Banjar – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Terapkan Sistem Merit Berbasis Manajemen Talenta, Bupati Banjar Lantik Empat Pejabat Pimpinan Tinggi

Banjar – Bupati Banjar Saidi Mansyur melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Jumat (17/7).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit berbasis Manajemen Talenta atau Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Empat pejabat yang dilantik masing-masing Faisal sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), setelah sebelumnya menjabat Sekretaris DKISP.

Kemudian Noripansyah yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipercaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

Selanjutnya, Akhmad Jarkawi yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.

Sementara Yuana Karta Abidin yang sebelumnya menjabat Camat Sambung Makmur kini mengemban amanah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar.

Bupati Banjar Saidi Mansyur mengatakan, pengisian jabatan kali ini kembali menggunakan Manajemen Talenta sebagai implementasi sistem merit dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkab Banjar.

“Jika sebelumnya kita terbiasa dengan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan konvensional, hari ini Pemkab Banjar kembali mengimplementasikan Manajemen Talenta dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi,” ujarnya.

Proses pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan langsung oleh Bupati Banjar.(foto : MC Banjar)

Menurut Saidi, penerapan sistem tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

Melalui sistem ini, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, serta kinerja yang diukur secara objektif melalui data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kita ingin memastikan bahwa penempatan pejabat tidak lagi hanya berdasarkan proses administratif semata, namun benar-benar berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja yang terukur secara digital dan objektif melalui data dari BKN,” katanya.

Dalam arahannya, Saidi meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di unit kerja masing-masing.

Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Satpol PP diminta memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat serta menjaga ketertiban umum.

Sementara itu, Kepala DKISP didorong mempercepat implementasi digitalisasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sedangkan Staf Ahli Bupati diharapkan mampu memberikan masukan strategis dan inovatif dalam mendukung perumusan kebijakan daerah.

“Percepat digitalisasi birokrasi melalui SPBE dan berikan masukan yang strategis serta inovatif untuk mendukung kebijakan pimpinan,” pesannya. (SYA/RIW/APR)

Harlah ke-112, Ponpes Darussalam Martapura Perkuat Komitmen Cetak Generasi Berilmu dan Berakhlak

Banjar – Pondok Pesantren Darussalam Martapura memeringati Hari Lahir (Harlah) ke-112 pada Selasa (14/7). Momentum ini menjadi refleksi perjalanan panjang salah satu pondok pesantren tertua di Kalimantan Selatan, mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pimpinan PP Darussalam Martapura, KH Hasanuddin Badruddin, saat menyampaikan sambutan.

Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, KH Hasanuddin Badruddin mengatakan, usia 112 tahun merupakan amanah besar yang harus terus dijaga melalui peningkatan kualitas pendidikan, pembinaan karakter, dan penguatan nilai-nilai keislaman.

“Alhamdulillah, perjalanan waktu membawa Pondok Pesantren Darussalam hingga mencapai usia 112 tahun. Mudah – mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada seluruh guru yang mengabdi serta para santri di semua jenjang pendidikan,” ujarnya.

Ia menuturkan, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan tidak hanya diukur dari lamanya berdiri, tetapi juga dari kontribusinya melahirkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu, akhlak, dan tanggung jawab kepada agama maupun masyarakat.

Karena itu, para santri diharapkan dapat menempuh proses belajar dengan penuh kesungguhan, disiplin, dan semangat menuntut ilmu agar mampu menjadi pribadi yang berkualitas ketika kembali ke tengah masyarakat.

Menurut Hasanuddin, seluruh civitas Pondok Pesantren Darussalam memiliki harapan yang sama, yakni melahirkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mampu mengamalkan serta menyebarkan ilmu yang diperoleh untuk kemaslahatan umat.

Ia juga mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan harus selalu disertai dengan petunjuk dan hidayah dari Allah SWT.

Menurutnya, hidayah menjadi fondasi penting agar ilmu yang dimiliki dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan.

