Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abdi Persada 104,7 FM menerima kunjungan dari Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari (MAAB) Banjarmasin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, di Banjarbaru, Kamis (16/5).

Kunjungan yang berjumlah 63 orang tersebut terdiri dari dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk memberikan wawasan industri radio dan juga penyiaran digital dengan cara praktek.

Dosen UNISKA Banjarmasin Muhari berharap melalui kegiatan kunjungan ini dapat menambah ilmu serta pengalaman terlebih lagi sesuai dengan jurusan mereka yakni Ilmu Komunikasi

“Ini bagian dari explorasi teori yang sudah kami berikan kepada mahasiswa dibangku kuliah, mereka belajar produksi kali ini mereka melihat langsung bagaimana dunia penyiaran dan pemberitaan secara mendalam di Abdi Persada FM,” ucap Muhari.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada LPPL Abdi Persada FM dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan sambutan yang baik atas kunjungan tersebut

“Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mudah-mudahan mereka bisa terus menerapkan Ilmu yang didapat serta melalui kunjungan ini dapat lebih memicu bakat dan minat terhadap penyiaran,” ungkapnya

Sementara itu, Plt. Direktur Abdi Persada FM, Endah Puspita Sari mengapresiasi antusias dari mahasiswa UNISKA Program Studi Ilmu Komunikasi yang mengikuti seluruh rangkaian kunjungan ke LPPL Abdi Persada FM, ia juga menilai kegiatan ini sangat penting bagi mereka terlebih lagi untuk generasi muda agar lebih meminati radio

“Saya mewakili seluruh jajaran LPPL Abdi Persada FM sangat berterimakasih atas kunjungan ini, antusias mereka sangat tinggi dengan kegiatan ini diharapkan bisa bermanfaat dan dapat lebih mengetahui Radio yang bukan hanya didengar melainkan juga bisa disaksikan lewat media sosial dan YouTube,” tutupnya.

Untuk diketahui, pada rangkaian kunjungan tersebut para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan jajaran direksi LPPL Abdi Persada FM mengenai penyiaran serta dapat merasakan secara langsung siaran di kabin siar LPPL Radio Abdi Persada. (BDR/RDM/APR)

BANJARBARU – Tahun 2023, akselerasi kinerja pemerintah Kota Banjarbaru dibawah kepemimpinan Aditya Wartono dinilai cukup baik. Ini terlihat pula dari Pembangunan ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun.

Wali kota Banjarbaru, M. Aditya Mufti Ariffin dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Banjarbaru ke 25, pada Jumat (19/4) menyampaikan, bukan hanya dilihat dari meningkatnya indikator makro kemajuan dan keberhasilan kota ini tumbuh dan berkembang, tetapi juga dibuktikan dengan beberapa capaian dan prestasi yang diperoleh kota ini.
“Kota Banjarbaru tidak hanya meraih piala adipura tahun 2023, namun juga mendapat plakat Adipura kategori pengelolaan Pasar terbaik, yang diraih Pasar Bauntung Banjarbaru. Selain itu, kota ini juga menjadapatkan penghargaan anugerah PWI 2024 Bidang UMKM, dan juga berhasil meraih Baznas Award 2024kategori kepala daerah Pendukung pengelolaan zakat terbaik,” ujar Aditya saat menyampaikan Pidatonya.

Bukan hanya itu, disampaikan Aditya pula, pemerintah kota ini mendapatkan Penghargaan Peningkatan Monitoring Center For Prevention terbaik 3 nasional dari Komisi pencegahan korupsi.
“kita juga berhasil meraih penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas keberhasilan mencapai predikat baik sistem merit dan predikat baik kualitas pengisian JPT. Meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda atas keberhasilan menyelenggarakan kota sehat tahun 2023. Dan kita berhasil mendapat insentif fiskal atas keberhasilan menekan inflasi di daerah sebesar 18,98 miliar rupiah dari dirjen bina keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya lagi.

Selain itu, disampaikan Aditya pula, Pemerintah kota Banjarbaru berhasil meraih e-purchasing award 2023 dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah , sebagai kota dengan presentasi tertinggi dalam belanja pengadaan barang dan jasa produk dalam negeri melalui sistem e-katalog.

“ Tak hanya itu, penghargaan UI green city metrik 2023, kategori kota paling Berkelanjutan juga kita dapatkan, selain penghargaan satya lencana manggala karya kencana dari BKKBN RI dan diraihnya akreditasi Paripurna bintang lima untuk RSD Idaman Banjarbaru,” papar wali kota lagi.

