Provinsi Kalsel – Laman 2 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Penuhi Hak Masyarakat, Pansus DPRD Kalsel Bongkar Mata Rantai Distribusi BBM Bersubsidi

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, mulai melakukan langkah konkret untuk memastikan penyaluran bahan bakar bersubsidi tepat sasaran.

Komitmen tersebut ditandai dengan rapat perdana bersama Satuan Tugas (Satgas) BBM Pemprov Kalsel, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), dan perwakilan sopir truk se-Kalimantan Selatan, Rabu (3/6) petang.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, menjadi titik awal pengumpulan data dan fakta dari berbagai pihak yang selama ini bersentuhan langsung dengan distribusi BBM subsidi.

Menurutnya, pansus dibentuk bukan sekadar untuk melakukan pengawasan administratif, melainkan memastikan bahwa subsidi yang diberikan negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya.

“Kami akan mengundang lebih banyak pihak untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Semua data dan informasi yang masuk akan kami inventarisasi, kemudian dicocokkan satu sama lain untuk melihat apakah distribusi BBM subsidi sudah berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” katanya.

Disampaikan Syaripuddin, berbagai masukan yang diperoleh dalam rapat perdana tersebut menjadi bahan penting untuk memetakan persoalan yang selama ini terjadi di lapangan.

Seluruh temuan akan dianalisis secara objektif sebagai dasar penyusunan rekomendasi yang dapat memberikan solusi nyata.

Ia menekankan bahwa hak masyarakat, khususnya kelompok penerima subsidi, tidak boleh beralih ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, saat memberikan pendapat

Karena itu, pansus akan menelusuri berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.

“Yang menjadi perhatian kita bagaimana subsidi ini benar-benar dirasakan oleh sopir angkutan, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat yang memang menjadi sasaran program pemerintah. Jangan sampai hak mereka justru dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syaripuddin meyakini distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan biaya operasional yang lebih terjangkau, sektor transportasi, perikanan, pertanian, hingga usaha kecil dapat bergerak lebih produktif.

Karena itu, rekomendasi yang nantinya dihasilkan pansus diharapkan tidak berhenti pada tataran dokumen, tetapi dapat diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.

“Masa kerja pansus sendiri direncanakan berlangsung selama satu bulan. Namun, apabila diperlukan untuk pendalaman dan penyempurnaan hasil kerja, masa tugas tersebut dapat diperpanjang hingga enam bulan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Jelajah Cagar Budaya, Ajak Pelajar Susuri Jejak Sejarah

Batola – Upaya menanamkan kecintaan terhadap sejarah dan budaya daerah, terus digalakkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya melalui Bidang Kebudayaan, Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, dengan menggelar Jelajah Cagar Budaya di SMK Negeri 1 Marabahan, Barito Kuala, pada Rabu (3/6).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, diwakili Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menghadirkan materi sejarah dari narasumber berkompeten, tetapi juga memberikan pengalaman belajar di lapangan.

Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah (kiri)

Para peserta diajak mengunjungi sejumlah cagar budaya dan lokasi bersejarah yang memiliki nilai penting bagi perkembangan masyarakat Kalimantan Selatan. Dimana,
Jelajah Cagar Budaya merupakan program tahunan yang bertujuan meningkatkan pemahaman sejarah, sekaligus menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pelestarian warisan budaya.

“Pembelajaran sejarah akan lebih efektif apabila peserta didik dapat melihat langsung peninggalan yang menjadi saksi perjalanan masa lalu,” ucapnya.

Arry menjelaskan, pada kegiatan tersebut, peserta mengunjungi kompleks makam Datu Abdussamad, salah satu tokoh penyebar Islam di Kalimantan Selatan, keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Selain itu, mereka juga mengunjungi Tiang Bendera 5 Desember, monumen bersejarah yang menjadi simbol perjuangan rakyat Barito Kuala pada 5 Desember 1945.

Pelajar SMKN 1 nampak antusias mendengarkan penjelasan di makam Datu Abdussamad, salah satu tokoh penyebar Islam di Kalimantan Selatan

“Para pelajar tidak hanya memahami sejarah melalui buku pelajaran, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata yang dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap identitas daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Marabahan, Hormuzi, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, Jelajah Cagar Budaya menjadi sarana pembelajaran yang efektif karena menghubungkan teori sejarah dengan kondisi nyata di lapangan.

