Kategori: Provinsi Kalsel

Banjarbaru – Rangkaian kegiatan Sepekan Cinta Museum 2026 yang digelar Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan resmi berakhir, Sabtu (4/7). Selama sepekan pelaksanaan, berbagai kegiatan edukasi, seni, dan budaya berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, sekaligus memperkuat fungsi museum sebagai ruang belajar dan pelestarian budaya Banua.

Penutupan kegiatan dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Abdul Rahim menyampaikan apresiasi kepada Museum Lambung Mangkurat, panitia pelaksana, mitra kerja, dewan juri, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan yang berlangsung sejak akhir Juni tersebut.

Menurutnya, Sepekan Cinta Museum merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan fungsi museum sebagai lembaga pelestarian cagar budaya, pusat informasi, pusat edukasi, serta sarana pembentukan karakter melalui pembelajaran sejarah dan kebudayaan.

“Museum memiliki kedudukan strategis dalam membangun kesadaran sejarah dan memperkuat identitas daerah. Di tengah pesatnya arus globalisasi, museum harus bertransformasi menjadi ruang belajar yang inovatif, inklusif, dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya.

Ia menegaskan, agenda tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya dan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri Banua.

Selama pelaksanaan, Museum Lambung Mangkurat menghadirkan beragam kegiatan yang memadukan unsur edukasi dan pelestarian budaya, mulai dari kegiatan Belajar Bersama, lomba mewarnai tingkat PAUD, lomba bagasing (adu pukul), lomba menyanyi lagu Banjar, hingga lomba tari kreasi tradisional yang menjadi puncak rangkaian acara.

Abdul Rahim menilai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa museum tidak hanya dipandang sebagai tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang interaksi budaya yang menarik dan relevan bagi berbagai generasi.

“Dengan dinyatakannya Sepekan Cinta Museum tahun 2026 ini, terlihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Bukan hanya untuk melihat koleksi museum dan sejarah yang ada di dalamnya, tetapi juga mengikuti berbagai lomba tradisional seperti bagasing, tari tradisional, hingga kegiatan untuk anak-anak usia dini,” katanya.

Ia berharap antusiasme tersebut menjadi motivasi untuk menghadirkan lebih banyak inovasi dalam program kebudayaan ke depan, baik di Museum Lambung Mangkurat maupun di berbagai ruang budaya lainnya di Kalimantan Selatan.

“Ke depan kita harus lebih berinovasi lagi. Bukan hanya melalui Sepekan Cinta Museum, tetapi juga kegiatan – kegiatan budaya lainnya yang sesuai dengan kekayaan budaya Kalimantan Selatan. Harapannya semakin banyak ruang kreatif yang bisa diikuti anak-anak, generasi muda, maupun masyarakat umum,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya, mengatakan tingginya partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung menjadi dorongan bagi pihak museum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, Museum Lambung Mangkurat akan memperluas cakupan peserta dengan membagi kategori kegiatan berdasarkan kelompok usia agar semakin banyak masyarakat yang dapat terlibat.

“Ke depan, sesuai arahan Kepala Dinas, Sepekan Cinta Museum akan terus ditingkatkan. Pesertanya kemungkinan akan dibagi berdasarkan kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga masyarakat umum,” ujarnya.

Ia menambahkan, museum juga berencana memperbanyak kegiatan dan perlombaan yang mengangkat permainan serta budaya tradisional sebagai upaya mengenalkan kembali warisan budaya daerah kepada generasi muda.

“Terutama lomba-lomba yang bersifat tradisional akan terus kita tingkatkan. Anak-anak usia dini juga akan menjadi perhatian, sehingga mereka dapat mengenal dan mencintai budaya daerah sejak dini,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi meski kondisi daerah tidak lagi masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Kalimantan Selatan, Idris, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama pemerintah pusat, Senin (6/7).

Idris mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, Kalimantan Selatan berada di luar 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Meski demikian, angka inflasi daerah masih berada di atas rata-rata nasional sehingga tetap menjadi perhatian pemerintah.

