BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, bersama beberapa pihak di kabupaten Banjar, mendukung penuh kegiatan haul akbar Abah Guru Sekumpul, melalui pasar murah.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, kepada Abdi Persada FM, pada Rabu (25/1).
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani
Ia menjelaskan, pasar murah dilakukan 10 hari sebelum kegiatan haul abah Guru Sekumpul, di kawasan dekat kegiatan itu, sebagai upaya membantu masyarakat sekitar, terutama sekitaran Kampung Keramat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih murah.
“Warga sekitar nanti, saat haulan akan menerima tamu, keluarga maupun handai taulan, biasanya menjadi suatu kebiasaan menyajikan berbagai hidangan yang gratis,” katanya.
Birhasani menyampaikan, selama kegiatan pasar murah berlangsung, masyarakat sangat antusias menyambutnya. Mereka rela datang sejak pukul 07.30 – 12.00 WITA, untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Terutama bahan pokok seperti beras, ayam, telur ayam, minyak goreng, gula, sayur-sayuran, dan berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari.
Pada pasar murah yang bertempat di halaman parkir Ponpes Darussalam Martapura tersebut, juga dibagikan beras secara gratis dari beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalsel, yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan.
“Kami bantu dengan pengadaan sembako yang lebih murah,” ucapnya.
Lebih lanjut Birhasani menambahkan, sesuai dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan, pasar murah ini tidak hanya digelar di kabupaten Banjar, juga ke daerah lain, yakni kabupaten Kotabaru dan kota Banjarmasin, dalam rangka pengendalian inflasi. Semua komoditi yang dijual telah disubsidi pemerintah provinsi Kalsel.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Birhasani, saat membuka Pasmur di Kotabaru
“Pasmur pengendalian inflasi di Kabupaten Kotabaru digelar mulai Selasa 24 Januari dan kegiatan akan terus dilanjutkan,” tutup Birhasani. (NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Berbagai dukungan terus mengalir dalam rangka menyambut haul ke-18 KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul yang akan dilaksanakan di kediaman Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor pada Kamis (26/1) malam, di Kampung Keramat kecamatan Martapura Timur kabupaten Banjar.
Salah satunya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK. Ia mendirikan posko – dapur umum untuk jemaah haul ke-18 Guru Sekumpul yang berlokasi di halaman kediamannya di jalan Pemanjatan kecamatan Gambut kabupaten Banjar.
Menurut Supian HK, dapur umum itu akan dibuka pada Kamis (26/1) mulai pukul 09.00 WITA sampai selesai.
“Kita akan siapkan makanan sekitar lima ribu paket untuk para jemaah haul ke-18 dengan menu bermacam-macam seperti telur masak habang, ayam dan daging,” katanya kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (25/1).
Selain menyiapkan makanan, Supian HK juga menyediakan bahan bakar minyak (BBM) gratis untuk jemaah haul pengguna sepeda motor.
“Kami menyiapkan sekitar 500 liter BBM untuk jemaah haul ke-18. Masing-masing dijatah 1 liter satu botol kemasan air mineral,” jelasnya.
Supian HK mengharapkan, pelaksanaan haul ke-18 Guru Sekumpul yang diprediksi akan dihadiri puluhan ribu pecinta ulama besar Martapura ini berjalan lancar, kondusif dan membawa berkah.
Seperti diketahui, haul Akbar Guru Sekumpul merupakan kegiatan tahunan yang dihadiri ratusan ribu bahkan jutaan pecinta ulama besar Martapura ini dari berbagai belahan dunia. Untuk haul tahun ini merupakan inisiatif anak murid beliau semasa hidup sebagai tanda kecintaan murid Guru Sekumpul terhadap gurunya. Apalagi banyak warga merindukan kegiatan yang terhenti selama dua tahun akibat pandemi COVID-19 ini. (NRH/RIW/RH)
TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menilai keberlangsungan ekosistem laut saat ini cukup memprihatinkan. Ditambah lagi, banyaknya nelayan luar daerah yang menggunakan alat cantrang sebagai alternatif menangkap ikan di perairan laut.
