Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) sukses menggelar penghargaan Geospasial Banua Award 2022 yang acara puncaknya berlangsung, pada Jumat (23/9), di hotel berbintang di kota Banjarmasin.

Geospasial Banua Award ini merupakan adopsi dari Bhumandala Award oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), dan satu-satunya penghargaan di tingkat daerah se Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Geospasial Banua Award terbagi menjadi dua kategori, yakni SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan data simpul jaringan terbaik.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung jaringan informasi geospasial daerah.

“Serta mewujudkan sistem satu data pembangunan Kalsel yang berkualitas dan terintegrasi,” terangnya.

Adanya penghargaan ini diharapkannya juga dapat memberikan dorongan yang lebih masif dari SKPD dan Pemkab/ko dalam meningkatkan kinerja simpul jaringan informasi geospasial dan mendukung percepatan Satu Data Banua.

“Saya mewakili Gubernur Kalsel, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi peserta dalam penghargaan Geospasial Banua Award 2022 ini,” ucapnya.

Ketua Pelaksana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor mengungkapkan, tujuan utama pemberian penghargaan ini agar meningkatkan kesadaran Pemkab/ko terhadap pentingnya informasi geospasial dalam mewujudkan pembangunan efektif dan efisien.

Demikian pula SKPD Pemprov Kalsel. Menurut Ariadi, keterlibatan SKPD dalam melalukan integrasi holistik, integratif dan tematik spasial.

“Jadi dengan informasi geospasial yang akurat, tidak ada lagi tumpang tindih lahan dan akurasi pembangunan juga lebih terjamin,” jelasnya.

Meski belum dapat dikatakan maksimal, melalui penghargaan ini, Ariadi menilai adanya peningkatan informasi geospasial yang terjadi, baik di tingkat daerah maupun SKPD.

“Karena mereka kan juga masih dalam tahap pemula. Tapi ini awal yang baik untuk memotivasi mereka untuk mencapai level yang lebih optimal,” ucapnya.

Dalam penghargaan Geospasial Banua Award 2022, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel berhasil meraih juara dalam kategori SKPD Pemprov Kalsel terbaik, sedangkan dalam kategori Pemkab/kota terbaik dimenangkan oleh Kabupaten Tabalong. (SYA/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar menyebut, dana bagi hasil pusat lebih besar ketimbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi serapannya di Bumi Bersujud hanya mampu terealisasi 10-11 persen.

Oleh sebab itu, dana bagi dari hasil dari Pemprov Kalsel cukup memberikan andil besar terhadap kas daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

“Tentu bisa lebih berkontribusi terhadap PAD di Tanbu,” ujarnya, di ruang rapat Bersujud I Setdakab Tanbu, Jumat (24/9) sore.

Sehingga, menurutnya, perlu ada suntikan baru untuk penerimaan kas daerah. Selain itu, potensi seperti Bagi Hasil (PBH) dari Pajak Air Permukaan (PAP) diakui cukup menjanjikan bagi pemda.

“Ini kan sudah diatur ke dalam peraturan Gubernur Kalsel. Semoga lancar, apabila terealisasi potensinya besar,” harapnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menjelaskan, dengan adanya dukungan dari Bupati dan Pemkab Tanbu secara penuh dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap kas daerah.

“Kami juga sangat berterima kasih atas dukungan penuh Bupati, Sekdakab beserta Bapenda. Semoga kerjasama ini dapat mendorong lebih baik lagi soal PAD di Tanbu,” papar politisi Golkar itu.

Sebagai perwujudannya, Komisi II DPRD Kalsel dan Pemerintah Provinsi akan terus bersinergi serta berkolaborasi seiring kebangkitan perekonomian di provinsi ini mulai berangsur pulih.

“Tentu dukungan turut mengalir. Kita akan terus optimalkan PAP, tak hanya bagi Pemprov saja Pemkab pun diuntungkan,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Dari sekian banyak jenis pajak daerah, Air Permukaan (PAP) terus digenjot. Kali ini, legislatif dan eksekutif di tingkat Provinsi Kalsel dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) turut berkolaborasi untuk mengoptimalkan penerimaan itu.

“Menindaklanjuti hasil kegiatan sebelumnya pada 28 hingga 29 Oktober 2021 lalu dan telah disetujui Badan Keuangan Daerah Kalsel, terbukti kali ini bisa terlaksana dan diharapkan dapat memaksimalkan PAD melalui PAP atas inisiasi yang saya usulkan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, kepada awak media, usai menjadi narasumber dalam koordinasi perpajakan daerah terkait Pajak Air Permukaan (PAP), di ruang rapat Bersujud I Setdakab Tanbu, Jumat (23/9) sore.

