Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Dalam rangka pelestarian lingkungan dan margasatwa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki program konservasi hutan lindung dan margasatwa. Untuk program ini, Sahabat Bekantan Indonesia Kalsel mendukung penuh.

Ketua Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia Kalsel Amalia Rizki mengatakan, Yayasan Sahabat Bekantan di tahun 2022 telah banyak melakukan pencapaian. Salah satunya habitat alami bekantan.

“Saat ini kami melakukan penyelamatan habitat asli Bekantan, di luar dari daerah konservasi yang sudah ada,” ungkap Amalia.

Oleh karena itu, lanjutnya, Sahabat Bekantan Indonesia memberikan dukungan dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam menjaga konservasi hutan lindung, dan margasatwa.

Dalam kesempatan tersebut Amalia mengatakan, untuk saat ini pihaknya telah menjadikan Pulau Curiak, sebagai habitat asli Bekantan.

“Pada awalnya di Pulau Curiak terdapat sebanyak 14 individu, dan pada akhir 2022 ini sudah mencapai 36,” ungkap Amalia.

Tentu, lanjutnya, kenaikan tersebut mencapai 100 persen lebih. Dengan kenaikan tersebut, sangat menggembirakan. Berdasarkan dari rencana aksi konservasi Bekantan, ditargetkan adanya kenaikan, sebesar 2 persen per tahun.

“Namun, kenaikan populasi Bekantan di Kalsel saat ini sudah mulai tercapai,” ucap Amalia.

Pada 2022 pula, Sahabat Bekantan Indonesia mendapatkan penghargaan Kalpataru kategori Penyelamatan Lingkungan.

“Serta pada saat bersamaan lahir bayi Bekantan dipusat rehabilitasi, yang langsung diberikan nama oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dengan nama Hani,” ujar Amalia.

Menurutnya apa yang telah dicapai tahun 2022, akan lebih ditingkatkan pada tahun 2023 ini. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Penerimaan pajak daerah sepanjang tahun 2022 di Kalsel melampui target. Semula Rp3,543 triliun dalam target perubahan, namun, nyatanya tercapai Rp3,832 triliun.

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil, melalui Kabid Pendapatan Pajak Daerah, Rusma Khazairin, mengungkapkan, seluruh realisasi itu merupakan hasil dari penerimaan di UPPD Samsat kabupaten/kota yang juga telah ditunjang dengan pendapatan lainnya.

“Rata-rata capaiannya di atas 100 persen. Termasuk PKB sekitar 105,45 persen, Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) 106,77 persen. Namun, Pajak Air Permukaan (PAP) masih berada diangka 90,54 persen, PBB-KB 109,25 persen dan Pajak bagi Hasil Cukai Rokok 111,74 persen,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (11/1) siang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dibandingkan pada tahun sebelumnya PAP sudah menunjukkan penerimaan yang cukup membaik. Terlebih, cendrung mengalami peningkatan secara signifikan.

“Sebenarnya lebih naik ketimbang sebelumnya. Bahkan, tercatat dalam target murni sekitar 18,11 persen artinya masih tinggi,” tuturnya.

Dari total progres penerimaan pajak daerah sepanjang tahun 2022 dari keseluruhan di Kalsel mencapai persentase perubahan sebesar 108,15 persen. Sedangkan target murni 130,57 persen.

“PKB dari hasil realisasi Rp849 miliar lebih, BBN-KB Rp578 miliar lebih, PAP tercatat sekitar Rp9 miliar, PBB-KB naik dua kalilipat yakni Rp2 triliun lebih dari target Rp1,9 triliun,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tahun 2023 baru memasuki pekan keduanya, namun kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Selatan sudah mencapai puluhan kasus. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat, ada 74 kasus DBD se-Kalsel, dengan kabupaten Banjar mencatatkan kasus paling banyak, yakni 13. Disusul Tabalong dan kota Banjarbaru dengan masing – masing 12 kasus.

