BPBD Banjar Pastikan Kesiapan Hadapi Karhutla

BANJAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar memastikan kesiapannya menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meski sudah memasuki musim kemarau, hujan masih akan terjadi di Kabupaten Banjar hingga Juni 2023.

Kendati demikian, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Warsita menyebut, pihaknya tetap mengikuti arahan dari BPBD Kalsel, jika diminta menetapkan status siaga karhutla.

Apalagi diakuinya, BPBD Banjar juga mempersiapkan 4 regu, yang sejak beberapa waktu lalu hingga saat ini terus bersiaga di posko penangggulangan bencana.

“Posko dan regu itu memang sebelum ada peringatan karhutla ini sudah kami siapkan, mereka berjaga 24 jam,” ujarnya, Rabu (3/5).

Berdasarkan hasil pemetaan, Warsita menyebut, ada dibeberapa kecamatan di Kabupaten Banjar yang rawan karhutla, antara lain Kecamatan Aluh Aluh, Martapura Barat, Martapura Timur, Beruntung Baru dan Kecamatan Gambut.

“Nanti kalau memang status siaga karhutla ditetapkan, kita akan bangun posko di sana,” ungkapnya.

Warsita menambahkan, pihaknya juga akan memanfaatkan Early Warning System (EWS) di Kecamatan Pengaron, untuk memberikan peringatan dini karhutla.

“Kalau pemanfaatannya kan memang EWS itu untuk banjir, tetapi karena disana itu EWS nya manual, kita bisa minta operator untuk membantu memberikan peringatan dini karhutla juga,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Bupati Banjar Lantik 9 Pejabat Eselon II

BANJAR – Bupati Banjar, Saidi Mansyur melanti sebanyak 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemkab Banjar, di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Jum’at (28/4).

Pelantikan disaksikan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyie dan Sekda M Hilman serta para asisten, Kepala SKPD dan camat se Kabupaten Banjar.

Foto bersama Bupati Banjar (tengah) bersama dengan pejabat di lingkup Pemkab Banjar

Saidi berharap, pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Serta mampu mengemban tugas dengan sebaik baiknya.

“Laksanakan program pelayanan dan kegiatan visi misi Kepala Daerah bisa dilaksanakan dengan baik,” ucapnya.

Saidi menyebut, ke sembilan pejabat eselon II tersebut sudah melakukan beberapa proses untuk meningkatkan kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama.

“Salah satunya mengikuti uji kompetensi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banjar beberapa waktu lalu,” bebernya.

Adapun sembilan pejabat tersebut yakni, Kepala Bappedalitbang Siti Hamidah, Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany, Inspektur M Riza Dauly, Kepala Dispersip Tofik Norman Hidayat, Kepala Disnakertrans Hj Siti Mahmudah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik I Gusti Made Suryawati, Kepala Dinsos P3AP2KB Aspihani, Kepala Dishub I Gusti Nyoman Yudiana, dan Kepala DKUMPP Kencana Wati. (SYA/RDM/RH)

BPBD Banjar Dukung Peringatan Haul Datu Kalampayan ke 217

BANJAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar turut mendukung peringatan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan ke 217.

Tim BPBD Banjar saat menurunkan satu unit armada air untuk persiapan haul Datu Kalampayan ke 217. (sumber : BPBD Banjar)

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Warsita mengatakan, sejak sebelum Idul Fitri lalu pihaknya sudah mendukung peringatan haul dengan berbagai macam bantuan.

Mulai dari membersihkan halaman Masjid Tuhfaturraghibin yang jadi lokasi utama peringatan haul, hingga menyiapkan 42 tandon air berkapasitas 1200 liter untuk kebutuhan dapur umum dan jamaah.

“Kita salurkan ke Desa Teluk Selong, Dalam Pagar, dan Kelampayan untuk dapur umum dan kebutuhan lain,” ujarnya, Rabu (26/4).

Warsita menyebut, pihaknya juga menyiapkan bantuan perahu (speed boat) untuk acara puncak haul datu kelampayan ke 217 di Desa Dalam Pagar tersebut.

Bekerjasama dengan stakeholder lain dan juga relawan, total 7 armada air yang disiapkan.

“Untuk kegunaannya kita akan koordinasikan lagi dengan pihak Damkar dan juga Polres,” bebernya.

Selain itu, BPBD Banjar juga menyiapkan personel piket untuk berjaga-jaga disekitar lokasi peringatan.

“Kami siapkan regu piket terdiri dari 11 orang, tiap hari mereka standby,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

100.000 Bungkus Nasi Disiapkan Pada Puncak Peringatan Haul Datu Kalampayan ke 217

BANJAR – Sebanyak kurang lebih 100.000 bungkus nasi disiapkan dalam puncak peringatan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan ke 217.