Wakil Ketua Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini, membeberkan, dari inisiasinya tersebut, Tanbu menjadi pilot project penyelenggaraan rakoor perpajakan daerah terkait PAP antara legislatif, Pemprov dan Pemkab beserta seluruh perusahaan di Kabupaten Tanbu.

“Karenanya tentu apabila keinginan dari
Pemerintah daerah sudah tersampaikan dengan baik tentunya optimis akan ada respon positif dari pelaku usaha tersebut,” ucapnya.

Dari terbentuknya tim teknis, ia berharap, penerimaan PAP di Kalsel terkhusus Tanbu dapat lebih optimal. Bahkan, mampu memberikan dampak positif kepada penerimaan.

“Kalau memungkinkan satu bulan, dua kabupaten sehingga pekerjaan ini cepat selesai. Karena sosialisasi tanpa kita dorong nanti lamban lagi. Terlebih, tadi Bupati Zairullah bersama jajarannya seperti Sekdakab dan Bapenda juga sangat mengapresiasi sekali. Terlebih, mendukung akan adanya hal tersebut,” jelasnya.

Idealnya, menurut politisi partai Golkar ini, pengumpulan awak perusahaan dapat dilakukan satu kali dalam sebulan supaya capaian penerimaan PAP berjalan maksimal.

“Waktu terakhir rapat bersama tim teknis dan berdasarkan usulan saya di DPRD Komisi II Kalsel tentu tak hanya di Tanbu saja melainkan juga akan melakukan ini di setiap kabupaten/kota,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, mengatakan, potensi Pajak Air Permukaan di wilayahnya memang cukup menjanjikan. Apalagi sebagai penerimaan kas daerah.

“Kita ketahui perusahaan tambang dan perkebunan cukup banyak apalagi sudah ada peraturan resmi terkait penerimaan ini,” bebernya.

Namun, menurut dia, pendapatan kas daerah seharusnya dapat lebih berkontribusi dibandingkan bagi hasil dana transfer dari pusat.

“Kontribusi daerah harus ditingkatkan. Kalau PAP ini masuk, tentu sangat luar biasa lagi menjadi penerimaan kas daerah,” tuturnya.

Dari hasil pembagian, Zairullah, mengganggap penerimaan ini cukup memberikan dampak positif terhadap Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kan 50-50, apabila 100 persen maka pembagiannya sama,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam sektor pembangunan perekonomian, dikarenakan meskipun Kalsel dilanda Pandemi COVID-19 hampir 2 tahun lama, produk UMKM terus berkembang di era globalisasi. Bahkan, produk UMKM dapat bersaing dengan produk-produk kelas atas dikarenakan banyaknya peminat.

Hal ini disampaikan, Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, saat membuka Pameran/Bazaar UMKM dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) tahun 2022, di Gedung Arsip Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Kalsel, pada Jum’at (23/9) sore.

Suparno menyampaikan, masyarakat Kalsel diharapkan dapat memandang produk-produk lokal, sehingga hasil produksi UMKM sebagai produk yang harus terus didukung perkembangannya. Dukungan terhadap UMKM yakni dengan cara melaksanakan kegiatan Bazaar/Pameran, agar masyarakat dapat mengetahui apa saja produk UMKM banua Kalsel.

“Bazaar/Pameran merupakan salah satu sarana yang sangat tepat untuk memperkenalkan produk UMKM kepada Masyarakat luas, ” ucap Suparno.

Ditambahkannya, pelaku UMKM diharapkan dapat memasarkan produk mereka dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, apalagi di Era Digitalisasi seperti sekarang ini, pemasaran produk UMKM dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif.

“Sektor UMKM adalah salah satu penopang utama perekonomian, sehingga sudah sewajarnya kita mendukung produk UMKM banua,” tutup Suparno.

Seperti diketahui, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel menggelar pameran/ Bazaar dalam rangka memperingati hari agraria dan tata ruang Nasional (Hantaru) tahun 2022, yang berlokasi di gedung Arsip BPN Kalsel di Kelurahan Komet Kota Banjarbaru. Bazaar ini akan berlangsung selama 2 hari, 23 – 24 September 2022. Pada Bazaar tersebut, banyak UMKM yang menampilkan produk-produk mereka, seperti kerajian produk tas dari anyaman purun, dan beragam kuliner olahan yang sering dijumpai seperti pentol kuah, sosis dan lainnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Kegiatan Bazaar yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Regional Kalsel di Gedung Arsip BPN Kalsel, dilaksanakan pada Jum’at (23/9) sore. Selain diikuti oleh puluhan UMKM banua, Bazaar juga diikuti oleh perwakilan UPT – UPT Kanwil BPN se – Kalsel.

