Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, optimis seluruh perangkat daerah mampu menghasilkan berbagai inovasi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga aplikatif dan berkelanjutan pada tahun 2026.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, baru – baru ini menjelaskan, bahwa inovasi menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah.

Menurut Thaufik, perangkat daerah tidak hanya dituntut untuk menghadirkan ide-ide baru, tetapi juga harus mampu mengimplementasikannya secara nyata di lapangan.

“Inovasi yang dihasilkan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi kinerja, maupun dalam menjawab berbagai permasalahan di daerah,” ungkap Thaufik.

Selain itu, Ia juga menekankan bahwa inovasi perlu didukung dengan perencanaan yang matang, penguatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

“Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan solusi yang relevan serta berkelanjutan,” lanjut Thaufik.

Dalam upaya mendukung hal tersebut, BRIDA Kalimantan Selatan juga terus mendorong penguatan kapasitas perangkat daerah agar mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Thaufik menjelaskan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta pemahaman terhadap inovasi menjadi faktor utama dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

“BRIDA secara aktif memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada perangkat daerah dalam pengembangan inovasi, termasuk melalui pelatihan dan bimbingan teknis,” sahut Thaufik.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dan hasil riset juga terus didorong sebagai dasar dalam penyusunan program kerja yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan ekosistem inovasi di Kalimantan Selatan semakin berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas di masyarakat, Polda Kalimantan Selatan, resmi meluncurkan Safety Driving Center (SDC) di Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (8/4).

Fasilitas ini diresmikan langsung Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, dan turut dihadiri Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, serta jajaran Forkopimda.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, mengapresiasi Polda Kalimantan Selatan yang menghadirkan Safety Driving Center sebagai sarana edukasi keselamatan berkendara bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk membangun budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Ia juga menegaskan komitmennya, untuk menghadirkan polisi lalu lintas yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat.

“Indikator keberhasilan Polantas adalah seberapa dekat dengan masyarakat. Kita ingin kehadiran Polantas tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi pelayan yang responsif dan bersahabat,” ujarnya.

Ia juga berharap, kehadiran Safety Driving Center dapat memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya fatalitas korban meninggal dunia.

“Ke depan, kehadiran kita di lapangan bukan hanya mengatur lalu lintas, tetapi memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung aman,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, menyampaikan apresiasi atas peluncuran fasilitas tersebut yang dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan berkendara.

“Dengan adanya langkah ini, diharapkan tidak terjadi lagi kecelakaan yang berdampak parah. Launching hari ini juga menunjukkan komitmen dan kepedulian kita terhadap keselamatan berlalu lintas di masyarakat,” ungkap Muhidin.

Ia menambahkan, tren penurunan angka kecelakaan di Kalimantan Selatan diharapkan terus berlanjut dengan adanya dukungan berbagai program keselamatan, termasuk kehadiran SDC.

Bahkan, menurutnya, capaian keselamatan lalu lintas di Kalsel saat ini sudah cukup baik dan dapat menjadi perbandingan dengan negara lain seperti Singapura dan Jepang.

Muhidin juga mengapresiasi dukungan Korlantas Polri yang dinilai signifikan, termasuk penambahan bantuan kendaraan operasional dari rencana awal 10 unit menjadi 30 unit, serta dua unit mobil operasional tambahan.

Di sisi lain, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengungkapkan, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Upaya ini kami lakukan secara konsisten, termasuk turun langsung ke lapangan, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang menjadi titik rawan atau blank spot,” jelasnya.

Kapolda menekankan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan masih didominasi human error atau kesalahan pengemudi, terutama kurangnya pemahaman terhadap etika dan teknik berkendara yang aman.

“Penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Polda Kalsel membangun Safety Driving Center sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan berkendara yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan disiplin berlalu lintas.

Pembangunan SDC sendiri telah dimulai sejak 2023 di kawasan Kilometer 21 Liang Anggang, dilanjutkan pada 2024 dengan pembangunan gedung utama dan fasilitas pendukung, serta pengembangan sirkuit dan infrastruktur lainnya pada 2025.

