Kategori: Banjar

Banjar – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi juga perhatian terhadap masyarakat terdampak dan para relawan yang berada di garis depan.

DPRD Kalimantan Selatan berharap bantuan pemerintah pusat dimanfaatkan tepat sasaran, sesuai kebutuhan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Habib Umar Hasan Alie Bahasyim, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran bantuan secara terencana dan transparan.

Menurutnya, penggunaan dana harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, terutama menghadapi dampak karhutla yang berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari.

Ia mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para relawan yang selama ini turut membantu penanganan karhutla.

Dedikasi para relawan yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan menghadapi risiko terhadap kesehatan, dinilai perlu mendapat dukungan yang memadai.

“Perhatian terhadap relawan menjadi penting agar upaya penanganan karhutla dapat berjalan optimal. Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya berupa sarana operasional, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan perlindungan dan keselamatan mereka saat bertugas,” ungkapnya.

Habib Umar menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran. Perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan menjadi faktor penting agar dana yang dikucurkan benar – benar memberikan hasil nyata.

“Bantuan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat upaya penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus memastikan masyarakat terdampak dan para relawan memperoleh perhatian sesuai kebutuhan mereka,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Hamdan menilai, perencanaan penggunaan anggaran harus disusun jelas dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan prioritas daerah.

Dengan perencanaan yang matang, dana bantuan diharapkan dapat digunakan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga penanganan karhutla dapat berjalan lebih terarah sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah.

“DPRD berharap dukungan anggaran tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan efektivitas penanganan karhutla, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat dan relawan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat segera menyalurkan bantuan penanganan karhutla di 7 kabupaten/kota Kalsel. Kabupaten Banjar disebut akan menerima alokasi sebesar Rp20 miliar. (NHF/RIW/EPS)

Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembalikan tanah pada hampir 1.000 hektare lahan pertanian di Kabupaten Banjar dalam waktu satu pekan.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah pembakaran sisa tanaman yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, pembalikan tanah menjadi salah satu langkah mengelola sisa tanaman setelah panen sekaligus mencegah kebakaran. Melalui cara ini, residu tanaman dapat ditanam ke dalam tanah sehingga tidak perlu dibakar.

“Residu tanaman kita masukkan ke dalam tanah melalui pembalikan lahan, sehingga tidak perlu dibakar. Ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya karhutla,” ujar Hanif, usai memimpin Rakor Penanggulangan Karhutla pada kawasan KSPEAN Kalsel, di Banharbaru, Sabtu (10/10).

Menurut Hanif, pencegahan melalui pengolahan lahan perlu diperkuat untuk menekan munculnya sumber api dari aktivitas pertanian. Karena itu, keterlibatan petani dan dukungan berbagai pihak diperlukan agar upaya tersebut berjalan efektif.

Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, pihaknya menargetkan pembalikan tanah minimal 100 hektare per hari selama tujuh hari.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kelompok tani, penyuluh pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta dinas pertanian kabupaten dan kota.

Sejumlah alat pertanian, termasuk rotavator serta traktor roda dua dan roda empat, mulai dikerahkan untuk mempercepat pengolahan lahan.

“Kita targetkan minimal 100 hektare per hari selama tujuh hari. Semua pihak sudah kita koordinasikan agar pembalikan tanah ini bisa segera dilakukan,” kata Syamsir.

Syamsir juga mengingatkan petani agar tidak membersihkan lahan dengan cara membakar sisa tanaman. Ia menyebut dugaan pembakaran oleh dua orang di Kabupaten Banjar telah terdeteksi dan menegaskan bahwa pelanggaran berulang dapat ditindak sesuai ketentuan.

“Petani jangan membakar lahan. Pembinaan pasti ada batasnya. Kalau pelanggaran terus berulang, tentu akan ada tindakan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan pemetaan personel dan peralatan dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Langkah ini bertujuan memastikan dukungan setiap pihak dapat dikerahkan secara optimal dalam penanganan karhutla di kawasan Blok Sambang Lihum atau Jalan Gubernur Syarkawi.

“Blok kita identifikasi bersama seluruh stakeholder dan SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil pengerucutan, konsentrasi penanganan lebih diarahkan ke Blok Sambang Lihum di Jalan Gubernur Syarkawi,” ujarnya.

Rahmat menjelaskan, kawasan yang menjadi fokus penanganan dibagi menjadi empat subblok berdasarkan sektor usaha, yakni perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan sektor lainnya.

Setiap subblok kemudian dibagi lagi menjadi sejumlah sektor kerja untuk memperjelas wilayah tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pemetaan tersebut juga mencakup pendataan jumlah personel, ketersediaan peralatan, serta bentuk dukungan yang dapat diberikan setiap perusahaan. Bagi perusahaan yang belum memiliki tenaga operasional memadai, koordinasi dengan tim BPK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan personel melalui kolaborasi.

“Kita sedang mengukur kekuatan untuk pelaksanaan besok, baik dari sisi peralatan maupun personel. Kita identifikasi masing – masing pihak, berapa tenaga yang bisa dihadirkan dan peralatan apa yang tersedia,” jelasnya.

Berdasarkan pemetaan awal, luas kawasan yang menjadi sasaran penanganan karhutla menurut DLH Kalsel mencapai sekitar 1.600 hektare.

Rahmat menargetkan kegiatan tersebut berlangsung selama satu pekan, dengan peluang penyelesaian lebih cepat apabila seluruh pihak bergerak bersama.

“Target kita satu minggu. Namun, melihat antusiasme teman-teman dan nantinya didukung BPBD, saya yakin bisa lebih cepat selesai, asalkan seluruh pihak benar-benar bergerak bersama,” ungkapnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjar – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, Kabupaten Banjar, diperkuat melalui pengerahan sekitar 350 pelaku usaha.

