Kategori: Provinsi Kalsel

JAKARTA – Penggunaan teknologi digital sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan apa pun dibidangnya. Salah satu sektor yang paling membutuhkan transformasi digital adalah sektor publik atau pemerintahan karena pemerintah menangani banyak hal yang berkaitan dengan hidup manusia.

Berkenaan dengan hal itu, Komisi I DPRD Kalsel bersama Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel melakukan konsultasi terkait overview Kebijakan Integrasi Data untuk Kemudahan Pelayanan Publik ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) Republik Indonesia, Kamis (30/3).

Didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias selaku pimpinan rombongan, mengatakan perkembangan digital yang semakin pesat, membuat segala sesuatu bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Salah satu manfaat dari kecanggihan teknologi adalah sistem integrasi. Sistem terintegrasi dalam sektor publik akan membentuk sistem pelayanan publik yang menyeluruh sehingga pemerintah dapat menciptakan layanan terpadu yang bisa menyatukan berbagai macam layanan.

“Dengan adanya integrasi data, dapat memberi dampak positif pada masyarakat yaitu kemudahan dalam mengakses dan menerima layanan tanpa harus menjalankan ketentuan yang berbelit-belit,” katanya.

Rachmah mengungkapkan masih adanya kendala untuk digitalisasi kependudukan yang mana tidak semua orang memiliki smartphone dan mampu mengoperasikan ponsel pintar, selain itu juga adanya blankspot di daerah-daerah tertentu.

Sementara, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Data Center Disaster Recovery Center Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri RI, Adi Ariansyah menjelaskan terkait dengan pemutakhiran data dimana ada program Disdukcapil yang sudah lama disampaikan oleh Dirjen terdahulu yaitu tentang GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan), yang salah satunya adalah sadar untuk melakukan pemutakhiran data.

“Jadi data seperti apa yang dimuktahirkan, yaitu data-data yang memang belum diperbaharui, sebagai contoh data yang perlu dimuktahirkan adalah dari jenis pekerjaan, dari tidak sekolah menjadi pelajar, pelajar menjadi bekerja dengan melampirkan ijazah terakhir yg diperoleh,” jelasnya.

Adi Ariansyah menambahkan perlunya Disdukcapil melakukan kerjasama dengan KUA maupun Pengadilan Agama agar ketika penduduk yang sudah menikah atau terjadi perceraian maka langsung dilakukan perubahan status perkawinannya di Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

“Jadi ketika dapat buku nikah sekaligus dapat KK dan KTP dengan status baru, begitu juga perlu lakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama, ketika bercerai maka langsung dilakukan perubahan selain mendapatkan Akta Cerai juga mendapatkan KTP baru dengan status cerai,” tambahnya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan tetap buka selama bulan Ramadhan ini.

Berbeda dengan hari biasa, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Taufik Akbar mengatakan, selama Ramadhan, jam operasional dibatasi. Dari biasanya tutup jam 4 sore menjadi jam 2 siang.

“Karena selama Ramadhan jam kantor kan sampai jam 3 sore. Makanya jam kunjungan juga berkurang,” ucapnya, Kamis (30/3).

Akbar menyampaikan, selama bulan puasa ini, jumlah pengunjung menurun drastis.

Pada hari-hari biasa, museum dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan ini rata-rata menerima 500 kunjungan setiap harinya.

“Kalau bulan puasa ini 50 pengunjung saja sudah untung,” ungkapnya.

Penyebab menurunnya jumlah pengunjung, menurut Akbar, karena banyak sekolah yang libur. Sehingga pengunjung yang datang pun berasal dari kalangan umum.

“SMA (Sekolah Menengah Atas) juga hanya sebagian saja yang masih masuk. Makanya sepi. Ditambah lagi bulan puasa ini banyak yang membatasi aktifitas,” bebernya.

Meski demikian, Akbar tetap bersyukur karena pengunjung selama Ramadhan masih ada. Karena selama pademi tahun lalu, museum ini bahkan sempat ditutup untuk umum.

