Banjarbaru – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Sabtu (22/8).
Peninjauan dilakukan hingga kawasan Guntung Damar bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, jajaran Forkopimda, serta unsur terkait lainnya. Di lokasi, rombongan melihat langsung proses pemadaman yang dilakukan tim gabungan.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat menyampaikan keterangan kepada wartawan
Personel BNPB, BPBD, Basarnas, TNI dan Polri dikerahkan untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas ke kawasan lain.
“Ini baru saja kita meninjau langsung ke titik api yang berada di daerah Guntung Damar. Kita melihat langsung bagaimana anggota secara gabungan dari BPBD, BNPB, Basarnas, kemudian TNI-Polri melaksanakan pemadaman,” ujar Muhammad Ali.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi kuat antarlembaga. Dari hasil peninjauan, Ia melihat seluruh unsur bekerja secara terpadu di bawah koordinasi pemerintah daerah dan Forkopimda.
“Ini semua bisa ditangani karena kerja sama yang bagus. Saya lihat Forkopimda semua hadir dan semua aparat bekerja sama dengan baik,” katanya.
Muhammad Ali juga menanggapi berbagai informasi dan visual kondisi karhutla Kalimantan Selatan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Ia mengatakan kondisi yang ditemuinya saat meninjau titik kebakaran di Guntung Damar perlu dilihat berdasarkan situasi aktual di lapangan pada saat kunjungan.
“Memang dua hari yang lalu sempat viral di media. Setelah kita datang ke sini, kita melihat langsung kondisi yang ada di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyebut kondisi angin di kawasan tersebut membantu pergerakan asap. Meski demikian, proses pemadaman tetap dilakukan tim gabungan untuk memastikan titik-titik api dapat dikendalikan.
Muhammad Ali mengatakan sejumlah pesawat udara dan helikopter telah dikirim untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla.
“Pemerintah pusat pasti membantu. Ini sudah ada beberapa pesawat udara dan helikopter yang dikirim ke sini,” jelasnya.
Selain sarana udara, pemerintah pusat juga memberikan dukungan personel. BNPB pusat turut hadir dalam upaya penanganan di Kalimantan Selatan.
“Kemudian pasukan juga ada dari pusat, dan BNPB pusat pun datang,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarbaru – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil sejumlah langkah antisipasi, termasuk mengubah jam masuk sekolah dari pukul 07.30 Wita menjadi pukul 09.00 Wita.
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Kamis (20/8). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, atas arahan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.
Ket : Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat memimpin rapat membahas langkah antisipasi dampak kabut asap
Perubahan jam pembelajaran berlaku bagi satuan pendidikan SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, serta pendidikan kesetaraan. Waktu pulang disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing.
Selama kondisi kabut asap masih terjadi, sekolah juga diminta meniadakan kegiatan di luar ruangan. Para siswa diwajibkan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan asap.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni mengatakan, penanganan dampak karhutla tidak dapat hanya berfokus pada sektor pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kesehatan masyarakat.
“Karhutla ini dampaknya bukan hanya terhadap kegiatan sekolah. Kita juga perlu mengantisipasi pengaruhnya terhadap transportasi, aktivitas ekonomi, kesehatan, dan kehidupan masyarakat secara umum,” ujar Sirajoni.
Untuk mendukung keamanan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru akan menyiagakan petugas di sejumlah jalur menuju sekolah yang terdampak kabut asap.
Penempatan petugas terutama dilakukan pada lokasi yang mengalami penurunan jarak pandang.
Selain kabut asap, Pemkot Banjarbaru turut mewaspadai dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melalui unsur pemadam kebakaran, disiapkan untuk membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.
Dari sektor kesehatan, peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga menjadi perhatian pemerintah.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, tercatat 21.323 kasus ISPA secara kumulatif sejak Januari hingga Juli 2026.
Pada minggu sebelumnya, Epidemiologi ke-29, tercatat 879 kasus ISPA. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 1.099 kasus pada minggu berikutnya.
Sirajoni mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
“Kita perlu bersiap menghadapi kondisi ini dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang, baik terhadap kabut asap, kekeringan maupun potensi dampaknya terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Ancaman gangguan pernapasan akibat kabut asap menjadi perhatian UPTD Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) Mulia Satria Kalimantan Selatan.