Warga Desa Rantau Panjang Hulu yang hadir dalam pelaksanaan Sosper Perda Nomor 13 Tahun 2018 terkait RZWP
Ini digambarkannya saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Selatan, di Desa Rantau Panjang Hulu, Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Selasa (24/1) siang.
“Yang kami soroti saat ini adalah daerah pesisir yang mulai terkikis. Kalau dilihat air laut dari tahun ke tahun terus naik dan tentu menjadi perhatian serius oleh seluruh pihak,” ucapnya.
Ia berpendapat, penyelenggaraan yang dilakukan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalsel melalui Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin dapat menebarkan edukasi kepada masyarakat yang berprofesi sebagai penangkap ikan laut atau nelayan.
“Berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan bahwa nelayan di pesisir sini kalau menangkap ikan mereka masih tahu diri. Tetapi luar daerah itu tidak tahu menahu bahkan masih ada yang berani menggunakan cantrang. Kalau dibiarkan ini pasti akan hancur dan berharap aparat penegak hukum, pemerintah dapat menindak tegas,” papar Paman Yani (sapaan akrab) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar dari Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Apalagi, politisi yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel ini menyebut, hutan mangrove serta terumbu karang merupakan ekosistem yang penting bagi keberlangsungan habitat di laut bahkan juga berdampak positif di daerah pesisir.
“Dengan adanya perda ini. Kita dapat memanfaatkan hasil laut dengan bijak tanpa harus melakukan ekploitasi atau pengrusakan, sehingga, mata rantai ekosistemnya juga terjaga dengan baik,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Desa Rantau Panjang Hulu Amaluddin, mengungkapkan, penyampaian informasi melalui sosialisasi perda tersebut sangat bermafaat bagi warganya yang kebetulan selain bercocok tanam, berkebun sebagian juga nelayan.
“Yang jelas, kami sangat berterima kasih apa yang sampaikan Paman Yani sangat berharga sekali apalagi menjaga lingkungan itu penting sekali. Karena sebelum akhir 2022 diketahui 6 Kilometer air laut naik ke darat,” tuturnya.
Sebagai kades, dirinya menegaskan, tentu turut ikut menyebarluaskan perda ini sebagai bentuk pengetahuan positif supaya masyarakat di Desa Rantau Panjang Hul mampu menyerap dengan baik serta bisa mengimplementasikannya.
“Mudah-mudahan setelah ini masyarakat lainnya juga turut menginformasikan,” tutupnya.
Sekedar diketahui, penyelenggaraan Sosialisasi Perundang-Undangan (Sosper) Perda Nomor 13 Tahun 2018 terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP) di Kalimantan Selatan itu juga menghadirkan Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) akhirnya punya Ketua dan Pengurus baru. Setelah hampir 20 tahun dipimpin Rudy Ariffin, Gubernur Kalimantan Selatan periode 2006 – 2016, akhirnya pada Minggu (22/1) malam, KBB resmi dipimpin ketua baru, yakni Sahbirin Noor, Gubernur Kalsel. Masa kepemimpinan Paman Birin (sapaan akrab Gubernur) adalah hingga 2026 mendatang.
Gubernur Kalsel saat menerima keputusan penunjukan dirinya sebagai Ketua KBB
Sahbirin Noor resmi menjabat sebagai Ketua KBB se dunia, setelah menerima pataka KBB dari tim formatur pemilihan ketua. Selanjutnya, Gubernur pun mengukuhkan dan melantik Pengurus Pusat KBB se dunia periode 2022 – 2026.
Gubernur Kalsel berfoto bersama Pengurus Pusat KBB se dunia periode 2022 – 2026
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih, atas kepercayaan ‘Bubuhan Banjar’ memilih dirinya sebagai ketua KBB. Apalagi harapan besar digantungkan pada pengurus yang baru, untuk dapat membawa Banjar menuju dunia.
