Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru menambah waktu operasional Samsat Corner bagi wajib pajak. Pelaksanaan ini resmi berlaku mulai 1 Maret 2022 dari jam 08.30 – 20.00 WITA.

Kepala UPPD Samsat Banjarbaru, Tommy Hariadi, mengatakan, tujuan dilakukannya program tersebut guna meningkatkan pelayanan secara optimal kepada wajib pajak khususnya warga Kota Banjarbaru.

“Jam operasional yang ditetapkan sebelumnya hanya berlaku dari jam 08.30 – 16.00 WITA . Tujuannya adalah tentu untuk meningkatkan totalitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (1/3).

Selain sebagai langkah meningkatkan penerimaan kas daerah, layanan Samsat Corner yang beroperasi di salah satu mall terbesar di Banjarbaru ini juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan dalam menyelesaikan perpanjangan pajak kendaraan bermotor.

“Ini sangat membantu dalam menyelesaikan waktu perpanjangan pajak kendaraan bermotor (STNK) apabila di jam kerja tidak sempat mengurusnya. Maka, ditambahkannya waktu operasional sampai jam 8 malam tentu lebih memberikan kenyamanan kepada wajib pajak di Banjarbaru dan tidak membuat tergesa-gesa dalam mengurusnya,” papar Tommy.

Meski berada di level 3, unit bantu pelayanan milik UPPD Samsat Banjarbaru ini dipastikan juga tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) sesuai yang dianjurkan dari Satgas COVID-19 Kalsel.

“Selain menyediakan hand sanitaizer dan menerapkan prokes lainnya, kami juga menyediakan tempat untuk warga yang ingin ikut bervaksinasi baik dosis pertama, kedua hingga ketiga (booster) pelaksanaannya ada di depan Samsat Corner,” ungkapnya.

Selain itu, UPPD Banjarbaru juga sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari pembina Samsat untuk mengoperasikan mobil Samsat Keliling (Samkel) sebagai upaya dalam meningkatkan layanan terhadap wajib pajak di Kota Banjarbaru.

“Tercatat pada 1 Maret 2022, Samkel diberikan kewenangan untuk beroperasi kembali. Untuk jadwal kegiatannya ada di halaman kantor Polsek Banjarbaru Timur, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru,” tutupnya. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang baru saja dilantik pada Jumat (25/2) lalu, Muhammad Muslim, mengajak ASN untuk bekerjasama dalam mengejar indikator kerja.

“Saya minta kerjasamanya, terutama dalam hal yang memang menjadi perhatian publik kita,” pinta Muslim saat melaksanakan serah terima jabatan dengan Gusti Yanuar Noor Rifai di Aula Diskominfo Kalsel, pada Selasa (1/3).

Indikator yang berhubungan dengan persepsi publik, ucap Muslim, harus terus dijaga kesinambungannya. Sama halnya dengan prestasi yang telah di ukir, lanjut Muslim, perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.

“Sepanjang kita mempunyai komitmen, saya pikir apapun akan bisa kita lakukan,” tutur pria yang dulunya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel ini.

Muslim meminta kepada setiap bidang untuk mengidentifikasi bagaimana kemajuan indikator kinerja masing-masing, serta memetakan kendala dalam mencapai indikator kinerja tersebut.

“Setiap Kepala Bidang harus dapat merumuskan apa yang bisa dijadikan bahan. Apakah itu menjadi sebuah keputusan, atau indikasi dari pimpinan kita (Gubernur),” ucap Muslim.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Diskominfo Kalsel sebelumnya, Gusti Yanuar Noor Rifai, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh staf, pejabat, dan fungsional yang telah bekerja dengan baik selama masa kepemimpinannya.

“Terima kasih atas kerja samanya selama ini dan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas yang dilaksanakan,” ucap Rifai.

Ia juga menjelaskan beberapa program yang telah berjalan di Diskominfo Kalsel.

“Ada beberapa program yang telah berjalan dan telah menghasilkan prestasi luar biasa,” terangnya.

