Banjarbaru – Laman 3 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Program PKK, Muhidin Minta SKPD Bersinergi Wujudkan Pembangunan Berbasis Keluarga

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperkuat sinergi dengan Tim Penggerak PKK dalam menjalankan program pembangunan berbasis keluarga.

Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-55 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis (30/7).

Menurut Muhidin, 10 Program Pokok PKK harus menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat.

Ia menilai selama ini masih terdapat pelaksanaan kegiatan oleh sejumlah dinas yang belum melibatkan PKK secara optimal.

Muhidin menegaskan, setiap perangkat daerah yang memiliki program berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, kesehatan, maupun pembangunan keluarga harus menjalin kolaborasi dengan PKK, bukan sekadar mengundang organisasi tersebut sebagai peserta kegiatan.

“PKK adalah mitra pemerintah. Program – program yang berkaitan dengan masyarakat harus dilaksanakan bersama PKK agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta agar anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program PKK tidak dialihkan untuk kepentingan lain.

*Gubernur Kalsel Muhidin menyampaikan sambutan dalam peringatan HKG PKK ke-54*

Menurutnya, kolaborasi antara SKPD dan PKK perlu diperkuat hingga ke tingkat kabupaten/kota agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.

Muhidin mencontohkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi fokus bersama, seperti percepatan penanganan stunting, pencegahan kekerasan terhadap anak, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, hingga peningkatan kesehatan masyarakat.

“Kegiatan-kegiatan seperti penanganan stunting, pencegahan kekerasan terhadap anak, maupun program kesehatan harus dilaksanakan secara bersama-sama antara dinas terkait dan PKK,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah mengatakan, peringatan HKG PKK ke-54 mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.”

Menurutnya, tema tersebut menegaskan posisi PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Penguatan 10 Program Pokok PKK merupakan fondasi utama dalam memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Pada kesempatan yang sama juga digelar Rapat Konsultasi PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan langkah, memperkuat koordinasi, serta merumuskan strategi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fathul Jannah berharap seluruh jajaran PKK di Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmen dalam menjalankan program – program pemberdayaan keluarga sehingga mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (SYA/RIW/APR)

Dispora Sukses Gelar Pelatihan Wasit dan Juri Tiga Cabor

Banjarmasin – Pelatihan dan pengembangan wasit dan juri tiga cabang olahraga yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (30/7) di Kota Banjarmasin, berjalan lancar dan sukses.

Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kasi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Dispora Kalsel Zulkhaidir, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini, dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pelatihan ini.

“Sertifikasi ini bukan sekadar proses memperoleh lisensi atau pengakuan kompetensi, namun lebih dari itu, kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang perwasitan dan penjurian,” ungkapnya.

Dispora Kalsel berharap, seluruh peserta yang telah mengikuti sertifikasi ini dapat mengimplementasikan ilmu, keterampilan, dan etika profesi yang diperoleh.

“Seorang wasit dan juri memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integritas, objektivitas, serta sportivitas setiap pertandingan,” ucapnya.

Selain itu, peserta dapat menjadi wasit dan juri yang profesional, berintegritas, konsisten menerapkan peraturan, serta mampu menjadi teladan dalam setiap penyelenggaraan kompetisi, baik ditingkat daerah maupun nasional.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan ini masih memiliki kekurangan, untuk itu, masukan dan saran dari seluruh peserta akan menjadi bahan evaluasi agar kegiatan serupa di masa mendatang dapat terlaksana dengan lebih baik,” tuturnya lebih lanjut.

Dispora berharap, hasil sertifikasi ini menjadi langkah awal meningkatkan prestasi olahraga melalui penyelenggaraan pertandingan yang semakin profesional, adil, dan berkualitas. (SRI/RIW/APR)

RSJ Sambang Lihum Wakili Kalsel dalam Survei WBBM KemenPAN-RB

Banjarbaru – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum menjadi satu-satunya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili pemerintah provinsi pada pelaksanaan survei Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan atas komitmen RSJ Sambang Lihum dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan jiwa.

Direktur RSJ Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora, melalui Kepala Bidang Penunjang Medik, Nurhikmah mengatakan, terpilihnya RSJ Sambang Lihum sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil dari upaya yang selama ini dilakukan, memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan rumah sakit.