“Kami berharap para santri yang belajar dengan sungguh – sungguh di Pondok Pesantren Darussalam nantinya menjadi pribadi yang saleh dan salehah, mampu mengemban ilmu yang diperoleh, kemudian menyampaikannya kepada masyarakat,” katanya. (SYA/RIW/

Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2026, Pemkab Banjar Ajak Calon Pembakal Jaga Kondusivitas Desa

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di salah satu hotel Kecamatan Gambut, Kamis (9/7).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan Pilkades serentak sekaligus komitmen bersama mewujudkan pemilihan yang aman, tertib, damai, dan demokratis menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli 2026.

Sebanyak 62 calon pembakal dari 20 desa di 11 kecamatan mengikuti deklarasi tersebut. Mereka menyatakan kesiapan untuk menjaga keamanan, menghormati proses demokrasi, serta menerima hasil pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, deklarasi damai menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan Pilkades tidak hanya ditentukan penyelenggara, tetapi juga komitmen para calon pembakal beserta pendukungnya dalam menjaga situasi tetap kondusif.

“Hari ini kita melaksanakan deklarasi damai para calon pembakal dalam rangka pemilihan tahun 2026. Ada 20 desa di 11 kecamatan yang akan melaksanakan pemilihan pada 22 Juli mendatang. Tujuan kegiatan ini adalah membangun komitmen bersama agar pelaksanaan Pilkades berjalan damai dan tidak menimbulkan kisruh,” ujarnya.

*Pembacaan deklarasi damai oleh para calon Pembakal Kabupaten Banjar.(Foto : MC Banjar)*

Yudi juga mengingatkan seluruh calon pembakal, mengedepankan etika politik, saling menghormati, dan berkompetisi secara sehat melalui penyampaian visi, misi, serta program kerja yang berpihak pada kemajuan desa.

Ia menegaskan setiap calon memiliki tanggung jawab mengajak tim sukses maupun pendukungnya menjaga ketertiban selama proses Pilkades berlangsung.

“Calon pembakal harus bertanggung jawab terhadap seluruh pendukungnya agar bersama-sama menjaga kedamaian dan kelancaran pelaksanaan pemilihan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, Hafizh Anshari menjelaskan, deklarasi damai merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian Pilkades Serentak Tahun 2026.

Melalui deklarasi tersebut, para calon pembakal sepakat menjaga keamanan dan kondusivitas desa serta menerima hasil pemilihan secara sportif.

“Semua calon bersepakat untuk menerima hasil pemilihan, menjaga kondusivitas dan keamanan desa, baik secara pribadi maupun bersama tim sukses dan para pendukungnya. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga agar pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan damai,” jelasnya.

Hafizh menambahkan, setelah deklarasi damai, tahapan berikutnya adalah pencabutan nomor urut calon pembakal yang akan dilaksanakan pada hari berikutnya.

Selanjutnya, seluruh calon akan memasuki masa kampanye hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 22 Juli 2026. (SYA/RIW/APR)

Perkuat Kesiapan Penegakan Perda, Pemkab Banjar Pembaretan 30 Anggota Baru Satpol PP

Banjar – Sebanyak 30 anggota baru Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar resmi mengikuti pembinaan dan pemasangan baret di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Rabu (8/7).

Seluruh peserta merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini memperkuat jajaran Satpol PP Kabupaten Banjar.

Kegiatan ditutup secara resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea. Menurutnya, pembaretan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, disiplin, dan jiwa korsa setiap personel sebelum menjalankan tugas di lapangan.

Yudi menjelaskan, terdapat tiga nilai utama yang ingin ditanamkan melalui pembinaan tersebut, yakni memperkuat kekompakan, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta membangun pendekatan yang humanis kepada masyarakat.

“Satpol PP adalah sebuah satuan, sehingga setiap anggotanya harus berjalan seirama. Kekompakan menjadi modal utama agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

*Sekda Banjar (kiri) saat menyampaikan sambutan.(foto : MC Banjar)*

Selain itu, Ia menekankan bahwa seluruh personel harus memiliki semangat saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Yudi, pembinaan yang diberikan juga bertujuan mengingatkan bahwa tugas Satpol PP pada hakikatnya adalah melayani masyarakat. Karena itu, setiap tindakan penegakan aturan harus dilakukan secara profesional, persuasif, dan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan.