Selain menjelaskan program, Ia juga memperkenalkan staf, pejabat, dan fungsional kepada Kepala Diskominfo Kalsel yang baru. (SYA/RDM/APR)

Banjarbaru – BPKP Kalimantan Selatan memberikan kontribusi besar dalam efisiensi dan penyelamatan APBN serta APBD selama tahun 2021. Hal itu diutarakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap, kepada Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhidin, pada acara Coffee Talk di Library Café BPKP Kalsel, akhir pekan lalu.

Acara tersebut juga dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, yang kini menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, serta pejabat eselon 2 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lainnya.

“Total potensi efisiensi dan penyelamatan tahun 2021 1,5 trilyun rupiah”, ujar Rudy saat Coffee Talk.

Sebagai contoh, pengawasan atas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan evaluasi atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan kontribusi Rp969 miliar.
Rudy menjelaskan lima kontribusi BPKP Kalimantan Selatan lainnya. Pertama, efisiensi pengeluaran daerah. Pengawasan yang dilakukan meliputi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD, evaluasi penggunaan Dana Transfer, evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dan audit tujuan tertentu pengadaan Almatkes dengan potensi efisiensi Rp447 miliar.

Kedua, penyelamatan keuangan daerah, dari kegiatan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit lainnya, senilai Rp11,79 miliar.
Ketiga, penghematan/efisiensi belanja pemerintah, dari kegiatan audit penyesuaian harga dan audit klaim, senilai Rp20,40 miliar.
Keempat, penyelamatan keuangan negara, dari kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan negara, reviu bantuan subsidi upah, reviu progres pembangunan fasilitas, reviu tunggakan honorarium, dan reviu pembayaran tunggakan kinerja guru dan pengawas pendidikan agama Islam, senilai Rp12 miliar. Kelima, optimalisasi penerimaan negara, dari pemeriksaan pemenuhan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan, senilai Rp1 miliar.

Di samping memberikan kontribusi atas efisiensi dan penghematan APBN dan APBD, diungkapkan Rudy, BPKP Kalimantan Selatan juga memiliki program inovasi strategis, yaitu memediasi permasalahan pembangunan Insinerator pada Kabupaten Barito Kuala. Kemudian, BPKP Kalimantan Selatan mendorong Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan mendirikan fasilitas layanan Drive-Thru untuk tes Rapid Antigen dan PCR.

Secara khusus, kata Rudy, BPKP Kalimantan Selatan mendorong Pemerintah Provinsi, pelaku UMKM, dan universitas untuk mempercepat transformasi digital di Kalimantan.

“Program inovasi strategis ini akan mendorong berbagai pihak menciptakan program inovasi lainnya guna membangun Kalimantan Selatan yang lebih maju,” tegas Rudy, yang juga Ketua Umum Asosiasi Auditor Internal Pemerintah (AAIPI) Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan di Library Café tersebut, Rudy juga menyampaikan hasil pengawalan BPKP Kalimantan Selatan atas governansi atau tata kelola Pemerintah Daerah, seperti penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Maturitas SPIP pada 13 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan telah mencapai Level 3. Hanya satu Pemerintah Daerah yang masih pada maturitas SPIP level 2.
Sayangnya, kapabilitas APIP yang telah mencapai Level 3 baru pada 6 Pemerintah Daerah, sedangkan sebanyak 4 Pemerintah Daerah masih pada Level 2+, dan 3 Pemerintah Daerah pada Level 2″, jelasnya.

Ditambahkan Rudy, dilihat dari hasil penilaian Integritas Pemerintah Daerah, sebanyak 13 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan memiliki skor di atas 70 dan hanya 1 Pemerintah Daerah dibawah 70.
Di sisi pencegahan korupsi, BPKP Kalimantan Selatan juga mensosialisasikan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dengan sasaran perangkat desa di Hulu Sungai Utara dan Tapin. Hal ini menghasilkan pembentukan Komunitas Pembelajar Anti Korupsi.

Secara khusus, BPKP Kalimantan Selatan juga melakukan pengawasan terhadap harga pupuk yang melebihi ketentuan, sebagai salah satu aspek ketahanan pangan, energi dan bencana. Tak hanya itu, BPKP Kalimantan Selatan telah memanggil Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, Sauqi Kamal, atas kemacetan pembangunan jalan dan infrastruktur fisik lainnya di Kalimantan
Selatan. Hal ini berhasil mempercepat penyelesaian pekerjaan dan memitigasi risiko. BPKP Kalimantan Selatan juga mengawasi kinerja, efektivitas, dan governansi BUMD/BLUD/BUMDes.

