Kategori: Banjar

Banjar – Warga Desa Keladan Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Senin (28/11) pagi, dikagetkan dengan kedatangan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin yang memenuhi undangan kegiatan penggalangan dana (saprah amal) dan lelang di Pondok Pesantren Darul Falah di desa setempat.

Panitia kegiatan menghadirkan Guru Muhammad Yanor, pendakwah asal Desa Talan, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong.

Guru Yanor memulai acara dengan membacakan doa untuk barang lelang berupa air mineral dan telur untuk dijual kepada penyumbang.

Pada kesempatan itu, kiswah penutup makam Rasulullah yang berusia sekitar 90 tahun, yang disumbangkan seorang donatur, juga dilelang dan dananya untuk pembangunan ponpes.

Tidak hanya membeli sejumlah barang lelang, Paman Birin pun didaulat ikut melelangkan kue kepada warga yang hadir.

Tidak mau ketinggalan, Guru Yanor pun berkenan menyumbangkan sorbannya untuk dilelang. Setelah ada tawaran tertinggi Rp15,5, akhirnya dibelinya sendiri senilai Rp21 juta .

Di hadapan ribuan warga yang hadir, Paman Birin menyampaikan bahwa bangsa ini sepatutnya berbahagia dan bersyukur, karena hingga saat ini bisa menikmati kehidupan yang merdeka.

Hal ini tentunya tidak lepas dari jasa para pahlawan melawan penjajah dan sebagai besar mereka berasal dari kalangan pondok pesantren.

Karenanya, Paman Birin menyatakan komitmennya terus memperhatikan dan mendorong kemajuan pondok pesantren khususnya di Banua Kalsel ini.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus pesantren yang mewariskan ilmu kepada anak-anak sebagai modal dasar mereka menempuh masa depan,” ujarnya.

Pimpinan Ponpes Darul Falah KH Bahruddin mendoakan Paman Birin mampu memimpin Provinsi Kalsel hingga akhir masa jabatannya dengan lancar segala urusannya.

Pondok Pesantren Darul Falah Keladan Baru merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar yang menggunakan kurikulum berlaku, di tambah dengan ilmu agama serta kegiatan ekstrakulikuler sekolah untuk santri. Seperti karate, basket, futsal, grup belajar dan lainnya. (Biroadpim-RIW/APR)

BANJAR – Rider asal Bulgaria, Teodor Kabakchiev, menduduki peringkat pertama pada kategori race internasional kejuaraan Uncle Hard Enduro 2022, di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Minggu (27/11).

Dengan hasil sempurna yakni 50 poin dari dua race yang diikuti, pebalap muda tersebut berhasil mengalahkan legenda enduro dunia Graham Jarvis yang bertengger diposisi ke empat. Sementara juara Uncle Hard Enduro 2019, Wade Young harus puas di posisi ke sebelas.

Atas keberhasilannya tersebut, Teodor berhak mendapatkan hadiah tropi serta uang tunai sebesar 4.000 Euro yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, didampingi Ketua Pelaksana, Waluyo.

“Selamat kepada para pemenang, semuanya sudah menunjukkan kemampuan terbaiknya,” ucap Gubernur yang akrab disapa Paman Birin.

Paman Birin juga mengapresiasi rider Banua, Wawan Kadri, karena berhasil menyelesaikan 2 race pada kelas internasional. Padahal trek yang dibuat di tahun ini jauh lebih sulit di banding 2019 lalu.

Sebab itu Wawan dihadiahi umroh gratis dan uang tunai sebesar Rp50 juta.

“Kami sangat bangga kepada Wawan yang mampu bersaing di kelas internasional. Ini bukti bahwa Kalsel memiliki rider berkelas internasional,” ungkapnya.

Paman Birin berharap keberhasilan Wawan dapat menjadi motivasi bagi rider nasional lain, untuk turut unjuk gigi di kelas internasonal pada Uncle Hard Enduro di tahun-tahun mendatang.

“Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa rider Indonesia pun sangat luar biasa dan mampu. Mudah-mudahan kejuaraan ini akan lebih meriah di tahun-tahun berikutnya,” harapnya.

Senada dengan Paman Birin, Ketua Pelaksana Waluyo juga berharap rider tanah air dapat memeriahkan race kelas internasional. Pasalnya Uncle Hard Enduro ini diakuinya merupakan ajang balap trail yang diciptakan sesuai standar internasional.

“Jadi kedepannya kita harus lebih banyak ke internasionalnya, baik itu peserta dari dalam maupun luar negeri,” ungkapnya.

Uncle Hard Enduro 2022 berlangsung mulai 25 hingga 27 November 2022, di Kiram Park, dengan total hadiah sebesar Rp11 miliar.

Pada peringkat pertama race nasional ditempati rider Kota Banjarmasin, Adi Sucipto. Sedangkan kelas lokal diraih oleh Ahmad Regi Oktavian. Keduanya masing-masing membawa pulang uang tunai sebesar Rp 25 juta plus tropi.(SYA/RIW/APR)

BANJAR – Rehabilitasi jalan di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, progresnya kini mencapai 33,04 persen. Awalnya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) menargetkan tahapan proyek perbaikannya sebesar 28,62 persen.

Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Anna Rosida Santi, melalui Kabid Bina Marga, Jimmy mengungkapkan, terhitung sejak 22 November 2022 tahapan proyek perbaikan jalan di Desa Alalak Padang, Cintapuri Darussalam, mengalami kemajuan pesat. Bahkan, definisi positif dari pengerjaan tersebut mencapai 4,42 persen.

“Masa pelaksanaan sampai 28 Desember 2022 atau sekita 90 hari kalender,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (24/11) sore.

Dari pengerjaannya saat ini, ia menuturkan, masih berupa timbunan pilihan (basecourse) yang dipadatkan. Untuk melangkah ke tahap selanjutnya Dinas PUPRP Banjar akan kembali meninjau kecukupan anggaran perbaikan.

“Memang hanya sampai itu dulu. Dipadatkan, terus melihat anggaran yang ada apakah nanti bisa kami tingkatkan lagi ke lapisan pondasi bawah (LPB) setelah itu lapisan pondasi atas (LPA) sampai dengan tahap pengaspalan,” bebernya.

Nilai kontrak yang dikucurkan, sebut dia, sebesar Rp560.210.000 yang tahapannya dimulai dari Desa Banua Hanyar menuju Alalak Padang.

“Anggarannya sudah ditetapkan. Yang mengerjakan dari CV Anugerah Karya Air Mas,” tuturnya.

Bantuan rehabilitasi jalan yang sedang dikerjakan hingga saat ini, beber Jimmy, merupakan hasil ketuk palu dari Musrenbang tingkat desa yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.

“Namun tidak bisa juga memberikan janji yang pasti, kami harus menyebar ke 20 kecamatan. Yang penting, kami sudah berusaha mengakomodir berupa penyediaan jalan di desa,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Berdiri di atas lahan pertambangan batu bara seluas 1.864 hektar (Ha), Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bawahan Selan 6, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, terancam roboh.

Meskipun telah berdiri sejak puluhan tahun atau mulai 1982, namun jarak antara sekolah dengan konsesi tersebut ternyata tak jauh, yakni hanya berkisar 10 meter. Bahkan, saat ini sudah dianggap membahayakan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar, Mursal, menuturkan, aktivitas pertambangan yang berdekatan dengan bangunan sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) itu, berstatus legal mining atau boleh ditambang karena memiliki izin sah beroperasi.

“Kami telah menyurati pemegang izin usaha pertambangan (IUP) agar melakukan aktivitas sesuai dengan kaedah good mining practice (pertambangan yang baik dan benar). Nantinya akan dilakukan penindakan serta tak lupa pula kami terus memantau,” ujarnya dalam keterangan pers saat meninjau ke lokasi bersama awak media, Kamis (18/11) sore.