Menurutnya, seluruh jajaran rumah sakit terus berupaya memenuhi berbagai indikator penilaian WBBM melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi pelayanan, serta pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kepercayaan ini menjadi kebanggaan sekaligus amanah bagi RSJ Sambang Lihum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik. Kami terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan agar seluruh layanan yang diberikan semakin profesional, transparan, mudah diakses, serta mampu memenuhi harapan masyarakat,” ujar Nurhikmah, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, pelaksanaan survei WBBM bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh predikat tertentu, tetapi juga menjadi sarana evaluasi menyeluruh terhadap kualitas birokrasi dan pelayanan yang telah dijalankan selama ini.

“Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai langkah perbaikan agar pelayanan kesehatan jiwa di RSJ Sambang Lihum semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Nurhikmah menuturkan bahwa keberhasilan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani membutuhkan komitmen seluruh pegawai, mulai dari unsur pimpinan hingga petugas pelayanan.

“Budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, disiplin, profesionalisme, serta pelayanan prima terus diperkuat dalam setiap pelaksanaan tugas,” sahutnya.

Pelaksanaan survei WBBM diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran RSJ Sambang Lihum untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan.

“Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lain dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan semakin berkualitas,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Sambut Hari Jadi ke-76, Dinsos Kalsel Salurkan Ribuan Paket Sembako

Banjarbaru – Dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi menyiapkan berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam momentum peringatan hari jadi daerah.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie mengatakan, rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi anjangsana, penyaluran bantuan sosial, kerja bakti, hingga donor darah yang melibatkan berbagai pihak.

Farhanie menjelaskan, kegiatan anjangsana dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada para Gubernur dan Wakil Gubernur terdahulu yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Banua.

*Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie*

Selain itu, Dinas Sosial juga akan menyalurkan 5.000 paket sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyerahan secara simbolis akan dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Sebanyak 5.000 paket sembako akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat, dan penyerahan simbolisnya akan dilakukan pada acara puncak Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Farhanie.

Tidak cukup sampai disitu, Dinas Sosial juga akan ambil bagian pada kegiatan kerja bakti membersihkan masjid dan mushola bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pelaksanaan kegiatan tersebut masih menunggu arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan.

“Kerja bakti ini menjadi bagian dari upaya membangun semangat gotong royong sekaligus menjaga kebersihan tempat ibadah. Waktu pelaksanaannya akan menyesuaikan arahan Bapak Gubernur,” katanya.

Pada puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial juga akan menggelar kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam aksi kemanusiaan.

Farhanie berharap seluruh rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat melayani yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Presentasi Final, 88 Inovasi Terbaik Siap Bersaing di Kalsel Innovation Award 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat budaya riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan daerah melalui pelaksanaan Presentasi Final Kalsel Innovation Award (KIA) Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi tahapan akhir penilaian terhadap berbagai inovasi terbaik yang lahir dari perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat umum.

Presentasi final berlangsung selama dua hari, 28–29 Juli 2026, di Aula BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, dimana sebanyak sepuluh inovasi terbaik dari masing-masing kategori memaparkan gagasan dan hasil inovasinya di hadapan dewan juri yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Universitas Lambung Mangkurat, serta Universitas Islam Kalimantan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor mengatakan, inovasi daerah tidak lagi sekadar menghasilkan aplikasi atau sistem baru, melainkan harus mampu menjawab tantangan pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Ariadi, Kalimantan Selatan memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada tahun 2029.

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan inovasi yang mampu mendorong transformasi ekonomi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan,” ucapnya.

Ia menegaskan pembangunan daerah ke depan harus disusun berdasarkan hasil riset sehingga setiap kebijakan memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Dengan pendekatan tersebut, inovasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Budaya inovasi harus terus tumbuh di seluruh perangkat daerah. Setiap inovasi harus dapat diterapkan secara berkelanjutan, memberikan solusi atas berbagai persoalan pembangunan, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat menjelaskan, Kalsel Innovation Award merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang semakin kuat sekaligus memberikan apresiasi kepada para inovator daerah.

