Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan kembali mencatat keberhasilan besar dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Sebanyak 172,4 kilogram sabu dan 556 butir ekstasi berhasil diamankan dari pengungkapan 26 kasus tindak pidana narkotika selama periode 24 Mei hingga 21 Juli 2026.

Keberhasilan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti di Lobi Mapolda Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (4/8).

Pemusnahan barang bukti dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rusyanto Yudha Hermawan, Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, serta Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK.

Barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan bernilai sekitar Rp311 miliar dan merupakan hasil pengungkapan sejumlah jaringan peredaran narkotika, baik jaringan internasional maupun jaringan lintas provinsi.

Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Rusyanto Yudha Hermawan mengatakan, dari pengungkapan tersebut pihaknya mengamankan 39 tersangka yang terdiri atas 35 laki-laki dan empat perempuan.

“Selama periode pengungkapan, kami berhasil mengungkap 26 kasus tindak pidana narkotika di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar dengan total 39 orang tersangka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada 17 Juli 2026 saat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel menangkap dua tersangka berinisial KA dan RN di halaman parkir salah satu hotel di Banjarmasin.

Dari tangan keduanya, polisi menyita sabu seberat 31.995,84 gram atau hampir 32 kilogram yang disamarkan dalam kemasan teh asal Tiongkok dan dimasukkan ke dalam tas.

Menurut Kapolda, kedua tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional Fredy Pratama yang selama ini menjadi target aparat penegak hukum.

Selain itu, penyelidikan juga mengungkap adanya jaringan peredaran narkotika lintas provinsi yang melibatkan wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Kalimantan Selatan.

“Jaringan yang berhasil kami ungkap di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar merupakan bagian dari jaringan antarprovinsi. Kami akan terus melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika hingga ke tingkat pemasok,” tegasnya.

Kapolda menegaskan, Polda Kalimantan Selatan akan terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika tanpa kompromi.

“Hari ini kami kembali menegaskan komitmen Polda Kalimantan Selatan untuk terus memberantas peredaran narkoba hingga ke akar – akarnya. Upaya ini tidak akan berhenti karena narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyampaikan apresiasi atas keberhasilan jajaran Polda Kalimantan Selatan mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar tersebut.

Menurutnya, keberhasilan itu menjadi bukti nyata keseriusan aparat melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

Muhidin mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, jalur distribusi narkotika tersebut diduga berasal dari Kalimantan Barat, melintasi Kalimantan Tengah, kemudian masuk ke Kalimantan Selatan dengan sasaran utama wilayah peredaran di provinsi ini.

“Dari hasil pengungkapan sementara, barang ini diduga akan diedarkan di kawasan pertambangan. Keterangan para tersangka mengindikasikan bahwa aktivitas di wilayah tambang menjadi salah satu sasaran pemasaran narkotika. Temuan ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba dengan segera melaporkan kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika di lingkungan sekitar.

“Alhamdulillah, pengungkapan ini membuktikan bahwa jajaran kepolisian di Kalimantan Selatan bekerja secara serius dalam memerangi narkoba. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya peredaran narkotika, sehingga semakin banyak jaringan yang dapat diungkap dan diberantas,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Mingguan yang diselenggarakan secara daring Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung di Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Selasa (4/8), yang diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, bersama jajaran perangkat daerah terkait sebagai upaya memperkuat koordinasi menjaga stabilitas inflasi di Kalimantan Selatan.

Rapat koordinasi membahas perkembangan inflasi nasional dan daerah, evaluasi langkah – langkah pengendalian yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok di tengah dinamika kondisi ekonomi.

Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah, agar memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pemantauan harga komoditas strategis, serta mengantisipasi potensi gejolak harga melalui berbagai langkah pengendalian yang tepat.

Kepada Abdi Persada FM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten kota serta instansi terkait.

Menurutnya, koordinasi rutin yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri menjadi sarana penting untuk mengevaluasi perkembangan harga kebutuhan pokok sekaligus menyusun langkah antisipasi apabila terjadi potensi kenaikan harga di daerah.