“Kita berharap apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah,” tutup Gubernur dalam sambutannya.
Sementara itu, usai pengukuhan dan pelantikan, Rudy Ariffin, yang kini ditunjuk sebagai Ketua Dewan Penasehat KBB se dunia, mengaku sangat senang, KBB memiliki ketua dan pengurus baru. Mengingat dirinya sudah hampir 20 tahun menjalankan amanah sebagai ketua KBB.
“Saya berharap, pengurus yang baru ini dapat lebih mengenalkan Banjar hingga ke tingkat dunia. Apalagi saat ini, banyak Bubuhan Banjar yang merantau ke berbagai negara. Saya berharap, masyarakat Banjar yang masih tinggal di Banua dapat menjalin komunikasi baik dengan mereka yang merantau. Kemudian juga meningkatkan berbagai usaha, yang mungkin bisa meningkatkan perekonomian Bubuhan Banjar di perantauan,” jelas Rudy kepada wartawan.
Ratusan undangan menghadiri pengukuran dan pelantikan Pengurus Pusat Kerukunan Bubuhan Banjar se dunia periode 2022 – 2026, di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Termasuk perwakilan Bubuhan Banjar dari sejumlah daerah di Indonesia, dan juga kerukunan suku bangsa di Indonesia yang berdomisili di Kalimantan Selatan. Sayangnya perwakilan Bubuhan Banjar dari Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam berhalangan hadir. (RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar rapat pemantapan peringatan Haul Akbar Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau abah Guru Sekumpul ke-18 tahun 2023 di Gedung Idham Chalid Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel pada Jum’at (20/1). Rapat dibuka oleh Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, dan dihadiri SKPD Lingkup Provinsi Kalsel, serta Instansi yang akan turut serta menangani Haul ke-18.
Sekdaprov Kalsel saat memimpin rapat haul guru Sekumpul ke – 18
Pada rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana melakukan rekayasa beberapa jalan pada saat acara Haul berlangsung.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalsel Fitri Hernadi mengatakan, rekayasa lalu lintas yang pihaknya lakukan, untuk menentukan dan mengarahkan jema’ah pada jalan utama yang ada di Jalan Keramat, Tungkaran dan Martapura Lama. Kemudian, untuk jalan K. H Sya’rani Arif akan ditutup total, lalu Jalan di sepanjang A. Yani arah Sekumpul juga akan dilakukan rekayasa secara besar.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel Fitri Hernadi
“Jadi jalan mulai dari Margasari arah Sungai Ulin, dan Margasari Ke Banjarmasin itu nanti kosong dan akan digunakan jamaah untuk menggelar haul,” ungkap Fitri disela-sela rapat.
Fitri menambahkan pihakanya juga sudah mengatur untuk jalur sungai dan saat ini sudah disiapkan 4 dermaga di daerah Keramat. Jalur sungai akan digunakan untuk mambantu meminimalisir kepadatan jalur darat.
“Untuk rekayasa jalan nanti akan dilaksanakan H-3 menjelang haul guru sekumpul tersebut,” lanjut Fitri.
Dishub Provinsi Kalsel juga sudah melakukan pemetaan terhadap kantong parkir di beberapa wilayah. Dalam pemantapan haul akbar ini juga telah disiapkan perahu karet di jalur sungai untuk mengangkut para jemaah VIP.
