Provinsi Kalsel – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Wali Kota Lisa Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Peluang Pembiayaan UMKM

Jakarta – Perluasan akses keuangan menjadi salah satu kunci untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini menjadi perhatian Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).

Rakornas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama unsur pemerintah terkait tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan OJK, kepala daerah, serta perwakilan industri jasa keuangan dari berbagai wilayah Indonesia.

Forum nasional ini menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan formal, meningkatkan literasi keuangan, serta membuka peluang pembiayaan produktif bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Wali Kota Lisa menilai, perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Keikutsertaan Banjarbaru dalam Rakornas ini menjadi kesempatan memperkuat sinergi dan mempelajari berbagai kebijakan serta program perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru.

“Harapannya, akses pembiayaan semakin terbuka, literasi keuangan meningkat, dan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).

Langkah ini menandai penguatan orientasi kebijakan keuangan, tidak hanya pada perluasan akses layanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.

Presiden juga menyerahkan secara simbolis kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus–Oktober 2026.

Pembiayaan tersebut menyasar berbagai kelompok usaha produktif, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.

Rakornas turut menyoroti perkembangan pembentukan 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Keberadaan TPAKD diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar layanan dan pembiayaan keuangan semakin mudah dijangkau masyarakat.

Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, hasil Rakornas ini menjadi referensi untuk memperkuat koordinasi TPAKD bersama OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan perangkat daerah terkait. Fokusnya meliputi perluasan akses pembiayaan UMKM, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap akses keuangan tidak sekadar menjadi layanan formal, tetapi juga menjadi instrumen untuk membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Upaya ini sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, Sejahtera), dengan harapan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat hingga ke tingkat keluarga. (MedCenBJB–RIW/EPS)

Salurkan Air Curah Gratis, BPAM Banjarbakula Bantu Warga Terdampak Kekeringan

Banjarbaru – BPAM Banjarbakula terus mendukung penanganan kekeringan di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru melalui penyediaan air curah secara gratis bagi masyarakat terdampak.

Program yang telah berlangsung sejak Juli 2026 ini dilaksanakan bersama BPBD Kabupaten Banjar, BPBPK Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan instansi terkait lainnya.

Armada tangki dari BPBD Banjar mengisi air di BPAM Banjarbakula

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas instansi, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan.

“Penyediaan air curah gratis merupakan bentuk dukungan BPAM Banjarbakula untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan,” ujarnya, Jumat (23/10).

Selain membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat, BPAM Banjarbakula turut mendukung penyediaan air bagi posko penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dukungan ini menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi dampak musim kering di Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, BPAM Banjarbakula memastikan ketersediaan air baku untuk mendukung operasional pengolahan dan penyaluran air.

Perbaikan pipa transmisi utama air baku telah selesai, sehingga suplai untuk kebutuhan Instalasi Pengolahan Air (IPA/WTP) berangsur kembali normal.

“Perbaikan pipa transmisi utama telah selesai dan suplai air baku berangsur kembali normal. Pemantauan tetap kami lakukan secara berkala untuk memastikan operasional berjalan dengan baik,” jelasnya.

Pemantauan juga dilakukan terhadap tinggi muka air (TMA) di Intake Mandikapau. Berdasarkan hasil pemantauan terkini, TMA di bak penangkap air baku tercatat sekitar 4,2 meter, meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada pada kisaran 3,5 meter.

Sementara itu, TMA Bendung Karang Intan berada di kisaran 9,65 meter dan masih dalam status normal.

Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator untuk memantau ketersediaan air baku bagi keberlangsungan pengolahan dan penyaluran air curah kepada para offtaker atau pihak penerima pasokan. (SYA/RIW/EPS)

Penataan Rampung, Ruang Pamer Produk Dekranasda Banjarmasin Makin Cantik

Banjarmasin – Penataan ruang Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin yang berada di lingkungan Balai Kota Banjarmasin telah rampung.

Fasilitas yang tersedia diharapkan dapat menjadi wadah membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memasarkan produk lokal mereka.