Aditya juga berharap capaian prestasi dan kemajuan, serta momentum hari jadi kota ini yang 25, mampu menjadi motivasi semua pihak untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk kebaikan bersama. (ADV-RDM/RH)

BANJARBARU – Kota Banjarbaru kini sudah memasuki usia 25 tahun, tepatnya pada 20 April 2024. Dalam beberapa kesempatan, Wali Kota banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin membeberkan capaian Pembangunan kota ini, terlebih pada masa kepemimpinannya bersama sang wakil, Wartono.
Seperti pada momen Rapat Paripurna Hari Jadi Kota Banjarbaru ke 25, pada Jumat (19/4). Walikota Aditya, menyampikan beberapa capaian kota ini dihadapan semua peserta rapat.
“Dimomen hari jadi ini perkenan saya men yampaikan beberapa capaian pembangunan yang tergambar dalam beberapa indikator makro Kota Banjarbaru di tahun 2023,” ujar walikota dalam pidatonya.
Disampaikannya, Pertumbuhan ekonomi kota banjarbaru selama tahun 2023 adalah sebesar 6,81 persen. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten/Kota se Provinsi Kalsel dan Nasional.
“Selanjutnya indeks pembangunan manusia kota Banjarbaru, masuk dalam katagori sangat tinggi atau telah mencapai 81,25. Ini selalu berada di atas rata-rata provinsi sebesar 74,66 dan rata rata nasional sebesar 73,55,” jelasnya lagi.
Begitu juga Tingkat kemiskinan, menurut Aditya, di Kota Banjarbaru angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 4,17 persen ditahun 2022 menjadi 3,92 persen pada tahun 2023.
“Dan Alhamdulillah di Kota Banjarbaru ini tidak ditemukan adanya kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka dikota banjarbaru, dibeberkan Walikota Aditya juga mengalami penurunan dari 5,47 persen pada tahun 2022 menjadi 5,01 persen pada tahun 2023.
“Ketimpangan pendapatan gini rasio di Kota Banjarbaru pada tahun 2023, juga kembali turun menjadi 0,321 dari tahun 2022 yang sebesar 0,341 dan capaian ini masih lebih baik di bawah nasional,” ujar Walikota Banjarbaru.

Menanggapi capaian Pembangunan masa kepemimpinan Aditya Wartono ini, Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah Akbar, secara khusus kepada Abdi Persada FM, Selasa (23/4) memberikan Apresiasinya.
“saya akui, ini capaian luar biasa, semoga bisa lebih meningkatkan atau setidaknya mempertahankan capaian-capaian positif ini, untuk kemajuan dan kesejahteraan warga kota Banjarbaru,” ujarnya. (ADV-RDM/RH)

BANJARBARU – Perbaikan kebocoran pipa transmisi GRP milik Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula diperkirakan rampung dalam 5 hari mendatang.

Kepala BPAM Banjarbakula, Muhammad Berty Nakir mengatakan terlambatnya penangangan dikarenakan sulitnya mendapatkan aksesoris yang diperlukan untuk memperbaiki pipa berdiameter 1200 milimeter tersebut.

“Jadi memang kita siasati dengan membuat duplikatnya dengan 3 vendor yang kemungkinan bisa memproduksi,” kata Berty, Rabu (17/4).

Salah satu dari tiga vendor tersebut, lanjut Berty, saat ini sudah selesai menduplikasi dan dijadwalkan untuk memasangkan aksesoris pada esok hari.

“Tim teknis di lapangan juga sudah melaksanakan pembukaan titik kebocoran pipa untuk melakukan identifikasi secara visual. Insyaallah 5 hari lagi sudah bisa diuji coba pengoperasian intakenya,” ungkapnya.

Diketahui kebocoran pipa di Sungai Landas, Desa Mandikapau, Kabupaten Banjar itu terjadi sejak Senin 8 April 2024. Akibatnya aliran air bersih ke masyarakat di Banjarbaru dan sekitarnya menjadi terhambat.

Sejak saat itu, demi tetap memberikan pelayanan kepada pelanggan, BPAM Banjarbakula bersama PTAM Intan Banjar berinisiatif membuka kembali pintu intake air baku milik PTAM Intan Banjar yang mengakses dari jaringan irigasi Riam Kanan.

