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan agar seluruh program dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Pangdam XXII/Tambun Bungai Lepas 314 Prajurit Muda, Perkuat Ketahanan dan Pembangunan Wilayah Kalimantan

Banjarbaru – Penutupan Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) TNI Angkatan Darat Gelombang I Tahun Anggaran 2026, menjadi momen bersejarah bagi penguatan pertahanan negara. Sebanyak 17.000 mantan siswa dari seluruh Indonesia resmi dilantik menjadi Prajurit Dua (Prada) usai menempuh pendidikan militer dasar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 314 orang merupakan lulusan terbaik yang dididik di Markas Komando Resimen Induk Kodam (Mako Rindam) XXII/Tambun Bungai, dan kini siap bertugas memperkuat keamanan serta pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jum’at (22/5).

Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan, bahwa kelulusan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis menyiapkan ribuan prajurit muda yang tangguh.

Menurutnya, keberadaan personel tambahan ini sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan geografis wilayah Kalimantan yang luas, berkarakteristik hutan lebat, aliran sungai, dan daerah pedalaman yang membutuhkan kehadiran negara.

“Momen ini sangat penting. Kita baru saja melepas 314 putra terbaik asuhan Rindam XXII/Tambun Bungai, bagian dari 17.000 prajurit baru se-Indonesia. Mereka disiapkan memiliki kesiapan fisik, mental, dan kemampuan teritorial yang mumpuni. Wilayah Kalimantan menuntut prajurit yang tidak hanya kuat bertempur, tetapi juga adaptif dan memahami betul karakter sosial budaya masyarakat setempat,” ujar Mayjen TNI Zainul Arifin.

Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan menjadi fokus utama penempatan para lulusan ini. Langkah ini merupakan wujud nyata kebijakan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat peran TNI AD, di mana prajurit tidak hanya bertugas menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan di daerah terpencil, perbatasan, dan kawasan rawan bencana.

Pangdam XXII/Tambun Bungai menekankan, 314 Tamtama remaja lulusan Rindam XXII/Tambun Bungai ini, telah dibekali materi lebih dari sekadar kemampuan tempur dasar. Mereka secara khusus ditempa dan disiapkan menjadi penguat satuan teritorial dengan peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

“Mereka akan bersinergi penuh dengan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur fisik, sekaligus memperkokoh ketahanan wilayah dan semangat juang masyarakat. Inilah definisi sesungguhnya: prajurit pembangun sekaligus pelindung rakyat,” ungkap Mayjen TNI Zainul Arifin.

Peran ini dinilai sangat krusial karena menjembatani keberadaan militer dengan kebutuhan nyata warga, terutama di wilayah yang akses pembangunannya belum merata.

Kehadiran 314 prajurit baru ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta memperkuat rasa aman masyarakat di seluruh penjuru Kalimantan.

Kepada seluruh prajurit lulusan Rindam XXII/Tambun Bungai yang akan segera ditempatkan, Mayjen TNI Zainul Arifin menyampaikan pesan mendalam dan arahan yang tegas.

Para prajurit diingatkan untuk senantiasa menjaga kehormatan seragam, memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman utama dalam bertindak.

“Kalian adalah wajah TNI di mata masyarakat. Saat terjun ke Batalyon Teritorial Pembangunan, jadilah solusi atas setiap kesulitan yang dihadapi rakyat di tempat tugas masing-masing,” tegasnya.

Pangdam juga mengimbau agar para prajurit memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, serta harus cepat beradaptasi dengan kearifan lokal dan senantiasa menghargai budaya setempat.

“Buktikan bahwa TNI AD selalu hadir bersama rakyat, berakar di bumi pertiwi, dan berjuang demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Mayjen TNI Zainul Arifin.

Kelulusan 17.000 prajurit baru secara nasional dan penempatan khusus 314 orang di wilayah Kodam XXII/Tambun Bungai, menjadi bukti nyata transformasi TNI Angkatan Darat yang modern.