Rampungnya penataan tersebut menjadi salah satu upaya mendukung pengembangan UMKM di Kota Banjarmasin, khususnya memperkenalkan produk kerajinan dan berbagai hasil usaha lokal kepada masyarakat yang lebih luas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banjarmasin, Ahmad Zazuli, mengatakan fasilitas di ruang Dekranasda kini telah tercukupi sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas promosi produk UMKM.

“Ruang dekranasda itu sudah tercukupi fasilitasnya. Semoga dengan fasilitas yang tersedia di sana dapat membantu UMKM Banjarmasin memasarkan produk lokalnya,” ucapnya.

Keberadaan ruang Dekranasda, diharapkan tidak hanya menjadi tempat menampilkan produk lokal, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM memperluas jangkauan pemasaran.

Dengan dukungan fasilitas memadai, produk-produk unggulan daerah diharapkan semakin dikenal masyarakat, bahkan berpeluang menembus pasar nasional hingga internasional.

“Mudah-mudahan dengan langkah ini produk yang dihasilkan UMKM di Banjarmasin dapat dikenal nasional bahkan hingga dunia,” terangnya.

Zazuli menambahkan, upaya penataan dan pemenuhan fasilitas tersebut tidak terlepas dari arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, serta Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Nelly Listriani.

“Keberadaan ruang Dekranasda yang telah dilengkapi fasilitas ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu sarana promosi produk unggulan daerah,” jelasnya.

“Dengan demikian, pelaku UMKM Banjarmasin memiliki kesempatan lebih besar memperkenalkan hasil usahanya sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal,” pungkasnya. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Kasus ISPA dan Pneumonia Meningkat, RSUD Ansari Saleh Siapkan Layanan bagi Masyarakat Terdampak Karhutla

Banjarmasin – Ancaman kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Kalimantan Selatan mulai tercermin dari meningkatnya kasus penyakit pernapasan dan diare.

Paparan kabut asap dan terbatasnya akses air bersih menjadi faktor lingkungan yang perlu diwaspadai, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

Ket : Direktur RSUD Moch. Ansari Saleh Kalsel, dr. Tabiun Huda saat diwawancara

Direktur RSUD H. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalsel, dr. Tabiun Huda, mengungkapkan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia mulai terlihat sejak September 2026.

Berdasarkan tren pelayanan rawat jalan dan rawat inap, peningkatan kasus diperkirakan mencapai 40 hingga 50 persen.

“Mulai September kemarin kasus terus meningkat. Kalau melihat tren penyakit yang datang, baik rawat jalan maupun rawat inap, peningkatannya mencapai sekitar 40 hingga 50 persen,” ujar Tabiun.

Berdasarkan data RSUD H. Moch. Ansari Saleh, selama periode Januari hingga 13 Oktober 2026 tercatat 401 kasus ISPA dan 427 kasus pneumonia.

Dari total kasus pneumonia tersebut, sebanyak 192 pasien harus menjalani rawat inap, terdiri atas 123 anak-anak dan 69 orang dewasa.

Kelompok anak menjadi salah satu yang paling rentan terhadap gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla.

Pada September 2026, tercatat 77 kasus ISPA, dengan 70 pasien di antaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 18 tahun.

Selain penyakit pernapasan, dampak kekeringan juga perlu diwaspadai melalui peningkatan kasus diare. Keterbatasan air bersih berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi, sehingga risiko penyakit yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan pembaruan data yang disampaikan pada 18 Oktober 2026, jumlah kasus diare di RSUD Ansari Saleh mencapai 478 kasus. Angka tersebut terdiri atas 130 pasien rawat jalan dan 348 pasien rawat inap.

Jumlah itu meningkat dibandingkan data periode Januari hingga 13 Oktober 2026 yang mencatat 467 kasus diare, dengan 341 pasien menjalani rawat inap.

Tabiun menjelaskan, peningkatan penyakit pernapasan dan diare perlu diantisipasi secara bersamaan karena keduanya berkaitan dengan kondisi lingkungan yang memengaruhi kesehatan masyarakat.

“Paparan asap dapat memperburuk gangguan pernapasan, sedangkan keterbatasan air bersih berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak,” ungkapnya.

