Kategori: Provinsi Kalsel

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, bekerja sama dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, terkait cemaran pangan dan penyakit bawaan pangan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung penerapan standar kesehatan lingkungan dan keamanan pangan, di kawasan pelabuhan.

Sosialisasi ini menghadirkan Elfia N. Normayanti, selaku Ketua Tim Kerja III – Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin, sebagai narasumber utama.

Kegiatan ini juga dihadiri para penjamah makanan, pengelola kantin, serta pihak terkait di lingkungan pelabuhan.

Acara dibuka secara resmi Yoga Arya Kuswanto, selaku Junior Manager HSSE yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan higiene dan sanitasi pangan, sebagai bagian dari upaya pencegahan risiko kesehatan di area pelabuhan.

“Kegiatan ini menjadi langkah konkret kami dalam memastikan seluruh aktivitas penyediaan pangan di lingkungan pelabuhan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Kami berharap seluruh penjamah makanan dapat menerapkan prinsip higiene dan sanitasi secara konsisten guna mencegah risiko penyakit bawaan pangan,” ujar Yoga Arya Kuswanto.

Dalam pemaparannya, Elfia N. Normayanti menjelaskan, bahwa cemaran pangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu cemaran fisik, cemaran biologi, cemaran kimia, serta alergen.

“Penjamah pangan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyakit bawaan pangan. Dengan memahami jenis cemaran serta cara pencegahannya, diharapkan setiap individu yang terlibat dalam pengolahan pangan dapat menjaga keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat,” jelas Elfia N. Normayanti.

Dijelaskan, bahwa cemaran fisik merupakan benda asing yang tidak seharusnya terdapat dalam makanan, seperti rambut, logam, atau benda kecil lainnya, yang dapat menyebabkan cedera atau gangguan kesehatan bagi konsumen.

Cemaran biologi menjadi salah satu faktor utama penyebab penyakit bawaan pangan, yang berasal dari bakteri, virus, parasit, maupun mikroorganisme lainnya.

Selain cemaran fisik dan biologi, peserta juga diberikan pemahaman mengenai cemaran kimia yang dapat berasal dari bahan alami maupun bahan kimia berbahaya, seperti formalin, boraks, dan logam berat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman serta menerapkan praktik higiene dan sanitasi pangan yang baik dalam aktivitas sehari-hari. (Pelindo-RIW/EPS)

Banjarmasin – Wali Kota Muhammad Yamin diwakili Plt Sekdako – Dolly Syahbana, melepas jemaah haji Kota Banjarmasin, di Masjid Jami Sungai Jingah, pada Kamis (16/4).

Dolly Syahbana menyoroti antusiasme para jemaah, yang harus menunggu hingga puluhan tahun, untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

“Alhamdulillah, pada tahun ini kurang lebih 717 jemaah dari Kota Banjarmasin mendapat panggilan menjadi tamu Allah,” ujarnya.

Ia juga menekankan, kesempatan menunaikan ibadah haji adalah nikmat luar biasa yang patut disyukuri, mengingat tidak semua yang berniat dapat berangkat.

Ada yang harus tertunda, berpindah jadwal, bahkan ada yang telah lebih dahulu dipanggil Allah SWT.

Pada kesempatan itu, Dolly juga menyoroti keberagaman usia jemaah tahun ini, mulai dari 17 tahun hingga 85 tahun. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa panggilan Allah tidak mengenal usia, melainkan diberikan kepada siapa saja yang telah dikehendaki-Nya.

Melalui pelaksanaan sholat hajat, Ia mengajak seluruh yang hadir untuk bersama – sama memohon doa agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji, dan dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Di akhir sambutannya, Dolly Syahbana berpesan kepada seluruh calon jamaah agar senantiasa menjaga niat, memperkuat kesabaran, serta menjunjung tinggi kebersamaan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Jagalah hati tetap bersih, saling membantu, dan tunjukkan bahwa jamaah haji dari Kota Banjarmasin adalah jamaah yang berakhlak baik, tertib, serta saling menguatkan. Kami semua di sini akan terus mendoakan hingga Bapak dan Ibu kembali ke banua dalam keadaan selamat dan sehat wal afiat,” pesan Dolly.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah kota Banjarmasin, Ahmad Sya’rani menyebut, bahwa jemaah haji kota Banjarmasin dibagi dalam 6 kelompok terbang (kloter).