Ia menilai kegiatan tersebut mampu membangun karakter kebangsaan sekaligus memperkuat jiwa nasionalisme para pelajar. Melalui kunjungan langsung ke situs bersejarah, siswa siswi dapat memahami perjuangan para pendahulu yang berkontribusi membangun daerah dan bangsa.

“Selain memperkuat pemahaman sejarah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi pembangunan kebudayaan yang terus didorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Public Communication Summit 2026, Upaya Perkuat Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital

Banjarmasin – Dalam rangka memperkuat strategi komunikasi publik di era digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Public Communication Summit Tahun 2026, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (3/6).

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” tersebut, dibuka Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Plh. Sekretaris Daerah, Subhan Nor Yaumil, didampingi Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, serta dihadiri perwakilan kepala daerah se-Kalsel.

Ket : Deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital

Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dudi Rudianto, CEO Tribun Network sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Ani Natalia Pinem, serta Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations, Jojo S. Nugroho.

Dalam sambutannya, Subhan Nor Yaumil mengatakan, Public Communication Summit menjadi momentum penting, membangun kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin dinamis.

Menurutnya, komunikasi publik saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial yang begitu cepat, kita membutuhkan koordinasi, sinergi, dan pemahaman yang sama dalam mengelola komunikasi publik. Pemerintah harus mampu memetakan isu sejak dini serta menghadirkan ruang dialog yang terbuka agar setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat secara baik dan efektif,” ujar Subhan.

Ia menambahkan, pengelolaan isu dan reputasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah melalui langkah yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

“Isu yang tidak dikelola dengan baik berpotensi berkembang menjadi krisis yang dapat memengaruhi reputasi institusi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memiliki kesiapan dalam mendeteksi, mengantisipasi, dan merespons berbagai isu secara cepat dan tepat,” katanya.

Subhan juga menyoroti semakin kompleksnya tantangan komunikasi di era digital, terutama akibat maraknya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang tersebar melalui berbagai platform digital.

“Media massa tetap menjadi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya, sementara media sosial menjadi ruang diskusi publik yang sangat dinamis. Keduanya harus dikelola secara bijak agar mampu mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat dan produktif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, Public Communication Summit 2026 dirancang sebagai wadah penguatan kapasitas komunikasi publik sekaligus forum penyusunan strategi bersama dalam menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi akurat, transparan, dan mudah diakses.

“Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Muslim.

Ia menjelaskan terdapat lima target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut, yakni meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital, memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi, memberikan arah kebijakan implementasi narasi tunggal pemerintah, membangun sinergi penanganan isu melalui narasi positif, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga reputasi institusi.

“Kami berharap kegiatan ini mampu menghasilkan kesamaan langkah dan arah kebijakan dalam mengelola komunikasi publik, mulai dari penyampaian informasi melalui media massa, pengelolaan konten digital, hingga respons terhadap berbagai dinamika yang berkembang di ruang publik,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, seluruh peserta juga mengikuti deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan melalui Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil.

Deklarasi tersebut menjadi simbol penguatan kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi publik yang terintegrasi, adaptif, dan responsif, untuk menjaga reputasi pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat di era digital. (BDR/RIW/EPS)

Resmi Digelar, Ratusan Siswa SD dan SMP Ikuti O2SN Tingkat Kota Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, pada Selasa (2/6). Kegiatan yang berlangsung sejak 2-4 Juni 2026 ini, menjadi bagian dari program Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama mengatakan, O2SN tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi olahraga, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter peserta didik melalui kegiatan positif dan produktif.

Ket foto : Kadisdik Banjarmasin Ryan Utama

“Program ini sejalan dengan prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam membina karakter siswa, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga pengembangan minat, bakat, kreativitas, dan prestasi pelajar,” ungkap Ryan.

Dijelaskannya, O2SN Tingkat Kota Banjarmasin diikuti hampir 300 peserta dari tingkat SD dan SMP. Para atlet muda akan bertanding pada lima cabang olahraga, yakni renang, pencak silat, bulu tangkis, serta atletik.

“Sebanyak hampir 300 peserta dari tingkat SD dan SMP mengikuti ajang ini,” ucap Ryan.

Para peserta merupakan perwakilan sekolah yang telah melalui proses seleksi sebelumnya.

Atlet terbaik nantinya akan mewakili Kota Banjarmasin pada O2SN tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan dapat melaju hingga tingkat nasional.

“Ajang ini untuk menyeleksi minat bakat pelajar agar kreativitas dan bakat membuahkan prestasi, “katanya

Menurut Ryan, penyelenggaraan O2SN memiliki nilai strategis di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pelajar saat ini.