Menghadapi kondisi tersebut, manajemen RSUD Ansari Saleh memastikan kesiapan pelayanan bagi masyarakat yang terdampak karhutla dan kekeringan.

Sebagai rumah sakit pemerintah provinsi yang memberikan pelayanan rujukan, pihaknya telah menyiapkan fasilitas, dokter, tenaga medis, serta tenaga kesehatan lainnya untuk menangani pasien dengan ISPA, pneumonia, dan penyakit terkait lainnya.

“Kami sebagai fasilitas kesehatan milik provinsi siap menangani dampak karhutla. Tenaga medis dan fasilitas pendukung sudah kami persiapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Di samping kesiapan pelayanan medis, Tabiun mengimbau masyarakat agar melakukan langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan selama kondisi kabut asap dan kekeringan.

Masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kabut asap menebal, menggunakan masker yang sesuai saat harus beraktivitas di luar rumah, serta menjaga kualitas udara di dalam ruangan.

“Anak-anak, lanjut usia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih karena berisiko mengalami dampak yang lebih berat,” tambahnya.

Sementara itu, untuk mencegah diare, masyarakat diminta memastikan air minum telah dimasak hingga mendidih, menyimpan makanan dan air dalam wadah tertutup, serta membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

Ketersediaan air bersih dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi langkah penting untuk menekan risiko penyakit di tengah musim kemarau.

Masyarakat juga diimbau segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas, napas cepat, demam tinggi, diare terus-menerus, muntah berulang, atau tanda dehidrasi seperti lemas berat dan mata cekung, terutama pada bayi dan anak-anak.

Peningkatan kasus tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla dan kekeringan tidak hanya berfokus pada pengendalian api dan pemulihan lingkungan, tetapi juga harus diiringi perlindungan kesehatan masyarakat.

Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, upaya pencegahan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi bagian penting untuk menekan risiko penyakit di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Kawal Distribusi BBM, Pansus Siap Evaluasi Kinerja Satgas

Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,Supian HK, mengajak seluruh pihak, termasuk mahasiswa dan insan pers, bersama-sama mengawal penanganan persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Selatan.

Ajakan tersebut disampaikan Supian HK, saat menerima aspirasi massa dari Rakyat Kalsel Melawan dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/10) sore.

Supian HK menegaskan, persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak terus dirugikan.

Pihaknya mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, berbagai masukan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pengawasan bersama agar menghasilkan solusi nyata.

Saat ini DPRD Kalsel melalui Panitia Khusus (Pansus) BBM telah turun langsung untuk mendalami persoalan distribusi, sekaligus menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Satuan Tugas (Satgas) BBM agar ditindaklanjuti.

“Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ucapnya.

Disampaikan Supian HK, evaluasi diperlukan untuk memastikan langkah penanganan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan distribusi BBM di lapangan.

Apalagi, antrean kendaraan yang mengular pada pagi hari, termasuk di kawasan Pal 5 hingga sekitar pukul 08.00 Wita, telah mengganggu aktivitas masyarakat dan para sopir angkutan.

“Persoalan ini tidak cukup hanya ditangani melalui penambahan pasokan, tetapi juga membutuhkan pengawasan distribusi dan koordinasi yang efektif antara seluruh pihak terkait,” ucap Supian HK.

Supian HK menyebut, pemerintah, Pertamina, aparat kepolisian, Satgas BBM, serta unsur terkait lainnya perlu terus bersinergi untuk memastikan distribusi berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.

Karena itu, Supian HK mengajak mahasiswa dan insan pers ikut mengawal perkembangan penanganan persoalan tersebut, termasuk memberikan masukan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan.

DPRD Kalsel, akan terus memantau tindak lanjut rekomendasi Pansus BBM dan mengevaluasi langkah yang telah dilakukan apabila belum menunjukkan kemajuan berarti.