“Kita syukuri aja, kalau dibanding tahun lalu ya ini bisa disebut ada kemajuan,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia melakukan upaya peningkatan akreditasi perpustakaan-perpustakaan di Kalsel.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 29-31 Maret 2023 itu diikuti para pustakawan atau pengelola perpustakaan umum maupun Lembaga sebagai peserta

Workshop ini dibuka langsung Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (29/3). Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas RI, karena terpilih menjadi salah satu dari 12 Provinsi lainnya, sebagai tempat penyelenggaraan Workshop Akreditasi di tahun 2023.

“Kita bersyukur bahwa Kalimantan Selatan masih berkesempatan untuk meningkatkan kemampuan berbagai jenis perpustakaan, untuk diikutsertakan pada pelaksanaan akreditasi perpustakaan,” jelasnya.

Nurliani menjelaskan setiap jenis perpustakaan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, harus memenuhi standar, seperti standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.

“Agar dapat memenuhi standar tersebut, setiap jenis perpustakaan harus melewati proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional. Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh Badan Akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan sesuai ketentuan yang ada,” tuturnya.

Pada kegiatan ini juga dipaparkan sejumlah materi, seperti informasi bagaimana seharusnya menyiapkan data yang diminta oleh para asesor. Menurut Nurliani, dari berbagai jenis perpustakaan di Kalimantan Selatan berdasarkan data Perpustakaan Nasional, yang sudah diakreditasi jumlahnya sangat sedikit.

“Masih banyak perpustakaan kita yang belum mengikuti akreditasi perpustakaan. Semoga akan terus meningkat dengan kita lakukan ini setiap tahun,” bebernya.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh berbagai jenis perpustakaan di Kalimantan Selatan dalam hal akreditasi, antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi dan profesional.

“Kemudian anggaran perpustakaan yang terbatas, hingga berimplikasi terhadap pengadaan koleksi, sarana, dan prasarana perpustakaan, termasuk masih rendahnya pemahaman arti dan manfaat terhadap penerapan standar nasional perpustakaan dan akreditasi perpustakaan oleh pimpinan induk perpustakaan,” urainya.

Pihaknya setiap tahun selalu berupaya agar semua jenis perpustakaan di Kalimantan Selatan lebih banyak lagi yang mengikuti akreditasi, sehingga kualitas penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik lagi di masa depan, termasuk untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat.

Pada gelaran ini hadir sebagai pemateri adalah dari Direktorat Standaridasi Akreditasi Perpusnas RI, yakni Drs. Bambang Supriyo Utomo, dan Dr. B. Mustafa sebagai asesor akreditasi perpustakaan. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalsel terlibat dalam program strategis Geopark Meratus. Keterlibatan mereka tersebut mendapat kesempatan melaksanakan kajian arkeologi di pengunungan Meratus.

Kepala BRIDA Kalsel, Muhammad Amin, mengungkapkan, didapatkannya sejumlah artepak bersejarah di pegunungan Meratus menjadi dasar dalam pelaksanaan kajian tersebut.

“Mungkin dahulunya terdapat sejarah di daerah Meratus itu. Nah, untuk kelengkapan supaya menjadi bukti atau tesisnya makan Geopark Meratus meminta kepada BRIDA untuk melakukan kajian,” ungkapnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Dirinya membeberkan, lokasi kajian yang dilaksanakan pihaknya soal penemuan artepak bersejarah ini terletak di dua daerah Provinsi Kalsel.

“Itu terletak di Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu,” beber Amin.

Untuk jadwal kajian, ia memastikan, dimulai pada tahun ini. Bahkan, alokasi anggarannya pun biayai langsung dari APBD Pemprov Kalsel.

“Ini sudah berjalan. Kemungkinan sekitar 5 hingga 6 bulanan kajiannya akan selesai,” tuturnya.

Sebagai bentuk keseriusan, ditambahkan Amin, Pemprov Kalsel juga mengikutsertakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperlancar proses kajian artepak bersejarah ini.

“Yaitu balai arkeologi yang ada di Kalsel tetapi mereka dari BRIN yang ditugaskan di sini,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin, turut berpartisipasi pada kegiatan haul ke-3 Almarhum KH Ahmad Zuhdian Noor atau Guru Zuhdi, yang dijadwalkan pada 8 Ramadhan 1444 H atau Kamis (30/3).