“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh kabupaten dan kota agar masyarakat tidak terdampak oleh gejolak harga,” ujar Ariadi.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendukung berbagai kebijakan pengendalian inflasi melalui pemantauan harga di lapangan, menjaga kelancaran distribusi barang, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

“Pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, distributor, dan masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, kolaborasi yang baik akan menjaga stabilitas pasokan, memperlancar distribusi barang, serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus mendukung berbagai kebijakan pengendalian inflasi melalui pemantauan harga di lapangan, pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan, menjaga kelancaran distribusi barang, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan,” tutup Ariadi. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Di tengah derasnya arus informasi digital yang bergerak dalam hitungan detik, Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat kapasitas pemerintahannya agar mampu membaca dinamika publik secara cepat dan akurat.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), lahirlah BAPINTAR (Banjarbaru Pemetaan Informasi dan Analisis Opini Terintegrasi), sebuah inovasi digital yang mengintegrasikan pemberitaan media, media sosial, analisis sentimen, hingga pengaduan masyarakat ke dalam satu sistem terpadu sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis data.

Kehadiran BAPINTAR menjadi bukti bahwa transformasi digital di Kota Banjarbaru tidak berhenti pada digitalisasi layanan, tetapi telah berkembang menjadi penguatan sistem pengambilan keputusan yang lebih cerdas, adaptif, dan responsif terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Aplikasi ini merupakan implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang dikembangkan di lingkungan Diskominfo Kota Banjarbaru sebagai jawaban atas kebutuhan pemerintah akan informasi yang cepat, valid, dan terintegrasi.

Dengan satu dashboard, pimpinan daerah dapat memantau perkembangan isu strategis secara real time tanpa harus menghimpun informasi dari berbagai platform secara terpisah.

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, memberikan apresiasi terhadap inovasi tersebut. Menurutnya, BAPINTAR akan memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan karena setiap kebijakan dapat disusun berdasarkan informasi yang lebih komprehensif.

“Informasi yang tersaji secara cepat dan terintegrasi sangat membantu dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif,” ujarnya.

Pengembangan aplikasi ini telah dipaparkan Kepala Bidang Komunikasi bersama pejabat pelaksana Aksi Perubahan dan Tim Efektif kepada Kepala Diskominfo serta Sekretaris Daerah sebagai bagian dari koordinasi sekaligus memperoleh dukungan dalam penyempurnaan sistem.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian menilai, BAPINTAR merupakan langkah strategis dalam memperkuat transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

“Melalui dashboard yang terintegrasi, monitoring media dan analisis opini publik dapat dilakukan lebih cepat, akurat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Keunggulan BAPINTAR terletak pada kemampuannya menyajikan data secara komprehensif melalui berbagai fitur analisis. Dashboard Monitoring menampilkan ringkasan perkembangan informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami.

Menu Semua Berita memungkinkan pengguna memantau seluruh pemberitaan media lengkap dengan klasifikasi sentimen positif, netral, maupun negatif, disertai fasilitas pencarian, filter berdasarkan periode, media, kategori berita, hingga ekspor data untuk kebutuhan pelaporan.

Aplikasi ini juga menghadirkan Tren Sentimen sebagai instrumen membaca kecenderungan opini publik terhadap isu tertentu. Melalui analisis tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini sekaligus menyusun langkah komunikasi yang lebih efektif.

Tidak hanya memetakan persepsi publik, BAPINTAR juga dilengkapi Peta Sebaran Keluhan dan Isu per Kecamatan yang memvisualisasikan persebaran keluhan masyarakat berdasarkan wilayah.

Data spasial ini menjadi referensi penting bagi perangkat daerah dalam menentukan prioritas penanganan secara lebih tepat sasaran.

