Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung sepenuhnya kepada seluruh penggiat Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan hadirnya gerai UMKM di Bandara Syamsudin Noor.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Gustafa Yandi, kepada Abdi Persada FM pada Rabu (17/11)
langkah nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam membangkitkan perekonomian dengan cara memberi dukungan penuh, bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah tersebar di tiga belas Kabupaten dan Kota, melalui hadirnya gerai UMKM, agar dapat memberikan kemajuan roda perekonomian bagi pelaku usaha.

“Gerai UMKM di Bandara baru, dapat membuat para wisatawan, untuk senang dan menjadikan buah tangan,” ucapnya

Disampaikan Yandi, sejak beroperasi pada 14 Agustus lalu telah diikuti 98 gerai UMKM, dengan menjual sebanyak 330 varian produk, tediri dari kain sasirangan khas Kalimantan Selatan, kerajinan, kain tenun khas Kabupaten Tanah Bumbu, perhiasan seperti permata, dan kuliner. Dari segi kualitas produk, dan pengemasan, sudah sesuai standar nasional yang diterapkan.

“Untuk harga jangan dibandingkan, sudah ada aturan, karena murni membantu ekonomi dan kemajuan para UMKM di Kalsel,” katanya.

Lebih lanjut Yandi menambahkan, gerai UMKM di Bandara Syamsudin Noor ini merupakan hasil kerja sama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dengan Angkasa Pura I, dan PT Sarinah. Rencananya akan diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, pada 29 November nanti.

“Kita berharap seluruh produk UMKM, menjadi peluang bagus dan semakin maju, untuk dipasarkan baik di luar daerah hingga ke mancanegara,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin mengajak semua pihak saling bersinergi untuk  meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Salah satunya  turut mendorong pertumbuhan badan usaha daerah, seperti bank pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Paman Birin saat menghadiri Seminar Pemenuhan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah (BPD), Selasa (16/11) di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru.

Gubernur Sahbirin mengajak semua pihak bersinergi membantu Bank Pembangunan Daerah, dalam hal ini Bank Kalsel, sebagai salah satu pilar kunci meningkatkan pertumbuhan  perekonomian daerah

Dikatakan, upaya penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional pada dasarnya bertujuan  mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hal ini dapat dicapai melalui penguatan permodalan bank dan konsolidasi perbankan di indonesia,” ujarnya.

Untuk mendukung langkah tersebut sebut Gubernur yang akrab disapa Paman Birin, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, menerbitkan peraturan yang mengharuskan setiap bank umum, termasuk Bank Kalsel, harus melakukan pemenuhan modal inti sebesar 3 triliun rupiah.

“Pemprov Kalsel pada dasarnya siap memberikan dukungan dalam rangka membantu Bank Kalsel untuk pemenuhan modal inti tersebut. Namun tentunya diperlukan sinergisitas dan kerjasama seluruh pihak, agar pemenuhan modal inti ini dapat terpenuhi,” jelas Paman Birin.

Paman Birin berharap, seluruh stakeholder bank pembangunan daerah, mendapatkan informasi yang utuh, sekaligus dapat merumuskan langkah-langkah ke depan.

“Melalui forum ini, saya mengharapkan kiranya seluruh pihak memiliki satu kesatuan pandangan yang sama terhadap keberlangsungan bank Kalsel yaitu “bank nya masyarakat Kalsel”, harapnya.

Sementara itu Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Budi Santosa, menyatakan, Kalsel merupakan daerah ke-6 dalam Roadshow Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), terkait Pemenuhan Modal Inti Bank Pembangunan Daerah (BPD). Budi mengaku bangga, karena Gubernur Kalsel bisa langsung berhadir dalam kegiatan ini.

Kementerian Dalam Negeri sebut Budi, terus mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan modal inti minimum BPD menjadi di atas Rp3 triliun .

Ini  bertujuan untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

“Saya berharap, ketentuan modal inti minimal tersebut menjadi Rp3 triliun dapat dipenuhi oleh BPD, termasuk Bank Kalsel pada 31 Desember 2024 nanti,” harapnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Istri Gubernur Kalimantan Selatan, Raudatul Jannah Sahbirin Noor, resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2021-2024.

Bagi Raudatul Jannah, dedikasi untuk melaksanakan amanah sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel ini untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga menjadi ketua  masa Bakti 2016- 2021.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dekranas Pusat, Wury Ma’ruf Amin, yang digelar secara virtual pada Selasa (16/11), di kediaman Gubernur Kalimantan Selatan.