Haul Guru Zuhdi dijadwalkan dimulai pukul 17.00 WITA di kubah Guru Juhdi, Jalan Belakang Mesjid Jami RT. 12 RW. 01 Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Mensukseskan Haul Guru Zuhdi, Paman Birin berpartisipasi dengan menyumbangkan 4.000 paket nasi kotak untuk para jemaah haul yang diperkirakan akan dihadiri jemaah tak hanya dari Kalsel, namun juga provinsi lain.

Paman Birin juga menyampaikan, Pemprov Kalsel memfasilitasi para jemaah untuk memanfaatkan beberapa tempat perkantoran atau gedung milik Pemprov di kawasan Kayutangi. Seperti halaman Gedung Wanita, Gedung Sultan Suriansyah, Taman Budaya dan beberapa kantor instansi milik Pemprov Kalsel untuk fasilitas parkir secara gratis. Tujuannya, agar para jemaah dengan mudah dan secara teratur menuju tempat pusat acara.

Disamping itu, Paman Birin juga mengarahkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel membuka dapur umum pelayanan dengan memberikan makanan gratis kepada jemaah.

Seperti Dinsos Kalsel menurunkan Tim Tagana dan akan mempersiapkan sejak sore pukul 15.00 WITA sampai selesai pelaksanaan peribadatan tarawih malam ke-9 Ramadan untuk Haul Abah Guru Zuhdi.

“Insya Allah Dinsos Kalsel akan menyiapkan kurang lebih 4.000 makanan siap saji yang dibagikan kepada jemaah,” kata Achmadi, Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel.

Dijelaskan Achmadi, nantinya posisi mereka berada di ring satu dari lokasi kubah Guru Zuhdi yaitu kawasan Komplek Malkon Temon yang mana akses keluar masuk lebih gampang untuk membawa bahan makanan yang dipersiapkan.

“Menunya berupa makanan khas berbuka yang disiapkan untuk dibagikan kepada jemaah, ditambah juga ada takjil,” ucap Achmadi

Paman Birin memang dikenal dekat dengan para ulama. Tak hanya ulama yang ada di Banua, namun juga di luar Kalsel.
Paman Birin juga diberbagai kesempatan acap kali menziarahi makam para ulama yang ada di dalam maupun luar daerah.

Menurut Paman Birin, ulama memang sepatutnya dihormati baik saat masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Mengingat ulama antara lain dengan menyelanggarakan haul.

Belum lama tadi, Paman Birin bersama para ulama Banua juga menyelanggarakan haul ke-18 Almarhum KH Muhammad Zaini Bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, di Kampung Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar pada Januari lalu.

Bahkan, saat itu Paman Birin mengundang Wakil Presiden KH Maruf Amin untuk turut menyaksikan haul bersama ribuan masyarakat Kalsel dan sekitarnya itu.

Sementara itu, terkait rencana pelaksanaan haul Guru Zuhdi, sebelumnya sebagaimana diberitakan sejumlah media pemberitaan, Ketua Yayasan Majta Banjarmasin, Muhammad Nidauddin mengatakan penyelenggara akan menyiapkan sebanyak 18.000 bungkus makanan siap saji untuk konsumsi haul.

Menurutnya haul akan dipusatkan di Kubah Guru Zuhdi sedangkan untuk penampungan jemaah disiapkan dari depan Masjid Jami sampai area kubah dan diseluruh wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur.

“Kami minta jamaah mengikuti rekayasa jalan yang dibuat untuk memudahkan jemaah datang dan pulang dari haul,” harapnya.

Disampaikan, semisal ada warga yang berasal dari Barambai bisa menggunakan jalur masuk dari Jalan Kayu Tangi Hasan Basri, sedangkan warga Hulu Sungai dari Jalan Ahmad Yani bisa melewati Jalan Gatot Subroto. Kemudian warga dari dalam kota bisa melewati Jalan Pasar Lama.

Adapun untuk tim kesehatan, terangnya pihaknya juga akan bersiap siaga di area parkir dan jemaah yang akan diturunkan satu tim per poskonya.