“Melalui pengawasan bersama dan evaluasi berkelanjutan, berharap persoalan antrean panjang dapat segera diatasi sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh BBM dan aktivitas ekonomi di Banua tidak terus terganggu,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Hadiri Rakorda ASDEKSI se-Kalsel, Setwan Kalsel Tegaskan Penguatan Sinergi dan Tata Kelola Kesekretariatan yang Akuntabel

Banjarbaru – Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) sebagai wadah strategis memperkuat koordinasi, harmonisasi kebijakan, serta menyelaraskan fungsi fasilitasi kesekretariatan dalam mendukung kinerja para anggota dewan di seluruh wilayah Kalsel.

Sebagai wujud nyata hal tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Jaini, melalui Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan, Muhammad Andri Yuzhar, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ASDEKSI Se-Kalsel di Aula Lingganan DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (22/10).

Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan, Muhammad Andri Yuzhar

Dalam paparannya, Andri Yuzhar menekankan bahwa orientasi dan pendalaman tugas bagi wakil rakyat merupakan hak konstitusional yang dilindungi regulasi resmi.

“Hak anggota DPRD untuk mengikuti orientasi dan pendalaman tugas telah didasarkan secara rinci dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi Pendalaman Tugas dan Anggota DPRD. Karena itu, penetapan lembaga penyelenggara wajib berdasarkan fungsi kelembagaan sesuai kompetensinya, bukan sekadar didasarkan pada eksistensi organisasi,” tegas Andri.

Lebih lanjut, Andri menggarisbawahi pentingnya komitmen bersama serta tata kelola anggaran yang tepat sasaran agar peningkatan kapasitas dewan berjalan secara efektif dan akuntabel.

“Penganggaran untuk pendalaman tugas DPRD harus betul-betul sesuai dengan pos dan fungsi yang ditetapkan dalam APBD. Harmonisasi kebijakan sangat penting untuk menjaga konsistensi peraturan, sehingga lahir komitmen bersama menuju DPRD yang berkompeten dan berkinerja optimal,” tambahnya.

Sementara itu, menanggapi penyampaian tersebut, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru, Arnawaty Sufiatin, menyambut positif poin-poin yang dipaparkan.

Menurutnya, keselarasan antara regulasi pusat dan daerah serta ketertiban penganggaran APBD adalah fondasi utama bagi kesekretariatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan dan anggota dewan.

“Momentum Rakorda ini menjadi pijakan bersama untuk terus memperkuat sinergi dan profesionalisme kesekretariatan DPRD se-Kalsel,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, turut berhadir jajaran Sekretariat DPRD dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong hingga Kota Banjarmasin. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Hari Santri Nasional 2026, Kemenag Kalsel Dorong Santri Berperan Wujudkan Indonesia Emas 2045

Banjarbaru – Peringatan Hari Santri Nasional 2026 menjadi momentum memperkuat peran santri menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Santri diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki akhlak mulia untuk menghadapi tantangan masa depan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin, menyampaikan bahwa pada 2045 Indonesia akan genap berusia 100 tahun.

“Momentum satu abad kemerdekaan tersebut menjadi cita-cita besar yang membutuhkan persiapan sumber daya manusia berkualitas sejak sekarang, termasuk melalui pendidikan pesantren,” ungkap Tambrin, usai peringatan Hari Santri Nasional 2026, bertempat di Asrama Haji di Banjarbaru Kamis (22/10).

Menurut Tambrin, santri harus mengambil peran penting mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diimbangi dengan pembentukan karakter, moral, dan akhlak mulia agar para santri mampu menjadi generasi yang cerdas sekaligus memiliki integritas.

Ia menilai, pesantren memiliki peran strategis membentuk generasi muda yang berilmu, mandiri, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat.

Karena itu, peringatan Hari Santri Nasional tidak hanya menjadi ajang mengenang sejarah perjuangan santri, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya mempersiapkan santri agar mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Melalui momentum Hari Santri Nasional 2026, para santri diharapkan terus meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas wawasan, serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman,” lanjutnya.

Dengan demikian, lulusan pesantren dapat berkiprah di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, hingga teknologi dan inovasi.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX, Mariana menyampaikan, peringatan Hari Santri Nasional juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pesantren, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pembinaan keagamaan yang kuat perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan akademik, keterampilan, serta pemahaman terhadap perkembangan teknologi.