Ia mengatakan pada KIA 2026, BRIDA berhasil menghimpun 88 inovasi yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat umum, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga lembaga nonpemerintah.

“Seluruh inovasi tersebut telah melalui tahapan seleksi administrasi, penilaian substansi, hingga akhirnya terpilih sebagai finalis untuk mempresentasikan inovasinya di hadapan dewan juri,” sahutnya.

Menurut Thaufik, penghargaan yang diberikan kepada para pemenang tidak hanya berupa uang pembinaan, tetapi juga pendampingan agar inovasi yang dihasilkan dapat direplikasi, dikembangkan, bahkan dikomersialisasikan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

“Kami berharap Kalsel Innovation Award tidak hanya menjadi ajang kompetisi tahunan, tetapi menjadi sarana membangun budaya inovasi yang berkelanjutan. Inovasi – inovasi terbaik diharapkan dapat diterapkan lebih luas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kalimantan Selatan,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/APR)

Dorong UMKM masuk Pasar Global, Banjarbaru Gelar Lomba Desain Sasirangan Pewarna Alam

Banjarbaru – Pemko Banjarbaru gelar Lomba Desain Produk Unggulan Sasirangan Pewarna Alam se-Kota Banjarbaru Tahun 2026 untuk Semarakkan pelestarian budaya lokal berpadu dengan inovasi ramah lingkungan di MESS L Kota Banjarbaru pada Selasa (28/7).

Mewakili Wali Kota Banjarbaru, Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, Marhain Rahman buka secara langsung ajang ini yang diharapkan menjadi ruang kreasi sekaligus pembuktian bagi para pelaku industri kreatif di Kota Idaman.

Penyelenggaraan lomba ini menjadi bukti konkret bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru tidak main – main membina sektor riil.

Pemkot memberikan dukungan penuh terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan fokus dan perhatian khusus pada pengembangan ekosistem industri kain Sasirangan.

Fasilitasi, pelatihan, hingga panggung kompetisi seperti ini terus didorong oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Banjarbaru agar para perajin lokal tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas dan mendominasi pasar yang lebih luas.

Dalam sambutannya, Pemkot Banjarbaru apresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Dengan mengusung tema Sasirangan Kontemporer, lomba ini dinilai sangat relevan dengan tantangan industri fashion saat ini.

“Sasirangan harus tetap mempertahankan nilai tradisi, namun tetap harus mampu mengikuti selera pasar modern. Kegiatan ini jadi ruang bagi para pelaku industri kreatif untuk melahirkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya Banjar,” ujarnya.

Penggunaan pewarna alam jadi sorotan utama dalam kompetisi ini. Sentuhan desain yang kreatif berbasis pewarna organik, para perajin tidak hanya dituntut menghasilkan produk bernilai estetika tinggi, tapi juga berkontribusi langsung pada upaya pelestarian lingkungan.

Marhain menambahkan, bahwa tren dunia saat ini sedang bergerak menuju konsep keberlanjutan. Indonesia terus mengampanyekan penggunaan produk fashion yang lebih ramah lingkungan.

“Sejalan dengan komitmen berbagai negara, Sasirangan berbahan pewarna alam memiliki nilai tambah serta peluang yang semakin besar untuk bersaing keras di pasar nasional maupun internasional,” ungkapnya.

Karya-karya yang lahir dari ajang di MESS L ini diharapkan mampu menjadi lokomotif pengembangan Sasirangan Banjarbaru agar semakin dikenal luas, membanggakan daerah, dan membawa dampak kesejahteraan nyata bagi masyarakat. (MedCenBJB-RIW/APR)

Efisiensi Tanpa Kurangi Kemeriahan, Hari Jadi ke-76 Kalsel Siapkan Expo dan Hiburan untuk Masyarakat

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang akan mengusung konsep lebih sederhana tanpa mengurangi kemeriahan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, usai rapat koordinasi bersama jajaran SKPD dan tenaga ahli gubernur di Banjarbaru, Senin (27/7).

Syarifuddin mengatakan, rapat membahas sejumlah agenda penting, salah satunya persiapan puncak peringatan Hari Jadi Kalsel yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2026.

Perayaan dimajukan sehari karena tanggal 14 Agustus tahun ini bertepatan dengan hari Jumat.