“Sebanyak 9 dari 12 PDAM masih rugi di Kalimantan Selatan, dengan tingkat kehilangan air berkisar 17,51 persen – 37,55 persen, yang di atas tingkat nasional,” tutup Rudy. (BPKPKalsel-RIW/RDM/APR)

Banjarbaru – Satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Aditya-Wartono, sejumlah prestasi telah berhasil dicapai hingga saat ini.

“Sepanjang tahun 2021, kota Banjarbaru sudah menerima 28 penghargaan,” ucap Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin, usai menggelar pertemuan satu tahun masa kepemimpinannya di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, pada Jumat (25/2).

Capaian tersebut, dikatakan Aditya, merupakan hasil bersama terutama Forkopimda Banjarbaru serta seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemko dalam menuju Banjarbaru JUARA.

Di sisa kurang lebih 2,5 tahun masa jabatannya, Aditya berkomitmen untuk menyempurnakan realisasi pembangunan di kota berjuluk Kota Pendidikan ini.

“Target kita tahun ini untuk merealisasikan janji-janji politik kita kemarin, seperti home care, RT Mandiri, urban farming dan lain-lain,” sebutnya.

Hal ini diakuinya, bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah kota ini. Terlebih pada pertengahan bulan tadi, kota Idaman ini telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami patut bersyukur di era kepemimpinan kami, Banjarbaru menjadi Ibu Kota Kalimantan Selatan, tinggal PR besar bagaimana kita menata kota ini agar benar-benar layak menjadi Ibu Kota Provinsi ini,” tuturnya.

Hal ini menyusul akan dibenahinya struktur tata kota, sarana dan prasarana yang akan ditingkatkan hingga pelayanan yang harus lebih baik lagi di Banjarbaru.

“Kedepannya kita ingin meningkatkan minat para investor, pelancong, wisatawan baik dalam dan luar negeri untuk bisa datang ke Banjarbaru. Dan tentunya nilai jual Banjarbaru keluar daerah lebih besar lagi,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Menjalani iklim yang sering silih berganti beberapa tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalsel, mengajak seluruh petani di banua dapat beradaptasi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, belum lama tadi.

Syamsir Rahman mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi pemanasan global yang diakibatkan emisi gas rumah kaca, pemanasan global juga berdampak disektor pertanian, seperti berkurangnya hasil panen dan adanya perubahan waktu panen bagi para petani, sehingga para petani diwilayah Kalsel harus dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim.

“Pemanasan global yang terjadi saat ini disebabkan karena melimpahnya gas rumah kaca. Hal ini terjadi dikarenakan petumbuhan industri di seluruh dunia dan berkurangnya luas hutan serta sering adanya eksploitasi kayu,” ungkap Syamsir.

Syamsir menambahkan, dengan adanya perubahan iklim yang terjadi saat ini, harus terdapat antisipasi yang dilakukan oleh para petani mulai dari sekarang. Apabila antisipasi ini tidak dilakukan secara perlahan, maka akan berdampak pada masa depan tani.

“Efek dari musibah yang terjadi pada tahun lalu membuat para petani saat ini sudah mulai beradaptasi sendiri dengan cara membaca alam, dengan cara mengurangi emisi dan menstabilkan tingkat gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan menghadapi pertanian dengan perubahan iklim, seperti ladang yang dikelola secara organik dapat menyerap lebih banyak karbon di tanah dari pada ladang yang dikelola secara metode konvensional, kemudian menggunakan pengolahan tanah konservansi bisa menurunkan emisi gas rumah kaca, dan irigasi tetes bawah permukaan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari pemotongan penutup.

“Tujuan adaptasi ini ialah untuk mengurangi kerentanan kita terhadap efek berbahaya dari perubahan iklim yang terjadi,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)

Banjarbaru – Realisasi Investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) triwulan IV atau Oktober-Desember 2021 sebesar Rp3,28 triliun.