Dalam sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, mengapresiasi atas diadakannya Pameran/ Bazaar UMKM Hantaru tahun 2022. Kegiatan positif ini diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan usaha UMKM di Kalsel. UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga kegiatan positif ini harus terus dilestarikan.

“Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), menjadi salah satu pilar utama, pembangunan ekonomi di Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat diharapkan, dapat memandang produk-produk lokal, untuk mendukung perkembangan produk UMKM, ” ungkap Suparno.

Melanjutkan Sambutan Gubernur Kalsel, Suparno menyampaikan, UMKM memegang peranan penting pertumbuhan ekonomi daerah di Kalsel, perkembangan UMKM merupakan penggerak utama sektor nyata yang memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi suatu Daerah.

“Itu menjadi alasan kuat UMKM selalu bertahan dari tahun ke tahun,” tutupnya.

Untuk diketahui, selain dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, Pameran/Bazaar Hantaru 2022 juga dihadiri seluruh petinggi Badan Pertanahan Nasional (BPN) se – Kalsel. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka monitoring Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Kamis (22/9).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rachmah Norlias menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat langsung Taman Wisata Laburan yang dikelola oleh BUMDes Maju Jaya dan pengaruhnya bagi perekonomian warga.

“BUMDes Maju Jaya ini merupakan pemenang BUMDes terbaik se-Kalsel Tahun 2022. Kalau dilihat, tempat wisata ini masih bisa dikembangkan mengingat luasan wilayah area dan spot-spot yang bagus untuk foto-foto,” katanya kepada wartawan, Jum’at (23/9).

Rachmah menyarankan Taman Wisata Laburan jni juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk studi kearifan lokal, sehingga ia berharap tempat ini bisa dijadikan tempat praktik-praktik pendidikan, seperti arena memanah dan lain sebagainya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan sebelumnya Komisi I DPRD Kalsel juga mengunjungi sejumlah BUMDes di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Setiap BUMDes memiliki keistimewaannya masing-masing, kalau di sini dengan desa wisatanya, kalau di Tanah Bumbu dengan kerja samanya dengan perusahaan tambang, begitu pula di BUMDes lainnya,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BALI – Tim Putra Kelompok Umur 19+ level 3.0 pasangan Mustaqiem dengan M Dody Ariyadi menyusul Tim Putri yang juga sebelumnya berhasil meraih medali perak, pada Kejuaraan World Pickleball Championship, di Bali, Rabu Malam (21/9).

Total perolehan medali saat ini 2 medali perak yang berhasil diperoleh oleh Kontingen Pickleball Provinsi Kalimantan Selatan pada kejuaraan dunia pickleball tersebut.

Official Kontingen Pickleball Indonesia (Kalsel) Maru’ful Kahfi melalui pesan WhatsApp menyampaikan, keberhasilan Tim Putra ini membanggakan Indonesia terutama Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami bersyukur Tim Putra dapat meraih medali perak,” ungkapnya.

Menurut Maru’ful, pada Quartalfinal pasangan Mustaqiem/Dody berhasil menang melawan Jason Brown/Theo Teles dari Thailand dengan skor 15-4.

Pada babak Semifinal kembali menang melawan Lukman/Andi Alfaat dari Kaltim indonesia.

Sedangkan, pada babak Final kalah melawan Ardiansyah/Muhammad Dahirdaud dari kaltim indonesia dengan skor set pertama menang 11-6, set kedua kalah 11-9 , set ketiga kalah 11-4.

“Sehingga pasangan Mustaqiem dan Dody berhasil meraih medali perak,” ucapnya.

Sementara itu, atlet Pickelball Kalsel Mustaqiem ketika di hubungi Abdi Persada FM mengaku bersyukur atas prestasi yang ia capai pada kejuaraan dunia tersebut.

“Alhamdulillah kami bersyukur dapat meraih medali perak pada kejuaraan dunia pickleball ini,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalsel di Aula kantor BPK di Banjarbaru, pada Kamis (22/9).

Sertijab dipimpin Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang dan disaksikan seluruh tamu dan undangan. Termasuk para kepala daerah dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, serta unsur Forkopimda Provinsi.