Kegiatan olahraga dinilai mampu menjadi ruang positif bagi siswa untuk menyalurkan energi, mengembangkan potensi diri, sekaligus membangun sportivitas dan disiplin.

“Kita berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku pelajar. Belakangan ini kita sering melihat berbagai perilaku berisiko yang melibatkan anak-anak dan remaja. Melalui kegiatan positif seperti O2SN, kita ingin mencegah dan mengurangi hal-hal tersebut,” katanya.

Pemerintah berharap ajang ini semakin mendorong sekolah, aktif mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan olahraga, sehingga lahir generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berprestasi. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

10 Kabupaten Ikuti Seleksi BUMDesa Terbaik Kalsel 2026

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan mulai memasuki tahapan penilaian administrasi dalam ajang Pemilihan BUMDesa Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Dari 10 usulan yang masuk dari kabupaten, tim penilai tengah melakukan verifikasi dokumen untuk menentukan 5 besar yang akan melaju ke tahap verifikasi lapangan.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari mengatakan, proses penilaian administrasi dilakukan menyeluruh terhadap seluruh dokumen yang diajukan pemerintah kabupaten.

“Pada tahap pertama ini kami melakukan penilaian administrasi terhadap seluruh dokumen usulan yang telah disampaikan kabupaten. Tim juri yang terdiri dari Bidang Pengembangan Ekonomi Desa dan tenaga ahli P3MD Provinsi bersama-sama memverifikasi dokumen berdasarkan indikator yang telah ditetapkan,” ungnap Novi, Selasa (2/6) siang.

Novi menjelaskan, hasil verifikasi administrasi tersebut akan menjadi dasar untuk menetapkan lima besar BUMDesa terbaik yang berhak mengikuti tahapan berikutnya, yakni verifikasi lapangan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang mengharuskan tim penilai mengunjungi seluruh peserta, tahun ini verifikasi lapangan hanya dilakukan pada 5 BUMDesa terbaik hasil seleksi administrasi.

“Kalau sebelumnya semua peserta kami kunjungi untuk verifikasi lapangan, tahun ini hanya lima besar yang akan kami datangi. Saat ini proses penetapan lima besar masih berlangsung,” katanya.

Ia menambahkan, dari 11 kabupaten di Kalimantan Selatan, hanya 10 yang mengajukan peserta tahun ini. Satu kabupaten memilih tidak berpartisipasi karena masih menghadapi kendala dalam tata kelola BUMDesa di wilayahnya.

Menurutnya, verifikasi lapangan direncanakan mulai dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir Juni 2026. Selanjutnya, tim penilai menargetkan draft pemenang sudah dapat disusun pada pertengahan Juli.

“Jika sesuai jadwal, pertengahan Juli sudah ada draft pemenang. Setelah itu kami akan mempersiapkan proses penetapan dan pengumuman,” jelasnya.

Untuk pemberian penghargaan kepada para pemenang, Dinas PMD Kalsel menargetkan dapat dilaksanakan pada Agustus 2026. Saat ini pihaknya masih melakukan penyesuaian jadwal agar memungkinkan diselaraskan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut, Novi menegaskan, bahwa ajang BUMDesa Terbaik bukan sekadar kompetisi, tetapi menjadi instrumen pembinaan dan motivasi bagi pengelola BUMDesa agar terus meningkatkan kualitas tata kelola dan usaha yang dijalankan.

“Kami berharap penilaian ini mampu mendorong BUMDesa di Kalimantan Selatan menjadi lebih maju. Indikator yang digunakan juga mengacu pada indikator pemeringkatan yang diterapkan Kementerian Desa, sehingga peserta yang mengikuti seleksi ini diharapkan dapat berkembang menjadi BUMDesa maju dan berdaya saing,” tuturnya.

Peserta yang mengikuti penilaian tahun ini merupakan BUMDesa yang sebelumnya belum pernah berpartisipasi dalam ajang serupa. Melalui keterlibatan tersebut, pemerintah daerah berharap semakin banyak BUMDesa yang terdorong untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan maupun kinerja usahanya.

Selain itu, pembinaan terhadap BUMDesa berprestasi akan terus dilakukan. Indah mencontohkan BUMDesa Wake Berkah Abadi dari Kabupaten HST yang menjadi juara pertama tingkat provinsi tahun lalu dan kemudian diikutsertakan dalam ajang BUMDesa Inspiratif tingkat nasional, yang diselenggarakan Kementerian Desa.