“Alhamdulillah Kalimantan Selatan tidak lagi berada pada 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Namun, tingkat inflasi kita masih sekitar 4,47 persen, sementara nasional berada di kisaran 3,34 persen. Ini tetap menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Menurut Idris, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah pengendalian inflasi yang lebih optimal melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah maupun instansi terkait.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia serta berbagai mitra strategis untuk menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

“Kita harus bersinergi dengan seluruh SKPD terkait, Bank Indonesia, dan seluruh mitra kerja agar inflasi yang masih cukup tinggi ini dapat terus ditekan,” katanya.

Pemprov Kalsel menargetkan laju inflasi dapat bergerak mendekati kisaran yang diharapkan pemerintah, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas perekonomian daerah dapat dipertahankan. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat menghadiri Apel dan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, Senin (6/7).

Rangkaian kegiatan diawali dengan Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Apel dipimpin langsung Gubernur, Muhidin selaku Inspektur Apel, didampingi Pangdam XXII/Tambun Bungai dan Kapolda Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini menjadi simbol kesiapan seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, BPBD, serta para pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi Karhutla selama musim kemarau tahun 2026.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Gedung Idham Khalid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rapat tersebut dibahas kondisi terkini wilayah rawan Karhutla, kesiapan personel dan sarana prasarana, hingga rekomendasi penetapan status waspada bencana Karhutla di Kalimantan Selatan.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyampaikan apresiasi, atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan melalui pembentukan dan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Atas nama DPRD Kalimantan Selatan, kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi dalam menyiapkan Satgas Karhutla. Kehadiran kami merupakan bentuk dukungan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dengan baik dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan Karhutla,” katanya.

Tak hanya itu, Supian HK juga mengajak seluruh masyarakat Banua untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.

Menurutnya, pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Mari bersama – sama dengan pemerintah mencegah Karhutla. Jangan membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya sangat luas, mulai dari terganggunya kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pendidikan anak-anak,” tegasnya.

Supian HK menambahkan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanganan Karhutla, baik melalui fungsi penganggaran, pengawasan, maupun legislasi.

Dengan kesiapsiagaan yang telah dibangun sejak dini, Supian HK berharap Kalimantan Selatan mampu melewati musim kemarau tahun 2026 tanpa kejadian Karhutla yang berdampak besar.

“Semoga seluruh ikhtiar yang dilakukan hari ini mampu menjaga Banua tetap aman, nyaman, bebas dari kabut asap, serta masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan sehat dan produktif,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penggunaan produk asli daerah sebagai langkah memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjaga identitas budaya Banua.

Plt. Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, Sundusiah mengatakan, bahwa kecintaan terhadap produk lokal memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurutnya, ketahanan bangsa tidak hanya ditentukan stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memperkuat perekonomian daerah melalui dukungan terhadap produk-produk hasil karya sendiri.

“Jangan sampai kita lebih mengenal dan bangga menggunakan produk dari luar daerah dibandingkan produk yang dihasilkan masyarakat Banua. Padahal, di Kalimantan Selatan banyak produk unggulan seperti kain sasirangan, kerajinan purun, hingga aneka kuliner lokal yang memiliki kualitas dan daya saing,” ujarnya, Senin (6/7).

Ia menjelaskan, menggunakan produk lokal merupakan bentuk nyata bela negara di era modern. Semakin banyak masyarakat memilih produk asli daerah, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro, peningkatan pendapatan pelaku usaha, serta terciptanya lapangan kerja di Kalimantan Selatan.

Selain memberikan manfaat ekonomi, penggunaan produk lokal juga menjadi upaya menjaga keberlangsungan budaya daerah di tengah derasnya arus globalisasi.

Sundusiah menilai, generasi muda perlu lebih dekat dengan produk-produk khas Banua agar identitas budaya tetap terpelihara dan tidak tergerus perkembangan zaman.

“Karena itu, masyarakat diharapkan menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari sekaligus ikut mempromosikannya kepada masyarakat yang lebih luas,” ucapnya.

Langkah tersebut diyakini akan memperkuat daya saing produk Banua sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.

Sundusiah berharap semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap produk asli daerah dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

“Melalui dukungan seluruh masyarakat, kami optimis produk – produk Banua akan semakin berkembang, memiliki daya saing yang tinggi, dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah memperkuat kesiapan menghadapi musim kemarau tahun 2026.

Apel yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/7) ini, dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.

Kegiatan ini diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, instansi vertikal, pemerintah kabupaten kota, serta berbagai unsur terkait yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.