Pengelola meningkatkan langkah pencegahan untuk melindungi anak dan remaja binaan dari risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Panti tersebut berada tepat di seberang kawasan landasan pacu Bandara Internasional Syamsudin Noor, salah satu wilayah yang turut terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala UPTD PPRSAR Mulia Satria Kalsel, Sacik Kartikowati mengatakan, masker telah dibagikan kepada seluruh klien sebagai langkah awal mengurangi paparan asap.
“Untuk mitigasi, kami membagikan masker dan terus mengingatkan klien agar konsisten menggunakannya,” ujar Sacik, Jumat (21/8).
Pengawasan terutama dilakukan ketika penghuni harus keluar ruangan. Pagi hari menjadi salah satu waktu yang mendapat perhatian karena anak – anak juga harus berangkat sekolah.
“Terutama pada pagi hari saat berangkat sekolah maupun beraktivitas di panti,” lanjutnya.
Masker juga digunakan ketika klien mengikuti apel maupun kegiatan rutin lainnya di area terbuka.
Langkah tersebut diambil untuk menekan paparan langsung terhadap asap yang berpotensi memicu batuk, sesak, iritasi saluran pernapasan hingga ISPA.
Sacik mengatakan pelayanan dan pembinaan di dalam panti tetap berjalan. Namun, kesehatan anak dan remaja kini menjadi perhatian utama selama kualitas udara masih terdampak kabut asap.
Pihak panti juga memperkuat koordinasi dengan layanan kesehatan klinik dan UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan sebagai antisipasi apabila muncul keluhan pernapasan pada para penghuni.
Koordinasi itu penting karena kawasan PPRSAR Mulia Satria termasuk wilayah yang perlu diwaspadai terhadap potensi karhutla berdasarkan pemetaan risiko InaRISK.
Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan melalui Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan turut menyiapkan dukungan berupa edukasi kesehatan, pembagian masker, hingga oksigen konsentrat apabila diperlukan.
“Selama kondisi udara belum membaik, penghuni panti diminta tetap disiplin menggunakan masker dan mengurangi paparan langsung saat berada di luar ruangan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarbaru — Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan Tahun 2026 dengan tema “Merajut Masa Depan melalui Literasi dan Inklusi Keuangan”, Bank Kalsel berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan di Gedung Serbaguna SRT 2 Banjarbaru, bertempat di Jalan Guntung Harapan Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, Rabu (19/8).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun kesadaran dan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak usia sekolah.
Kegiatan yang diisi dengan edukasi mengenai pentingnya mengenal produk dan layanan keuangan, membiasakan diri menabung, mengatur kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan layanan keuangan secara bijak dan aman.
Sebagai bentuk implementasi nyata dari edukasi tersebut, Bank Kalsel melakukan pembukaan sebanyak 230 rekening Simpanan Pelajar (SimPel).
Langkah ini menjadi bentuk komitmen Bank Kalsel agar literasi keuangan tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga diikuti dengan akses langsung terhadap produk keuangan formal yang sesuai bagi pelajar.
Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari siswa/i dari jenjang SD, SMP dan SMA serta guru dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru.
Turut hadir Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan LMS OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Armansjah, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Suhasmin Alfisyah, dan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Banjarbaru, Sulis Sri Rejeki.
Kegiatan juga dihadiri unsur Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Banjarbaru, Deddy Haryadi dari Bagian Perekonomian Kota Banjarbaru beserta jajaran, Sekretaris Dinas Perdagangan, BPPRD Kota Banjarbaru, Sekretaris BPKAD Kota Banjarbaru, serta jajaran Bank Kalsel dari Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Banjarbaru.
Dalam Sambutannya, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan LMS OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Armansjah menyampaikan, bahwa pengenalan terhadap pengelolaan keuangan sejak usia sekolah merupakan salah satu fondasi penting dalam membentuk generasi yang semakin cakap secara finansial.
Menurutnya, menabung bukan persoalan besar atau kecilnya nominal yang disisihkan, tetapi bagaimana kebiasaan itu mulai dibangun sejak dini. Ketika anak-anak sudah terbiasa mengatur dan menyisihkan uang, mereka sedang belajar untuk merencanakan masa depannya.
“Diharapkan bersama Bank Kalsel hari ini, pelajar tidak hanya perlu dikenalkan dengan cara menabung, tetapi juga perlu dibekali pemahaman tentang penggunaan layanan keuangan secara bijak, kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan dan berbagai aktivitas keuangan illegal,” ungkap Armansjah.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, Suhasmin Alfisyah, mengapresiasi pelaksanaan edukasi keuangan yang mengenai disiplin keuangan, dan merencanakan sejak dini.