“Jadi ada beberapa kloter ini full warga Banjarmasin, dan ada juga beberapa dari kabupaten/kota di Kalsel. Bahkan ada juga yang jemaah kita ikut kloter dari Kalimantan Tengah,” jelas Sya’rani.

Jemaah haji Kota Banjarmasin mendapatkan jadwal keberangkatan kloter pertama, pada Jumat (24/4) dinihari. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya pada ruas jalan bypass Banjarmasin-Batulicin, yang dinilai memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Ahmad Sarwani, Kamis (16/4) mengatakan, keberadaan jalan bypass ini telah memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat.

Namun demikian, optimalisasi fungsi jalan masih membutuhkan dukungan fasilitas penunjang yang memadai.

Salah satu aspek krusial yang menjadi sorotan adalah minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan serta laporan yang beredar di masyarakat, insiden kecelakaan masih kerap terjadi di beberapa titik yang minim pencahayaan.

“Percepatan pembangunan PJU harus menjadi prioritas. Selain meningkatkan keselamatan pengguna jalan, hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang berstandar pelayanan publik,” katanya.

Sarwani menyampaikan, selain penerangan, ketersediaan rambu – rambu lalu lintas juga menjadi perhatian penting.

DPRD menilai, masih terbatasnya rambu petunjuk dan peringatan di sepanjang jalur dapat membingungkan pengendara, khususnya bagi pengguna yang belum familiar dengan kondisi jalan.

Penataan rambu yang terintegrasi diharapkan mampu menciptakan sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

“Pendekatan yang inovatif dalam pengembangan infrastruktur jalan. Tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga integrasi teknologi seperti sistem penerangan pintar (smart lighting), pemantauan lalu lintas berbasis digital, hingga penyediaan informasi jalur secara real-time yang dapat diakses masyarakat,” jelasnya

Lebih lanjut Sarwani menambahkan,
langkah ini dinilai sejalan dengan upaya transformasi pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Di sisi lain, DPRD tetap mengapresiasi keberadaan jalan bypass Banjarmasin–Batulicin yang telah memberikan kontribusi nyata dalam membuka akses ekonomi baru, mempercepat distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan wilayah di sepanjang koridor tersebut.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan pembangunan fasilitas penunjang secara bertahap dan terukur, dengan melibatkan koordinasi lintas sektor,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah strategis, menghadapi potensi bencana iklim, khususnya El Nino dan ancaman banjir, dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Pembahasan ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama mitra kerja terkait, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi. Selain itu, hadir pula Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, pada Selasa, (14/4).

Fokus utama rapat adalah kesiapan daerah, menghadapi dampak kemarau panjang akibat El Nino yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian serta stabilitas pasokan pangan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian menegaskan, bahwa langkah antisipatif harus dilakukan secara terencana dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan adaptasi petani terhadap perubahan iklim.

“Penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrem menjadi sangat penting. Selain itu, pola tanam juga harus disesuaikan, termasuk dengan sistem tanam kombinasi yang lebih adaptif,” katanya.

Menurutnya, komoditas seperti jagung dapat menjadi alternatif strategis, karena memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kondisi kekeringan.

Pola diversifikasi tanaman ini diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus meminimalisir risiko gagal panen.

Tak hanya berfokus pada tanaman pangan, DPRD Kalsel juga mendorong pendekatan ekologis melalui penanaman vegetasi penahan air.

Pohon seperti gayam dan aren dinilai efektif dalam menjaga cadangan air tanah, serta mendukung keseimbangan ekosistem pertanian.

“Inisiatif ini bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pertanian kita,” tambah Jahrian.

Jahrian menegaskan, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan riset dan inovasi di sektor pertanian. Dinas Pertanian diminta untuk meningkatkan kapasitas laboratorium sebagai pusat pengembangan teknologi pertanian daerah.

Laboratorium ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak inovasi, mulai dari penelitian bibit padi unggul, pengembangan pestisida ramah lingkungan, hingga produksi pupuk organik berbasis potensi lokal.

Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas petani juga dinilai penting untuk mempercepat transfer teknologi dan penerapan inovasi di lapangan.

“Tantangan El Nino dan perubahan iklim tidak dapat dihadapi dengan pendekatan konvensional semata. Diperlukan sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi aktif petani untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan,”
pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)