“Ada 7 perahu karet yang Kami siapkan pada haul ini,” tutup Fitri. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) siap mendukung pelaksanaan Haul Abah Guru Sekumpul ke-18 yang akan dilaksanakan pada 26 Januari 2023 mendatang di kediaman pribadi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Jalan Kertak Baru, Kampung Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Kepadatan arus lalu lintas menjelang hingga hari H peringatan, tentu tidak luput dari perhatian. Apalagi jalan menuju lokasi dinilai terlalu sempit untuk dilewati ribuan kendaraan secara bersamaan.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, pihaknya bersama dengan Diskominfo Kota Banjarbaru dan Diskominfo Kabupaten Banjar akan memberikan dukungan sarana prasarana pemantauan pergerakan orang (CCTV) di sekitar Jl. A. Yani. Sedangkan khusus di lokasi kegiatan mulai dari Pesantren Darrusalam sampai ke Desa Dalam Pagar akan dilakukan pemantauan melalui CCTV yang telah disiapkan. Berdasarkan hasil survei bersama dengan Diskominfo Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, ada 8 – 10 titik yang akan dilakukan pemasangan CCTV untuk pemantauan di lokasi kegiatan.
“Kesiapan jaringan internet atau telekomunikasi untuk penyiaran di lokasi kegiatan, akan berkerjasama dengan provider untuk menyediakan penguat sinyal,” ungkap Muslim pada Jum’at (20/1).
Muslim menambahkan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pihak Telkom untuk penguat sinyal di lokasi kegiatan guna mendukung kelancaran penyiaran secara langsung baik melalui streaming YouTube, maupun media televisi lokal, dan radio.
Selain penguatan sinyal telekomunikasi dan pemantauan CCTV, Diskominfo Kalsel juga akan menyediakan layar LCD di sekitar lokasi kegiatan untuk mengakomodir kenyamanan masyarakat dalam menyaksikan gelaran Haul ke-18 Abah Guru Sekumpul.
“Ada enam titik atau lebih nanti yang akan kita pasang LCD ini. Untuk pemasangannya akan dilakukan pada H-3 sebelum kegiatan dilaksanakan,” lanjut Muslim.
Diungkapkannya, untuk pemasangan CCTV sudah dilakukan oleh pihaknya, dan untuk pemasangan penguat sinyal akan dilakukan pada H-5 sekaligus akan dilakukan uji coba. (MRF/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Komisi II DPRD Kalsel menyambut baik atas hasil kinerja Tahun 2022 yang dilakukan Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin. Pasalnya, realisasi kas pendapatan yang diberikan instansi ini melebihi target atau sekitar 138 persen.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengaku terkesan atas hasil yang diberikan pelabuhan ini. Apalagi, target penerimaan di PPI Batulicin tahun 2023 kembali dinaikkan.
Paman Yani (tengah) dan Burhanuddin (kiri) saat melakukan diskusi saat penyampaikan aset lahan dan realisasi PAD di PPI Batulicin
“Memang kalau bisa dikatakan terbesar karena pendaratan yang sering berlabuh tak hanya dari Kalsel saja melainkan dari Kalbar dan Kaltim ikut memasok atau mengambil ikan di sini. Terkadang Kalteng datang,” ujarnya, kepada awak media, usai melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin, Jumat (20/1) siang.
Politisi Golkar ini membeberkan, kalau Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin juga bakal mendapat suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 dari pemerintah pusat yang peruntukkannya khusus sebagai pengembangan infrastruktur. Hal itu juga agar lokasinya lebih representatif lagi.
“Jalan juga, saya yakin ini akan bagus lagi. Cuman, infrastruktur yang kurang nanti akan kita tambah melalui APBD di Badan Anggaran (Banggar) yang mudah-mudahan menjadi pelabuhan besar di Kalsel sebagai rujukan utama,” paparnya.
Kendati demikian, menurut dia, Pelabuhan Perikanan Batulicin sudah mengalami banyak kemajuan. Bahkan, potensi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tak diragukan lagi.
“Tahun 2022 mereka (PPI Batulicin) bisa meyakinkan kita dan ternyata itu benar,” ucapnya.
Namun, ada hal yang saat ini masih menjadi target penyelesaian masalah baik tingkat legislatif atau pun pihak eksekutif yakni terkait lahan. Dimana, persoalan pelik itu ada dipihak ketiga.