“Anak-anak tidak hanya perlu dibekali pendidikan akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang akan membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri. Salah satunya adalah kemampuan mengelola keuangan dengan baik dan membangun kebiasaan menabung sejak usia sekolah,” ucap Alfi.
Selanjutnya, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Banjarbaru, Sulis Sri Rejeki, menyambut baik dipilihnya Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bersama OJK Kalsel dan Bank Kalsel, dalam memberikan pemahaman kepada para siswa untuk mengelola keuangan dalam membangun kebiasaan finansial yang bijak di masa depan.
“Bagi kami, pengalaman belajar seperti ini sangat berarti karena anak-anak tidak hanya mendengar tentang pentingnya menabung, tetapi langsung diperkenalkan dengan bagaimana mereka bisa memulainya,” ujar Sri.
Pada kesempatan lainnya, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Firmansyah menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen Bank Kalsel mendorong agar literasi dan inklusi keuangan yang nyata.
Melalui kegiatan ini, Bank Kalsel ingin menghadirkan pengalaman awal yang positif bagi generasi muda dalam mengenal dan berinteraksi dengan layanan keuangan, sekaligus menumbuhkan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak dini.
“Kami ingin edukasi ini tidak berhenti setelah kegiatan selesai. Karena itu, Bank Kalsel menghadirkan langkah nyata melalui pembukaan 230 rekening SimPel agar para pelajar dapat langsung memulai kebiasaan menabung dan mengenal layanan perbankan sejak dini,” pungkas Firmansyah.
Sehingga, menurut Firman, para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, tetapi juga memiliki sarana untuk mulai mempraktikkannya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Bank Kalsel untuk terus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta menumbuhkan generasi Banua yang semakin cerdas, mandiri dan bijak dalam mengelola keuangan.
Sebagai Informasi, literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian dari upaya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia dan kedepan Bank Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta terus mengembangkan layanan keuangan di Sekolah Rakyat sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Pemerintah. (ADV-RIW/EPS)
Banjarbaru – Pembangunan Jalan Purnawirawan yang menembus kawasan Guntung Manggis terus menjadi bagian penting memperkuat konektivitas dan membuka akses baru di Kota Banjarbaru.
Proyek yang dilaksanakan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tersebut merupakan salah satu dari 14 trase jalan lingkar Kota Banjarbaru yang diinisiasi Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.
Pembangunan jalan ini dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan dengan nilai kontrak mencapai Rp35,4 miliar. Pelaksana pekerjaan adalah PT Multi Prasarana Utama, sedangkan konsultan pengawas dipercayakan kepada PT Prima Cipta Karsa Sabbapathamam (KSO)–PT Petra Penida Energi Indonesia.
Jalan yang ditangani memiliki panjang 2,175 kilometer, dengan lebar aspal 5,5 meter dan lebar badan jalan mencapai 8,5 meter. Infrastruktur tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi akses penghubung antarkawasan, tetapi juga menjadi bagian strategis membentuk jaringan jalan alternatif di Banjarbaru.
Wali Kota Lisa didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Eka Yuliesda Akbari turun langsung meninjau dan memantau proses pengaspalan Jalan Purnawirawan–Guntung Manggis, memastikan pembangunan jalan tembus tersebut berjalan sesuai target dan standar yang ditetapkan.
Pembangunan trase ini menjadi langkah konkret Pemko Banjarbaru memperkuat sistem transportasi perkotaan, khususnya dengan menghadirkan jalur alternatif di tengah pertumbuhan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.
Jaringan jalan lingkar yang diinisiasi Wali Kota Erna Lisa Halaby diarahkan untuk mengurangi tekanan lalu lintas dan mengatasi potensi kemacetan melalui pembukaan akses baru yang menghubungkan sejumlah kawasan di Kota Banjarbaru.
Tak hanya soal kelancaran arus kendaraan, pembangunan jalan tersebut juga membawa misi yang lebih luas.
Kehadiran akses baru diharapkan mampu membuka kawasan yang sebelumnya relatif terisolir karena keterbatasan infrastruktur jalan.
“Tentunya jalan baru ini membuka daerah terisolir yang selama ini tidak memiliki akses dan diharapkan mampu menumbuhkan titik-titik pertumbuhan baru di Kota Banjarbaru,” ujarnya Kamis (20/8).
Dengan terbukanya akses Purnawirawan menuju Guntung Manggis, konektivitas antarkawasan diharapkan semakin kuat. Mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah, distribusi barang dan jasa semakin lancar, sekaligus membuka peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sepanjang kawasan yang terhubung.