Selain melantik Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, Istri dari Wakil Presiden RI itu juga melantik Ketua Dekranasda Provinsi Jambi dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Usai mengikuti prosesi pelantikan, Hj Raudatul Jannah mengatakan, bersama pengurus Dekranasda Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah serta segenap komponen,  Dekranasda Provinsi Kalsel akan terus mendorong peningkatan kemajuan usaha kerajinan rakyat.

Dituturkan Raudatul Jannah, Dekranasda memiliki peran penting untuk mengembangkan  kegiatan ekonomi potensi produk kerajinan yang bernilai ekonomi, dalam peluang usaha.

“Semua harus berkolaborasi dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Kreativitas dan ikhtiar kuat menjadi kunci keberhasilan setiap pelaksanaan program kegiatan,” terangnya.

Ketua Dekranas, Wury Ma’ruf Amin dalam sambutannya meminta agar Dekranasda dapat terus berperan aktif meningkatkan produktivitas serta tidak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

”Pengurus Dekranasda harus terus mendukung kerajinan nasional agar kedepannya kerajinan lokal dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kerajinan lokal harus menjadi kebanggaan kita,” kata Wury.

Wury juga berharap agar Dekranasda dapat menjadi wadah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun Industri Kecil Menengah (IKM), khususnya yang bergerak di bidang kerajinan.

Wury ingin hal ini bisa meningkatkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19.

”Saya berharap semoga Dekranasda dapat menjadi cahaya di masa seperti sekarang ini. Selain  terus berkreasi, Dekranasda juga harus memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi sebagai bentuk menyejahterakan para perajin,” jelas Wury.

Wury juga mengucapkan selamat kepada Ketua Dekranasda terpilih. Ia berharap agar kedepannya Dekranas yang lahir dari gabungan Dekranasda dapat menyatukan langkah dan tindakan serta setiap kegiatan dapat dilakukan secara optimal.

“Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar dapat membangun Indonesia dengan melestarikan dan meningkatkan kualitas produk lokal berbasiskan sumber daya alam dan tradisi dari setiap wilayah di Indonesia,” pungkas Wury.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan Pengukuhan Ketua Dekranasda dan Pelantikan pengurus Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2021-2024 oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, di gedung Mahligai Pancasila. Prosesi pelantikan turut disaksikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhiddin, dan Ketua DPRD Provinsi.

Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin mengucapkan selamat, dan berharap kepada pengurus Dekranasda yang baru saja dilantik agar dapat langsung bergerak dan fokus melakukan pembinaan serta pengembangan pada industri kerajinan daerah, yang tentu saja membawa dampak bagi seluruh aspek kehidupan.

“Perlu usaha lebih dari kita semua untuk membangkitkan kembali potensi kerajinan daerah yang sempat terhambat oleh pendemi COVID-19,” ujar Paman Birin.

Selain itu, menurut dia,  diperlukan suatu terobosan dan inovasi demi maju dan berkembangnya kerajinan daerah agar lebih produktif untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produksi. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, optimis capaian vaksinasi di provinsi ini mampu mencapai target 70 persen hingga akhir tahun nanti. Pencapaian target 70 persen hingga akhir 2021 tersebut merupakan harapan  Presiden Joko widodo (Jokowi) secara nasional.

Angka itu juga menjadi target nasional dan semua pemerintah daerah diminta melakukan gerakan masing-masing hingga terpenuhi atau bisa lebh cepat.

Gubernur Sahbirin menilai, target ini dapat tercapai dengan tingginya antusiasme masyarakat, mengikuti vaksinasi yang banyak digelar organisasi, instansi, dunia usaha, dan dunia pendidikan mulai tingkat SMA/SMK sederajat hingga Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di daerah.

“Bersama kita bergotong royong untuk meningkatkan capaian vaksinasi kita ,” ujar pria yang biasa disapa Paman Birin ini, pada Selasa (16/11) saat meninjau Vasinasi Bergerak di BNN Kota Banjarmasin.

Selain meninjau kegiatan vaksinasi di Kantor BNN Kota Banjarmasin di Jalan Pangeran Hidayatullah, Paman Birin dan rombongan juga mendatangi kegiatan vaksinasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari.