“Untuk keamanan haul sudah kami koordinasikan dari kepolisian dan TNI,” ucapnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Pemerintah telah mengumumkan kepastian pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ke-13 tahun 2023, untuk seluruh ASN pusat dan daerah, anggota TNI/Kepolisian serta para pensiunan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2023.

Pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023 ini, adalah dalam rangka menjaga momentum pemulihan daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi melalui berbagai program perlindungan sosial, serta mendorong konsumsi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri ini.

Secara khusus, dalam siaran persnya Kamis (30/3) di Jakarta, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menyampaikan latar belakang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN. Yaitu sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian ASN.

“Diharapkan THR dan gaji ke-13 ini dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dengan menambah daya beli masyarakat. Selain itu, ini juga sejalan dengan upaya menambah bantuan sosial ke masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi kenaikan harga pangan,” ujar Menkeu.

Sementara itu, beberapa kebijakan pengaturan pemberian THR tahun 2023 antara lain, bahwa THR diberikan kepada ASN pusat/daerah sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok, serta 50 persen tunjangan kinerja bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Bagi instansi pemda, paling banyak diberikan 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, diberikan 50% tunjangan profesi guru, serta 50% tunjangan profesi dosen. Pencairan THR direncanakan akan dimulai pada H-10 Idul Fitri, dimana satuan kerja K/L dapat mengajukan SPM pada H-10 ke KPPN dan dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pembayaran THR 2023 untuk ASN pusat di Kalimantan Selatan diperkirakan akan mencapai nilai sebesar Rp197,07 miliar yang diberikan kepada 28.265 ASN pusat dan 10.247 anggota TNI/POLR.

Selain mengatur pemberian THR, PP nomor 15 tahun 2023 juga mengatur pemberian gaji ke-13 tahun 2023 sebagai bantuan pendidikan yang akan dilaksanakan pada Juni 2023 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR 2023. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut, diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi masyarakat sehingga proses akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. (KanwilDJPbKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Dharma Wanita Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Kalsel, memberikan bantuan berupa dana operasional dan santunan kepada Santriawan Panti Asuhan Al-Ikhsan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Puteri Aisyiyah di kota Banjarmasin. Bantuan diserahkan langsung kepada Ketua Yayasan Panti Asuhan Puteri Aisyiyah, Hj. Maserah dan Ketua Yayasan Al Ikhsan, pada Rabu (29/3). Turut mendampingi dalam penyerahan tersebut jajaran Pengurus Dharma Wanita Bank Kalsel, beserta pegawai Bank Kalsel dan UPZ Bank Kalsel.

Ketua LKSA Puteri Aisyiyah, Hj. Maserah, menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan kepedulian yang diberikan.

“Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel atas bantuan yang diberikan melalui UPZ Bank Kalsel. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi kami, mengingat hal ini akan sangat membantu dalam operasional anak-anak seperti biaya pendidikan, kehidupan sehari-hari dan juga biaya operasional lainnya. Harapan kami, bantuan ini terus berlanjut, tidak hanya sampai disini” ucap Maserah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dharma Wanita Bank Kalsel, Miliyani menyampaikan, bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Bank Kalsel untuk berbagi kebaikan kepada sesama.

“Bantuan ini merupakan wujud kepedulian Bank Kalsel terhadap sesama khususnya kepada yang membutuhkan serta berbagi kegembiraan dengan para santri dalam momentum suasana ramadan yang penuh rahmat dan maghfiroh. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka menebar kebaikan di bulan suci ramadan sekaligus menyambut hari ulang tahun Bank Kalsel ke-59. Saya berharap dengan adanya bantuan dana operasional yang diberikan dapat meringankan pelaksanaan kegiatan sehari-harinya” pungkas Miliyani.

Selain penyerahan bantuan kepada Yayasan Panti Asuhan Al-Ikhsan dan LKSA Aisyiyah, bantuan juga diserahkan kepada 29 Panti Asuhan di wilayah Kota Banjarmasin yang sudah terdaftar pada LKSA Banjarmasin. (ADV-RIW/RDM/RH)