Jabatan Kepala BPK Perwakilan Kalsel ini, secara resmi berganti dari M. Ali Asyhar menjadi Rahmadi, yang semula adalah Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan M. Ali Asyhar, menempati posisi baru sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Gubernur Sahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi, peran serta dukungan Ali Asyhar pada penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan selama ini. Banyak prestasi yang dicapai, melaui sinergi yang slide antara Pemprov Kalsel dengan BPK.

“Diantara prestasi itu adalah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sembilan kali berturut-turut,” ungkap Paman Birin (sapaan akrab Gubernur).

Paman Birin juga mengucapkan selamat kepada Rahmadi dan Ali Asyhar atas jabatan barunya. Dan mengatakan bahwa, pemerintah provinsi erbuka untuk bekerja sama sesuai tugas dan kewenangannk masing-masing,” kata gubernur.

Sementara itu, M. Ali Asyhar berpesan kepada jajaran Pemprov Kalsel untuk terus mempertahankan prestasi WTP.

“Teruslah tingkatkan tata kelola, baik sistem administrasi maupun teknologi informasi. Termasuk peningkatan SDM untuk pengelolaan keuangan secara umum,” pesannya.

Sedangkan Ketua BPK Perwakilan Kalsel yang baru, Rahmadi mengingatkan pemerintah daerah, untuk terus membenahi masalah aset. Karena persoalan ini masih muncul, saat pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, setiap tahunnya (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Wacana pembentukan Kabupaten Gambut Raya di wilayah Provisini Kalimantan Selatan belum masuk daftar Daerah Otonomi Baru (DOB) Pemerintah Pusat.

Hal itu diungkapkan, Wakil Ketua III Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Darmansyah Husein, kepada wartawan, usai berkunjung ke DPRD Kalsel, Kamis (22/9).

“Untuk Kalsel itu secara nasional, belum masuk daftar DOB yang akan dimekarkan. Nah, kami ingin sebetulnya ini segera diusulkan, mumpung ada utusan DPD asal Kalsel di unsur pimpinan, jadi ini kesempatan yang perlu dimaksimalkan,” katanya.

Untuk itu, Darmansyah mengharapkan kepada pihak legislatif dan eksekutif di kabupaten Banjar dan Provinsi Kalsel segera melakukan konsolidasi supaya usulan ini dapat disampaikan ke Pusat. Mengingat, Komite I DPD RI memiliki kewenangan memanggil Kementerian dan pihak-pihak terkait untuk memproses usulan ini.

“Walaupun kita tahu ada moratorium DOB sampai tahun 2024 mendatang, tetapi kami juga sudah berbicara dengan pihak Kementerian bahwa untuk daerah-daerah yang ingin dimekarkan tetap diproses sembari menunggu moratorium DOB dibuka,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kalsel sekaligus Ketua Harian Tim Panitia Pemekaran Gambut Raya, Gusti Abidinsyah mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat tersebut kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Banjar, namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

“Kami juga merasa kecewa seakan-akan surat itu diremehkan. Padahal surat itu mewakili aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Kalau surat rekomendasi dari Bupati dan DPRD Kabupaten Banjar sudah rampung, selanjutnya meminta rekomendasi dari Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalsel. Jika semua sudah siap, bisa segera diusulkan ke Pusat.

“Jadi tinggal menunggu rekomendasi itu aja karena hasil penelitian sudah siap dan hasilnya memungkinkan Gambut Raya dimekarkan,” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim menyatakan kekecewaannya karena tak ditemui oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.

“Padahal kedatangan kami ke DPRD Kalsel untuk memenuhi permohonan yang diajukan oleh DPRD Kalsel kepada Komite I DPD RI untuk memberikan advokasi terhadap usulan pembentukan DOB Kabupaten Gambut Raya di wilayah Kalsel,” jelasnya.

Meskipun demikian, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim menyarankan kepada pihak-pihak terkait untuk mematangkan usulan pembentukan DOB Kabupaten Gambut Raya. Setelah itu, dirinya sebagai utusan DPD RI asal Kalsel akan tetap berusaha memperjuangkannya.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Kalsel Gusti Abidinsyah menyampaikan permohonan maaf Ketua DPRD Kalsel yang tidak bisa bertemu dengan rombongan Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Ketuanya, Andiara Aprilia Hikmat karena Ketua Dewan sedang berada diluar daerah dan mengutus dirinya untuk menemui DPD RI. (NRH/RDM/RH)