Pembangunan jalan lingkar ini sekaligus mempertegas arah pembangunan infrastruktur Banjarbaru yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada membuka akses, memperluas konektivitas, menggerakkan ekonomi, dan menciptakan pusat – pusat pertumbuhan baru.
Ke depan, pengembangan 14 trase jalan lingkar diharapkan mampu membentuk jaringan jalan yang semakin terintegrasi, sehingga Banjarbaru memiliki sistem konektivitas yang lebih kuat dalam menghadapi pertumbuhan kota dan peningkatan mobilitas masyarakat. (MedCenBJB-RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar ceramah agama sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (20/8).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, bersama jajaran pegawai di lingkungan Diskominfo Kalsel.
Ceramah agama mengangkat tema “Shalat adalah Sumber Inspirasi” yang disampaikan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) bidang keagamaan, Muslimin.
Dalam ceramahnya, Muslimin mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW sekaligus meneladani sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menekankan pentingnya menjaga salat lima waktu. Menurutnya, sesibuk dan sesulit apa pun kondisi kehidupan, salat tidak boleh ditinggalkan karena merupakan tiang agama.
“Sesulit apa pun dan sesukses apa pun hidup kita, jangan sampai meninggalkan salat yang lima waktu. Sebab, salat merupakan tiang agama kita. Semoga kita dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat,” ujar Muslimin.
Muslimin berharap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum bagi seluruh pegawai, mengamalkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan maupun dalam menjalankan tugas.
Muslimin juga mengapresiasi bahwa kegiatan keagamaan serupa telah beberapa kali dilaksanakan di lingkungan Diskominfo Kalsel.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, berharap pesan yang disampaikan dalam ceramah, dapat direnungkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.
“Dari apa yang disampaikan oleh penceramah, tentu dapat kita renungkan dan diaplikasikan dalam keseharian kita, terutama dalam bekerja. Kita terus memberikan pengalaman yang terbaik,” ungkap Muhamad Muslim.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, momentum tersebut sejalan dengan peran Diskominfo Kalsel dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Muhamad Muslim berharap inspirasi yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif, termasuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
“Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, seluruh pegawai diharapkan dapat semakin meningkatkan ketakwaan, menjaga konsistensi dalam melaksanakan shalat lima waktu, serta menjadikan keteladanan Rasulullah SAW sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya. (BDR-Magang/RIW/EPS)
Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan. Dua penghargaan berhasil diraih dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, yakni penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 dengan predikat Kategori Istimewa dan penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026 dengan predikat Sangat Baik (AA).
Pada penilaian JDIH Tahun 2026, Pemerintah Kota Banjarbaru berhasil menempati Peringkat II dengan nilai 91.
Ket : Walikota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menerima penghargaan
Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Apel Pagi Peringatan Hari Pengayoman dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diikuti Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Kalimantan Selatan, Rabu (19/8).
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memperkuat reformasi hukum serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen penuh dan aktif berpartisipasi dalam menegakkan kedaulatan hukum di wilayah Kalimantan Selatan. Semoga capaian ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan lagi di masa yang akan datang,” ujarnya.
Predikat Kategori Istimewa pada penilaian IRH menunjukkan keberhasilan Pemko Banjarbaru mendorong pembenahan dan penguatan sistem hukum di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, peringkat kedua JDIH dengan nilai 91 mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, akurat, serta mudah diakses.
Penguatan JDIH menjadi bagian penting dalam menyediakan informasi hukum yang terbuka dan terpercaya. Melalui pengelolaan yang optimal, masyarakat maupun aparatur pemerintah dapat memperoleh berbagai produk hukum secara lebih mudah dan cepat.
Dua penghargaan tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa pembangunan di Kota Banjarbaru tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Reformasi hukum dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, capaian ini bukanlah akhir, melainkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas regulasi, meningkatkan pengelolaan informasi hukum, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dua penghargaan dari Kementerian Hukum RI tersebut semakin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan berorientasi pada pelayanan demi mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera. (MediaCenterBJB-BDR/RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru menggelar pertemuan strategis bersama puluhan perwakilan perusahaan media massa.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini agenda utamanya membahas keberlanjutan kerja sama publikasi program dan kegiatan pemerintahan, sekaligus menyosialisasikan transisi mekanisme pengadaan ke sistem digital.
Selain sebagai wadah silaturahmi untuk mempererat hubungan, pertemuan ini bertujuan membangun komunikasi yang searah dan harmonis antara pemerintah daerah dengan insan pers.