“Dengan bekal tersebut, santri diharapkan mampu menjadi bagian dari generasi penerus yang menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus mendorong kemajuan Indonesia,” ungkap Mariana.

Semangat Hari Santri Nasional 2026 diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Melalui penguatan peran santri, cita-cita Indonesia Emas 2045 diharapkan dapat didukung oleh generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, hingga akhlak mulia,” tutup Mariana. (MRF/RIW/EPS)

PWNU Kalsel Gelar Salat Hajat Demi Keberkahan Banua

Banjar – Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026, jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah serta Badan Otonom dan Lembaga di lingkungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan, melaksanakan salat hajat dan haul tokoh-tokoh NU, di Masjid Assuada Syekh Abdul Qadir Hasan, Komplek Perguruan NU Kalsel, Gambut, Kabupaten Banjar, Rabu (21/10) malam.

Ketua PWNU Kalsel, Muhammad Tambrin mengatakan, kegiatan ini merupakan tradisi NU menguatkan akar dan menjaga keutuhan negeri, dalam doa yang dipanjatkan pada kegiatan salat hajat setelah salat maghrib, yang dilanjutkan dengan haul tokoh tokoh NU.

Ket foto : Ketua PWNU Kalsel Muhammad Tambrin

“Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama melaksanakan salat magrib, hajat, serta haul tokoh-tokoh NU,” ungkap Tambrin.

Harapannya, dengan salat hajat, maka Kalsel dan Indonesia dilimpahkan kebaikan dan keberkahan.

“Sedangkan haul khusus untuk para kiai NU yang telah wafat, semoga para almarhum mendapatkan limpahan kebaikan dan keberkahan di alam kubur,” ucap Tambrin.

Pada kesempatan tersebut, Tambrin juga mengajak seluruh ulama dan santri untuk terus berdoa, agar hujan segera turun.

“Kita selalu berdoa semoga kemarau panjang ini segera berakhir, sebab kita juga sudah melaksanakan salat istisqa serta kegiatan zikir bersama. Kita sudah melaksanakan semua itu tapi hanya Allah yang menentukan,” ujar Tambrin.

Sementara itu, Sekretaris PWNU Kalsel Samsul Rani mengatakan, Hari Santri merujuk pada peristiwa bersejarah pencetus Resolusi Jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 untuk menggerakkan santri dan pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Sehingga PWNU Kalsel melaksanakan salat hajat untuk mengenang jasa jasa perjuangan para muassis, pendiri, ulama dan pimpinan NU di Banua,” ucap Samsul Rani.

Di Kalsel, lanjutnya, tradisi NU memiliki sejarah yang sangat kuat dan erat kaitannya dengan para ulama kharismatik.

Seperti diketahui, beberapa tokoh NU dari Kalsel, diantaranya KH Abdul Qadir Hasan, Syekh Kasyful Anwar, Idham Chalid, Muhammad Abdul Ghani, KH Muhammad Sya’rani Arif, serta KH Badruddin. (SRI/RIW/EPS)

Mantuil, Cikal Bakal Pusat Industri Terpadu

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Penyebaran Perwilayahan Industri di Kota Banjarmasin, di salah satu hotel, di Banjarmasin, Kamis (22/10).

FGD dibuka Wali Kota, Muhammad Yamin, diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar. Turut hadir Sekretaris Disperdagin, Umar Rahmani, narasumber dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan serta Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, dan peserta dari unsur perangkat daerah, akademisi, serta pelaku industri di sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Ket foto : Sekdako Banjarmasin Ichroom Muftezar

Dalam arahannya, Ichrom Muftezar menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin berencana memfokuskan pengembangan kegiatan industri di kawasan Mantuil dan sekitarnya melalui pengembangan kawasan industri terpadu.

“Memang kita memiliki kawasan industri terpadu Mantuil. Kita berencana memfokuskan kegiatan industri di Mantuil dan sekitarnya. Sudah cukup banyak tahapan yang kita tempuh, meskipun tantangan untuk mewujudkan kawasan industri terpadu tersebut juga tidak sedikit,” ujarnya.