“Pelaksanaan puncaknya direncanakan tanggal 13 Agustus di kawasan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sementara Kalsel Expo tetap digelar seperti biasa di kawasan depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan akan melibatkan berbagai SKPD, instansi vertikal, pelaku usaha, serta mitra lainnya guna menyukseskan peringatan Hari Jadi sekaligus Kalsel Expo 2026.

Salah satu perubahan pada pelaksanaan tahun ini adalah penerapan konsep efisiensi, termasuk dalam penyampaian ucapan selamat Hari Jadi.

Syarifuddin menjelaskan, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengarahkan agar ucapan selamat tidak lagi dipasang secara berlebihan.

*Sekda Kalsel memimpin rakor SKPD yang membahas berbagai hal penting termasuk Harjad Kalsel ke-76*

Masing-masing kelompok, seperti SKPD, Forkopimda, DPRD, bupati/wali kota, BUMN, dan BUMD cukup diwakili satu ucapan.

“Hal ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran. Namun kami berharap langkah tersebut tidak mengurangi semangat maupun kemeriahan Hari Jadi Kalimantan Selatan,” katanya.

Meski mengedepankan efisiensi, Pemprov Kalsel memastikan berbagai kegiatan hiburan tetap disiapkan untuk masyarakat.

Untuk memudahkan akses pengunjung menuju lokasi kegiatan, Dinas Perhubungan akan menyediakan layanan bus gratis yang melayani perjalanan ke kawasan Kalsel Expo.

Selain itu, penyelenggaraan expo juga dirancang agar tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, sebagaimana pelaksanaan tahun sebelumnya.

“Tetap ada hiburan untuk masyarakat. Bus gratis juga disiapkan agar masyarakat lebih mudah datang ke lokasi expo, dan pelaksanaannya diupayakan tidak mengganggu arus lalu lintas,” jelasnya.

Pemprov Kalsel juga tengah mematangkan sejumlah agenda pendukung lainnya, termasuk kemungkinan kembali menghadirkan makan bersama masyarakat yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait.

Tak hanya itu, berbagai perlombaan olahraga dan kegiatan masyarakat juga akan kembali memeriahkan Hari Jadi ke-76 Kalimantan Selatan, di antaranya jalan sehat, lari, gowes, hingga pertandingan tinju yang terbuka bagi berbagai kalangan. (SYA/RIW/APR)

Dukung Hari Anak Nasional 2026, Disbunnak Salurkan Ratusan Paket Makanan Bergizi

Banjarbaru – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026, dengan menyalurkan ratusan paket makanan bergizi sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi anak.

Sebanyak 231 paket makanan bergizi dibagikan kepada anak-anak dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid dan Taman Asuh Ramah Anak (TARA) Nurul Muhibbin, Banjarbaru, Kamis (23/7).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, drh. Suparmi mengatakan, keterlibatan Disbunnak pada peringatan HAN merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah mendukung tumbuh kembang anak melalui pemenuhan asupan gizi yang seimbang.

“Sebagaimana tahun – tahun sebelumnya, Disbunnak Kalsel berpartisipasi dalam penyediaan makanan bergizi untuk mendukung penerapan pola makan sehat sesuai tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, kami menyiapkan 231 paket yang masing – masing berisi dua butir telur, susu, serta makanan olahan berbahan dasar daging ayam,” ujar Suparmi.

*Pembagian paket makanan bergizi di HAN 2026 dari Disbunnak Kalsel*

Ia menjelaskan, penyediaan paket makanan bergizi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak usia dini.

Menurut Suparmi, Disbunnak memiliki peran strategis mendukung program peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan protein hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal.

“Sebagai instansi yang membidangi sektor peternakan, kami terus berupaya memastikan ketersediaan bahan pangan sumber protein hewani, seperti telur, susu, dan daging ayam, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak yang sedang berada pada masa pertumbuhan,” katanya.

Ia menambahkan, produksi komoditas peternakan di Kalimantan Selatan, terutama telur dan daging ayam, terus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus mendukung berbagai program pemerintah di bidang perbaikan gizi.