“BUMDesa yang sudah berprestasi tetap kami bina dan evaluasi. Harapannya mereka terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Kami ingin BUMDesa di Kalimantan Selatan tidak hanya unggul di daerah, tetapi juga mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi BUMDesa lainnya di Indonesia,” tutup Novi. (MRF/RIW/EPS)

Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Hadir, Perluas Akses Kompetensi

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP),

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, pelatihan ini dirancang agar akses pelatihan vokasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan lebih dekat dengan domisili masing-masing, sehingga peserta dapat mengikuti pelatihan tanpa terkendala jarak maupun akses lokasi.

“Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2 026 Batch 2 kami laksanakan di BBPVP, BPVP, Satpel, dan UPTD di berbagai daerah agar akses pelatihan semakin merata. Pada Batch 2 ini, Kemnaker menargetkan sebanyak 30 ribu peserta,” ujar Yassierli dalam keterangannya melalui Biro Humas Kemnaker, Jumat (29/5).

Pelaksanaan program ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia melalui jaringan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah.

UPTP penyelenggara meliputi BBPVP Bandung, Bekasi, Makassar, Medan, Semarang, dan Serang, serta BPVP Ambon, Banda Aceh, Bandung Barat, Bantaeng, Banyuwangi, Belitung, Kendari, Lombok Timur, Padang, Pangkep, Samarinda, Sidoarjo, Sorong, Surakarta, dan Ternate.

Pelaksanaan PVN Batch 2 juga didukung Satpel Bengkulu, Lampung, Sofifi, Kupang, Bantul, Jambi, Lubuk Linggau, Majene, Mamuju, dan Palu.

Selain itu, program ini turut melibatkan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai wilayah dengan BBPVP dan BPVP Kemnaker sebagai UPT pembina teknis.

Pada wilayah UPTP Pembina BBPVP Bandung, pelatihan mencakup Purwakarta, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Kuningan, Kota Banjar, Ciamis, dan Sumedang.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BBPVP Bekasi mencakup Mukomuko, Bengkulu Utara, Seluma, Kepahiang, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Karawang, Kota Bogor, Katingan, Seruyan, Sukamara, Barito Utara, Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, dan Tukoi Lau.

Di wilayah UPTP Pembina BBPVP Makassar, pelatihan mencakup Bone Bolango, Gorontalo, Luwu Utara, Pinrang, Takalar, Sinjai, Bone, Pangkep, Wajo, Palopo, Kepulauan Selayar, Parepare, Bireuen, dan Tolitoli.

Adapun wilayah UPTP Pembina BBPVP Medan mencakup Kepulauan Riau dan Bengkalis.

Untuk wilayah UPTP Pembina BBPVP Semarang, pelatihan mencakup Banyumas, Rembang, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Temanggung, Purbalingga, Salatiga, Grobogan, Demak, Semarang, Kudus, Wonosobo, dan Kota Pekalongan.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BBPVP Serang mencakup Pandeglang, Lebak, Sintang, Singkawang, Mempawah, Metro, Bandar Lampung, Musi Rawas, Banyuasin, Palembang, Prabumulih, dan Sumatera Selatan.

Pada wilayah UPTP Pembina BPVP Banda Aceh, pelatihan mencakup Aceh Selatan, Sabang, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Meulaboh, dan Subulussalam.

Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Bandung Barat mencakup Subang, Kota Cirebon, Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, dan Indramayu.

Wilayah UPTP Pembina BPVP Banyuwangi mencakup Situbondo, Jember, dan Kota Probolinggo. Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Belitung mencakup Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan wilayah UPTP Pembina BPVP Kendari mencakup Kolaka Utara, Kabupaten Buton, dan Kolaka.

Pada wilayah UPTP Pembina BPVP Lombok Timur, pelatihan mencakup Sumbawa, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Dompu, Manggarai Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, Selong, Ende, dan Kupang.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Padang mencakup Bungo, Tanju ng Jabung Timur, Kepulauan Mentawai, Payakumbuh, Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Solok.

Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Samarinda mencakup Barito Kuala, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Balikpapan, Bontang, Nunukan, dan Tarakan.

Di wilayah UPTP Pembina BPVP Sidoarjo, pelatihan mencakup Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Surabaya, Tuban, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Sumenep, Wonojati Malang, dan Gresik.