Selain itu dilakukan juga berbagai upaya lain seperti penyediaan armada truck tangki berjumlah 9 unit serta dengan memanfaatkan aset pompa submersible di BPAM Banjarbakula dan PTAM Intan Banjar yang diperkirakan mampu menghisap kurang lebih 120 liter perdetik dari saluran irigasi terdekat.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Tingkat Provinsi tahun 2025 untuk merumuskan langkah – langkah strategis dalam peningkatan pertanian di Kaimantan Selatan.

Musrenbangtan ini dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, dan diagendakan akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai Rabu (17/4) hingga Jum’at (19/4).

Roy Rizali Anwar menyampaikan, kegiatan musrenbangtan sangat penting karena menentukan strategi dalam menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan. Musrenbangtan juga bertujuan menyamakan arah dan haluan dalam agenda perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. hal ini sekaligus menjadi upaya sinergi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, melalui APBD dan APBN tahun anggaran 2025.

“Dalam pembahasan ini nanti kita perlu merumuskan langkah-langkah strategis dalam memitigasi dampak dari perubahan iklim. seperti antisipasi dampak dari musim kemarau maupun kekeringan ekstrim el nino, hingga menjaga ketersediaan air,” ungkap Roy.

Isu strategis yang senantiasa perlu mendapat perhatian bersama, ialah tantangan perubahan iklim. pengaruh iklim yang tidak diantisipasi dengan baik, akan mengancam sektor pertanian, hingga akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor pun mengajak jajaran Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, dan seluruh pemangku kepentingan dari lintas sektor untuk menguatkan komitmen dan sinergi dalam mencapai prioritas pembangunan pertanian di kalimantan selatan.

“Saya menekankan agar kita tetap fokus mempertahankan surplus produksi padi, mempertahankan swasembada beras di daerah yang telah mencapainya, dan melakukan pemetaan wilayah-wilayah pertanian yang perlu dioptimalkan dengan lebih intens,” lanjut Roy.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menyampaikan, Kalsel menajdi salah satu provinsi yang menjadi penyangga pangan di Indonesia menjadi salah satu tantangan untuk kita.

“Dimana kita menjadi salah satu provinsi penyangga produksi pangan Nasional di urutan 12 dri 38 provinsi se Indonesia dan kita menjadi salah satu provinsi untuk ditunjuk Kementerian Pertanian RI untuk program – program seperti optimalisasi lahan rawa, tumpang sisik,” ucap Syamsir.

Untuk itu, ia menerangkan untuk produksi pangan merupakan urusan wajib bagi kita sekarang.

“Karena sesuai dengan arahan Pak Menteri dan Paman Birin bahwa Kalsel harus tetap menjadi penyuplai pangan nasional, apalagi Ibukota Negara berpindah ke Pulau Kalimantan,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Kepolisian Resort (Polres) Banjarbaru, mengimbau masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban agar tercipta ketenangan dan kedamaian selama Ramadhan 1445 Hijriah/2024 M.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas di lingkungan masing-masing agar terwujud ketenangan dan kedamaian selama bulan Ramadhan,” ujar Kapolres Banjarbaru, AKBP Dody Harza Kusumah, Senin (11/3). 

Menurut Kapolres, pihaknya melarang dilakukan konvoi atau arak-arakan kendaraan saat menjelang sahur, kebut-kebutan, balapan liar, dan berkendara dengan memakai knalpot yang tidak sesuai standar.

Ia mengingatkan, masyarakat untuk tidak bermain petasan atau bahan peledak lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. 

“Larangan konvoi, kebut-kebutan dan balapan liar guna mencegah terjadi lakalantas dan gangguan di jalan raya, serta imbauan bahan peledak untuk ketenangan dan kenyamanan selama bulan Ramadhan,” ucapnya.

Kapolres Bnajarbaru ini juga mengimbau agar menghindari pertemuan, nongkrong, atau berkumpul yang bisa berujung terjadinya tawuran atau perkelahian khususnya bagi para remaja untuk mencegah konflik di masyarakat.

Bukan hanya itu, iamengimbau penting meningkatkan iman dan taqwa serta menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan mengurangi nilai puasa sebagai bentuk pengingat guna memperkokoh spiritualitas dan kesalehan selama Bulan Ramadhan.