Data ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr. Diauddin, saat ditemui Abdi Persada FM di RSU Ulin Banjarmasin, pada Rabu (11/1) pagi.

“Kasus DBD pekan ini sedikit mengalami penurunan dibanding pekan lalu, namun secara total jumlahnya mencapai 70 kasus lebih. Kondisi musim hujan menjadi faktor peningkatan kasus akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti ini,” jelas Diauddin.

Lebih lanjut Diauddin mengimbau masyarakat kembali menggiatkan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, serta tetap disiplin melalukan 3M Plus. Diantaranya menguras dan membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, dan juga mengubur benda – benda yang berpotensi menjadi wadah nyaman Aedes Aegypti bertelur.

“Bagi masyarakat yang merasa kondisi tubuhnya mengalami gejala sakit DBD, agar segera memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, untuk mendapatkan penanganan segera. Gejala DBD itu diantaranya demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan tubuh mudah merasa lelah.

Selama tahun 2022, kasus DBD di Kalsel mencapai 1.015 kasus dengan 8 diantaranya meninggal dunia. Dimana kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Banjar dengan 230 kasus, disusul kota Banjabaru 140 kasus dan kabupaten Kotabaru dengan 139 kasus. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan Perda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila, Rabu (11/1).

Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan dalam rangka memenuhi keseimbangan gizi masyarakat di Kalsel diperlukan ketersediaan pangan hewani yang dapat terpenuhi.

Untuk mendukung hal tersebut, menurutnya diperlukan kepastian berusaha di bidang peternakan yang mengedepankan kesehatan hewan ternak berkelanjutan agar para pelaku usaha ternak dapat menghasilkan hasil ternak yang berkualitas.

“Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian berusaha usaha peternakan dalam menghasilkan hewan ternak yang sehat di Kalsel maka dibutuhkan Perda yang mengakomodir hal tersebut,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Orang Nomor Satu di Kalsel yang akrab disapa Paman Birin, Perda ini penting khususnya untuk mencegah perkembangan hewan ternak yang dapat mengancam perkembangan penyakit hewan ternak yang dapat mengancam ketersediaan pangan hewani di Kalsel.

“Maka melalui koordinasi dan sinergi yang kokoh dalam pengendaliannya, kita harus lebih waspada karena kejadian penyakit hewan dapat muncul kembali di kemudian hari,” terangnya.

Paman Birin menambahkan dengan ditetapkannya Perda Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan ini adalah bukti keseriusan pihak eksekutif dan legislatif untuk menjadi pedoman bagi daerah dalam menjaga agar terkendalinya suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Raperda tersebut, Aris Gunawan menjelaskan substansi Perda ini berkaitan dengan konsideren dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Hal tersebut adalah roh filosofis dalam Raperda ini dan kita semua harus konsisten dalam menjalankannya,” pungkasnya.

Selain Raperda Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPRD Kalsel juga menetapkan dua Raperda lainnya menjadi Perda yaitu Raperda Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalsel dan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan akan segera membangun rumah kemasan, yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2023 ini. Rumah kemasan merupakan inovasi untuk membantu masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengemas produk hasil UMKM agar terlihat lebih menarik dan dapat meningkatkan harga jual, terutama dalam menumbuh kembangkan perekonomian dimasa pandemi.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai menyampaikan, dalam pembangunan rumah kemasan di Kalsel, pihaknya bersama anggota komisi II DPRD Kalsel, dan Perwakilan Bank Kalsel telah melakukan studi komparasi ke UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Studi tersebut diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait tata cara pengelolaan rumah kemasan untuk meningkatkan mutu produksi UMKM di Kalimantan Selatan.

“Kita rumah kemasan sudah ada tempatnya yang dibangun di kawasan Balai Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan di jalan Ahmad Yani Km 18 Banjarbaru,” ungkap Yanuar Rifai pada Selasa (10/1) tadi.