Panitia Haul Datu Kalampayan ke 217 saat melakukan persiapan di dapur umum

Ketua Pelaksana sekaligus keturunan Datu Kalampayan, Ahmadi Hamid menyebut, jumlah konsumsi ditahun ini 40 persen lebih banyak dari sebelumnya.

“Ada sekitar 5 ton sapi dan 700 blek (1400 liter) beras disiapkan untuk konsumsi,” ujarnya, Rabu (26/4).

Ahmadi menuturkan, tahun ini juga ada penambahan dapur umum. Dari biasanya hanya 10 yang disiapkan, tahun ini ada 3 dapur umum tambahan.

Hal ini menindaklanjuti banyaknya para jamaah yang tidak kebagian konsumsi di titik yang jauh dari dapur umum.

“Tahun kemarin itu di Teluk Selong banyak jamaah yang tidak kebagian konsumsi, jadi kita tambah dapur umum juga disana,” bebernya.

Sementara itu, salah satu Ketua Dapur Umum, Muhammad Rofi’i mengaku bersyukur karena memiliki banyak persiapan dalam puncak peringatan, mengingat izin dari pihak keamanan sudah diterbitkan sejak jauh-jauh hari.

“Kalau tahun lalu izinnya keluar dari kepolisian dua hari menjelang peringatan, karena pandemi juga kan, jadi cukup kerepotanlah,” ungkapnya.

Puncak peringatan haul ke 217 pengarang kitab Sabilal Muhtadin tersebut akan digelar di Masjid Tuhfaturraghibin, Desa Dalam Pagar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (27/4) pagi.

Jumlah jemaah diprediksi akan membludak lantaran melandainya COVID-19 dan pencabutan PPKM oleh pemerintah. (SYA/RDM/RH)

Festival Becatuk Dauh Jadi Cara Pemkab Banjar Lestarikan Kearifan Lokal Islam

BANJAR – Grand Final Festival Becatuk Dauh (Bedug) Tahun 2023 berlangsung di lapangan Cahaya Bumi Selamat, Martapura, Selasa (11/4) malam. Ada 9 grup yang berhasil lolos ke babak grand final setelah mengikuti babak penyisihan pada 20-22 Maret lalu.

Peserta Festival Becatuk Dauh Tahun 2023 saat unjuk kebolehan dalam babak grand final

Saat membuka kegiatan, Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyi mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu cara Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), untuk melestarikan budaya.

Tradisi memukul (becatuk) dauh, diakuinya, dulunya sering dilakukan di masjid dan mushalla sebagai pertanda masuknya waktu sholat, dan kini telah mulai terpinggirkan.

“Sirine telah menggantikan peran beduk dalam banyak tempat. Oleh karena itu, kita perlu mengenang kembali nilai dan makna dari tradisi ini, serta menjaga agar tidak dilupakan di masa yang akan datang,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, menurut Said, juga mengingatkan kembali pentingnya melestarikan budaya dan tradisi Islam yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal di tengah pesatnya perkembangan jaman serta pengaruh globalisasi.

“Festival ini juga memiliki makna yang sangat penting bagi generasi muda di Kabupaten Banjar untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan tradisi Islam di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disbudporapar Kabupaten Banjar, Haris Rifani mengungkapkan, tahun ini hanya ada beberapa Kecamatan yang mengikuti festival yang diselenggarakan setiap bulan Ramadhan ini.

“Mungkin karena sifatnya dadakan, dan juga festival ini kan sempat terhenti akibat pandemi. Kalau sebelum pandemi itu seluruh Kecamatan mengirim perwakilan,” ungkapnya.

Haris menyebut, total uang tunai yang diperebutkan pada festival tahun ini sebesar Rp 34 juta. Selain itu, ada pula tropi dan piala bergilir.

“Kita juga berikan hadiah untuk kategori busana terbaik, juara favorit, dan juara pelestari,” paparnya.

Terpilih sebagai juara pertama yakni grup Baitul Huda dari Pekauman, juara kedua grup Al Munir dari Tunggul Irang, dan juara ketiga grup Al Banjari dari Murung Kenanga. (SYA/RDM/RH)

Hewan Ternak di Kabupaten Banjar Dipastikan Bebas PMK

BANJAR – Hewan ternak di Kabupaten Banjar dipastikan aman dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sempat jadi perbincangan beberapa waktu lalu, PMK yang diketahui menyerang sebagian besar ternak seperti sapi dan kerbau ini, nyatanya tidak berdampak kepada manusia.