Ke depan, fasilitas ini diharapkan menjadi pusat unggulan (center of excellence) dalam mencetak pengemudi yang berkompeten dan berbudaya tertib lalu lintas, untuk menekan angka kecelakaan secara berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai memasuki musim rawan.

Muhidin menegaskan, salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah kawasan Liang Anggang, mengingat dampak kebakaran di wilayah tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas vital.

“Liang Anggang ini harus kita jaga bersama. Kalau terjadi kebakaran dan menimbulkan asap, maka penerbangan di Bandara Syamsudin Noor bisa terganggu. Ini tentu berdampak pada pergerakan ekonomi,” ujarnya, di Banjarbaru, belum lama tadi.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya pembangunan kanal dan resapan air di wilayah rawan karhutla.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelembaban lahan agar tidak mudah terbakar saat musim kemarau.

“Kita instruksikan pembuatan kanal resapan air, khususnya di Liang Anggang, supaya kondisi tanah tetap basah dan tidak mudah terbakar,” jelasnya.

Selain langkah teknis, Gubernur juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah karhutla. Ia mengingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena berisiko memicu kebakaran yang lebih luas.

Muhidin juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi pembakaran hutan atau lahan secara ilegal di lingkungan sekitar.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati – hati, terutama saat musim panas. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar, karena api bisa merembet dan meluas. Selain merusak lingkungan, juga ada sanksi hukum,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau seluruh masyarakat, untuk berperan aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama menjelang musim kemarau yang rawan terjadi kebakaran.

Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra menjelaskan, bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci utama, menekan angka kejadian karhutla di daerah.

Menurut Ronny, sebagian besar kasus kebakaran hutan dan lahan disebabkan aktivitas manusia, khususnya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apapun, serta lebih berhati-hati dalam beraktivitas di lingkungan yang rawan kebakaran.

“Peran masyarakat sangat penting, karena pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran bersama menjadi faktor utama agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun,” ujar Rony, pada Senin (6/4).

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga lingkungan sekitar, khususnya di kawasan permukiman, dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan serta menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menghadapi potensi karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengeluarkan surat edaran terkait kesiapsiagaan kepada seluruh kabupaten kota.

Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari edaran yang sebelumnya diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Ronny menjelaskan, melalui surat edaran tersebut pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mulai dari pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel dan peralatan, hingga pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

“Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh daerah di Kalimantan Selatan dapat lebih siaga dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan,” lanjut Rony.

Lebih lanjut, Ronny mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitar, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas terkait.

Menurutnya, deteksi dini sangat penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

“Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla di Kalimantan Selatan dapat ditekan seminimal mungkin, serta lingkungan tetap terjaga dan aman selama musim kemarau berlangsung,” tutup Rony. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan keseriusannya membenahi persoalan sampah, dengan menyiapkan arah baru pengelolaan yang dimulai dari sumbernya.

Komitmen ini diperkuat melalui kunjungan studi tiru ke Kelurahan Rorotan pada Sabtu (4/4), dengan meninjau langsung berbagai model pengelolaan sampah modern yang terintegrasi.

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Banjarbaru untuk mempelajari secara komprehensif sistem pemilahan sampah organik dan anorganik yang terbukti efektif, bahkan di wilayah padat penduduk.

Agenda diawali dengan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, rombongan menerima pemaparan strategis terkait roadmap pengelolaan sampah yang dirancang secara sistematis, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, pengolahan di fasilitas antara, hingga proses akhir yang memiliki nilai ekonomi.

Paparan tersebut menegaskan, bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.

Selanjutnya, rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota, Erna Lisa Halaby ini, mengunjungi Pusat Edukasi KIE RBU (Recycle Business Unit), yang berfungsi sebagai pusat edukasi lingkungan sekaligus fasilitas pengolahan sampah kering dan daur ulang terintegrasi.

Di lokasi ini, para camat dan lurah se-Kota Banjarbaru bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melihat langsung bagaimana pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari gerakan edukasi masyarakat, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai.

Perjalanan berlanjut ke kawasan ProKlim RW 01 Tugu Utara, sebuah kampung iklim yang menjadi contoh nyata upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas.