“Pada triwulan IV 2021, realisasi investasi PMA di Kalsel sebesar US$ 50,3 juta atau setara dengan Rp734,78 miliar dan realisasi investasi PMDN sebesar Rp2,55 triliun. Total keduanya mencapai Rp3,28triliun,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalsel Nafarin, pada Kamis (24/2).

Lebih lanjut, ia menjelaskan jika dibandingkan dengan tahun 2020 di triwulan yang sama, terjadi peningkatan sebesar 1,32 triliun atau sebesar 40 persen.

“Pada triwulan yang sama di tahun 2020, realisasi investasi kita hanya sebesar Rp1,95 triliun,” jelasnya.

Jika ditotal secara keseluruhan sepanjang tahun 2021, disebutkannya, realisasi investasi Kalsel mencapai Rp12,71 triliun, meningkat sebesar 39 persen dibanding tahun 2020 sebesar Rp9,43 triliun.

“Dengan jumlah tersebut, capaian realisasi investasi Kalsel berhasil melebihi 117 persen dari target yang diberikan BKPM sebesar Rp10,83 trilun,” ungkapnya.

Secara kuantitas jumlah proyek di Kalsel pada tahun 2021 secara kumulatif berjumlah 3.157 proyek, mengalami peningkatan sebanyak 1.158 proyek atau 37 persen dibanding tahun 2020.

Sedangkan untuk tenaga kerja yang diserap sejumlah 22.933 orang, mengalami peningkatan sebanyak 841 orang atau 4 persen dibanding tahun 2020.

“Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapabgan usaha. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,89 persen,” ungkapnya lagi.

Berdasarkan sektor, lanjutnya, proyek paling banyak di triwulan IV adalah sektor perdagangan dan reparasi dengan jumlah 280 proyeK dengan nilai investasi sebesar Rp248,64 miliar, disusul sektor jasa lainnya sebanyak 65 proyek sebesar Rp85,83 miliar dan sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan jumlah 41 proyek dengan nilai Rp897,40 miliar.

“Untuk nilai investasi paling banyak masih berada pada sektor pertambangan dengan nilai investasi sebesar Rp997,03 miliar,” jelasnya.

Kemudian, berdasarkan lokasi DPMPTSP Provinsi Kalsel mencatat tiga besar kabupaten/kota penyumbang investasi PMDN dan PMA triwulan IV tahun 2021, yakni Kota Banjarmasin sebanyak 144 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp770,88 miliar . Lalu, Kabupaten Tanah Bumbu dengan 101 proyek dan nilai investasi sebesar Rp206,15 miliar, serta Kabupaten Banjar dengan 82 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp197,20 miliar.

Sedangkan, berdasarkan negara asal lima besar penyumbang investasi asing pada triwulan IV tahun 2021 di Kalsel, yakni Malaysia sebesar US$ 21,78 juta atau Rp310,66 miliar. Kemudian, Jerman sebesar US$ 20,58 juta atau Rp300,59 miliar, British Virgin Island sebesar US$ 2,3 juta atau Rp34,53 miliar, dan Belanda sebesar US$ 2,23 juta atau Rp34,53 miliar.

“Jika di total, sepanjang tahun 2021, Malaysia menjadi negara dengan nilai investasi terbesar, yakni Rp438,2 miliar. Disusul Jerman sebesar Rp337,9 miliar dan British Virgin Island sebesar Rp321,1 miliar,” paparnya.

Untuk di tahun 2022, Nafarin membeberkan, Kalsel ditargetkan dapat mencapai nilai investasi sebesar Rp14,4 trilun. Meskipun bukan hal yang mudah, namun Nafarin optimis target tersebut dapat tercapai di tahun ini.