Usai apel, Gubernur Muhidin mengatakan, bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi, sinergi, serta kesiapan seluruh pihak menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat seiring memasuki musim kemarau.

Menurutnya, kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta langkah – langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar potensi kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat,” ucap Muhidin.

Karena itu, Ia mengajak seluruh pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan maupun penanganan apabila terjadi kebakaran.

Selain memperkuat kesiapsiagaan aparat, Gubernur juga mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin cukup kencang.

“Pencegahan, merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi risiko karhutla yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta menghambat aktivitas ekonomi,” lanjutnya.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

“Melalui kolaborasi seluruh pihak, diharapkan kejadian kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini dapat diminimalkan, sehingga keamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan tetap terjaga,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan optimis nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, akan meningkat. Optimisme tersebut muncul setelah proses pemenuhan bukti dukung seluruh indikator berhasil diselesaikan sesuai jadwal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, seluruh proses pengunggahan bukti dukung telah rampung pada 7 Juni 2026.

“Alhamdulillah, sampai dengan 7 Juni seluruh proses pemenuhan bukti dukung telah kami selesaikan. Dari total 38 indikator EPSS, lebih dari 90 persen telah kami penuhi beserta dokumen pendukungnya,” katanya, Kamis (2/7).

Menurut Hidayatullah, capaian tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan nilai EPSS Kalimantan Selatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu nilai EPSS Kalimantan Selatan masih berada pada kategori cukup. Tahun ini kami menargetkan minimal dapat meningkat ke kategori baik,” katanya.

Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah proses penilaian yang dilakukan tim Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan dijadwalkan selesai pada pertengahan Juli 2026.

“Setelah proses penilaian selesai, akan ada masa sanggah sekitar satu minggu. Pada tahap itu kami dapat menyampaikan klarifikasi apabila terdapat bukti dukung yang belum sesuai atau masih ada dokumen yang perlu dilengkapi sehingga dapat mendukung peningkatan nilai EPSS,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hidayatullah menegaskan bahwa peningkatan nilai EPSS bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi menjadi indikator keberhasilan tata kelola statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia berharap seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dan konsistensi penyelenggaraan statistik sektoral sehingga kualitas data pemerintah semakin baik, akurat, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

“Kami optimis target kategori baik dapat tercapai. Ke depan, sinergi seluruh perangkat daerah akan terus diperkuat agar kualitas statistik sektoral di Kalimantan Selatan semakin meningkat,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Pengenalan dan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Lingkungan Hidup Tahun 2026 resmi digelar sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Universitas Lambung Mangkurat dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, pelaksanaan KKN Tematik Lingkungan Hidup menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Rahmat, persoalan sampah saat ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Kalimantan Selatan sehingga penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

“Melalui KKN Tematik ini, mahasiswa diharapkan hadir sebagai agent of change yang mampu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dari sumber, mendorong penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), mengembangkan ekonomi sirkular berbasis masyarakat, memperkuat peran bank sampah dan TPS3R, serta mengajak masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari,” ujar Rahmat, Kamis (2/7).

Ia menjelaskan, berdasarkan data tahun 2025, timbulan sampah di Kota Banjarbaru mencapai sekitar 199 ton per hari, sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu sekitar 198 ton per hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Sebanyak 534 mahasiswa akan diterjunkan ke Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu selama 30 hari.

Sebelum melaksanakan KKN, para mahasiswa mendapatkan pembekalan yang memadukan teori dan praktik lapangan agar memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam pengelolaan sampah.

Rahmat menambahkan, materi pembekalan meliputi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R, strategi pengelolaan sampah, penghitungan timbulan sampah, hingga kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas pengelolaan sampah seperti PDU Guntung Paikat, Bank Sampah, TPS 3R, dan TPA Regional Banjarbakula.

“Dengan pembekalan ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman nyata mengenai sistem pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan sehingga mampu memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat secara lebih efektif,” katanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pembekalan dengan sungguh – sungguh, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, menjadi teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta meninggalkan program yang berkelanjutan agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat setelah KKN berakhir.

Rahmat berharap melalui KKN Tematik Lingkungan Hidup Tahun 2026 akan lahir generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian, integritas, dan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (DLHKALSEL-MRF/RIW/APR)