Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Finalis Nanang dari Kota Banjarmasin,  M. Rohit Rendra dan Galuh dari Kabupaten Banjar, Raudatul Jannah, terpilih menjadi Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2022.

Proses penetapan Nanang Galuh Kebudayaan ini tidak mudah. 20 pasangan dari 12 Kabupaten/Kota harus mengikuti karantina sejak 21 November 2022 lalu dengan berbagai macam tes. Mulai dari wawancara hingga wawasan tentang seni budaya Kalsel.

Pasangan tersebut berhasil menjadi yang terbaik diantara pasangan lainnya, dalam grand final pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalsel Tahun 2022, di salah satu hotel Kota Banjarbaru, Rabu (23/11) malam.

Dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Suparno, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan, untuk menjadi pegiat budaya tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang budaya saja, tetapi juga perlu pengetahuan di bidang pemerintahan, sosial, wisata, ekonomi hingga kepribadian.

Nanang Galuh Kebudayaan ini diharapkannya dapat mengawal budaya banjar dalam lingkungan integral kebudayaan nasional.

“Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan harus memiliki wawasan yang luas tentang kebudayaan yang ada di provinsi ini, agar selanjutnya dapat mempromosikannya dalam berbagai event lokal, nasional maupun internasional,” ucapnya.

Para Nanang Galuh Kebudayaan juga dimintanya sebagai penegak, pengawal dan pejuang budaya banjar agar terus mengalir ke masyarakat dengan terbuka dan dinamis.

“Saya harap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat serta menginspirasi generasi muda lainnya dalam mengenal dan melestarikan hal-hal yang berkaitan dengan ciri khas daerah kita,” harapnya.

Pemilihan Nanang Galuh Kebudayaan Kalimantan Selatan tahun 2022 ini berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab setiap peserta diberikan ujian “speech” atau pidato sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh panitia.

Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Raudatil Hildayati mengungkapkan, diberikannya ujian tersebut agar seluruh peserta dapat memberikan gagasan atau ide secara berani dan percaya diri dihadapan penonton dan dewan juri.

“Tentunya sebelumnya kita juga sudah membekali mereka dengan pelatihan public speaking dan wawasan pengetahuan tentang kebudayaan,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 telah mengakomodir berbagai program prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Khususnya terangkum dalam tema RKPD Kalsel 2023 yaitu “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Peningkatan Perekonomian Berkelanjutan” dimana efesiensi dan optimalisasi APBD 2023 tetap harus menjadi program prioritas bagi daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin dalam sambutannya, pada rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pengambilan keputusan DPRD Kalsel terhadap Raperda APBD 2023 menjadi Perda, Rabu (23/11).

“SKPD harus mengutamakan program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya

Saat ini, lanjut Paman Birin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel pada tahun 2021 sudah berada pada level tinggi di angka 71,28. Level ini harus ditingkatkan kembali agar kualitas SDM Kalsel juga semakin meningkat. Tiga komponen utama IPM yakni pendidikan, kesehatan serta ekonomi merupakan isu lintas sektor yang harus disinergikan oleh seluruh SKPD.

“Ketiga komponen ini harus terus diperhatikan bersama. Untuk itu saya harapkan dukungan DPRD dalam upaya pencapaian pembangunan manusia di Kalsel,” harapnya.

Dari sisi ekonomi makro, menurut Paman Birin, semua pihak harus tetap optimis dengan kondisi perekonomian Kalsel. Walaupun kondisi resesi perekonomian terus mengancam, Pemprov Kalsel akan terus berupaya memprioritaskan APBD 2023 pada program perekonomian untuk mengendalikan tingkat inflasi.

“Pemprov Kalsel akan terus melakukan berbagai stimulus dengan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi,” tambahnya.

Kemudian APBD 2023 juga akan fokus pada optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

“Serta mewujudkan Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara dan sebagai pendukung food estate,” terangnya.

Secara garis besar postur APBD 2023 yaitu pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp7,8 triliun dan belanja daerah sebesar Rp7,7 triliun. Dengan demikian terdapat surplus sekitar Rp102,8 miliar yang dipergunakan untuk penyertaan modal BUMD dan dana cadangan Pilkada serentak tahun 2024. (NRH/RDM/RH)

Gubernur Lantik 72 Pejabat Lingkup Pemprov Kalsel

BANJARMASIN – Setelah sempat kosong cukup lama, akhirnya posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan terisi. Tidak lain yang menduduki posisi itu adalah Ahmad Solhan, yang selama ini bertindak sebagai pelaksana tugas Kadis PUPR Provinsi, sekaligus Kepala Biro Kesra Provinsi.

Terisinya jabatan Kadis PUPR ini, seiring juga dengan pelantikan 2 pejabat tinggi pratama lainnya, serta 69 pejabat administrator serta pengawas oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (23/11).