Fokus utamanya adalah memastikan penyebarluasan informasi pembangunan Kota Banjarbaru dapat berjalan lebih masif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan kebijakan terbaru Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru terkait pengadaan barang dan jasa.
Mulai saat ini, seluruh proses pengadaan di lingkungan Pemkot Banjarbaru wajib beralih menggunakan sistem e-purchasing.
Sistem ini merupakan tata cara pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui platform Katalog Elektronik (e-Katalog) atau Toko Daring yang dikembangkan resmi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Konsekuensinya, mekanisme kerja sama publikasi dengan media massa yang selama ini berjalan juga akan dialihkan sepenuhnya ke dalam sistem e-Katalog tersebut.
Kebijakan baru ini dirancang sebagai langkah nyata Pemkot Banjarbaru menyederhanakan birokrasi yang sering kali dinilai kaku.
Implementasi e-Katalog dipercaya mampu memotong alur administrasi pengadaan yang rumit, sehingga menciptakan efisiensi waktu, anggaran, serta menutup celah potensi maladministrasi.
Kepala Diskominfo Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian menjelaskan, bahwa perubahan ini merupakan tuntutan regulasi sekaligus kebutuhan zaman.
Menurutnya, mekanisme konvensional yang digunakan sebelumnya memerlukan alur administrasi yang sangat panjang dan memakan waktu lama, mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi manual, hingga proses pencairan.
“Pertemuan ini sangat penting karena sudah menjadi kewajiban kami di Diskominfo untuk menyampaikan kepada seluruh mitra kerja terkait perubahan bentuk kerja sama ini. Dengan e-Katalog, proses administrasi yang tadinya panjang akan dipangkas, sehingga proses penyelesaian kontrak pengadaan publikasi bisa menjadi jauh lebih cepat,” ujar Agus.
Selain membahas digitalisasi mekanisme kerja sama, pertemuan ini juga membedah rencana strategis Pemkot Banjarbaru untuk memindahkan ruang pers (pressroom) wartawan.
Fasilitas pressroom yang ada saat ini dinilai sudah kurang representatif dan kurang optimal mendukung mobilitas serta produktivitas para jurnalis yang bertugas di wilayah Banjarbaru.
Rencana pemindahan dan renovasi ruang kerja bagi jurnalis ini mendapat respons positif dari komunitas pers.
Toto, salah satu perwakilan media massa yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang diinisiasi Diskominfo Banjarbaru.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengakomodir kerja sama publikasi, termasuk penyesuaian mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Toto.
Terkait perbaikan fasilitas kerja jurnalis, Toto juga menyatakan kesepakatannya. Menurutnya, pembenahan ini sangat mendesak mengingat status Banjarbaru yang kini telah resmi menyandang peran penting di Kalimantan Selatan.
Menurutnya Gedung Pers Banjarbaru dapat menjadi wadah bersama bagi seluruh insan pers di Kota Banjarbaru serta merupakan representasi dari keharmonisan antara pemerintah dengan insan prs di Kota Banjarbaru. (MedCenBJB-RIW/EPS)
Banjarbaru – Sebanyak 6.189 narapidana di Kalimantan Selatan mendapat Remisi Umum dalam momentum Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 51 orang langsung bebas setelah memperoleh pengurangan seluruh masa pidana.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalsel, Erwedi Supriyatno mengatakan, penerima remisi tersebar di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Kalsel.
Gubernur Kalsel Muhidin saat menyampaikan sambutan
Sebanyak 6.056 narapidana memperoleh Remisi Umum I, berupa pengurangan sebagian masa pidana. Sementara 133 orang menerima Remisi Umum II, yakni pengurangan seluruh masa pidana.
“Yang mendapat Remisi Umum II berjumlah 133 orang. Terdiri dari 51 orang langsung bebas dan 82 orang masih harus menjalani kurungan pengganti denda atau subsider,” kata Erwedi di Lapas Kelas IIB Banjarbaru, Senin (17/8).
Selain remisi umum, terdapat pula remisi tambahan. Sebanyak 18 narapidana mendapatkannya karena berstatus pemula. Satu orang lainnya memperoleh remisi tambahan dari kegiatan donor darah.
Pengurangan masa pidana juga diberikan kepada anak binaan. Sebanyak sembilan anak memperoleh Pengurangan Masa Pidana (PMP) I. Sedangkan satu anak mendapat PMP II atau pengurangan seluruh masa pidana.