Di kawasan tersebut, rombongan mempelajari berbagai inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti produksi pellet dari SOD, budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF) sebagai pengurai sampah organik, hingga penggunaan sistem drop point bambu untuk fermentasi sampah.

Pembelajaran semakin lengkap saat rombongan meninjau fasilitas pengolahan sampah modern RDF Plant Rorotan. Fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mampu mengolah sekitar 2.500 ton sampah per hari menjadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel (RDF).

Teknologi yang digunakan melibatkan proses mekanis, mulai dari pemilahan, pencacahan, hingga pengeringan sampah non-organik untuk menghasilkan bahan bakar berukuran 2 hingga 10 sentimeter dengan kadar air di bawah 25 persen, serta memiliki nilai kalor setara batu bara muda.

Di lokasi tersebut, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby bersama rombongan, tampak serius menyimak setiap tahapan proses pengolahan sampah hingga menjadi energi alternatif.

“Ini menjadi pengalaman, wawasan, dan ilmu yang sangat berharga bagi kami. Harapannya, hasil kunjungan ini dapat segera diimplementasikan di Banjarbaru dengan menyesuaikan karakteristik wilayah serta terus berinovasi dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru harus dimulai dari sumbernya, melalui kebiasaan masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.

“Ini harus kita dorong bersama. Tidak bisa dilakukan secara individu, tetapi membutuhkan peran aktif lurah dan camat untuk memberdayakan masyarakat. Kita harus mengubah perilaku agar pemilahan sampah bisa diselesaikan dari sumbernya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Shanty Eka Septiani menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera menyusun strategi konkret pengelolaan sampah di tingkat kelurahan setelah kembali ke Banjarbaru.

“Setiap kelurahan akan memetakan jumlah penduduk hingga tingkat RW, termasuk estimasi sampah organik dan anorganik. Kami akan memulai dari beberapa rumah terlebih dahulu untuk penerapan pemilahan sampah, dengan target setiap bulan minimal bertambah 10 rumah yang menerapkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pola pengelolaan sampah di Banjarbaru saat ini masih didominasi sistem kumpul – angkut – buang, sehingga perubahan pola pikir masyarakat menjadi tantangan utama ke depan.

“Melalui studi tiru ini, kami berharap dapat mengubah pola tersebut. Sampah tidak lagi sekadar dikumpulkan dan dibuang, tetapi harus diselesaikan dari sumbernya,” katanya.

Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan ke RPTRA Rorotan Indah I. Di lokasi ini, rombongan melihat berbagai fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti rumah pilah, bioreaktor kompos untuk sampah taman, serta sistem pengolahan sampah yang mampu menangani berbagai jenis material seperti plastik, kaca, dan kaleng.

Selain itu, rombongan juga meninjau aktivitas di TPS 3R Rorotan yang mengedepankan pengelolaan sampah komunal berbasis partisipasi masyarakat dalam memilah sampah organik.

Fasilitas tersebut terbukti mampu mengurangi volume sampah secara signifikan sejak dari sumbernya, sekaligus menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dengan berbagai pembelajaran dari Rorotan, rombongan Pemkot Banjarbaru tidak hanya membawa catatan teknis, tetapi juga semangat baru untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

Studi tiru ini diharapkan menjadi titik awal perubahan besar, di mana pengelolaan sampah di Banjarbaru tidak lagi berakhir di tempat pembuangan, melainkan dimulai dari kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolahnya sejak dari rumah. (PEMKOBJB-BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, seiring dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru Bulan April Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (6/4).

Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni itu, turut dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan Penilaian Maladministrasi dan Opini Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025.

Penghargaan diberikan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru, RSD Idaman Banjarbaru, serta SMP Negeri 5 Banjarbaru. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi pencegahan kanker leher rahim (kanker serviks).

Dalam arahannya, Sirajoni menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan pelayanan berjalan optimal tanpa hambatan, dengan mengedepankan sikap yang humanis.

Penerapan budaya 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) menjadi salah satu langkah konkret yang ditekankan untuk menghadirkan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional.