Padahal dalam peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan pertambangan yang baik, pemegang IUP diwajibkan untuk mempertimbangkan jarak aman terhadap bangunan perumahan penduduk, fasilitas umum (fasum), situs sejarah, cagar budaya, badan perairan umum dan perkebunan. Dengan jarak yang disepakati adalah 100 meter.

Terkait belum adanya tindakan sampai saat ini, Mursal mengaku masih ragu. Karena ranah pertambangan saat ini merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Namun beberapa hari lalu kami sudah berkonsultasi ke Kementerian terkait kewenangan pelanggaran terhadap lingkungan yang ada di sini. Kami mendapat informasi jika dokumen lingkungan yang dikeluarkan kabupaten itu kewenangannya tetap di kabupaten. Sedangkan untuk yang dikeluarkan oleh kementerian ya di kementerian juga,” beber Mursal.

Upaya kongkrit yang dilakukan pihaknya, agar kegiatan pertambangan yang berdekatan dengan fasum dan membahayakan, baik infrastruktur atau masyarakat, adalah sekiranya pemilik tambang dapat menutup (reklamasi) atau bisa melakukan penanaman (reboisasi) agar tak lagi menjadi kekhawatiran seluruh kalangan.

Sementara itu, Kasi Penanganan Hukum Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Banjar, Imam Syafrizal, menyebut, kegiatan pertambangan yang dilakukan terkesan sebuah kelalaian. Terlebih, menurutnya, pelaksanaan di lapangan kemungkinan belum dikaji. Sehingga, kedekatan antara bangunan SDN Bawahan Selan 6 tak sempat diperhitungkan.

“Mereka kurang cermat, biasanya karena target produksi, lalai akan hal ini,” terangnya.

Dijelaskannya, terkait pidana, harus mengakibatkan pencemaran dan ada korban maka tindakan itu bisa dilakukan. Akan tetapi, saat ini belum ada, sehingga pihaknya lebih mengutamakan pembinaan.

“Jadi, Undang-Undang (UU) lingkungan hidup itu, ketika menyangkut korban dan harta benda tentu ada tindak pidananya,” tutupnya.

Dari data yang didapat, perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin resmi menambang sejak 2015 lalu. Sementara proses produksi hasil alam dari batu bara diketahui baru berjalan 3 tahun. (RHS/RIW/RH)

BANJAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melalui musyarawah Badan Anggaran (Banggar) mengusulkan kenaikan bantuan dana keuangan partai politik sekitar Rp10.000 per suara.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Banjar, Mokhamad Hilman menyampaikan, terkait usulan bantuan dana partai politik yang sebelumnya dialokasikan sekitar Rp4.000 per suara kini pengajuannya juga naik jadi Rp6.000. Bahkan, dianggap tidak membebani APBD karena hanya menambah Rp2.000.

“Namun, apabila per suara ditetapkan sebesar Rp10.000, secara otomatis Pemkab Banjar harus menambah dua kali lipat artinya kita harus menambah alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar,” ucapnya, usai mengikuti rapat bersama dengan Badan Anggaran, di ruang Rapat Paripura DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (16/11) malam.

Meski belum disetujui, menurutnya, persoalan ini akan ditinjau serta dimusyarawahkan lagi dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banjar.

“Nah, kami dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan penghitungan ulang berdasarkan hasil masukan Badan Anggaran terkait dengan belanja,” jelasnya.

Apabila alokasi Rp10.000 per suara berhasil direalisasikan, menurut dia, akan ada belanja daerah yang harus dilakukan efesiensi.

“Terkait angka, struktur APBD kita sudah rampung. Sehingga, belanjanya saja yang disesuaikan dengan kemampuan. Jadi, bila disisi lain dinaikan maka otomatis juga harus ada yang dipangkas,” beber mantan Kepala PUPR Kabupaten Banjar ini.