Saat ini terdapat 18 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kalsel. Terdiri dari delapan lapas, satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), enam rutan dan tiga balai pemasyarakatan.
Erwedi menyebut total warga binaan dan tahanan mencapai 8.716 orang, sedangkan kapasitas yang tersedia hanya 4.382 orang.
Di tengah kondisi tersebut, Ia menilai dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan. Terutama memperkuat pembinaan, pembimbingan hingga reintegrasi sosial warga binaan.
“Kolaborasi dan sinergi seluruh pihak merupakan bagian penting dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin maju dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat,” paparnya.
Gubernur Kalsel Muhidin menegaskan, remisi merupakan bagian dari proses pembinaan. Pemberian tersebut sekaligus menjadi penghargaan bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan selama menjalani masa pidana.
Ia meminta penerima remisi tidak sekadar melihatnya sebagai berkurangnya masa hukuman.
“Remisi ini bukan sekadar dimaknai sebagai pengurangan masa menjalani pidana, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Muhidin.
Kesempatan tersebut, lanjut Muhidin, harus digunakan untuk memperkuat tekad memperbaiki diri. Termasuk meningkatkan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.
“Jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat tekad, memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, serta membangun kembali kepercayaan keluarga dan masyarakat,” katanya.
Muhidin juga memberikan perhatian khusus kepada anak binaan. Menurutnya, pernah menjalani pembinaan bukan berarti menutup jalan untuk meraih masa depan.
“Jangan pernah merasa bahwa masa depan telah berakhir. Usia muda adalah kesempatan yang sangat panjang untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita,” pesannya.
Muhidin berharap proses pemasyarakatan mampu menghasilkan perubahan nyata. Tidak hanya sebatas perubahan status administratif.
Warga binaan perlu dibekali karakter, kedisiplinan, keterampilan dan kemandirian. Bekal tersebut dibutuhkan agar mereka dapat kembali produktif setelah menyelesaikan masa pidana.
“Ketika nantinya kembali ke masyarakat, saudara – saudara dapat hadir sebagai pribadi yang produktif, memiliki keterampilan, mampu bekerja, berusaha, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)
Banjarbaru – Kekeringan dan ancaman kabut asap menjadi perhatian bersama di Kalimantan Selatan. Di tengah kondisi tersebut, doa dan ikhtiar dilakukan secara bersamaan. Salah satunya melalui pelaksanaan Salat Istisqa yang digelar Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel di Lapangan Satbrimob Polda Kalsel, Rabu (19/8).
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, yang turut hadir dalam kegiatan mengatakan, Salat Istisqa menjadi momentum spiritual untuk memohon pertolongan Allah SWT, agar Banua segera mendapatkan hujan yang membawa manfaat sekaligus terhindar dari dampak kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK (kiri)
Kondisi alam yang dihadapi Kalsel tidak cukup hanya disikapi dengan doa. Ikhtiar nyata dari pemerintah, aparat, masyarakat, hingga seluruh pemangku kepentingan juga harus berjalan beriringan.
“Salat Istisqa ini adalah bentuk ikhtiar kita bersama. Selain ikhtiar lahir, kita juga memohon pertolongan kepada Allah agar Banua kita dijaga, diberikan hujan yang bermanfaat, dan terhindar dari bencana,” katanya.
Supian HK mengapresiasi langkah Polda Kalsel yang menginisiasi Salat Istisqa. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.
Sinergi antara ulama, pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk menghadapi kondisi cuaca serta ancaman bencana yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.
Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
“DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh langkah-langkah aktif yang dilakukan pemerintah dan aparat. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan terus berdoa untuk keselamatan Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Suasana Shalat Istisqo
Lebih lanjut Supian HK menambahkan, Salat Istisqa pun menjadi pesan penting bahwa menghadapi ancaman kekeringan dan kabut asap membutuhkan lebih dari sekadar menunggu hujan.
Doa harus disertai kepedulian, sementara ikhtiar harus diwujudkan melalui tindakan nyata menjaga lingkungan. Dengan demikian, hujan bukan hanya dinantikan untuk mengurangi panas dan kekeringan.
Bagi masyarakat Kalsel, turunnya hujan juga berkaitan erat dengan keberlangsungan pertanian, perkebunan, ketersediaan air, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, berharap doa yang dipanjatkan dalam Salat Istisqa menjadi bagian dari ikhtiar bersama agar kondisi Banua segera membaik.
“Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Banua kita aman, masyarakatnya sejahtera, dan pembangunan terus berjalan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)