Fitur Trend Top 5 Keyword/Isu Berita turut memperkuat kemampuan pemerintah dalam memonitor isu yang paling banyak diperbincangkan pada periode tertentu. Dengan demikian, pimpinan daerah dapat mengetahui perkembangan isu strategis secara cepat dan mengambil langkah yang diperlukan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Sebagai sistem yang terintegrasi, BAPINTAR juga menghubungkan pengelolaan media, data perangkat daerah melalui Master SKPD, serta layanan pengaduan masyarakat SP4N LAPOR! ke dalam satu dashboard.

Integrasi ini menjadikan proses monitoring informasi publik lebih efisien sekaligus mempercepat koordinasi antarperangkat daerah.

Hadirnya BAPINTAR menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang tidak hanya mengandalkan kecepatan layanan, tetapi juga kemampuan membaca data, menganalisis opini publik, dan merumuskan kebijakan berdasarkan informasi yang akurat.

Melalui inovasi ini, Banjarbaru kembali menunjukkan langkah nyata menuju pemerintahan digital yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (MedCenBJB-RIW/APR)

Banjarbaru – Capaian Pemerintah Kota Banjarbaru di bidang pelayanan publik tidak hanya diakui melalui penghargaan tingkat nasional, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, Mal Pelayanan Publik (MPP) Banjarbaru terus menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, dan profesional.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan raihan predikat “Sangat Baik” yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Prestasi itu mengantarkan Kota Banjarbaru masuk dalam 25 besar nasional sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia.

Pengakuan dari pemerintah pusat tersebut sejalan dengan pengalaman masyarakat yang memanfaatkan berbagai layanan di MPP Banjarbaru.

Sejumlah warga mengaku merasakan pelayanan yang semakin berkualitas, mulai dari proses yang cepat, informasi yang jelas, hingga sikap petugas yang ramah dan responsif.

Salah satunya disampaikan Siti Eska dari PT Adaro Indonesia. Ia mengaku baru pertama kali mengurus administrasi di MPP Banjarbaru dan merasa puas dengan pelayanan yang diterimanya.

“Pelayanannya ramah, cepat, dan saya sangat puas. Informasi yang diberikan juga jelas sehingga prosesnya mudah dipahami. Semoga ke depan pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Ibu Wali Kota semakin meningkat dan semakin berkualitas,” ujarnya, Senin (3/8).

Apresiasi serupa disampaikan Kardisih, warga RT 03 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, yang sedang mengurus administrasi perpindahan alamat.

Menurutnya, pelayanan di MPP Banjarbaru berlangsung cepat, efisien, dan sangat membantu masyarakat, terutama bagi kalangan lanjut usia.

“Pelayanannya sangat baik, prosesnya cepat, efisien, dan tidak perlu mengantre lama karena langsung ditangani petugas. Banjarbaru masuk 25 besar nasional memang sesuai dengan kenyataan pelayanan yang saya rasakan. Semoga kualitas pelayanan ini terus dipertahankan,” ungkapnya.

Sementara itu, Norbayah, pensiunan guru sekolah dasar yang berdomisili di Kelurahan Sungai Ulin, juga mengaku puas setelah mengurus layanan Taspen, pengambilan gaji pensiun, sekaligus administrasi STNK di MPP Banjarbaru.

“Pelayanannya sangat baik, lancar, dan semua urusan selesai tanpa kendala. Saya berharap pelayanan di MPP Banjarbaru semakin maju dan terus berkembang. Semoga Ibu Wali Kota selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan amanah serta terus menghadirkan inovasi agar Kota Banjarbaru semakin maju,” katanya.

Kepuasan masyarakat menjadi bukti bahwa transformasi pelayanan publik yang terus dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak hanya menghasilkan prestasi di tingkat nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga.

Melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan humanis, MPP Banjarbaru terus memperkuat posisinya sebagai pusat pelayanan publik modern yang mampu menghadirkan kepastian, kenyamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (MediaCenterBjb-BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Bulan Agustus 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Senin (3/8). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, didampingi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni.