Kini, TNI hadir tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan yang tangguh, tetapi juga mitra setia masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan wilayah Kalimantan. (Penrem-RIW/EPS)

Hadiri HUT ke-108 Azerbaijan, Menaker Tekankan Penguatan Kerja Sama Ketenagakerjaan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kerja sama ketenagakerjaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Azerbaijan, khususnya melalui penguatan pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Komitmen tersebut disampaikan Menaker, saat menghadiri perayaan HUT ke-108 Republik Azerbaijan di Jakarta, Kamis (21/5).

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan rakyat Azerbaijan sekaligus mengapresiasi hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang sejak terjalin pada 1992.

“Selama lebih dari tiga dekade, hubungan Indonesia dan Azerbaijan terus tumbuh positif di berbagai sektor strategis, didorong semangat kerja sama untuk pembangunan dan kemakmuran bersama,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menilai, bahwa penguatan hubungan kedua negara perlu terus diarahkan pada kerja sama yang lebih konkret dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, seiring dinamika ekonomi global dan perubahan kebutuhan dunia kerja yang berlangsung cepat.

Dalam konteks tersebut, implementasi Nota Kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan antara Indonesia dan Azerbaijan dinilai penting untuk terus diperkuat melalui kolaborasi di bidang pengembangan keterampilan kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan talenta muda, hingga penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Indonesia menyambut baik peluang kolaborasi yang lebih erat dengan Azerbaijan, khususnya dalam pengembangan keterampilan kerja, pelatihan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda,” kata Yassierli.

Selain kerja sama bilateral, Yassierli juga menyoroti pentingnya kolaborasi kedua negara di berbagai forum internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, Indonesia juga berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi inklusif bersama Azerbaijan melalui forum Developing Eight (D-8) yang saat ini dipimpin Indonesia.

“Kami berharap hubungan persahabatan ini terus diperkuat melalui kerja sama nyata, pertukaran keahlian, dan kolaborasi antarlembaga yang memberikan manfaat langsung bagi kedua negara,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: Magang Nasional Perkuat Kesiapan Kerja Generasi Muda

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menegaskan Program Magang Nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kesiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja melalui penguatan pengalaman praktis dan peningkatan kompetensi.

Menurut Yassierli, dunia kerja saat ini menuntut lebih dari sekadar pengetahuan akademik, tetapi juga pengalaman kerja, pemahaman budaya kerja, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan profesional.

“Persaingan dunia kerja ke depan akan semakin penuh tantangan. Karena itu, Program Magang Nasional menjadi wadah untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan diri,” ujar Yassierli, saat pelepasan 1.105 peserta Magang Nasional Batch II di Lingkungan Kemnaker, Kamis (21/5).

Ia menjelaskan, Program Magang Nasional tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga pembelajaran mengenai tata kelola, produktivitas, dan budaya kerja di lingkungan profesional. Peserta didorong aktif menggali pengalaman selama mengikuti program.

Selain itu, peserta memperoleh peningkatan kompetensi teknis maupun nonteknis, termasuk komunikasi, disiplin, dan profesionalisme yang dibutuhkan di dunia kerja.

Kemnaker juga menyediakan fasilitas sertifikasi kompetensi bagi peserta magang sebagai nilai tambah saat memasuki pasar kerja.

Dalam program ini tersedia sekitar 15 hingga 30 workshop sertifikasi yang dapat dipilih sesuai bidang masing-masing peserta.

“Silakan dimanfaatkan sertifikasi kompetensi sebagai bonus di akhir program. Pilih yang paling relevan dengan bidang yang dikerjakan selama magang,” kata Yassierli.

Yassierli menegaskan, Kemnaker akan terus mengevaluasi dan menyempurnakan Program Magang Nasional agar semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, program pemagangan merupakan langkah strategis pemerintah menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan siap kerja.

Ia menambahkan, program ini juga mendorong pengembangan kemampuan nonteknis seperti komunikasi, disiplin, dan profesionalisme sebagai bekal menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.

Sebagai informasi, pelepasan peserta Magang Nasional Batch II secara nasional rencananya dilaksanakan 26 Mei 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker: BPJS Ketenagakerjaan Harus Jadi Motor Penggerak K3

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu mengambil peran lebih sentral sebagai motor penggerak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan fokus utama pada upaya pencegahan kecelakaan kerja di Indonesia.