“Mereka harus sadar bahwa mereka berasal dari masyarakat dan bertugas untuk masyarakat. Harapan kami, Satpol PP Kabupaten Banjar semakin humanis, persuasif dalam mengambil tindakan, serta lebih berwibawa saat menjalankan tugas,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar, Fahrudin, mengatakan pemasangan baret merupakan simbol kehormatan sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga setiap anggota.

Ia menegaskan, personel Satpol PP dituntut memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan Perda, sekaligus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dalam penegakan Perda, kami berharap mereka bisa disiplin, tegas, namun tetap sopan. Masyarakat membutuhkan kehadiran Satpol PP, baik dalam penanganan pelanggaran, keadaan darurat, maupun kegiatan penertiban,” ujarnya. (SYA/RIW/APR)

Bunda PAUD Banjar Pastikan MPLS Ramah PAUD Berlangsung Aman dan Menyenangkan

Banjar – Bunda PAUD Kabupaten Banjar, Nurgita Tiyas, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah PAUD Tahun Ajaran 2026/2027 di TK Negeri Jawa, Kelurahan Jawa, Martapura, Senin (6/7).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai prinsip pendidikan anak usia dini yang mengedepankan kenyamanan, keamanan, serta suasana belajar yang menyenangkan, sehingga peserta didik baru mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara optimal.

Dalam kesempatan itu, Nurgita menyapa para peserta didik, berdialog dengan guru dan orang tua yang mendampingi anak-anak pada hari pertama masuk sekolah.

Ia juga meninjau sarana pembelajaran, kebersihan lingkungan sekolah, serta berbagai aktivitas pengenalan yang dirancang untuk membangun rasa percaya diri, kemandirian, dan kegembiraan anak selama mengikuti masa adaptasi.

Menurut Nurgita, pengalaman pertama anak di sekolah akan menjadi fondasi penting membangun semangat belajar. Karena itu, pelaksanaan MPLS harus memberikan kesan positif bagi setiap peserta didik.

Foto bersama Bunda Paud beserta siswa dan para tenaga pendidik.(foto : MC Banjar)

“Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen kami dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. MPLS harus menjadi pengalaman pertama yang menyenangkan bagi anak melalui pengenalan lingkungan sekolah, guru, teman – teman baru, serta kegiatan bermain sambil belajar yang mampu menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan percaya diri,” ujarnya.

Ia juga mengajak para orang tua untuk terus mendampingi anak dengan penuh kasih sayang, menjadi teladan dalam kehidupan sehari – hari, serta menghindari pemberian tekanan maupun tuntutan yang berlebihan kepada anak.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara orang tua dan guru menjadi salah satu kunci dalam mendukung tumbuh kembang anak agar berkembang menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Tisno Hadimurti menjelaskan, bahwa konsep MPLS Ramah PAUD dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan, kekerasan, maupun tekanan psikologis.

Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dikenalkan dengan lingkungan sekolah secara positif sehingga mampu beradaptasi lebih cepat dengan guru, tenaga kependidikan, maupun teman-teman baru.

“Melalui MPLS, peserta didik dikenalkan dengan lingkungan sekolah secara positif dan menyenangkan sehingga mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan guru, tenaga kependidikan, maupun teman-teman baru. Inilah langkah awal untuk menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama,” jelasnya. (SYA/RIW/APR)

Reaksi Cepat Selamatkan Fasilitas Pemprov, Damkar Gambut Terima Penghargaan Kominfo Kalsel

Banjar – Dalam rangka menyampaikan apresiasi dan penghargaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan bersilaturahmi ke Damkar Sektor Gambut Kabupaten Banjar Senin ( 6/7 ).

Penghargaan diberikan atas reaksi cepat Damkar Gambut menangani insiden kebakaran kecil di fasilitas Videotron milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kilometer 17 Gambut, akibat konsleting arus listrik beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media, Heni Setiawati menyampaikan apresiasi kepada Damkar Sektor Gambut, atas kesigapan para anggotanya memadamkan api.

“Saya mewakili Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Selatan mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan sebesar besarnya atas reaksi cepat, ketangkasan kesigapan penanganan Damkar Sektor Gambut atas memadamkan kebakaran yang terjadi terhadap videotron yang berada di KM 17 Gambut sehingga tidak terjadi kerugian besar, ” ujarnya.