Secara total, Ia membeberkan, alokasi APBD Pemkab Banjar dalam pelaksanaan kegiatan keseluruhan sebesar Rp2,27 triliun.

“Yang masuk dalam tahun anggaran (TA) 2023,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiqi, mengungkapkan, bahwa partai politik memang dibiayai oleh negara. Tujuannya agar tak ada lagi penyimpangan anggaran.

“Beberapa daerah lain sudah ada yang Rp6.000, Rp8.000 bahkan Rp10.000. Harusnya, Kabupaten Banjar juga naik. Akan tetapi, kualitas dari parpol juga harus mengikuti,” ucapnya.

Diketahui sebelumnya, bantuan keuangan per surat suara selama ini yang diterima oleh sejumlah partai politik setempat melalui hibah Pemerintah Kabupaten Banjar dianggap rendah.

“Sekarang satu suara hanya dihargai sekitar Rp4.000 saja. Tadi saat rapat Banggar usulannya hanya Rp6.000. Saya malah mengusulkan Rp10.000. Tujuannya agar pembiayaan dari partai dapat berjalan secara mandiri dan tidak lagi mendapati anggota legislatifnya bermain-main terhadap proyek atau yang melanggar dengan Undang-Undang,” tutupnya. (RHS/RIW/RH)

BANJAR – Ratusan personel TNI/Polri dan Lindungan Masyarakat (Linmas) siap mengawal pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2022 di Kabupaten Banjar.

Bupati Banjar, Saidi Mansyur, mengungkapkan dengan adanya pesta demokrasi yang diselenggarakan sebanyak 117 desa di 20 kecamatan bisa menggunakan hak pilihnya.

“Diharapkan tidak golput. Terbesar diinginkan bisa melahirkan pembakal yang dapat memimpin desanya dengan baik,” ujarnya kepada awak media usai melaksanakan apel gelar pasukan kesiapan pemilihan Kades serentak di Kabupaten Banjar, di halaman Mapolres Banjar, Rabu (16/11).

Dirinya mengingatkan, agar aparat seperti TNI, Polri, Linmas dan ASN juga harus bisa bersikap netral. Serta ditekankan pula mampu meminimalisir adanya konflik saat berlangsungnya Pilkades.

“Semua pihak seluruhnya saya tegaskan untuk bersikap netral. Tadi, kesepakatan dan kesepahaman agar Pilkades serentak 2022 bisa berjalan dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Banjar AKBP Doni Hadi Santoso, menyampaikan, telah menyiapkan sebanyak 360 personel ditambah 46 orang dari Brimob di Bawah Kendali Operasi (KBO).

“Mereka langsung kami terjunkan ke desa sesuai arahan,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menghimbau kepada masyarakat ikut bekerjasama untuk menjaga kestabilan keamanan agar tetap kondusif. Serta, ikut menyukseskan Pilkades 2022 secara damai.

“Mari bersama-sama kita sukseskan penyelenggaraan Pilkades dengan aman dan damai,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengidentifikasi delapan kecamatan di Kabupaten Banjar berpotensi banjir, longsor, puting beliung dan gelombang pasang air laut.

Bupati Banjar, Saidi Mansyur, menyatakan bahwa daerahnya rawan terhadap bencana. Apalagi, menurut prakiraan dari BMKG, Kabupaten Banjar telah memasuki musim penghujan.

“Kita ketahui Kabupaten Banjar sangat rentan bencana. Semoga dengan adanya personel gabungan mulai dari TNI/Polri, TAGANA, DAMKAR serta relawan dapar terjalin kerjasama baik,” ujarnya, kepada awak media, usai melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana yang digelar di halaman kantor BPBD Kabupaten Banjar, Selasa (15/11).

Maka dari itu, ia mengharapkan, agar seluruh personel gabungan bersiap-siap. Minimal, mitigasi serta pencegahan sudah harus dilakukan.