Paman Birin yang datang bersama Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengapresiasi partisipasi banyak pihak yang menyelenggarakan vaksinasi  bagi masyakat umum dan pelajar.

Paman Birin tidak lupa mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesekatan yakni mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak, kendati sudah divaksin.

Vaksinasi ujarnya, salah satu upaya menjaga kekebalan atau daya tahan tubuh (herd imunity) agar terhindar dari penularan virus seperti COVID-19 yang terjadi sudah hampir dua tahun terakhir.

Pandemi ini ujarnya, akan lebih mudah dilawan jika dilakukan bersama-sama, termasuk dengan mengikuti vaksinasi ini.

Paman Birin mengapresiasi gencarnya vaksinasi yang dilakukan UIN Antasari hingga mencapai delapan kali sejak Maret lalu.

“Kalau sudah delapan kali, berarti UIN Antasari ini pelopor,” ujarnya.

Paman Birin menyebut, setelah dilakukan vaksinasi bagi masyarakat, angka kasus masyarakat yang terpapar COVID-19 mulai melandai disemua kabupaten/kota se Kalsel, dan diharapkan kondisi terus membaik hingga COVID-19 tidak ada lagi.

Rektor UIN Antasari, Prof Mujiburrahman mengatakan, vaksinasi yang digelar pihaknya, merupakan kegiatan yang ke-8, dengan target 70 persen lebih mahasiswa  mendapatkan ivaksin.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah sekaligus untuk melakukan perkuliahan tatap muka. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melakukan sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari yaitu 15 dan 16 November 2021 di aula kantor Dispersip Kalsel.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie mengatakan kegiatan sosialisasi UU ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun sekali mulai tahun 2019 hingga sekarang. Hal itu dilakukan mengingat pentingnya kegiatan sosialisasi ini sebagai suatu langkah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga, mewujudkan koleksi daerah dan melestarikannya sebagai hasil budaya putra daerah dalam menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyelamatkan KCKR dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam maupun ulah dari perbuatan manusia.

“Untuk itu, perlu adanya dokumentasi yang dikelola dalam KCKR sehingga menjadi arsip sebagai informasi untuk generasi selanjutnya,” jelas Bunda Nunung (sapaan akrab Kepala Dispersip Kalsel).

Sementara, Pustakawan Madya Koordinator Pengelola Koleksi Hasil KCKR Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Tatat Kurniawati, selaku Nara Sumber dalam kegiatan sosialisasi UU ini, mengungkapkan bahwa kepatuhan menyerahkan untuk menyimpan KCKR di seluruh Indonesia baru mencapai sekitar 45 persen.

“Ini juga terkendala dengan sosialisasi. Jadi Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan PalNam Kalsel harus secara terus menerus melakukan sosialisasi Undang-undang tentang Serah Simpan KCKR,” katanya.

Oleh karena itu, Tatat memberikan apresiasi langkah Dispersip Kalsel dalam melakukan sosialisasi UU 13/2008 ini. Ia berharap kegiatan ini dapat difollow up secara baik oleh wajib serah dan masyarakat di Kalsel.

Untuk diketahui, kegiatan sosialisasi UU 13/2008 ini diikuti Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Pariwisata, Balitbangda, Diskominfo, Biro Administrasi, Dosen, Guru, Penulis, Penerbit, Media Elektronik Wartawan dan Sastrawan di Kabupaten dan Kota se Kalsel. Diharapkan kegiatan sosialisasi Undang-undang ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bersama akan tanggung jawab dalam pelestarian nilai-nilai budaya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan menargetkan 65 pondok pesantren di tahun ini bakal menjadi program percontohan ramah anak.

Kepala Dinas PPPA Kalsel, Husnul Hatimah melalui Kabid Pemenuhan Hak Anak DPPPA Kalsel, Adryan Anwary mengatakan, dilaksanakannya program pondok pesantren ramah anak ini merupakan instruksi langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

“Tujuan dipilihnya pondok pesantren sebagai program ramah anak yakni membentuk karakter nyaman anak di dalam suasana belajar di sekolah dan tentu haknya pun harus terpenuhi,” ujarnya, belum lama tadi.

Berdasarkan statistik dan fakta lapangan, penduduk Kalsel yang berusia anak bahkan masih berstatus pelajar di sekolah sebagian besarnya banyak memilih mengenyam pendidikan di pesantren.