Meski demikian, vaksinasi terhadap hewan ternak tetap digalakan oleh Pemkab Banjar. Terlebih menjelang perayaan Idul Fitri 1444 H.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Ternak dan Kesehatan Manusia Veteriner pada Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Lulu Vila Vardi mengungkapkan, sejak awal kemunculan penyakit itu di Kalsel, PMK sampai saat ini belum ditemukan di Kabupaten Banjar.

“Kami secara penuh menggalakan vaksinasi hewan ternak, itulah mungkin kenapa kasus PMK tidak ditemukan di sini,” ujarnya, Selasa (11/4).

Meski sempat ditemukan kasus PMK di Kabupaten Tabalong dan Tanah Laut, Aldi (sapaan akrab) menyebut, saat ini Kalsel sudah terbilang bersih dari PMK.

“Kita patut bangga dengan pemerintah kita, antisipasinya cepat. Bahkan sekarang kita sudah masuk Zona Putih (aman) PMK,” ujarnya.

Maka dari itu, ia memastikan bahwa virus ini tidak ada lagi di Kalsel terutama Kabupaten Banjar.

“Jangan ragu untuk membeli daging, apalagi menjelang Idul Fitri dan Idul Adha,” imbuhnya.(SYA/RDM/RH)

Menteri Kelautan dan Perikanan Resmikan SPBU Khusus Nelayan Pertama di Kab Banjar

BANJAR – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus untuk nelayan di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar pada Jum’at (31/3). Kehadiran Menteri Sakti Wahyu ke Kalimantan Selatan sekaligus dalam Safari Ramadhan bersama nelayan dan pembudidaya ikan. Pada peresmian tersebut, juga berhadir Anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan Syaifullah Tamliha, Wakil Bupati Kabupaten Banjar Said Idrus Al-Habsyie, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono, beserta pejabat lingkup Provinsi Kalsel dan Kabupaten Banjar.

Dalam sambutannya Sakti Wahyu menyampaikan, dengan diremsikannya SPBU Khusus nelayan di Kecamatan aluh- aluh, merupakan komitmen dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mempermudah akses BBM bagi para nelayan.

“Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk terus mempermudah akses BBM khususnya BBM bersubsidi bagi para nelayan,” ungkap Sakti Wahyu.

Menteri KKP Sakti Wahyu menambahkan, dengan diresmikannya SPBU khusus untuk nelayan yang pertama kali di Kabupaten Banjar ini, maka Provinsi Kalsel telah mempunyai 3 SPBU Khusus Nelayan.

“Untuk di Kalimantan Selatan SBPU nelayan juga sudah ada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut,” tutup Wahyu. (MRF/RDM/RH)

Realisasi Pajak UPPD Samsat Martapura Hingga Februari 2023 Capai 26 M

BANJAR – Capaian realisasi pajak pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Martapura bulan Pertama dan Kedua ditahun 2023 ini sudah mencapai Rp 26 milyar lebih, hasil capaian ini merupakan capaian yang dinilai baik, dikarenakan masyarakat Kabupaten Banjar ikut berpartisipasi untuk membayar pajak kendaraan mereka.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli menyampaikan, pendapatan realisasi penerimaan pajak dibulan Januari hingga Februari tahun 2023 ini, telah terkumpul sebanyak Rp 14,7 Milyar dari Pajak kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) senilai Rp12. 8 Milyar, dan Pajak Air Permukaan (PAP) senilai Rp157 juta rupiah. Kalau ditotalkan, pada bulan pertama dan kedua diawal tahun 2023 ini UPDD Samsat Martapura telah mengantongi sebesar lebih dari Rp26 Miliar.

“Kalau di presentasikan PKB 15,5 persen, BBNKB 19,6 persen, dan PAP baru 2 persen,” lanjut Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, capaian pendapatan pajak air permukaan wilayah Kabupaten Banjar dinilai masih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2022 dikarenakan adanya target pencapaian PAP yang cukup tinggi, yakni sebesar 8 milIar lebih. Namun pihaknya optimis, dapat mencapai target Pendapatan Pajak Air Permukaan hingga akhir tahun.

“Kendalanya selama ini ya memang pencapaian PAP karena target yang ditetapkan cukup besar sehingga kami tidak bisa memenuhi, padahal ditahun 2022 itu target kita dari Rp 6,9 milyar dan diperubahan turun menjadi Rp 1,8 milyar dan kami berhasil mencapai Rp 1,4 milyar, ” Ungkap Zulkifli.

Kemungkinan adanya target perubahan Pajak Air Perubahan (PAP) akan terjadi di Triwulan ketiga tahun 2023 ini, sehingga target perubahanlah yang akan dipakai. Dengan demikian pihaknya mengharapkan adanya target perubahan untuk capaian PAP. (MRF/RDM/RH)

UPPD Samsat Martapura Buka Warung Samsat

BANJARBARU – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Pintu (Samsat) Martapura sekarang mempunyai inovasi terbaru untuk meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Banjar, yakni dengan membuka warung samsat, yang terletak di Halaman Kantor UPPD Samsat Martapura, setiap Senin – Sabtu, kecuali Jum’at dan Minggu.

Kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli menyampaikan, warung samsat tersebut dibuka pada jam 16.00 – 21.00 WiTA, dengan tujuan untuk mengakomodir para wajib pajak yang tidak sempat membayar pajak pada siang hari.

Menurutnya, terdapat 2 layanan yang dibuka pada Warung Samsat, yakni pembayaran pajak tahunan dan pajak online. Untuk pajak online pihaknya bisa melayani pelanggan wajib pajak dari seluruh Kalsel, dan bukan berpatok pada wajib pajak di Kabupaten Banjar saja.

“Dengan adanya pelayanan pajak online di warung samsat, maka wajib pajak tidak perlu berhadir untuk membayar pajak,” lanjut Zulkifli.

Ia melanjutkan, dengan adanya perubahan jam pelayanan dibulan ramadhan, yakni senin hingga kamis pelayanan akan dibuka mulai pukul 08 pagi hingga pukul 1 siang, Pada jum’at akan dibuka mulai pukul 08 pagi hingga pukul 11, dan pada sabtu akan dibuka pada pukul 08 pagi hingga pukul 12 siang. Namun jadwal pelayanan di warung samsat tetap sama dan tidak mengalami perubahan di bulan penuh berkah ini. Mengingat tujuan pembukaan warung samsat, yakni untuk mengakomodir para wajib pajak yang tidak sempat membayar pada pagi dan siang hari, sehingga warung samsat tetap dibuka pada sore hari.

“Pelayanan warung samsat di bulan ramadhan tidak mengalami perubahan jadwal, yakni mulai pukul 04 sore – hingga pukul 09 malam, ” tutup Zulkifli. (MRF/RDM/RH)

Warga Gudang Tengah Minta Pemda di Kalsel Lebih Perhatikan RTLH

Banjar – Akibat dilanda banjir, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Banjar semakin bertambah. Saat ini saja, Kabupaten Banjar menjadi salah satu daerah yang jumlah RTLH-nya sangat banyak dibanding daerah lain mencapai 20 ribuan.

Tokoh Desa Gudang Tengah, Maidah mengatakan karena berada di dataran rendah, banyak rumah yang rusak bahkan roboh karena terjangan banjir. Sedangkan, menurutnya, usulan demi usulan telah disampaikan pihak terkait namun tidak bisa ditangani sepenuhnya.

“Banyak yang tidak layak huni, karena memang rumahnya sudah tua maupun terendam banjir jadi rusak. Kami sudah usulkan ke aparat desa. Alhamdulillah sebagian sudah ada yang diperbaiki tapi ada juga sebagian yang belum,” katanya kepada wartawan, usai mengikuti sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kalsel Isra Ismail, Senin (20/3).

Sementara, warga Desa Gudang Tengah, Arsuni menambahkan pihaknya mengusulkan agar pemerintah daerah, baik Pemprov Kalsel maupun Pemkab Banjar memberikan perhatian khusus kepada warga yang terdampak banjir, termasuk rumah mereka yang rusak.

“Karena daerah kami berada di dataran rendah, banyak rumah yang terendam banjir saat ini, jadu kami perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti masalah banjir tersebut,” jelasnya.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Anggota Komisi DPRD Kalsel, Isra Ismail menyebutkan bahwa kabupaten Banjar memang menjadi perhatian utama dirinya. Mengingat kabupaten ini merupakan salah satu daerah yang jumlah RTLH-nya sangat banyak dibanding daerah lain, bahkan mencapai 20 ribuan jika ditotal dengan rumah yang tidak layak huni karena bencana saat ini.

“Saya selaku anggota DPRD ingin memperjuangkan harapan dari masyarakat yang terkena dampak banjir maupun yang terkait RTLH. Mereka melalui Kades bisa mengusulkan perbaikan untuk RTLH tersebut. Mungkin rumahnya sudah tua dan kemampuan untuk memperbaiki tidak ada,” tuturnya.

Selain perumahan, Isra juga berharap agar kawasan permukiman dapat tertata dengan baik, misalnya terkait drainase, tata kelola sampah dan sebagainya. Ia juga berharap agar Pemprov Kalsel dan Pemkab Banjar memberikan perhatian untuk perbaikan RTLH warga yang tidak mampu.

Untuk diketahui, sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini menghadirkan narasumber yaitu Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel, Isma Agrianti yang juga memaparkan mengenai teknis pengajuan atau usulan agar RTLH bisa segera tertangani pemerintah. (NRH/RDM/APR)

Exit mobile version