Dalam pesannya, Paman Birin (sapaan khas Gubernur) menyampaikan, para pejabat yang baru dilantik dapat menjaga amanah dan menjalankan tugasnya dengan baik.

“Jalankan tugas jabatan yang di percayakan kepada saudara dengan baik, bekerjalah dengan enak tapi jangan seenaknya, harus tahu diri,” ucapnya..

Paman Birin berharap, para pejabat jangan hanya bekerja di balik meja tetapi turun ke lapangan, dengan berbaur bersama masyarakat sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat langsung.

Sementara itu, pasca pelantikan, KH Wildan Salman juga menyampaikan tausyiahnya tentang sumpah perbuatan atau pekerjaan agar para pejabat yang dilantik dapat terus mengingat kewajibannya.

“Mudah-mudahan dengan uraian tentang sumpah. Keseluruhan yang bersumpah bisa menjalankan tugas-tugas dalam sumpah-sumpah tadi, bisa mengerjakannya dengan ikhlas, mudah dan dihindarkan dari segala penyelewengan hingga mengakhiri tugasnya dengan bagus dan memberi manfaat bagi dirinya dan masyarakat Kalsel, serta menjadi amal baik di akhirat yang akan kita ambil,” pungkas KH Wildan.

Adapun 72 pejabat pimpinan tinggi pratama pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan berasal dari eselon 2 sebanyak 3 orang. Sementara itu, 11 orang dari eselon 3 dan 58 dari eselon 4. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pendapatan daerah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diproyeksikan sebesar
Rp7.826.314.817.323,00 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Hal itu disampaikan dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kalsel yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, pada rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda pengambilan keputusan DPRD Kalsel terhadap Raperda APBD 2023 menjadi Perda, Rabu (23/11).

“Dengan alokasi tersebut, terjadi kenaikan pendapatan daerah jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah yang dialokasikan pada Rancangan APBD 2023 yaitu sebesar Rp1.122.159.009.859,00,” katanya.

Pada sisi belanja daerah, total yang disampaikan ke DPRD Kalsel sebesar Rp7.723.477.817.323,00.
Adapun belanja yang dimaksud meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga serta belanja transfer yang mana terdapat surplus anggaran sebesar Rp1.122.159.009.859,00.

“Dengan postur APBD seperti ini diharapkan mampu dalam merealisasikan peningkatan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan rakyat terutama dalam pemulihan perekonomian masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 yang masih menjadi fokus perhatian dari Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syaripuddin menjelaskan dalam Rancangan APBD Kalsel 2023 secara total pos pembiayaan daerah Rp162.837.000.000,00 yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan, sebesar Rp60.000.000.000,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) serta Pengeluaran Pembiayaan, sebesar Rp. 162.837.000.000,00 berupa Pembentukan Dana Cadangan Rp100.000.000.000,00. dan Penyertaan Modal Daerah Rp.62.837.000.000,00.

“Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah dalam alokasi anggaran pembiayaan daerah tentunya mengedepankan prinsip akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi yang cermat,” tambahnya.

Pemerintah Daerah dituntut harus melakukan kalkulasi yang matang dalam menentukan besaran pembiayaan daerah ini, jangan sampai terjadi adanya program kegiatan yang tidak dapat terlaksana yang disebabkan kesalahan perhitungan dalam pembiayaan daerah.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menambahkan Perda APBD 2023 yang telah disetujui akan segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi. Ia berharap agar hasil evaluasi Kemendagri bisa segera diterima Kalsel.

“Evaluasi itu tidak mengubah substansi APBD 2023 yang telah ditetapkan dalam paripurna,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pertumbuhan laju inflasi di Indonesia secara tegas membuat pemerintah fokus terhadap pengendaliannya. Di Kalsel sendiri, tercatat inflasi saat ini terkontraksi 7,25 persen. Hal itu dipicu naiknya kebutuhan pokok di antaranya daging ayam ras, beras hingga tranportasi udara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan, agar dapat menindaklanjuti permasalahan lajunya pertumbuhan di Kalsel tentu langkah tepat saat ini adalah melakukan intervensi termasuk kemungkinan apa saja yang mendorong terjadinya inflasi.

“Kalsel juga dilihat inflasi yang tak biasa, tercatat dari hasil data BPS sebesar 7,25 persen. Nah, untuk itu peran seluruh stakeholder di SKPD dalam melakukan intervensi baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota harus benar-benar serius. Sehingga, penekanan inflasinya dapat tertangani dengan baik,” ujarnya yang disaksikan secara virtual oleh seluruh kementerian, pemerintah daerah se Indonesia dalam pelaksanaan rakor pengendalian inflasi, baru-baru tadi.