Sementara itu Komandan Regu Damkar Sektor Gambut, Selamat Riyadi menyambut baik silaturahmi Dinas Kominfo Kalimantan Selatan. Ia juga mengucapkan terimakasih kasih atas apresiasi dan penghargaan yang di berikan.

“Kami Damkar Sektor Gambut Kabupaten Banjar mengucapkan terimakasih atas silaturahmi dan kunjungan ini yang sudah memberikan apresiasi penghargaan atas kinerja timnya di lapangan,” ucapnya.

Pada kegiatan ini juga di berikan piagam penghargaan yang diserahkan langsung Heni Setiawati kepada Komandan Regu Damkar Sektor Gambut Kabupaten Banjar. (AF/RIW/APR)

Enam Kecamatan Jadi Prioritas Pengendalian Karhutla 2026 Kabupaten Banjar

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan enam kecamatan sebagai wilayah prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.

Langkah ini diambil menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memerkirakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Wilayah yang menjadi fokus pengendalian meliputi Kecamatan Martapura Barat, Martapura Timur, Sungai Tabuk, Gambut, Kertak Hanyar, dan Cintapuri Darussalam.

Keenam kawasan tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama karena didominasi lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea mengatakan, kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi faktor penting untuk menekan risiko terjadinya karhutla.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga dibutuhkan sinergi bersama masyarakat, Manggala Agni, TNI, Polri, relawan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Prediksi BMKG menyebutkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan berada di bawah kondisi normal. Karena itu, diperlukan kesiapsiagaan dari pemerintah, masyarakat, Manggala Agni, serta seluruh pihak terkait untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya usai Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di halaman Kantor BPBD Kabupaten Banjar, Kamis (2/7).

Pemkab Banjar menargetkan jumlah kejadian karhutla pada tahun ini dapat ditekan hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

*Sekda Banjar memimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2026.(foto : MC Banjar)*

Target tersebut akan dicapai melalui penguatan upaya pencegahan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memastikan seluruh sarana dan prasarana penanganan karhutla telah dipersiapkan.

Peralatan seperti pompa pemadam, selang, mesin pemadam, hingga mobil tangki air telah disiagakan untuk mendukung operasi di lapangan.

Selain itu, BPBD juga mengaktifkan tiga posko utama yang berada di Kantor BPBD Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura Barat, dan Kecamatan Cintapuri Darussalam. Posko tersebut akan diperkuat sejumlah posko pendukung di beberapa kecamatan lainnya agar respons penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Untuk mendukung operasional selama musim kemarau, BPBD Kabupaten Banjar menyiapkan anggaran sekitar Rp100 juta yang akan digunakan secara bertahap sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Wasis mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah menangani kebakaran lahan yang berhasil dikendalikan sebelum meluas ke kawasan permukiman.

Berdasarkan hasil evaluasi, penyebab karhutla masih didominasi aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, meskipun sebagian kecil dipicu faktor alam.

Karena itu, BPBD bersama instansi terkait terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, siaran radio, pemasangan pamflet, maupun sosialisasi langsung di daerah rawan.

“Pencegahan menjadi kunci. Kami terus bersinergi dengan seluruh instansi terkait agar potensi karhutla dapat diminimalkan sejak dini,” tutup Wasis. (SYA/RIW/APR)

Tata Kelola Arsip Kabupaten Banjar Dibenahi, Pemanfaatan Arsip untuk Layanan Publik Masih Jadi Tantangan

Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat tata kelola kearsipan di lingkungan pemerintah daerah guna meningkatkan akuntabilitas administrasi dan kualitas pelayanan publik.

Langkah tersebut diambil seiring tuntutan pengelolaan arsip yang semakin terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Foto bersama dalam rakor kearsipan Dispersip Banjar. Foto : MC Banjar

Meski capaian kearsipan Kabupaten Banjar dalam beberapa tahun terakhir tergolong baik, sejumlah tantangan masih ditemukan di tingkat perangkat daerah.

Penataan arsip yang belum sepenuhnya sesuai standar serta pemanfaatan arsip yang belum optimal menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dokumen pemerintahan.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kapasitas Kearsipan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Banjar di Banjarbaru, Selasa (23/6).