Menaker Yassierli menilai, upaya pencegahan perlu diperkuat agar perlindungan pekerja berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2025, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9.834 kasus berujung kematian dan 4.133 kasus menyebabkan cacat fungsi maupun cacat total.

“Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir,” ujar Yassierli, saat menjadi pemateri dalam acara bertema Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri di Jakarta, Kamis (21/5).

Menaker juga menyoroti data Penyakit Akibat Kerja (PAK), yang tercatat sebanyak 158 kasus. Angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan karena masih terdapat tantangan dalam pelaporan kasus.

Selain itu, data global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan, bahwa sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.

“Pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi penting untuk memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mendorong implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang saat ini baru diterapkan sekitar 18 ribu dari 450 ribu perusahaan,” kata Menaker.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemnaker menetapkan tiga Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk segera dieksekusi bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Pertama, Memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan tata kelola klaim.

Kedua, meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif lewat pelatihan berbasis wilayah dan ketiga, memastikan penerapan SMK3 di perusahaan berjalan secara nyata dan terukur.

Merespons arahan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan kesiapannya, menyusun pembahasan teknis mendalam. Langkah cepat yang akan diambil meliputi mekanisme integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga desain program pencegahan yang lebih efektif.

“Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia,” ujar Saiful. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Regulasi Pengelolaan Limbah dan Sampah, Jadi Prioritas DPRD Banjarmasin Tahun Ini

Banjarmasin – DPRD Kota Banjarmasin mendorong Perda prioritas 2026, untuk memperkuat sistem sanitasi dan pengelolaan sampah di Kota Seribu Sungai. Kedua aturan tersebut dinilai penting, agar penanganan lingkungan di Banjarmasin memiliki dasar hukum yang jelas dan terintegrasi.

Anggota Badan Musyawarah DPRD Banjarmasin, Hendra menjelaskan, selama ini pengelolaan limbah domestik maupun persampahan belum berjalan maksimal, karena tidak adanya regulasi kuat yang mengatur kerja sama lintas instansi.

Menurutnya, perda pertama yang menjadi prioritas adalah Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah, menjalankan sistem sanitasi yang lebih terstruktur dan legal.

“Pengelolaan air limbah domestik dimaksudkan penanganan sanitasi, lebih terstruktur dan legal,” ujarnya kepada wartawan baru-baru tadi.

Hendra menjelaskan, penanganan limbah domestik membutuhkan kolaborasi sejumlah dinas terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

Dengan adanya perda tersebut, koordinasi lintas sektor diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

“Kami juga memprioritaskan Perda Pengelolaan Persampahan. Regulasi ini harus mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah di Banjarmasin, agar tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan semata,” jelasnya.

Hendra menilai, sampah seharusnya dapat dikelola menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan memberi manfaat bagi masyarakat. Selain menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih, pengelolaan sampah yang baik dapat membuka peluang tambahan pemasukan bagi warga.

“Kedua Perda tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah kota, meningkatkan kualitas sanitasi serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

Dispora Bekali Pemuda HST, HSS dan Tapin dengan Kompetensi Kepemimpinan

Hulu Sungai Tengah – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan menggelar peningkatan manajemen kepemimpinan bagi pemuda dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin Tahun 2026 di Barabai, HST, Kamis (21/5).

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel, Pebriadin Hapiz, melalui Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zainab.

Ket foto : Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab

Dalam sambutannya, Rika Ayu Zainab menyampaikan, bahwa pelatihan ini menjadi langkah awal mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan siap menjadi penerus bangsa di masa mendatang.

“Alhamdulillah, hari ini resmi dibuka pelatihan peningkatan manajemen kepemimpinan untuk pemuda dari Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin,” ujarnya.

Rika menjelaskan, kegiatan ini diikuti 45 peserta, perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan di masing – masing kabupaten.

Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, kemampuan, dan kompetensi para peserta, dalam memimpin organisasi maupun berkontribusi di lingkungan masyarakat.

“Harapan kami melalui pelatihan ini para pemuda dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kepemimpinan mereka sehingga nantinya mampu menjadi generasi penerus dan calon pemimpin bangsa,” ucap Rika. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)