“Ada keterkaitan aset, barang kali bisa dikoordinasikan dengan rekan dari Pelindo agar bisa diselesaikan,” ungkap Paman Yani (sapaan akrab) yang membidangi ekonomi dan keuangan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin, menyampaikan, dengan adanya kabar baik ini tentu dukungan terhadap Pelabuhan Perikanan Batulicin terus mengalir. Mendengar adanya realisasi yang melebihi dari 138 persen itu tentu juga jadi pencapaian luar biasa.
“Mereka perlu mendapat aplause. Saya kira pula ke depan perkembangan PPI Batulicin harus terus mendapat dukungan. Karena, dari informasi yang didapatkan hasil bongkar muat ikan di pelabuhan itu ada dari Pontiakan dan Samarinda bahkan sampai daerah lainnya,” jelas dia.
Terkait aset, dirinya terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel untuk segera menyelesaikan permasalahan aset lahan yang diketahui masih menyisakan 2.200 meter (m) dari total keseluruhan sebesar 2 Hektere (Ha).
“Alhamdulillah, aset yang sudah berhasil dikuasai itu sekitar 1,8 Ha. Jujur, saat ini surat kepemilikan tanah yang sebelumnya sudah diurus bersama Pelindo itu masih dengan saya dan harus segera ditelusuri agar bisa diselesaikan karena ganti rugi lahan sudah dibayarkan,” tuturnya.
Dilokasi yang sama, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, menyebutkan, dari hasil realisasi penerimaan kas daerah (PAD) 138 persen tersebut tercatat target semula Rp245 juta untuk tahun 2022 terkumpul Rp335 juta.
“Pada 2023, kami ditargetkan sekitar Rp500 juta artinya kami harus mengembangkan lagi penerimaan di pelabuhan baik itu lahan, bangunan yang bisa menjadi potensi pendapatan,” ucapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Syarwani, dalam memaksimalkan Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin, setidaknya pemerintah pusat telah mengalokasikan melalui DAK sebesar Rp2,6 Miliar.
“Itu untuk pemasaran ikan termasuk peningkatan lantai dermaga, drainase dan sebagainya. Bahkan, kami juga mendapatkan ABPD Murni untuk membangun APF dan Cold Storage,” bebernya.
Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Tanah Bumbu saat mengukur luas lahan di Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin
Selanjutya, ia bersama masyarakat akan melakukan penelusuran terkait tumpang tindih lahan yang disekitar lokasi lahan pelabuhan.
“Dengan adanya dokumen yang disebutkan pak Burhan tadi, nanti kita telusuri siapa yang terlibat dalam penyelesaian lahan ini,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moch. Ansari Saleh kembali mendapatkan akreditasi tingkat paripurna bintang lima dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Dengan demikian, RSUD Ansari Saleh berhasil mempertahankan akreditasi paripurna tersebut selama tiga kali berturut-turut.
Direktur Utama RSUD Ansari Saleh, dr. Among Wibowo menjelaskan kegiatan survey akreditasi dilaksanakan pada 16-19 November 2022 lalu dimana kegiatan tersebut dalam upaya memberikan evaluasi tentang pelayanan-pelayanan unggulan dan mutu di RSUD Ansal.
“Berdasarkan survey akreditasi tersebut, termasuk beberapa proses dokumentasi maupun survey di lapangan, RSUD Ansal sudah memenuhi standar pelayanan akreditasi dan berhasil mempertahankan predikat lulus tingkat paripurna bintang lima untuk ketiga kalinya,” katanya kepada wartawan, belum lama tadi.