“Kita masih punya banyak investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kalsel, diantaranya nanti akan pembangunan kilang minyak di Kabupaten Kotabaru dan pembangunan PLTB di Kabupaten Tanah Laut,” tutupnya.(SYA/RDM/APR

BANJARBARU – Sehubungan dengan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke 29 yang akan dilaksanakan di Banua Kalimantan Selatan, Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalsel bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalsel bertugas menjadi koordinator pada bidang 16 pelaksanaan MTQ, dengan tugas menyiapkan Trofi, soevenir, dan cinderamata.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel Mahyuni, kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Mahyuni menyampaikan, salah satu cindera mata yang pihaknya siapkan untuk dibagikan kepada peserta (Khafilah) dan tamu undangan baik tamu undangan VVIP dan VIP adalah kain yang menjadi khas banua Kalsel yakni kain sasirangan. Tidak tanggung-tanggung, jumlah kain sasirangan yang dipersiapkan Disperin Provinsi Kalsel bersama Dekranasda Provinsi Kalsel mencapai ribuan.

“Kain sasirangan untuk tamu VVIP dan VIP sebanyak 500 lembar, dan untuk peserta (Khafilah) sekitar 4000 lembar,” ungkap Mahyuni.

Mahyuni melanjutkan, untuk mendapatkan desain terbaik kain sasirangan milik pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), pihaknya mengadakan sayembara yang diikuti 9 pelaku IKM yang sudah tersohor membuat kain sasirangan, sehingga pemenang sayembara tersebut produk mereka akan dijadikan sebagai souvenir khas pada ajang perhelatan MTQ.

“Untuk sasirangan karena kita tentu harus memberikan desain yang terbaik desain yang mewah, dan desain yang elegan, sehingga bisa semakin memberikan kepercayaan kepada masyarakat indonesia tentang kualitas dan kehebatan kain sasirangan budaya Kalsel,” lanjut Mahyuni.

Mahyuni mengungkapkan, kain sasirangan yang akan menjadi souvenir nantinya, diharuskan tidak memakai bahan pewarna pengawet, melainkan bahan pewarna alami, hal ini dikarenakan kain sasirangan akan diperkenalkan hingga tingkat Nasional dan Internasional pada ajang MTQ Nasional tahun 2022.

“Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel yang juga Istri gubernur Kalsel Raudhatul Jannah Sahbirin Noor, menginginkan kain sasirangan nantinya menggunakan pewarna alami, karena untuk selera Nasional dan selera Internasional mereka lebih menyukai bahan pewarna alami,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/APR)

Banjarbaru – Untuk meningkatkan kesiapan dalam perhelatan MTQ tingkat nasional ke 29 Tahun 2022, Kalimantan Selatan (Kalsel) mendatangkan pelatih nasional untuk memberikan bimbingan dan pelatihan bagi kafilah di Provinsi ini.

“Untuk persiapan kafilah, LPTQ Kalsel mendatangkan pelatih nasional salah satunya Qari Nasrullah Jamaluddin,” ungkap Plt Karo Kesra Setdaprov Kalsel Mustajab, Selasa (22/2).

Adapun 9 pelatih nasional yang didatangkan sudah mempersiapkan kemampuan kafilah untuk mengharumkan banua dalam ajang MTQ Nasional ke 2022 yang digelar di tiga wilayah yaitu Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.

“Sejauh ini kegiatan pelatihan sudah dilakukan tiga kali, rencananya akan diadakan 10 kali, nanti akan dilanjutkan mulai bulan Maret baik secara langsung atau virtual,” bebernya.

Kehadiran para pelatih nasional MTQ ini juga berfungsi sebagai koordinator dalam meningkatkan kemampuan bagi kafilah yang akan bertanding.

“Kita juga minta para pelatih untuk memberikan motivasi kepada kafilah,” ucapnya.

54 orang kafilah Kalsel yang disiapkan di ajang MTQ Nasional ke 29 tahun ini akan bertanding dalam 8 cabang lomba dan 20 golongan.

“Kedatangan pelatih nasional sebagai salah satu keseriusan dan strategi Kalsel dalam upaya mensukseskan ajang MTQ Nasional 2022, baik sebagai penyelenggara maupun peserta,” tuturnya.

Sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kalsel diharapkan dapat mendulang prestasi maksimal di ajang MTQ Nasional kali yakni sebagai juara umum.

“Karena Kalsel kali ini bertindak sebagai tuan rumah MTQ Nasional, setelah tahun 1970 silam, jadi ini kesempatan untuk meraih prestasi maksimal sesuai arahan Gubernur Kalsel,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

Banjarbaru – Sebagai bagian dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalsel, BPKP Kalsel awasi percepatan vaksinasi di Kalsel. Hal ini mengingat, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Kalsel, belum memenuhi harapan Presiden dan sejumlah vaksin akan kadaluarsa jika tidak digunakan.