Yanuar menambahkan pihaknya mengharapkan di akhir tahun 2023 mendatang rumah kemasan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan rumah kemasan sangat membantu sekali dalam rangka perbaikan pengepakan dan sebagainya untuk UMKM yang ada di Kalsel.

“Mudah-mudahan di akhir tahun 2023 kita sudah memiliki rumah kemasan,” lanjutnya.

Meskipun sudah memiliki tempat pembangunan serta terbangunnya secara bertahap rumah kemasan. Namun Ia mengakui bahwa pihaknya masih terkendala terkait peralatan – peralatan rumah kemasan. Sehingga pihaknya bersama Komisi II DPRD Kalsel akan meminta bantuan kepada Bank Kalsel untuk ikut serta dalam membantu penyediaan peralatan rumah kemasan.

“Jadi nanti kami dengan Komisi II DPRD Kalsel meminta supaya Bank Kalsel bisa membantu peralatan disana,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas tahun 2023, yang bertempat di halaman Kantor Diskominfo usai apel rutin pada Rabu (11/1). Penandatanganan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim, bersama dengan seluruh jajaran eselon III di lingkup Diskominfo Kalsel.

Kepada wartawan Muslim menyampaikan, penandatanganan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja jajaran Diskominfo Kalsel guna mewujudkan visi misi Gubernur Kalsel sesuai dengan tugas pokok Diskominfo.

“Kita punya tiga urusan yang harus dikawal, yakni urusan informasi dan komunikasi, urusan persandian, dan urusan statistik. Tiga urusan tersebut menjadi urusan wajib. Untuk itu awal tahun ini kita berkomitmen bersama, jadi semua pejabat dan seluruh karyawan memiliki komitmen tinggi dalam mencapai target yang ditetapkan,” ucap Muslim.

Muslim menambahkan sebagai bentuk tindak lanjut penandatanganan tersebut, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya dari para pejabat.

“Kita akan monitoring dan evaluasi, dimana setiap bulannya pejabat akan melaporkan target capaiannya,” tutup Muslim. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, bakal didaulat menjadi Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Pusat.

Hal tersebut disampaikan Irianto Lambri, Ketua Tim Formatur usai audiensi bersama Gubernur yang akrab disapa Paman Birin tersebut di kediaman pribadi Gubernur, Selasa (10/1) malam.

Irianto Lambri yang notabene mantan Gubernur Kalimantan Utara ini didampingi tim formatur seperti Noor Alamsyah (Ketua KBB Jawa Timur), Muhammad Arfani (Ketua KBB Kepulauan Riau) dan Taufik Arbain (Staf Khusus Gubernur Kalsel). Irianto mengatakan, usai audiensi dan persetujuan Paman Birin sebagai Ketua Umum KBB Pusat, rencananya Paman Birin akan dilantik sebelum 26 Januari 2023.

“Jadi beliau (Paman Birin) tadi meminta agar pelantikan sebelum tanggal 26 Januari atau sebelum Haul Guru Sekumpul,” katanya.

Ia menjelaskan, momentum haul abah sekumpul tersebut bagi Bubuhan Banjar dapat sekaligus berkumpul dan berziarah.

“Jadi beliau ingin mengundang Bubuhan Banjar yang ada di Indonesia dan di luar negeri untuk berhadir agar bertemu dan berziarah,” ucapnya.

Sementara itu, Paman Birin menyampaikan rasa terimakasih atas kepercayaan tim formatur KBB yang mempercayai dirinya menjadi ketua.

Paman Birin pun berharap, warga Banjar yang ada di banua orang agar terus menjaga solidaritas dan kerukunan bersama.

“Saya ucapkan terimaksih kepada semua, dan saya harap semua bubuhan Banjar bisa berhadir pada pengukuhan nanti dan mari kita bersama-sama berziarah serta mehaul abah Guru Sekumpul,” pungkasnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di tingkat Provinsi segera disahkan. Menyusul status nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kalsel telah disetujui perubahannya oleh pemerintah.