“Selain itu, keberadaan petugas di unit layanan publik juga harus selalu siap dan responsif guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya itu, upaya pencegahan praktik pungutan liar (pungli) juga menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Banjarbaru akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah, baik secara internal maupun pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Ini penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Rakor ini juga menjadi momentum konsolidasi dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Seluruh perangkat daerah diminta berperan aktif dan berkontribusi maksimal dalam setiap agenda kegiatan.

Di sisi lain, Sirajoni menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Ia menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi prioritas bersama seluruh perangkat daerah.

“Dengan kondisi negara saat ini, PAD kita harus ditingkatkan. Kemandirian fiskal perlu menjadi prioritas kita bersama,” tambahnya.

Selain itu, Ia juga mendukung penerapan sistem Work From Home (WFH) sebagai bagian dari strategi efisiensi, khususnya dalam penghematan energi listrik di lingkungan perkantoran pemerintah.

“Saya sepakat dengan sistem WFH, apalagi dalam konteks penghematan energi listrik di kantor-kantor. Budaya hemat listrik ini juga harus kita bangun bersama,” ungkapnya.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap seluruh perangkat daerah semakin solid dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga integritas birokrasi, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-107 Pemadam Kebakaran, dan ke-76 Satpol PP, serta HUT ke-64 Satlinmas, Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan menggelar aksi sosial donor darah di Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4).

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian rutin, yang dilaksanakan setiap tahun, sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan darah di Kalimantan Selatan.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dany Matera Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, Maulana Fatahillah mengatakan, aksi donor darah ini menargetkan pengumpulan sekitar 90 hingga 100 kantong darah.

“Seperti tahun sebelumnya, kita menargetkan di angka 90 sampai 100 kantong. Ini diharapkan bisa membantu mengatasi kekurangan stok darah di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan menjadi agenda rutin yang digelar hingga tiga kali dalam setahun.

“Donor darah ini merupakan bagian dari upaya kami membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah. Kegiatan ini rutin kami laksanakan tiga kali dalam setahun,” jelasnya.

Partisipasi dalam kegiatan ini tidak hanya datang dari jajaran Satpol PP, Damkar, dan Satlinmas, tetapi juga melibatkan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Maulana, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kebutuhan kemanusiaan, khususnya dalam menjaga ketersediaan stok darah yang selama ini kerap mengalami kekurangan.

“Kami bersyukur antusiasme anggota dan karyawan cukup tinggi. Ini menjadi bukti bahwa semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga di lingkungan pemerintah,” tambahnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) se- Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai upaya menyusun arah kebijakan pembangunan sektor pertanian ke depan. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Senin (6/4).

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalimantan Selatan, Dinansyah, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis, menjaga ketahanan pangan daerah, sekaligus menjadi penopang perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Ia menambahkan, perencanaan yang matang dan berbasis data menjadi kunci, menghadapi berbagai tantangan ke depan, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga keterbatasan infrastruktur pertanian.

“Oleh karena itu, melalui Musrenbangtan ini diharapkan lahir program-program prioritas yang benar – benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” sahut Dinansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menyampaikan, bahwa Musrenbangtan merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan pertanian antara pemerintah provinsi dan daerah.

Ia menekankan, bahwa perencanaan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani.

“Melalui forum ini berbagai usulan dan permasalahan dari daerah dapat dibahas secara bersama, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya air, hingga tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks,” sahut Syamsir.

Dengan demikian, program yang dirumuskan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan sektor pertanian di Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan yang sama, Syamsir Rahman juga mengimbau para petani di Kalimantan Selatan, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, khususnya saat memasuki musim kemarau.

Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat kondisi cuaca kering.

“Berdasarkan pengalaman tahun – tahun sebelumnya, praktik pembakaran lahan untuk membuka area persawahan saat ini sudah mulai berkurang,” lanjut Syamsir.

Lebih lanjut, Syamsir menyebut, perubahan perilaku petani ini juga tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta aparat terkait yang terus melakukan pendampingan di lapangan.

“Kesadaran petani kini semakin meningkat, terutama terkait dampak negatif pembakaran lahan terhadap lingkungan dan kesehatan, serta risiko kebakaran yang dapat meluas dan sulit dikendalikan,” ujarnya.