Rapat koordinasi dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, dan lurah se-Kota Banjarbaru sebagai forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan tiga fokus utama yang menjadi perhatian pada bulan Agustus. Yakni percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, penanganan berbagai isu strategis daerah, serta pemantapan persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Erna Lisa Halaby meminta seluruh perangkat daerah yang terkait segera menuntaskan berbagai administrasi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, berbagai penghargaan yang berhasil diraih pemerintah daerah merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah.

“Penghargaan dan keberhasilan yang kita raih saat ini adalah buah dari komitmen bersama. Mari kita jadikan capaian Pemko Banjarbaru sebagai pemicu semangat untuk terus mempertahankan kinerja yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah,” ujarnya.

Selain itu, Wali Kota mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan etos kerja, memperkuat inovasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian target program yang masih berjalan selama Agustus agar seluruh agenda pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.

“Mari kita jadikan capaian Pemko Banjarbaru sebagai pemicu semangat. Pertahankan kinerja yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah,” tambahnya.

Tak hanya itu, Erna Lisa Halaby juga mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia meminta seluruh SKPD memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap persoalan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur dapat ditangani secara cepat dan tepat tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik.

Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mempertahankan capaian kinerja, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta menyukseskan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat kebersamaan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terus mendorong pemanfaatan sampah anorganik bernilai rendah (low value) menjadi bahan bakar alternatif melalui pengolahan Refuse Derived Fuel (RDF).

Langkah tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah mengurangi timbunan sampah sekaligus mendukung kebutuhan energi bagi sektor industri.

Saat ini, dua perusahaan semen di Kalimantan Selatan telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah terkait pemanfaatan RDF sebagai bahan bakar alternatif pengganti sebagian bahan bakar konvensional.

Bahan baku RDF sendiri berasal dari sampah anorganik yang selama ini sulit didaur ulang, seperti bungkus plastik makanan ringan, kemasan plastik bekas, dan berbagai jenis sampah plastik bernilai ekonomi rendah.

Berbeda dengan botol plastik yang masih memiliki nilai jual untuk didaur ulang, sampah low value selama ini umumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Melalui teknologi RDF, sampah tersebut dapat diolah menjadi sumber energi yang memiliki nilai ekonomis sekaligus mengurangi beban pengelolaan sampah.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 DLH Provinsi Kalimantan Selatan, Lalu Erwin Suprayanto mengatakan pemanfaatan RDF merupakan solusi yang mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni mengurangi timbunan sampah dan menyediakan bahan bakar alternatif bagi industri.

Menurutnya, dua perusahaan semen di Kalimantan Selatan siap memanfaatkan RDF. Salah satunya bahkan membuka peluang penyerapan hingga 50 ton RDF per hari. Namun pasokan yang tersedia saat ini masih berada di kisaran 5 hingga 10 ton per hari.

“Pemanfaatan RDF tidak hanya mengurangi timbunan sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengelolaan sampah di daerah,” ucap nya, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, rendahnya pasokan RDF saat ini disebabkan masih terbatasnya fasilitas pengolahan sampah, sumber daya manusia, serta belum optimalnya penyediaan sampah anorganik bernilai rendah yang telah dicacah sebagai bahan baku RDF.

Selain itu, produksi RDF di sebagian besar kabupaten kota di Kalimantan Selatan masih berkisar 2 hingga 3 ton per hari, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan industri secara maksimal.

“Padahal, permintaan dari sektor industri terus meningkat seiring pemanfaatan RDF sebagai energi alternatif yang lebih ramah lingkungan,” lanjutnya.

Erwin menambahkan, pemerintah terus mendorong kabupaten kota, khususnya di kawasan Banjarbakula, untuk meningkatkan kapasitas produksi RDF melalui penguatan sarana dan prasarana pengolahan sampah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta memperluas kerja sama antardaerah.

Menurutnya, apabila kapasitas produksi RDF terus meningkat, maka sampah yang selama ini dianggap tidak memiliki nilai ekonomi justru dapat menjadi sumber energi alternatif yang bernilai jual, sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap penguatan fasilitas pengolahan sampah dan kerja sama antardaerah dapat mempercepat pemanfaatan sampah bernilai rendah menjadi energi alternatif yang bernilai ekonomis,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan terus menggalakkan program Tukar Sampah dengan Sembako, sebagai upaya mengurangi timbulan sampah sekaligus mendorong ekonomi sirkular di tengah masyarakat.