“Dan para relawan nanti juga bisa ditindaklanjuti oleh BPBD sehingga kesiapsiagaan kita dapat berjalan lebih optimal lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Saidi, upaya pencegahan serta penanggulangan bencana, menurutnya, hal utama saat ini semata-mata untuk masyarakat.

“Berikan juga pelayanan kepada mereka secara maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Banjar, Warsita, mengungkapkan, delapan kecamatan yang terdeteksi rawan bencana, di antaranya meliputi Paramasan, Pengaron, Sungai Pinang, Marataman, Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk dan Aluh-Aluh.

“Ini sudah kami petakan bahkan sudah dilakukan kajian. Bahkan, kita juga mempunyai operator untuk melaporkan setiap kejadian atau tanda-tanda bencana,” kata dia.

Salah satu langkah percepatan penanggulangan, lanjut Warsita, pihaknya telah membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang seluruhnya dibagi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banjar. Hal ini pun bertujuan, supaya mitigasi dan pendeteksian bencana yang dilakukan dapat lebih efektif lagi.

“Biasanya satu hari diisi satu orang, kini sudah dibagi menjadi tiga orang dalam satu tim. Terkait data sudah ada juga Pusdalopsnya dan selalu kita pantau dan monitoring terus,” bebernya.

Selain itu, ia membeberkan, BPBD Kabupaten Banjar juga telah memiliki Early Warning System (EWS) atau alat pendeteksi dini bencana.

“Itu penganggaran langsung dari BNPB yang dipasang satu titik di Benteng Pengaron dan itu sudah aktif. Namun, kalau untuk bantuan dari PUPR kami masih menunggu ya,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Sebanyak 360 personil dari Polres Banjar siap diterjunkan untuk pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 117 desa dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjar.

Kapolres Banjar, AKBP Doni Hadi Santoso melalui Kabag Ops, Kompol Abdul Mufid, mengungkapkan, dari ratusan personil yang siap mengamankan jalannya pelaksanaan Pilkades 2022 itu agar tetap kondusif sudah dilakukan pembagian tugas.

“Ada yang berjaga di TPS namun di posko pengamanan ikut dimaksimalkan. Selain itu dikerahkan pula personil yang bergerak di lapangan,” ujarnya kepada awak media, Jumat (11/11) siang.

Saat melakukan pengamanan, tutur Mufid, ratusan personil yang dikerahkan untuk penyelenggaraan Pilkades serentak, 17 November 2022 ini dipastikan tak dipersenjatai senapan api (senpi).

“Hanya dikhususkan untuk pengamanan saja,” tuturnya.

Dia membeberkan, Polres Banjar bakal menambah 45 personil dalam mengamankan jalannya Pilkades serentak 2022 sebagai antisipasi.

“Kami meminta bantuan dari Polda Kalsel dari Brimob,” ungkapnya.

Ia menghimbau, agar masyarakat tidak terlalu arogan dalam menyikapi Pilkades. Mengingat, daerah ini merupakan wilayah yang taat hukum.

“Diharapkan agar Pilkades serentak tahun ini berjalan adil dan transparan tanpa menggunakan embel-embel dengan cara ilegal, baik politik uang atau pun membawa ras (sukuisme),” tegasnya.

Ditanya soal wilayah rawan konflik, dia menerangkan, sedikitnya tercatat ada sekitar 83 TPS dari 18 kecamatan telah teridentifikasi. Sehingga, Polres Banjar menugaskan Bhabinkamtibmas untuk meredam agar tak terjadi permasalahan tersebut.

“Tentu kita akan maksimalkan pengamanannya nanti, baik secara terbuka ataupun di tempat tertutup (pendeteksian kendala dan kerawanan saat Pilkades), sehingga, hal itu tidak menjadi suatu permasalahan baru,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJAR – Kabupaten Banjar kembali mendapatkan bantuan menara Base Transceiver Station (BTS) dari pemerintah pusat sebanyak 17 unit. Bahkan, fasilitas ini bakal siap menjangkau 20 kecamatan hingga menembus ratusan desa di dalamnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar, Aidil Basith menuturkan, dengan menggunakan fiber optik diharapkan bisa lebih memudahkan untuk berkomunikasi antar kecamatan.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan kabar tadi malam bahwa Pemkab Banjar kembali mendapatkan bantuan BTS sebanyak 17 unit dari pusat,” ujarnya melalui penyampaian rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh camat, di Ruang Command Center Manis Banjar, Rabu (9/11).