Among menambahkan hasil akreditasi kali ini berlaku selama empat tahun ke depan yaitu sampai tahun 2026 mendatang. Namun, ditegaskannya, pelaksanaan kegiatan akreditasi sudah menjadi budaya yang setiap hari dilakukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Termasuk juga untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di lingkungan RSUD Ansari Saleh,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Tidak terasa, sepekan lagi gelaran Haul Akbar Guru Sekumpul akan dilaksanakan di kawasan Teluk Selong kabupaten Banjar. Tepatnya pada Kamis (26/1) mendatang. Berbagai persiapan sudah dilakukan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, untuk memastikan haul akbar pertama pasca pandemi COVID-19 ini, berjalan dengan lancar. Salah satunya dari segi kesehatan.
Kepada Abdi Persada FM baru – baru ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dr. Diauddin mengatakan, seperti pelaksanaan haul – haul sebelumnya, pihaknya selalu dilibatkan untuk memastikan kelancaran acara dari sisi kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel
“Yang pertama dari segi konsumsi, kita akan pastikan seluruh makanan yang disajikan aman untuk dimakan jemaah yang hadir. Kita akan periksa semua makanan yang dibagikan, untuk memastikan tidak ada makanan basi, atau makanan yang terkontaminasi bahan berbahaya,” jelasnya.
Selanjutnya yang kedua, menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Banjar ini, pihaknya juga akan mendirikan 20 posko kesehatan di sekitar lokasi kegiatan.
“Posko – posko ini nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah obat – obatan yang diperlukan saat kondisi darurat. Hal ini sebagai antisipasi jika ada jemaah yang tiba – tiba mengalami sakit,” urainya.
Tidak cukup sampai disitu, pada Haul Akbar kali ini, Dinas Kesehatan Provinsi juga mendirikan rumah sakit lapangan. Rumah sakit ini berfungsi sebagai tindakan penyelamatan pertama, apabila terjadi kondisi darurat.
“Berdasarkan pengalaman haul akbar sebelumnya, akan sangat sulit bagi petugas kesehatan untuk mengevakuasi jemaah yang memerlukan penanganan medis, untuk dibawa ke rumah sakit rujukan terdekat. Mengingat jalan darat akan sulit diakses, karena sesaknya jemaah yang hadir. Meski begitu, kita akan tetap siapkan jalur evakuasi di sungai, untuk membawa pasien ke rumah sakit rujukan terdekat,” tutupnya.
Pada haul akbar tahun ini, diperkirakan akan ada 300 tenaga kesehatan yang disiagakan selama acara berlangsung. Jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah, mengingat akan ada banyak tenaga kesehatan yang menawarkan diri menjadi sukarelawan, termasuk mereka yang berasal dari provinsi tetangga, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan perpanjangan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kalsel.
Penandatanganan MoU tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut dilakukan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Kepala Kejati Kalsel, Mukri bertempat di Aula Anjungan Papadaan Kejati Kalsel, Kamis (19/1).
Turut hadir mendampingi Ketua Dewan, yaitu Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas, Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Hasanuddin Murad, dan Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini beserta jajaran.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan MoU tersebut merupakan lanjutan kerjasama yang telah dijalani oleh DPRD Kalsel dan Kejati Kalsel selama tiga tahun terakhir ini.
“Melalui kerjasama ini, DPRD Kalsel merasa terbantu dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan TUN,” jelasnya.
Lebih lanjut, menurut Supian HK, penandatangan MoU ini merupakan upaya DPRD Kalsel untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pokok masing-masing dalam memaksimalkan pembangunan di Provinsi Kalsel.
“Kami meyakini bahwa kerjasama ini dapat memperkuat sinergi kelembagaan, kemudian membawa manfaat bagi kemajuan kalsel,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kejati Kalsel, Mukti memberikan apresiasi mendalam terhadap jajaran DPRD Kalsel atas kepercayaan yang telah diberikan. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini, lanjutnya, DPRD Kalsel dapat meminta bantuan hukum kepada jaksa dan pengacara negara dalam hal pendapat hukum maupun pendampingan hukum.
“Pendampingan dalam berbagai permasalahan hukum perdata dan TUN yang dihadapi oleh DPRD Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)