“Kami berharap kebiasaan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi dapat terus ditanamkan sejak dini. Disbunnak Kalsel berkomitmen menjaga ketersediaan bahan pangan sumber protein hewani sebagai bagian dari upaya mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tambahnya.

Melalui momentum Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026, Disbunnak Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung pemenuhan gizi anak terus diperkuat, sehingga mampu melahirkan generasi Banua yang unggul, sehat, dan berdaya saing di masa depan. (BDR/RIW/APR)

Dirjen Imigrasi Dorong Kantor Imigrasi Banjarmasin Perkuat Inovasi Pelayanan untuk Masyarakat

Banjarbaru – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mendorong jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banjarmasin untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan Hendarsam saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani Kilometer 22, Landasan Ulin, Banjarbaru, Jumat (24/7).

Dalam arahannya, Hendarsam menegaskan, bahwa setiap kantor imigrasi memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga inovasi pelayanan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

“Yang kita inginkan bahwa di tiap daerah mempunyai karakteristik tipologinya masing – masing. Jajaran Imigrasi di tiap daerah, di Kalsel dan Kalteng, terus bisa membaur dengan masyarakat sesuai dengan tagline kita, Imigrasi Memang Untuk Rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tugas keimigrasian tidak hanya terbatas pada pelayanan penerbitan dokumen, tetapi juga mencakup fungsi menjaga keamanan negara, penegakan hukum, perlindungan kedaulatan, hingga berperan sebagai fasilitator pembangunan.

Karena itu, seluruh pelayanan yang diberikan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan didukung inovasi yang memberikan kemudahan serta manfaat nyata.

Menurut Hendarsam, berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di Indonesia telah melahirkan beragam inovasi pelayanan.

*Warga antusias membeli ayam yang dijual di pasar murah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin*

Bahkan, sejumlah inovasi yang lahir dari daerah dinilai mampu menjadi inspirasi bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, mengembangkan pelayanan secara nasional.

“Setiap daerah kita memang mendorong untuk menghadirkan inovasi. Banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh tiap UPT. Kadang – kadang ada hal-hal yang sifatnya out of the box, dan itu sangat membantu kita, menjadi inspirasi bagi kami yang ada di Direktorat,” katanya.

Selain meninjau pelayanan keimigrasian, Hendarsam juga mengapresiasi pelaksanaan Pasar Murah yang digelar Kantor Imigrasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Imigrasi di tengah masyarakat sekaligus mendukung penguatan ekonomi rakyat.

Pada pasar murah tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gas elpiji, ayam, telur, hingga produk UMKM dan makanan lokal dengan harga lebih terjangkau.

Hendarsam mengatakan antusiasme masyarakat cukup tinggi. Sejumlah komoditas, seperti beras dari Bulog, langsung habis terjual, sementara kebutuhan gas elpiji juga banyak diminati warga.

“Ini merupakan salah satu program pokok dari Bapak Presiden. Produsen langsung kepada masyarakat. Produsen tetap mendapatkan marginnya sesuai ketentuan, sementara masyarakat memperoleh harga yang lebih murah,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, keamanan, dan penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran sebagai fasilitator pembangunan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Jadi tugas dan fungsi Imigrasi bukan hanya pelayanan, penegakan hukum, dan keamanan, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan. Salah satunya melalui upaya mendukung ekonomi masyarakat seperti ini,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Percepat Performa Agraria, BPN Kalsel Gelar Rakor Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria 2026

Banjarbaru – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor, untuk percepatan pelaksanaan program reforma agraria di daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (24/7), dihadiri unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Budi Kristiyana mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria selama tahun 2026, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan berbagai program strategis di bidang pertanahan.

“Reforma agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset melalui legalisasi tanah, tetapi juga penataan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan reforma agraria membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait.

“Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mengindentifikasi berbagai kendala di lapangan dan dicarikan solusi bersama sehingga pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.

*Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026*

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terus terjalin antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah BPN dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria.

“Reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah,” ungkapnya.

Tantri berharap, melalui koordinasi yang semakin kuat antaranggota Gugus Tugas Reforma Agraria, maka pelaksanaan program reforma agraria di Kalimantan Selatan berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

“Sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat terhadap tanah,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)