Gelar Rakor, Pemprov Kalsel Upayakan Kesejahteraan Masyarakat Desa

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, menggelar rapat koordinasi dan forum konsultasi publik, pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2024.

Rakor tersebut dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Rabu (6/4), dan dibuka oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah, yang diwakili Sekretarisnya, Raden Mas Ernato Surya Jaya.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, melalui Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Tutuk Munikah menyampaikan, agenda ini merupakan forum silaturahmi antara jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan dengan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten/Kota Se-kalimantan Selatan dan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, agar terbangun soliditas dan sinergitas dalam mewujudkan rencana program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten yang tertuang dalam rencana kerja, selain itu juga untuk mendukung pencapaian target pembangunan Nasional.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas sinkronisasi dan sinergitas pada proses penyusunan program dan kegiatan di tahun berikutnya,” ungkap Tutuk.

Dinas PMD Provinsi Kalsel berperan memfasilitasi masyarakat melalui pengembangan berbagai program pembangunan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat agar terciptanya peningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat di dalam proses mensejahterakan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.

“Dari Rakor ini, diharapkan dapat terbangun soliditas dan sinergitas,” lanjutnya

Target tersebut menurutnya, tergambarkan dalam komitmen nasional melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Yang menjadi indikator kinerja utama dengan keselarasan tujuan antara program dan kegiatan Kementerian, PMD Provinsi dan Kabupaten serta dukungan stakholder lainnya.

“Berbagai hasil perkembangan kemandirian desa diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) dan selama tiga tahun terakhir, nilai IDM provinsi kalimantan selatan terus meningkat,” ungkap Tutuk.

Untuk diketahui, tahun 2021 lalu nilai IDM Provinsi Kalsel sebesar 0,6472 berada pada status Berkembang dan tidak ada satu kabupaten yang berada pada status maju serta semua berada pada status berkembang, sedangkan tahun 2022 nilai IDM naik menjadi 0,7105 berada pada status Maju dan terdapat tujuh kabupaten dengan IDM status Maju serta empat kabupaten dengan IDM status Berkembang dan tahun 2023 nilai IDM naik menjadi 0,7480 berada pada status Maju maka seluruh kabupaten di Provinsi Kalsel status Maju.

Tidak hanya itu, berbagai prestasi juga banyak diraih dan tidak terlepas dukungan dari Dinas PMD Kabupaten/Kota. Prestasi tersebut diantaranya, Bhumandala Award Tahun 2023 atas Keberhasilan dalam Penetapan Batas Desa dan kelurahan, BUMDesa bersama Surya Maju Abadi di Tapin, sebagai Juara I Nasional BUMDesa Inspiratif kategori BUMDesa bersama Cepat Tumbuh serta Penghargaan Penyaluran Dana Desa Tercepat Nasional. (MRF/RDM/APR)