Sementara itu, wilayah UPTP Pembina BPVP Sorong mencakup Biak dan Fakfak. Wilayah UPTP Pembina BPVP Surakarta mencakup DIY, Gunungkidul, Kulon Progo, Sukoharjo, Karanganyar, Purworejo, Boyolali, Wonogiri, Sragen, dan Ponorogo. Adapun wilayah UPTP Pembina BPVP Ternate mencakup Bitung. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Fasilitasi 15 Skema Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan MagangHub

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memfasilitasi 15 skema sertifikasi kompetensi bagi lulusan Program Pemagangan Nasional (MagangHub).

Program ini dirancang untuk memperkuat kualitas SDM sekaligus memberikan pengakuan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, sertifikasi kompetensi berperan penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Karena itu, berbagai skema yang disiapkan disusun berdasarkan kebutuhan industri saat ini, mulai dari bidang administrasi perkantoran, teknologi informasi, pelayanan, keuangan, SDM, pengelolaan data, hingga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memastikan lulusan MagangHub memiliki pengakuan atas kompetensi yang dimiliki sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja,” ujar Yassierli dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (1/6).

Sebanyak 15 skema sertifikasi yang disiapkan, yaitu Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Junior Secretary, Asisten Pengembang Web, Digital Marketing, Pembuatan Desain Grafis, Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal, Supervisor Sumber Daya Manusia, Pelayanan Pelanggan, Front Office, Operator Komputer, Digital Filing, Produksi Karya Audio Visual, Analis Data, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemula.

Melalui berbagai skema tersebut, lulusan MagangHub diharapkan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, mulai dari pengelolaan administrasi dan pelayanan, penguasaan teknologi digital, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia, hingga kemampuan analisis data dan penerapan keselamatan kerja.

Pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan oleh BNSP melalui jejaring lembaga sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi Kemnaker di berbagai daerah.

Untuk mendukung program tersebut, Kemnaker telah memetakan kesiapan balai pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil pemetaan, BBPVP Makassar, BBPVP Medan, dan BPVP Surakarta, masing – masing menyelenggarakan 15 skema sertifikasi.

BBPVP Bekasi sebanyak 11 skema. BBPVP Bandung, BBPVP Semarang, BPVP Aceh, BPVP Padang, BPVP Samarinda, dan BPVP Kendari masing-masing sebanyak 10 skema sertifikasi.

BPVP Banyuwangi dan BPVP Ternate masing-masing sebanyak 9 skema, sedangkan BPVP Bantaeng sebanyak 8 skema.

Adapun BPVP Pangkajene dan Kepulauan serta BPVP Belitung masing-masing sebanyak 7 skema sertifikasi. BBPVP Serang sebanyak 6 skema. BPVP Lomb ok Timur, BPVP Ambon, dan BPVP Sorong masing-masing sebanyak 4 skema.

Sementara BPVP Bandung Barat dan BPVP Sidoarjo masing-masing sebanyak 3 skema sertifikasi.

Secara keseluruhan, hasil pemetaan menunjukkan kapasitas penyelenggaraan mencapai 180 skema sertifikasi kompetensi di seluruh balai pelatihan vokasi Kemnaker.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses sertifikasi bagi lulusan MagangHub sekaligus memperkuat daya saing dan kesiapan mereka memasuki dunia kerja. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menaker Ajak Generasi Muda Amalkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, (Menaker) Yassierli, memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” yang berlangsung khidmat di Plaza Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, pada Senin (1/6).

Dalam amanatnya, Menaker mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology).

“Nilai-nilai luhur Pancasila tidak boleh hanya menjadi hiasan dinding kantor atau sekadar teks di buku sejarah, melainkan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-h ari,” kata Yassierli.

Menaker memberikan instruksi tegas kepada seluruh pegawai Kemnaker untuk mengawal dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tugas mereka.

“Saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan, ” katanya

Pihaknya juga melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan.

Dalam amanatnya, Menaker menegaskan bahwa peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momen refleksi penting untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia.

Yassierli menegaskan tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” menjadi pernyataan tegas nilai-nilai luhur Pancasila tak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik, melainkan juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Pancasila juga menjadi jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” ujar Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Gratis di 21 Balai Pelatihan Vokasi

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, bahwa sertifikasi kompetensi merupakan komponen penting bagi lulusan Program Magang Nasional (MagangHub), selain sertifikat kelulusan program pemagangan.

Sertifikasi tersebut menjadi bukti pengakuan atas kompetensi yang dimiliki peserta sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja.

Sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) difasilitasi secara gratis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui balai-balai pelatihan vokasi yang tersebar di berbagai daerah.

“Pemerintah memfasilitasi sertifi kasi bagi peserta MagangHub yang telah menyelesaikan program pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (31/5).

Yassierli menjelaskan, alumni MagangHub yang ingin memperoleh sertifikasi kompetensi BNSP harus melakukan pendaftaran secara daring dan memilih salah satu dari 15 skema sertifikasi yang tersedia sesuai bidang serta pengalaman kerja yang dimiliki selama mengikuti pemagangan.

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, peserta akan mengikuti uji kompetensi secara tatap muka di 21 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada dalam jaringan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker.

“Setelah mendaftar secara online, pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara offline atau tatap muka di 21 Lembaga Sertifikasi Profesi melalui jaringan UPTP Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah,” ujarnya.

Adapun 21 UPTP tersebut terdiri atas enam Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivi tas (BBPVP), yakni di Bandung, Bekasi, Makassar, Medan, Semarang, dan Serang.

Selain itu, terdapat 15 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), yaitu di Ambon, Banda Aceh, Bandung Barat, Bantaeng, Banyuwangi, Belitung, Kendari, Lombok Timur, Padang, Pangkep, Samarinda, Sidoarjo, Sorong, Surakarta, dan Ternate.

Yassierli menegaskan bahwa seluruh proses sertifikasi bagi alumni MagangHub tidak dipungut biaya dan diselenggarakan langsung di balai-balai pelatihan vokasi Kemnaker.

“Sertifikasi tersebut menjadi bukti valid atas keterampilan yang dikuasai sehingga memudahkan peserta untuk diserap oleh industri,” katanya.

MagangHub 2026 terus diperluas dengan target menjangkau hingga 150 ribu peserta. Untuk memperkuat kualitas lulusan, proses penyelesaian program juga diintegrasikan dengan sertifikasi kompetensi.

“Penting bagi lulusan MagangHub untuk memiliki sertifikasi kompetensi sebagai pengakuan formal atas keterampilan yang dimiliki, sekaligus memper kuat posisi mereka di pasar kerja,” kata Yassierli. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Terapkan WFH, Dinsos Kalsel Pastikan Pelayanan Kebencanaan Tetap Optimal

Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kebijakan Work From Home (WFH) tidak berlaku bagi bidang yang menangani kedaruratan, khususnya penanggulangan bencana.

Seluruh personel tetap bekerja normal dan siaga penuh untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Ket : Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie melalui Kepala Bidang Penanganan Bencana, Achmadi menegaskan, bidang penanganan bencana tetap menjalankan aktivitas seperti biasa sesuai arahan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Berdasarkan arahan Presiden dan Bapak Gubernur, untuk bidang kedaruratan terutama penanganan bencana, WFH tidak diberlakukan. Kami tetap masuk dan siaga seperti biasa,” ujar Achmadi.

Ia menjelaskan, personel penanganan bencana dibagi menjadi dua tim yang bertugas di dua lokasi berbeda, yakni Posko Siaga Bencana di Banjarmasin dan posko di kantor baru di Banjarbaru.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Kami membagi dua tim, ada yang bertugas di Banjarmasin dan ada di Banjarbaru. Keduanya tetap siaga penuh untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana,” jelasnya.

Selain kesiapan personel, Dinas Sosial Kalsel juga memastikan seluruh peralatan dan logistik penanganan darurat tetap tersedia dan dalam kondisi siap digunakan kapan saja.

“Peralatan dan logistik tetap kami siapkan seperti biasa. Tidak ada perubahan dalam kesiapsiagaan,” tambahnya.

Achmadi menegaskan, seluruh jajaran di bidang penanganan bencana, mulai dari kepala bidang hingga kepala seksi, tetap menjalankan tugas di kantor dan tidak mengikuti skema WFH.

“Tidak ada alasan untuk tidak masuk. Untuk bidang penanganan bencana, semua tetap bekerja normal dan siaga penuh,” tegasnya.

Ia menambahkan, kesiapsiagaan tersebut menjadi bentuk komitmen Dinas Sosial Kalsel dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat, khususnya saat terjadi kondisi darurat maupun bencana alam.

“Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan maksimal. Penanganan bencana tidak bisa menunggu, sehingga seluruh personel harus selalu siap bergerak kapan pun dibutuhkan,” pungkasnya. (BDR/RIW/ESP)