Ia menjelaskan, FGD ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah kota menentukan arah pengembangan perwilayahan industri di Banjarmasin.

Tezar berharap, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KADIN dan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, dapat memperkaya hasil diskusi sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Harapannya, melalui kegiatan ini akan ada rekomendasi-rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin terkait perwilayahan industri. Kami juga berharap narasumber dapat memberikan saran dan masukan untuk memperkuat rekomendasi yang dihasilkan dari FGD ini,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Disperdagin Kota Banjarmasin, Umar Rahmani, menjelaskan bahwa FGD bertujuan menghimpun masukan, data, gagasan sekaligus menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta para pemangku kepentingan terkait.

Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi landasan menyusun strategi penguatan perwilayahan industri sekaligus mengoptimalkan pengembangan delapan sentra IKM di Kota Banjarmasin.

“Melalui FGD ini, kami ingin menghimpun berbagai masukan dan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi penguatan perwilayahan industri serta optimalisasi delapan sentra IKM secara terpadu, sinkron, dan berkelanjutan,” jelas Umar.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap tercipta arah pengembangan industri yang lebih terencana dan terintegrasi, sehingga mampu memperkuat daya saing IKM, mendorong pertumbuhan sektor industri, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Pastikan Stabilitas Harga Pangan, Banjarbaru Gelar GPM di 5 Titik

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru ini berlangsung di halaman kantor DKP3 Kota Banjarbaru, Rabu (21/10), dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026.

Ket : Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni saat membuka kegiatan

Kegiatan dibuka Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni. Agenda tersebut juga dirangkai dengan peresmian kios pangan sebagai sarana distribusi berbagai komoditas pangan bagi masyarakat.

Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni, mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih mudah, sekaligus menjaga kestabilan harga di pasaran.

“Program ini tentunya kita tujukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi kebutuhan pangan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat Kota Banjarbaru. Dengan operasi pangan seperti ini, harga bisa stabil dan inflasi juga dapat kita tekan,” ujar Sirajoni.

Sementara itu, Plt. Kepala DKP3 Kota Banjarbaru, Wiwien Robyati menjelaskan, Gerakan Pangan Murah kali ini menawarkan potongan harga rata-rata Rp5.000 per kilogram atau per kemasan untuk berbagai komoditas kebutuhan pokok.

Salah satunya telur ayam yang dijual seharga Rp22.000 per kilogram, lebih murah dibandingkan harga normal yang mencapai Rp27.000 per kilogram.

Untuk memastikan ketersediaan barang selama kegiatan, DKP3 menyiapkan stok beras, gula pasir, dan minyak goreng masing-masing lebih dari satu ton.

Sementara itu, telur ayam tersedia sekitar 300 kilogram, sedangkan bawang merah, bawang putih, dan cabai masing – masing disiapkan sebanyak 200 kilogram.

“Kami siapkan stok beras, gula pasir, dan minyak goreng masing-masing lebih dari satu ton. Sementara itu, telur ayam disiapkan sekitar 300 kilogram, sedangkan bawang merah, bawang putih, dan cabai masing – masing sebanyak 200 kilogram,” kata Wiwien.

Ia menambahkan, Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan sebanyak lima kali di sejumlah lokasi berbeda di Kota Banjarbaru.

Kegiatan yang digelar pada Rabu (21/10) ini merupakan pelaksanaan perdana, sedangkan empat kegiatan berikutnya direncanakan berlangsung di titik lokasi lainnya.

Selain Gerakan Pangan Murah, pemerintah juga menghadirkan kios pangan yang diresmikan dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Kios ini menjadi sarana distribusi bahan pangan yang berasal dari petani, pelaku usaha pangan, kelompok tani, hingga gabungan kelompok tani.

Berbagai komoditas yang tersedia dalam kegiatan ini meliputi beras SPHP, beras lokal, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging sapi, daging ayam, bawang merah, bawang putih, cabai, serta aneka hasil olahan perikanan. (BDR/RIW/EPS)