Bahkan, Mendagri juga mendorong stakeholder di kementerian agar turut ikut memantau serta membantu daerah di Indonesia termasuk Kalsel yang inflasinya dianggap cukup serius. Apabila, terjalin kerjasama yang baik secara luas tentu intervensinya pun mampu lebih maksimal dilakukan.

“Tentunya saya meminta kerjasama baik dengan menteri pertanian, Badan Ketahanan Pangan, perdagangan untuk turut andil dalam mengentaskan permasalahan ini,” harapnya.

Sementara itu, Sekdaprov Kalsel Roy Rizal Anwar, memamparkan, alasan penyebab terjadinya inflasi di Kalsel terhitung pada Oktober 2022, terputusnya akses jalan 117 KM Satui Barat Tanah Bumbu penghubung Kotabaru dan kegagalan panen padi di daerah akibat serangan hama tungro.

“Serta rantai pasokan yang terlalu panjang untuk daging ayam ras sehingga mengakibatkan selisih harga cukup besar baik ditingkat di produsen atau pun harga di pasar,” ungkapnya.

Diketahui, ada tiga kota yang turut andil dalam mendorong lajunya pertumbuhan inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan yakni Tanjung (Tabalong), Kotabaru dan Kota Banjarmasin.

“Tahun ke tahun, Banjarmasin sebesar 7,3 persen, Tanjung 5,0 persen dan Kotabaru menyumbang sekitar 8,64 persen,” tuturnya.

Di Kalsel, Roy menyebutkan, dari tiga kota yang mengalami inflasi, Banjarmasin menyumbang 0,18 persen untuk transportasi udara, ikan gabus terkontraksi 0,12 persen, daging ayam ras sebesar 0,05 persen, iuran keamanan 0,04 persen dan mie instan kriting dikisaran 0,03 persen.

“Kalau perkotaan Tanjung (Tabalong) sebesar 0,16 persen khusus tarif angkutan travel, ayam ras dikisaran 0,09 persen, beras 0,07 persen, ikan baung memberikan andil sekitar 0,03 persen dan pasir 0,03 persen,” ungkap mantan Kadis PUPR ini.

Sedangkan, di Kotabaru yang cukup memberikan dampak inflasi adalah daging ayam ras sebesar 0,09 persen dan beras 0,07 persen, rumah kontrakan 0,06 persen, labu parang 0,03 persen dan bensin eceran turut menyumbang andil sebesar 0,03.

“Namun dari keseluruhan ini tentu upaya yang kami lakukan di antaranya menetapkan pengendalian inflasi daerah melalui BTT, DTU, DID hingga Desember 2022, melakuakan kick of gerakan nasional pengendalian pangan (GNPP), kesepakatan gubernur bupati/wali kota menekan inflasi, pendirian divisi pangan di BUMD, tanam bersama (bawang merah dan cabai), gerakan tanam di pekarangan, operasi pasar murah, sidak perkembangan harga di pasar, pemberian subsidi bagi nelayan, angkutan penumpang, peningkatan kapasitas UMKM, bantuan sosial hingga pelaksanaan turun desa dalam pengendalian inflasi,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

MALANG – Kontingen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyumbangkan Perak kedua pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIII di salah satu tempat biliar di Malang Raya Provinsi Jawa Timur.

Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Kalsel, Irwansyah menjelaskan keikutsertaan PWI Kalsel pada Porwanas XIII ini mengikuti Delapan cabang olahraga (cabor) dari Sepuluh cabor serta perolehan medali pada hari pertama pertandingan.

“Alhamdulillah, kita cukup bangga karena ada dua cabor berhasil menyumbangkan dua medali perak yakni E-Sport dan Biliar Bola Delapan Ganda,” ujar Irwansyah, Selasa malam (22/11).

Dari sejumlah cabor yang diikuti oleh PWI Kalsel, Iwan sapaan akrab Irwansyah itu berharap agar cabor lainnya pun dapat menorehkan prestasi dan menyumbangkan medali untuk Kalsel.

“Kita cukup bangga dengan dua cabor ini, untuk teman-teman di cabor lainnya kita juga berharap agar bisa menjaga diri bisa mengatur agar stamina tetap bagus mudah-mudahan prestasinya juga maksimal,” lanjut Iwan.

“Dan sesuai janji Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie Insya Allah itu ada bonus disiapkan untuk peraih cabor, semoga ini juga menjadi penyemangat bagi cabor lainnya,” lanjutnya.

Medali perak kedua ini diperoleh dari cabor Biliar Bola 8 Ganda yang diikuti oleh Mahdian Noor alias Beben dan Yusnan.

Keduanya melenggang ke babak final usai mengalahkan PWI Lampung dengan skor 3-0.