Ia berharap, tren positif ini dapat terus dipertahankan, sehingga praktik pembukaan lahan tanpa bakar dapat menjadi kebiasaan baru di kalangan petani.

“Pemerintah terus mendorong penggunaan metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan dan aman, serta meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada petani agar pengelolaan lahan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” tutup Syamsir.

Untuk diketahui, Musrenbangtan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman, Kepala BPS Provinsi Kalsel, serta Kepala SKPD Dinas Pertanian kabupaten dan kota. Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan sinergi pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan semakin kuat dan berkelanjutan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin memastikan, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, tidak akan diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Hal tersebut disampaikannya, menanggapi kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Muhidin menegaskan, kondisi di Kalimantan Selatan dinilai masih terkendali, sehingga tidak ada urgensi untuk menerapkan sistem kerja dari rumah.

“Tidak ada WFH, karena di sini tidak ada kendala. Semua masih terkendali, baik itu mobilitas maupun hal lainnya,” ujarnya, di Banjarbaru, Senin (6/4).

Selain itu, Ia juga menyoroti potensi dampak negatif jika kebijakan tersebut diterapkan, terutama terkait disiplin kerja ASN.

Menurutnya, penerapan WFH berisiko disalahartikan sebagai hari libur, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan di luar pekerjaan.

“Saya khawatir nanti dianggap seperti libur. Bisa saja ASN memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah, apalagi kalau pekerjaannya bisa dilakukan lewat ponsel atau perangkat lain,” jelasnya.

Muhidin juga mengingatkan, bahwa anggaran kegiatan pemerintah telah berjalan sesuai perencanaan. Jika WFH diterapkan, dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

“Kalau memang ingin WFH, berarti anggaran kita harus dikurangi, karena anggaran sudah berjalan,” tegasnya.

Meski tidak menerapkan WFH, Pemprov Kalsel tetap akan mengoptimalkan kegiatan produktif bagi ASN, khususnya pada Jumat. Salah satunya melalui pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

“Kita akan isi dengan kegiatan seperti pelatihan manajemen risiko bersama BPKP, misalnya. Jadi tetap bekerja, sambil kita kontrol juga,” tutupnya.
(SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat tren inflasi yang mulai menunjukkan perbaikan pada awal 2026. Hal ini terungkap usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (6/4).

Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, Eddy Elminysah Jaya mengatakan, secara month-to-month inflasi di Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Kalau kita lihat dari sisi month-to-month, inflasi Kalsel sudah lebih terkendali. Dari sebelumnya 0,86 persen, kini turun menjadi sekitar 0,5 persen. Posisi kita juga membaik dari lima besar menjadi peringkat 13 secara nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Eddy menjelaskan, secara year-on-year inflasi masih dipengaruhi beberapa faktor, terutama tarif dasar listrik dan harga emas perhiasan.

Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi karena adanya perbandingan dengan periode awal tahun 2025, dimana saat itu pemerintah memberikan diskon tarif listrik hingga 50 persen.

“Ketika dibandingkan dengan tahun lalu yang ada diskon, tentu terlihat ada kenaikan. Tapi untuk April ini tarif listrik sudah normal, sehingga kita harapkan tekanan inflasi bisa berkurang,” jelasnya.

Selain itu, harga emas perhiasan juga mulai menunjukkan tren penurunan secara bulanan, sehingga diharapkan tidak lagi menjadi faktor dominan pendorong inflasi ke depan.

Fokus pengendalian inflasi saat ini, lanjut Eddy, diarahkan pada sektor pangan yang dinilai masih berpotensi memicu kenaikan harga.

Untuk itu, Pemprov Kalsel bersama Satgas Pangan, Dinas Perdagangan, serta instansi terkait, akan mengintensifkan langkah intervensi melalui operasi pasar dan pasar murah.

“Kami bersama Satgas Pangan sudah berdiskusi untuk melakukan operasi pasar. Dinas Perdagangan juga akan menggelar pasar murah secara masif agar harga pangan tetap terkendali,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)