Peralihan ini tak hanya mendapat dukungan kepala daerah dan legislatif. Namun hal itu juga siap dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) agar mampu memperkuat keberadaannya atas perubahan dari Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK).

“Perubahan ini telah membutuhkan proses yang cukup panjang ya sekitar satu tahunan lebih. Tentu kami juga sudah menyiapkan termasuk berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ada di pusat dan Kemendagri RI,” ujar Kepala Balitbangda Kalsel, Muhammad Amin, kepada Abdi Persada FM, Senin (9/1) kemarin.

Tak lupa, dia menuturkan, perubahan ini tak hanya ditingkat pemerintah pusat saja melainkan juga sudah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi.

“Alhamdulillah, dari hasil itu dijadwalkan Rabu, 11 Januari 2023 akan ada pengesahan melalui sidang paripurna di DPRD untuk SOTK ini,” bebernya.

Setelah disahkannya melalui sidang paripurna, menurut Amin, keberadaan BRIDA resmi disandang Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kita ketahui di Papua Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bali sudah ada dan yang terbaru itu di Provinsi Jawa Timur,” paparnya.

Apabila Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Provinsi Kalsel secara resmi disahkan, ini merupakan OPD yang pertama di Kalimantan.

“Setelah diparipurnakan, tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) yang nantinya akan menjadi urusan Biro Organisasi,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan menggelar konferensi pers pengungkapan dan pemusnahan barang bukti narkoba jaringan internasional, pada Selasa (10/1). Tak tanggung – tanggung, tercatat 42 kilogram sabu dan 11.000 butir ekstasi yang dimusnahkan, dengan cara dilumatkan menggunakan blender.

Pemusnahan ini dilakukan langsung Kapolda Kalimantan Selatan, Andi Rian Djajadi, bersama Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Ketua DPRD Provinsi Supian HK, Wakapolda Kalsel, Rosyanto Yudha Hermawan dan sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan. Pemusnahan dilakukan di hadapan puluhan wartawan dan juga empat tersangka yang sengaja dihadirkan pada kegiatan ini.

Dalam keterangan persnya, Kapolda Kalsel, Andi Rian Djajadi menjelaskan, pengungkapan kasus tindak pidana narkotika ini terjadi pada 28 Desember 2022, atau 3 hari jelang pergantian tahun.

“Sudah sekitar 2 bulan jajaran Ditreskrim Narkoba mengikuti jejak para tersangka ini dari pulau Sumatera. Dan ternyata benar, tujuan akhir dari jaringan narkotika asal Malaysia ini, adalah Kalimantan Selatan. Para tersangka ini diringkus di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru, setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai akan adanya aktivitas jual beli narkoba,” jelas Kapolda di hadapan puluhan wartawan yang berkumpul di lapangan tengah Mapolda Kalsel.

Ditambahkan lelaki berpangkat Inspektur Jenderal Polisi itu, bahwa pengungkapan kasus narkoba di akhir tahun 2022 itu, telah menyelematkan sedikitnya 45.000 jiwa penduduk Kalimantan Selatan.

“Kita estimasi, satu gram sabu ini dapat digunakan 10 orang sekaligus. Sementara jumlah barang bukti yang berhasil kita sita adalah 45 kilogram lebih,” ujarnya.

Menanggapi keberhasilan jajaran Ditreskrim Narkoba Polda Kalsel menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional ini, mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang juga hadir serta ikut memusnahkan barang bukti narkoba.

“Saya, pemerintah provinsi dan masyarakat Banua sangat berterima kasih dengan jajaran kepolisian daerah yang telah menyelamatkan anak bangsa, dari ancaman narkoba. Dan saya rasa seluruh lapisan masyarakat harus terlibat dalam perang melawan narkotika ini”, tutupnya. (RIW/RDM/RH)