Per 19 Februari 2022, dari target 3.161.137 jiwa penduduk Kalsel, realisasi vaksinasi dosis-1 sudah diangka 85,91 persen (2.715.201 jiwa), dosis-2 sebanyak 49,50 persen (1.564.801), dan dosis-3 (booster) sebanyak 3,15 persen (99.644). Capaian tersebut masih di bawah capaian nasional, yaitu dosis-1 sebanyak 90,65 persen, dosis-2 sebanyak 67,04 peraen, dan dosis-3 sebanyak 3,94 persen.

Sementara itu, stok vaksin yang akan kadaluarsa di Kalsel pada 28 Februari 2022 sebanyak 132.760 dosis, yang termasuk tertinggi di Indonesia.

“Stok vaksin tersebut harus segera digunakan agar tidak merugikan keuangan negara,” ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap.

Sementara itu, sebanyak 7 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel (54 persen), telah masuk kategori PPKM level 3, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Selain itu, 3 Kabupaten masuk kategori PPKM level 2, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Hanya 3 Kabupaten yang masuk kategori PPKM level 1, yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Rudy menyatakan, percepatan vaksinasi harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat, yang dikomandoi pemangku kepentingan.

“Kita juga harus mulai menangani jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi dampak dari COVID-19 ini,” tambah Rudy.

Untuk itu, BPKP Kalsel memiliki dua fokus besar pengawasan. Pertama, monitoring percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis ke-2 serta booster.
Kedua, monitoring percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dengan penyaluran bantuan sosial terpadu, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan atau Warung (BTPKLW), serta Program Indonesia Pintar (PIP).

BPKP Kalsel akan melihat kesiapan para pihak dalam penyaluran bantuan sosial, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Mitra Penyalur (PT Pos Indonesia dan Himbara), dan e-warong/agen bank.

Rudy mengingatkan, para penanggung jawab program agar bekerja dan memastikan sampai di lapangan, bahwa program berjalan dengan baik.

“BPKP Kasel akan mengawasi program tersebut apakah dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat manfaat, dan tepat administrasi,” tegasnya. (HumasBPKPKalsel-RIW/RDM/APR)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022 di Command Center Setdaprov Kalsel, Rabu (23/2).

Rakornas ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Instana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dengan tema Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia termasuk 35 Negara yang paling rawan risiko bencana di dunia. Termasuk banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang seringkali terjadi di Kalsel.

Joko Widodo meminta agar penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, sistematik dan rencana induk penanggulangan bencana Tahun 2022 – 2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.

“Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten, Indonesia harus menjadi Bangsa yang tangguh terhadap bencana,” ucap Presiden.

Sementara itu, usai menghadiri kegiatan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, Pemprov Kalsel akan selalu siap dalam mengantisipasi serta menghadapi bencana.

“Kita sudah lakukan berbagai macam antisipasi, seperti pengerukan sungai-sungai, agar meminimalisir terjadinya banjir,” ungkapnya.

Pemprov Kalsel, menurut Gubernur, juga terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi, menghadapi, serta melindungi masyarakat agar terhindar dari bencana.

“Dalam hal ini pelatihan dan kerjasama kepada masyarakat juga kita lakukan, agar jika bencana terjadi, kita sudah punya regulasi dan sistem yang baik untuk menghadapinya,” tutur Gubernur.

Menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang tahun 2021 terdapat 5.402 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi bencana hidrometeorologi.

Keseluruhan bencana itu telah mengakibatkan 728 jiwa meninggal dunia, 87 orang hilang, dan 7.630.692 jiwa menderita dan mengungsi. Selain itu bencana tersebut juga telah berdampak pada 158.658 rumah rusak, 1.755 fasilitas pendidikan, 458 fasilitas kesehatan, dan 2.232 fasilitas peribadatan rusak akibat bencana yang terjadi.

Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terjadi bencana dengan jumlah 1.358 kali kejadian yang disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh dan Kalimantan Selatan. (SYA/RDM/APR)