Program tersebut kembali digelar dalam rangkaian kegiatan Rimba Mart menyambut Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di kawasan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia, Forester Cafe, Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (30/7).

Kepala DLH Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar membagikan sembako, tetapi menjadi media edukasi kepada masyarakat bahwa sampah masih memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik.

“Tujuan utamanya adalah bagaimana Kalimantan Selatan menjadi lebih bersih. Kami ingin mengubah cara pandang masyarakat bahwa sampah bukan sesuatu yang berakhir sebagai limbah, tetapi dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai tambah,” ujarnya.

Rahmat menjelaskan, program Tukar Sampah dengan Sembako bukanlah kegiatan baru. DLH Kalsel telah menjalankannya secara berkelanjutan di berbagai daerah, seperti Kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, hingga sejumlah kampus dan komunitas yang mengundang pelaksanaan kegiatan serupa.

Menurutnya, pendanaan program berasal dari pengelolaan Bank Sampah Induk DLH Kalsel melalui konsep ekonomi sirkular.

Sampah yang terkumpul diolah kembali sehingga hasilnya digunakan untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Selain itu, program juga mendapat dukungan dari sejumlah pelaku usaha.

“Ini bukan program yang berhenti di satu kegiatan saja. Kami akan terus melaksanakannya, baik atas undangan dari komunitas maupun melalui agenda yang kami inisiasi sendiri,” katanya.

Rahmat mengungkapkan, pelaksanaan program bahkan ditargetkan berlangsung secara rutin setiap satu hingga dua minggu. Sejumlah pemerintah kabupaten/kota maupun komunitas juga mulai aktif berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Ia mencontohkan, program serupa telah dilaksanakan di Sungai Rangas, Kabupaten Banjar, termasuk mendorong pembentukan kios penukaran sampah dengan sembako di tingkat desa.

“Kami berharap dukungan dari kabupaten kota terus meningkat. Selain lingkungan menjadi lebih bersih, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi melalui penukaran sampah dengan kebutuhan pokok,” jelasnya.

Dalam kegiatan kali ini, masyarakat dapat menukarkan sampah yang memenuhi kriteria dengan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan sejumlah komoditas lainnya. Jumlah sembako yang disalurkan disesuaikan dengan volume sampah yang berhasil dikumpulkan.

Rahmat menilai antusiasme masyarakat terhadap program tersebut terus meningkat setiap kali dilaksanakan. Tingginya partisipasi warga menjadi bukti bahwa edukasi mengenai pengelolaan sampah mulai diterima dan dipahami masyarakat.

“Setiap kegiatan selalu mendapat sambutan yang sangat baik. Masyarakat cukup antusias mengikuti program ini karena selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, mereka juga memperoleh manfaat langsung,” tuturnya.

Bagi masyarakat yang ingin menukarkan sampah di luar kegiatan khusus, DLH Kalsel membuka layanan setiap hari melalui Bank Sampah Induk DLH Kalimantan Selatan.

“Silakan datang langsung ke Bank Sampah Induk DLH. Sistemnya seperti bank, hanya saja yang ditabung adalah sampah, sedangkan manfaat yang diperoleh dapat berupa sembako,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik Tahun Anggaran 2026 di Aula Abrani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Kamis (30/7).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso.

Penandatanganan diikuti sembilan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam sambutannya, Adi Santoso menyampaikan apresiasi kepada Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh partai politik penerima bantuan yang selama ini terus membangun sinergi dalam memperkuat kehidupan demokrasi di Banua.

Ia mengatakan, penyaluran bantuan keuangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peran partai politik, khususnya dalam meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Terima kasih atas komitmen bersama yang selama ini kita bangun. Mari kita bekerja bersama, merangkul semua, menjadikan penyaluran bantuan ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat Banua,” ujar Adi Santoso.

Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp20.578.180.000.

Anggaran tersebut dihitung berdasarkan nilai bantuan sebesar Rp10.000 per suara sah dari total 2.057.818 suara sah hasil Pemilu 2024. Nilai bantuan per suara ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp7.500 per suara.

Menurutnya, peningkatan nilai bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah agar partai politik dapat menjalankan fungsi – fungsinya secara lebih optimal.

Sesuai ketentuan yang berlaku, sedikitnya 60 persen dari bantuan tersebut wajib dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik, sedangkan sisanya digunakan untuk mendukung operasional sekretariat partai politik.

Adi menjelaskan, pendidikan politik yang dimaksud mencakup penguatan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengembangan etika dan budaya politik, serta pelaksanaan kaderisasi anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengingatkan seluruh partai politik penerima bantuan agar menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara tertib, transparan, dan tepat waktu untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami mengingatkan agar laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan disusun secara tertib dan disampaikan tepat waktu untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Keterlambatan penyampaian laporan akan berakibat tidak diberikannya bantuan keuangan pada tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.

Melalui bantuan keuangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap partai politik dapat semakin memperkuat perannya sebagai sarana pendidikan politik, penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, transparan, dan bermartabat di Kalimantan Selatan.

“Diharapkan bantuan dapat dimanfaatkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan politik serta memperkuat demokrasi di Banua,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Sebanyak 44 Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan, di Kampus II BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, mulai Rabu (29/7).

Selama 21 hari, para calon Paskibraka akan menjalani pendidikan dan pelatihan intensif sebagai persiapan menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan Sang Saka Merah Putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil lolos melalui proses seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

“Selamat kepada adik-adik yang telah terpilih sebagai Calon Paskibraka Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ronny menegaskan, para peserta harus mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga kedisiplinan, loyalitas, serta mempersiapkan kondisi fisik dan mental agar mampu menampilkan performa terbaik saat bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan.

Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai sarana memperkuat rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Jadikan pendidikan dan pelatihan ini sebagai wadah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat nasionalisme, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tampilkan performa terbaik dan kibarkan Sang Saka Merah Putih dengan penuh kebanggaan dan kecintaan kepada bangsa,” pesannya.

Selain kepada peserta, Ronny juga mengingatkan para pelatih dan pembina agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pembinaan secara maksimal sejak awal hingga berakhirnya masa pendidikan dan pelatihan.

Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Ihda Wardati menjelaskan, bahwa pemusatan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan Paskibraka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Ia mengatakan, peserta yang mengikuti pemusatan merupakan pelajar terbaik kelas XI SMA/sederajat dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yang telah melalui proses seleksi secara ketat dengan pengawasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Dari 88 peserta terbaik yang dikirim kabupaten dan kota, telah terpilih 46 peserta terbaik tingkat provinsi. Dua orang di antaranya ditetapkan sebagai Calon Paskibraka Nasional yang mewakili Kalimantan Selatan dan saat ini telah mengikuti pemusatan pelatihan di Jakarta sejak 14 Juli 2026,” jelas Ihda.

Dua wakil Kalimantan Selatan yang mengikuti pemusatan pelatihan tingkat nasional tersebut adalah I Nyoman Harya asal Kota Banjarmasin dan Siti Nur Adlina asal Kabupaten Banjar.

Sebanyak 44 peserta lainnya atau 22 pasang ditetapkan sebagai Calon Paskibraka Provinsi Kalimantan Selatan dan mengikuti pemusatan pendidikan serta pelatihan mulai 29 Juli hingga 18 Agustus 2026.

Menurut Ihda, selama mengikuti pemusatan para peserta tidak hanya menerima materi baris-berbaris dan tata cara pengibaran bendera, tetapi juga dibekali pendidikan mengenai Pancasila, wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, bela negara, ketahanan nasional, hingga literasi digital.

“Tujuan kegiatan ini adalah membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, memiliki semangat persatuan, cinta tanah air, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)