“Ada kondisi khusus di pondok pesantren, karena anak berada di tempat itu hampir 24 jam. Jadi, tidak salah apabila mereka juga mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti sekolah ramah anak lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengasuhan DPPPA Kalsel, Rahmawaty menyebutkan, pondok pesantren yang dicanangkan sebagai kaderisasi program ramah anak itu juga sudah dipetakan dan akan menjadi role model.

“Kita sudah memetakan ada sekitar 65 pesantren yang akan dijadikan percontohan dan mudah-mudahan ke depannya masuk dalam deretan kategori nasional,” bebernya.

Bahkan, Rahmawaty menyampaikan, salah satu pondok pesantren yang dicanangkan masuk dalam skala nasional sudah dibentuk.

“Itu adalah Pondok Pesantrean Al Falah Banjarbaru dan menjadi role model di Kalsel bahkan sudah di SK kan pada tahun 2019 kemarin,” ucapnya.

Terlebih, melalui hasil monitoring yang dilaksanakan pihaknya dalam beberapa bulan terakhir ini, indikator capaian menuju Pesantren Ramah Anak sudah berhasil naik diangka 70 persen.

“Iya, kami juga sudah mendatangi ke sejumlah pesantren yang pernah dilatih seiring dengan hasil evaluasi bahwa capaian ini cukup berhasil,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel sebagai salah satu bank pembangunan daerah, tidak lepas dari tuntutan untuk bertransformasi sebagai langkah mutlak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan. Hal ini juga sebagai bentuk adaptasi dalam mengarungi persaingan dunia perbankan yang semakin kompleks dan masif. Kini, Bank Kalsel resmi memasuki era baru transformasi digital dalam rangka memperluas lingkup layanan sebagai
bank digital.

Era baru ini merupakan suatu tonggak perubahan yang besar bagi Bank Kalsel sebagai suatu bank daerah yang memiliki cita-cita luhur untuk berperan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah serta memiliki visi berkontribusi dalam mendorong pembangunan ekonomi regional maupun nasional.

Bank Kalsel tentunya tidak bisa berada di zona nyaman sebagai bank daerah yang merasa aman dengan bisnis yang ada, fase perubahan core banking system inilah yang menjadi gebrakan besar keluar dari zona nyaman tersebut untuk mewujudkan cita dan visinya.

Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, I G.K. Prasetya mengutarakan, bahwa cita-cita besar hanya akan terwujud apabila berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman dan mengambil langkah berani melakukan perubahan.

“Saat ini Bank Kalsel tengah melakukan inovasi besar dari traditional legacy system, kami bertransformasi menyuguhkan sistem digital yang mampu menjawab segala bentuk kebutuhan nasabah seiring dengan meningkatnya kebutuhan nasabah sebagai akibat dari disrupsi digital,” ucap Prasetya.

Tentunya suatu perubahan tidak bisa terwujud secara instan, perlu komitmen dan kerja keras yang dilakukan secara kontinuitas yang dilakukan sepenuh hati demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Bank Kalsel sangat memahami konsekuensi atas perubahan besar yang dilakukan akan ada hambatan-hambatan dalam fase transformasi digital ini yang pastinya akan mengganggu kenyamanan nasabah setia Bank Kalsel. Namun hal tersebut merupakan bagian atas suatu proses untuk suatu era baru yang jauh lebih baik.

“Kami menyadari transisi transformasi ini mengganggu kenyamanan Anda para nasabah setia Bank Kalsel. Kami berkomitmen untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan agar proses transisi transformasi berjalan lancar dan optimal. Kesabaran dan pengertian serta kesediaan Anda untuk turut mengawal proses ini sangat kami apresiasi dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anda akan disuguhkan pengalaman baru dengan layanan yang lebih cepat, mudah, aman dan nyaman,” jelas Prasetya.

Kepercayaan nasabah senantiasa menjadi energi yang selalu menggerakkan Bank Kalsel untuk terus memberikan layanan secara optimal. Bank Kalsel memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada nasabah setia yang telah berkenan jadi bagian proses dalam rangka layanan terbaik dimasa depan. Bank Kalsel akan selalu berkomitmen memberikan layanan terbaik dan tumbuh berkembang untuk melaju bersama masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Besarnya klaim pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin, membuat Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke RSUD Ulin Banjarmasin, terkait pengawasan terhadap proses dan pembayaran klaim COVID-19 di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, Selasa (16/11).