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dian Marliana mengatakan, pengelolaan arsip bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan daerah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah hingga unit kerja terkecil.

Menurutnya, kualitas tata kelola arsip akan berpengaruh terhadap indeks pengawasan kearsipan dan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Keberhasilan pengelolaan arsip tidak hanya bertumpu pada Dispersip, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh unit kearsipan dan unit pengolah di setiap perangkat daerah,” ujarnya.

Untuk memperkuat sistem kearsipan, Pemkab Banjar mendorong percepatan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perlindungan arsip vital, hingga pemenuhan instrumen dasar pengelolaan arsip.

Sementara itu, Kepala Dispersip Kabupaten Banjar, Kencana Wati, menyebut arsip memiliki fungsi penting sebagai bukti autentik penyelenggaraan pemerintahan dan dasar pengambilan keputusan.

Ia mengungkapkan hasil evaluasi yang dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menunjukkan kinerja kearsipan Kabupaten Banjar berada pada jalur yang positif.

Dari audit terhadap sejumlah perangkat daerah, mayoritas memperoleh nilai baik bahkan sangat baik.

“Dari hasil audit kearsipan sebelumnya, rata-rata perangkat daerah memperoleh nilai B dan beberapa berhasil meraih nilai A,” katanya.

Capaian tersebut turut mengantarkan Kabupaten Banjar masuk dalam jajaran daerah dengan kinerja kearsipan terbaik di tingkat nasional. Tahun ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan prestasi hingga masuk tiga besar nasional.

Apresiasi juga datang dari Arsiparis Ahli Muda ANRI, Andriea Salamun. Menurutnya, Kabupaten Banjar menjadi salah satu daerah yang cukup progresif dalam penerapan sistem kearsipan elektronik melalui aplikasi Srikandi.

Berdasarkan data pemantauan ANRI, aktivitas pengelolaan arsip digital di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan banyak daerah lainnya.

“Kabupaten Banjar termasuk pemerintah daerah yang lebih awal memanfaatkan aplikasi Srikandi. Tingginya transaksi kearsipan elektronik menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan arsip digital,” jelas Andriea.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital di bidang kearsipan perlu diimbangi dengan penguatan koordinasi antara pengelola arsip di setiap perangkat daerah dengan lembaga kearsipan daerah.

“Selain untuk kebutuhan administrasi pemerintahan, arsip yang tertata baik juga memiliki nilai strategis sebagai sumber informasi dan memori kolektif daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Siapkan Helpdesk, SMAN 1 Martapura Layani Calon Siswa Terkendala Daftar SPMB Online

Banjar – Meski Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dilaksanakan secara daring, SMA Negeri 1 Martapura tetap membuka layanan helpdesk untuk membantu calon peserta didik yang mengalami kendala saat proses pendaftaran.

Layanan tersebut disediakan selama masa pendaftaran SPMB, 22–24 Juni 2026, sebagai upaya memastikan seluruh calon siswa mengikuti proses seleksi tanpa hambatan, termasuk mereka yang tidak memiliki perangkat maupun kesulitan mengakses sistem.

Kepala SMAN 1 Martapura, Eko Sanyoto mengatakan, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang disiapkan untuk seluruh SMA dan SMK di Kalimantan Selatan.

“Walaupun pendaftaran dilakukan secara online, kami tetap menyediakan helpdesk di sekolah. Jadi kalau ada calon siswa yang mengalami kendala atau kurang memahami proses pendaftaran, petugas kami siap membantu,” kata Eko, Senin (22/6).

Menurutnya, sekolah menyiagakan sejumlah operator pada masing – masing jalur penerimaan, didukung petugas administrasi dan layanan informasi agar setiap kendala dapat ditangani dengan cepat.

Selain memberikan pendampingan, sekolah juga memfasilitasi calon peserta didik yang tidak memiliki telepon pintar maupun laptop agar tetap dapat mendaftar.

“Kalau ada siswa yang tidak punya gadget atau laptop, kami fasilitasi untuk mendaftar di sekolah. Sekalian kami edukasi agar mereka terbiasa menggunakan teknologi dan ke depannya bisa lebih mandiri,” ujarnya.