Sebelumnya, lanjut dia, Pemkab Banjar juga pernah menerima bantuan 30 unit menara BTS untuk beberapa kecamatan. Hal ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses jaringan internet.

“Apabila ditotalkan keseluruhan ada sekitar 47 BTS,” bebernya.

Artinya, menurut Aidil, peran camat yang hadir dalam rapat koordinasi itu tentu sangat mendukung atas keberadaan dari bantuan pengadaan ini.

“Dukungan dari camat untuk memberikan informasi wilayah mana yang blank spot agar nantinya dapat ditindaklanjuti Kominfo,”

Dari 17 unit BTS, dia menargetkan, pembangunannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga, 2024 seluruh ruang lingkup kecamatan di Kabupaten Banjar suda bisa menikmati jaringan internet.

“Semoga dapat terlaksana tanpa kendala,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sebanyak 17 desa di empat kecamatan di Kabupaten Banjar yang bakal terkoneksi dengan jaringan internet setelah tiang menara BTS resmi dipasang. Di antaranya Aranio, Pengaron, Cintapuri Darussalam dan Sambung Makmur.

“Tiwingan Baru, Tiwingan Lama, Surian Hanyar, Banua Hanyar, Sumber Sari, Simpang Lima, Keramat Mina, Atiim, Lubang Baru, Penyiuran, Maniapun, Gunung Batu, Batang Banyu, Sungai Lurus, Batu Tanam dan Pasar Baru,” pungkasnya. (PEMKAB BANJAR-RHS/RDM/RH)

BANJAR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar mengklaim 215 sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Bahkan, implementasinya mulai dilaksanakan Tahun Ajaran 2022/2023.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, mengatakan, setelah pelaksanaan ini berhasil digelar di 30 sekolah penggerak. Di mana, kurikulum tersebut ternyata bagus diterapkan.

“Sejak awal Januari 2022 lalu, sekolah penggerak langsung dibiayai oleh pemerintah pusat dan diwajibkan menjalankan Kurikulum Merdeka,” kepada Abdi Persada FM, Senin (8/11) siang.

Sementara ratusan sekolah di Kabupaten Banjar yang menerapkan Merdeka Belajar dilakukan secara mandiri, baik di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Guru bisa lebih leluasa untuk mengambil metode apa dalam mengukur minat bakat peserta didik di sekolah supaya tetap terlihat senang,” ucap Kadisdik Kabupaten Banjar, Liana Penny.

Kurikulum Merdeka Belajar, menurut dia, untuk metode proses belajar mengajarnya lebih berfokus kepada peserta didik. Meski diketahui, Kurikulum 2013 guru lebih banyak menjelaskan ketimbang memperlihatkan minta bakat mereka.

“Kita melihat dalam pelajaran tertentu. Siswa secara berkelompok ditugaskan membuat suatu project agar setiap guru bisa secara langsung dapat mengetahui sejauh mana minat dan bakatnya. Ini merupakan kemerdekaan dari mereka,” paparnya.

Namun, dijelaskannya, Kurikulum 2013 atau pun Merdeka Belajar tak jauh berbeda.

“Merdeka Belajar itu merupakan hasil evaluasi dari Kurikulum 2013. Jadi, guru dituntut untuk bisa membawa pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik,” ungkap dia.

Perlu diketahui lagi, Kemendikbudrestek RI, memang mencanangkan Tahun Anggaran (TA) 2022/2023 Kurikulum Merdeka Belajar di setiap satuan pendidikan di daerah harus diimplementasikan. (RHS/RDM/RH)