“Masyarakat juga diimbau menjaga toleransi dan menghargai antarumat beragama juga saling memelihara keharmonisan umat beragama yang menjadi kunci menciptakan situasi kamtibmas kondusif di bulan suci Ramadhan,” ujarnya lagi.

Terakhir, pihaknya meminta masyarakat selalu waspada terhadap segala jenis kejahatan, memastikan rumah terkunci, dan aman saat ditinggalkan sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi tindak kriminal selama Ramadhan. 

Tak lupa, diakhir ia juga mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslimin yang saat ini menunaikan ibadah puasanya. (RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, menggelar rapat koordinasi dan forum konsultasi publik, pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2024.

Rakor tersebut dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Rabu (6/4), dan dibuka oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, yang diwakili Sekretarisnya, Raden Mas Ernato Surya Jaya.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, melalui Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Tutuk Munikah menyampaikan, agenda ini merupakan forum silaturahmi antara jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dengan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten/Kota Se-kalimantan Selatan dan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, agar terbangun soliditas dan sinergitas dalam mewujudkan rencana program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten yang tertuang dalam rencana kerja, selain itu juga untuk mendukung pencapaian target pembangunan Nasional.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas sinkronisasi dan sinergitas pada proses penyusunan program dan kegiatan di tahun berikutnya,” ungkap Tutuk.

Dinas PMD Provinsi Kalsel berperan memfasilitasi masyarakat melalui pengembangan berbagai program pembangunan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat agar terciptanya peningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat di dalam proses mensejahterakan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.

“Dari Rakor ini, diharapkan dapat terbangun soliditas dan sinergitas,” lanjutnya

Target tersebut menurutnya, tergambarkan dalam komitmen nasional melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Yang menjadi indikator kinerja utama dengan keselarasan tujuan antara program dan kegiatan Kementerian, PMD Provinsi dan Kabupaten serta dukungan stakholder lainnya.

“Berbagai hasil perkembangan kemandirian desa diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) dan selama tiga tahun terakhir, nilai IDM provinsi kalimantan selatan terus meningkat,” ungkap Tutuk.

Untuk diketahui, tahun 2021 lalu nilai IDM Provinsi Kalsel sebesar 0,6472 berada pada status Berkembang dan tidak ada satu kabupaten yang berada pada status maju serta semua berada pada status berkembang, sedangkan tahun 2022 nilai IDM naik menjadi 0,7105 berada pada status Maju dan terdapat tujuh kabupaten dengan IDM status Maju serta empat kabupaten dengan IDM status Berkembang dan tahun 2023 nilai IDM naik menjadi 0,7480 berada pada status Maju maka seluruh kabupaten di Provinsi Kalsel status Maju.

Tidak hanya itu, berbagai prestasi juga banyak diraih dan tidak terlepas dukungan dari Dinas PMD Kabupaten/Kota. Prestasi tersebut diantaranya, Bhumandala Award Tahun 2023 atas Keberhasilan dalam Penetapan Batas Desa dan kelurahan, BUMDesa bersama Surya Maju Abadi di Tapin, sebagai Juara I Nasional BUMDesa Inspiratif kategori BUMDesa bersama Cepat Tumbuh serta Penghargaan Penyaluran Dana Desa Tercepat Nasional. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen menerima setiap perizinan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Syarat yang harus dipenuhi yaitu setiap pelaku usaha tambang MBLB atau galian C harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pemkab/Pemko sesuai wilayah rencana tambang.

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto melalui Kepala Seksi Pengusahaan Minerba, Endarto menjelaskan, rekomendasi yang dimaksud yakni persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) setempat.

“Kuncinya adalah selama perizinan permohonan dari kabupaten/kota sesuai dengan persyaratan maka akan terverifikasi,” jelasnya, Selasa (5/3).

Sebaliknya, lanjut Endarto, jika tidak terverifikasi maka setiap kegiatan penambangan akan bersifat ilegal

“Kalau sudah tindakan ilegal seperti itu bukan ranah kami. Tetapi wewenang penegak hukum dan pemerintahan daerahnya,” katanya.

Menurut Endarto, tindakan yang melanggar hukum tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian dari Pemkab/Pemko setempat.

“Pelaku bisa saja sebenarnya ingin mengurus izinnya tetapi terkendala. Sebab itu perlu jadi perhatian bagaimana agar pelaku mendapat hak izin sesuai dengan peraturan wilayah yang diperbolehkan,” pungkasnya.(SYA/RDM/APR)