Layanan helpdesk dibuka setiap hari selama masa pendaftaran mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA.

Eko menjelaskan, SPMB 2026 terdiri atas empat jalur penerimaan, yakni jalur domisili sebesar 35 persen, prestasi 30 persen, afirmasi 30 persen, dan mutasi lima persen.

Jalur prestasi dibagi menjadi dua kategori, yakni prestasi akademik dan nonakademik. Pada jalur akademik, penilaian didasarkan pada nilai rapor lima semester dengan bobot 70 persen serta hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebesar 30 persen.

Sementara jalur nonakademik menggunakan bukti prestasi atau kejuaraan yang dimiliki calon peserta didik.

Adapun jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun bagi penyandang disabilitas.

Sedangkan jalur mutasi diperuntukkan bagi anak yang mengikuti perpindahan tugas orang tua serta anak guru. (SYA/RIW/EPS)

Gelar Verifikasi Lapangan BUMDesa Terbaik 2026, Dinas PMD Apresiasi Kinerja BUMDesa Karya Baimbai

Banjar – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan melanjutkan tahapan penilaian lapangan BUMDesa Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Kali ini, tim penilai melakukan verifikasi lapangan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Karya Baimbai yang berada di Desa Pemangkih Darat, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Senin (22/6).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses seleksi untuk menentukan BUMDesa terbaik tingkat provinsi yang nantinya akan menjadi percontohan pengembangan usaha ekonomi desa di Kalimantan Selatan.

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, Indah Novita Purnamasari mengatakan, pada tahun 2026 pihaknya melakukan sejumlah penyempurnaan sistem penilaian BUMDesa terbaik.

Apabila pada tahun – tahun sebelumnya seluruh peserta mendapatkan kunjungan lapangan, maka tahun ini proses seleksi diawali dengan penilaian administrasi dan dokumen untuk menentukan lima besar peserta terbaik yang berhak mengikuti verifikasi lapangan.

“Sebagai informasi, pada tahun 2026 ini kami melakukan perbaikan terhadap sistem penilaian. Kalau dulu seluruh peserta dikunjungi, sekarang terlebih dahulu dilakukan seleksi administrasi untuk menentukan lima besar BUMDesa terbaik yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan,” ujarnya.

Indah menjelaskan, perubahan sistem tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas dan kualitas penilaian.

Dengan metode tersebut, tim penilai lebih fokus melakukan pendalaman terhadap BUMDesa yang benar-benar menunjukkan kinerja terbaik, baik dari sisi kelembagaan, pengelolaan usaha, maupun dampaknya terhadap masyarakat desa.

“Dalam penilaian lapangan, tim melakukan verifikasi terhadap berbagai aspek, mulai dari tata kelola organisasi, administrasi kelembagaan, perkembangan unit usaha, inovasi yang dikembangkan, hingga kontribusi BUMDesa terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, DPMD Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan apresiasi kepada BUMDesa Karya Baimbai yang berhasil masuk lima besar peserta terbaik tingkat provinsi tahun 2026.

Menurut Indah, capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen kuat pengelola BUMDesa, mengembangkan usaha desa secara profesional, produktif, dan berkelanjutan.

“Kami mengapresiasi BUMDesa Karya Baimbai yang berhasil masuk dalam lima besar BUMDesa terbaik tingkat provinsi. Ini tentu bukan hal yang mudah karena harus melalui tahapan seleksi administrasi dan penilaian dokumen terlebih dahulu,” katanya.

Lebih lanjut, Indah menegaskan, bahwa ajang BUMDesa Terbaik bukan sekadar kompetisi, melainkan menjadi instrumen pembinaan yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMDesa di seluruh Kalimantan Selatan.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap semakin banyak BUMDesa yang tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, profesional, dan mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayah masing – masing.

“Hasil penilaian lapangan terhadap lima besar peserta nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi tim penilai untuk menentukan BUMDesa terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang akan memperoleh penghargaan sekaligus mendapatkan pembinaan lanjutan untuk meningkatkan daya saing hingga tingkat nasional,” tutup Indah. (MRF/RIW/EPS)