Kedatangan anggota Komisi IX DPR RI tersebut disambut Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan diwaliki Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Faried Fakhmansyah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan M. Muslim, Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar, jajaran petinggi RSUD Ulin Banjarmasin, serta lainnya.

Dalam sambutannya yang dibacakan Faried, diharapkan dengan adanya kunjungan dari DPR RI ini, maka klaim pembayaran COVID-19 dapat lebih baik lagi.

“Dengan kedatangan Komisi IX DPR RI ke RSUD Ulin Banjarmasin, diharapkan akan meningkatkan pelayanan dan pembayaran klaim pasien COVID-19,” ucapnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, untuk kasus COVID-19 saat ini untuk pasien semakin mengalami penurunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Meski melandai tetapi seluruh warga tetap diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, seperti terus memakai masker serta lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, kedatangan mereka ke RSUD Ulin Banjarmasin ini, dalam rangka untuk mengetahui kondisi klaim pembayaran pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Setelah mendengar penjelasan langsung, maka Komisi IX DPR RI tentunya akan memberikan bantuan dan dukungan, untuk kelancaran dari pembayaran klaim pembayaran pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkapnya.

Sedangkan Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar mengungkapkan, klaim pembayaran pasien COVID-19 yang tidak bisa dibayarkan karena secara klinis tidak memenuhi syarat sebesar Rp 6, 7 M.

“RSUD Ulin Banjarmasin telah menyampaikan hal tersebut kepada Komisi 9 DPR RI, mengingat klaim yang tidak bisa dibayarkan tersebut cukup besar, bagi RSUD Ulin Banjarmasin,” ucapnya.

Uzzak berharap, dengan kedatangan anggota Komisi 9 DPR RI tersebut, dapat menyelesaikan permasalahan klaim BPJS pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Tentu kami berharap klaim pasien COVID-19 ini dapat segera terbayarkan,” ujar Izzak. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalimantan Selatan dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI melakukan penanaman pohon di lahan seluas 19,7 hektar yang dihibahkan oleh Pemprov Kalsel, di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Senin (15/11).

Tak hanya diikuti oleh jajaran BPSDMD Kalsel dan LAN RI, kegiatan ini juga dihadiri anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang sekaligus menyaksikan rencana pembangunan tanah yang diketahui sekarang sudah menjadi hak kepemilikan LAN RI di Banjarbaru.

Kepala LAN RI, Adi Suryanto mengungkapkan, sangat mengapresiasi dengan kegiatan tersebut. Bahkan, menanam satu pohon sudah menyumbangkan satu oksigen untuk paru-paru dunia.

“Setidaknya membuat bermanfaat dan tidak bagi orang lain tidak salah. Ini merupakan gerakan yang sangat positif sekali dan mendukung dengan adanya program gerakan menanam pohon,” ungkapnya.

Bahkan, dirinya mengajak masyarakat Indonesia khususnya di Kalsel untuk mempertahankan kelestarian alam dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali.

“Ayo, sama-sama kita melakukan hal kebaikan. Karena ini merupakan langkah nyata sebagai bentuk kontribusi kita terhadap alam,” imbuhnya.

Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Muhammad Nispuani menghimbau, agar gerakan menanam pohon ini terus digalakkan. Bahkan, program tersebut merupakan langkah atau pencegahan dari berbagai macam bencana termasuk resiko banjir.

“Pohon yang kami tanam disini bersama Kepala LAN RI seluruhnya yang bisa menyerap air, seperti durian, kepala gading, durian dan lain-lain masih banyak lagi. Tentu, kita berharap ini menjadi manfaat baik bukan hanya bisa dinikmati tetapi juga dapat membantu mencegah banjir,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDMD Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan. Menurutnya, tidak hanya gerakan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalsel yang diambil sebagai contoh. Namun, peran masyarakat saat ini juga dibutuhkan.

“Kerjasama ini diharapkan bisa terus tumbuh sehingga dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup selanjutnya, tentu anak dan cucu kita,” ujarnya.

Sementara itu, lahan yang dihibahkan Pemprov Kalsel untuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dengan luas 19,7 hektar, di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru dan disaksikan oleh Komisi II DPR RI itu akan dibangun kantor sekretariat, GOR, masjid, gedung pembelajaran, auditorium. (BPSDMD-RHS/RDM/RH)