Pasangan andalan bermain apik dan menunjukan kerjasama tim solid, keduanya kerap menyulitkan pasangan dari Lampung dengan kontrol permainan bola putih yang apik.

Di babak final, PWI Kalsel bertemu dengan pasangan pebiliar PWI Jawa Barat, Rahman Hidayat dan M Fiqih Fazri yang sebelumnya mengalahkan pasangan pebiliar PWI Papua dengan skor 3-2.

Namun keberuntungan nampaknya tidak berpihak kepada pasangan Kalsel, dibabak-babak berikutnya pasangan Kalsel ini terlihat membuat beberapa kesalahan sendiri hingga membuat lawan terus menuai angka dan mengakhiri partai final ini dengan skor 4-1. (PWI.KALSEL-RDM/RH)

BATOLA – Warga mengusulkan pembentukan peraturan daerah tentang pemberdayaan masyarakat kelurahan. Menyusul belum ada peraturan daerah yang lebih spesifik mengatur tentang pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Usulan itu disampaikan kepada Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Sahrujani ketika melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Batola, Senin (21/11).

“Kami pikir inikan tidak jauh berbeda. Kalau kelurahan, aparatnya sudah ada dana dari pemerintah. Statusnya pegawai negeri. Sedangkan desa sifatnya otonom jadi ada dana desa,” katanya.

Meskipun begitu, menurut Sahrujani, dirinya akan menyampaikan usulan pembentukan Perda ini ke Badan Pembangunan Masyarakat Desa (BPMD) yang berada di bawah koordinasi Komisi I DPRD Kalsel agar bisa ditindaklanjuti.

“Tidak menutup kemungkinan usulan ini akan menjadi Perda inisiatif komisi I,” tambahnya.

Dalam sosper tersebut, tampil sebagai narasumber yaitu Ketua DPRD Kota Banjarbaru Periode 2014-2019, AR Iwansyah dan Mantan Camat Alalak, Ahmad Rijani Noor. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Meski saat ini cuaca ekstrem terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, namun untuk tangkapan ikan oleh nelayan di daerah ini masih normal.

“Untuk saat ini kami pantau berdasarkan informasi prakiraan gelombang BMKG di laut Jawa dan selat Makassar, masih berkisar 0,5 sampai 1 meter saja,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, kepada Abdi Persada FM, Selasa (22/11).

Rusdi mengatakan, dengan kondisi gelombang tersebut, para nelayan masih bisa melaut. Hal tersebut, terpantau pada UPT Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada UPT Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan kapal kapal penangkap ikan masih masuk,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Rusdi, untuk saat ini kondisi cuaca ekstrem tidak berpengaruh, untuk tangkapan ikan nelayan.

“Pada saat ini kondisi cuaca belum berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan nelayan di laut,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)

BANJAR – Sebanyak 150 pelajar dari 15 sekolah di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti Kemah Bhakti Seni Budaya Tingkat Pelajar (KBSBTP) 2022, di Kiram Park, Kabupaten banjar, mulai 21 – 23 November 2022.

Kegiatan ini merupakan kemah bhakti tingkat pelajar kali pertama yang diselenggarakan Pemprov Kalsel melalui UPTD Taman Budaya Kalsel.

Usai membuka kegiatan, Senin (21/11) malam, Kepala UPTD Taman Budaya, Suharyanti, melalui Kasi Pengembangan dan Pergelaran, Rusgian Noor mengatakan, KBSBTP bertujuan untuk menambah wawasan sekaligus sebagai wujud apresiasi seni budaya daerah dalam bentuk pengembangan, pelestarian serta pemanfaatan objek pemajuan seni budaya daerah sebagai kearifan lokal.

“Kegiatan ini kami rancang untuk menggali ide, inovasi serta inisiatif berbasiskan dari pelajar terkait objek pemajuan kebudayaan,” terangnya.

Disamping itu, lanjutnya, peserta juga akan mendapatkan pelatihan dari beberapa narasumber luar daerah dan narasumber lokal yang tentunya sudah tidak diragukan lagi dalam hal seni dan budaya.

“Untuk narasumber berasal dari dalam dan luar kota, yaitu di bidang Seni Tari, Agung Gunawan, bidang Seni Sastra, Yadi Muryadi, bidang Seni Teater, Bayu Bastari Setiawan dan untuk Seni Musik, Muhammad Mahfuz Sya’bani,” paparnya.

Setelah 3 hari mengikuti kegiatan, Rusgian menyebut seluruh peserta didik akan menunjukkan hasil pembekalan melalui berbagai pergelaran.

“Dan malam puncaknya nanti kita akan menghadirkan hiburan seni tradisional dan modern seperti musik panting dan musikalisasi puisi,” ungkapnya. (SYA/RDM/RH)