Penanganan difokuskan pada lahan pertanian pascapanen dan kawasan gambut, dengan target pengerjaan selama satu pekan.

Upaya tersebut ditandai dengan apel pembagian tugas penanganan karhutla yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, Minggu (11/10).

Pemerintah melibatkan unsur terkait dan dunia usaha untuk mempercepat penanganan di kawasan yang menjadi salah satu prioritas tersebut.

Hanif mengatakan, keterlibatan dunia usaha diperlukan karena penanganan karhutla tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Sekitar 350 pelaku usaha dikerahkan untuk mendukung upaya di lapangan melalui penyediaan personel maupun peralatan.

“Pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Karena itu, kita menggerakkan dunia usaha untuk bersama – sama melakukan penguatan penanggulangan karhutla,” ujarnya.

Penanganan dilakukan dengan dua pendekatan sesuai karakteristik lahan. Pada lahan pertanian yang menyisakan residu atau gagal panen, dilakukan pembalikan tanah agar sisa tanaman tertanam dan tidak dibakar.

Sementara di kawasan gambut seluas sekitar 1.650 hektare, upaya difokuskan pada pembasahan melalui penggenangan.

Pemerintah juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mengalirkan air dari Sungai Martapura, untuk mendukung pembasahan kawasan gambut.

Selain itu, sebanyak 15 unit mobil tangki air dari Korem 101/Antasari dan 30 unit dari pihak swasta disiapkan untuk mendukung penanganan. Hampir 50 unit alat pembalik tanah juga dikerahkan.

Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus mengatakan, pemantauan titik api turut diperkuat menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Pemantauan ini terutama menyasar potensi kebakaran yang muncul pada malam hari.

“Dengan drone, kita bisa memantau titik-titik yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk pada malam hari. Kawasan gambut juga menjadi perhatian karena pembasahan diperlukan untuk mengurangi asap,” katanya.

Menurut Ilham, asap karhutla telah berdampak pada aktivitas penerbangan. Karena itu, pembasahan gambut menjadi salah satu langkah penting untuk menekan potensi munculnya asap yang mengganggu jarak pandang.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, menyebut kawasan Jalan Gubernur Syarkawi menjadi prioritas penanganan saat ini.

Personel dan peralatan akan difokuskan terlebih dahulu di wilayah tersebut sebelum dialihkan ke titik lain.

“Untuk sementara, kita fokus di Jalan Syarkawi. Kalau dalam satu minggu penanganannya berjalan baik, personel dan peralatan bisa kita geser ke lokasi lain yang membutuhkan,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjar – BPAM Banjarbakula mengoptimalkan intake darurat untuk menjaga pasokan air baku setelah pipa transmisi utama berdiameter 1.200 milimeter mengalami kebocoran di wilayah Sei Landas, Desa Mandikapau, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

Perbaikan pipa diperkirakan membutuhkan waktu 5-10 hari, dengan mempertimbangkan tahapan teknis hingga sistem transmisi dinyatakan aman untuk kembali beroperasi.

Kepala BPAM Banjarbakula, Siddiq Wahyu Pamungkas mengatakan, kebocoran diketahui pada Jumat (9/10) sekitar pukul 20.20 Wita.

Petugas kemudian mematikan pompa Intake Mandikapau dan menutup sejumlah katup yang terhubung dengan jalur pipa untuk menghentikan aliran menuju titik kebocoran.

Penanganan dilanjutkan melalui pemeriksaan lapangan serta persiapan alat berat dan material perbaikan. BPAM masih menunggu kedatangan ekskavator, sementara suku cadang, termasuk ripper clamp untuk menangani kebocoran, telah disiapkan.

“Untuk material dan suku cadang perbaikan, Alhamdulillah sudah tersedia. Kami tinggal menunggu alat berat berupa ekskavator tiba di lokasi,” jelas Wahyu, di lokasi kebocoran, Pada Sabtu (10/10).

Selama perbaikan berlangsung, BPAM mengoperasikan intake darurat dengan kapasitas sekitar 120 liter per detik.

Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga pasokan air baku meski kemampuan pengaliran belum sepenuhnya menggantikan jalur utama yang mengalami gangguan.

“Kami berupaya agar pengoperasian tetap berjalan melalui intake darurat. Memang ada gangguan karena kebocoran terjadi pada pipa utama, tetapi kami terus mengoptimalkan sistem yang tersedia,” ujarnya.

Setelah perbaikan selesai, pemulihan aliran dari pipa utama akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi teknis dan keamanan sistem.

Untuk jangka panjang, BPAM Banjarbakula telah mengusulkan revitalisasi pipa air baku kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Usulan tersebut diharapkan terealisasi pada 2027 guna mengurangi risiko kebocoran berulang pada jalur transmisi yang sama.

BPAM Banjarbakula juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi dan memastikan upaya penanganan terus dilakukan agar operasional dapat kembali normal secepatnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjar – Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan masker bagi klien, sebagai langkah untuk mengurangi dampak paparan udara yang berpotensi memicu gangguan kesehatan, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Kepala Bidang Penunjang Non Medik RSJ Sambang Lihum, Salbiah mengatakan, penyediaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan bagi klien, terutama di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik akibat kabut asap.

Menurutnya, penggunaan masker diharapkan membantu mengurangi paparan partikel dan asap yang terhirup, sehingga mampu menekan risiko gangguan pernapasan pada klien.

“Selain penyediaan masker, pihak rumah sakit juga terus memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan klien sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan dan perlindungan selama kondisi udara kurang baik,” ujarnya, Selasa (29/9).

Salbiah mengimbau penggunaan masker dilakukan sesuai kebutuhan, terutama ketika berada di luar ruangan atau pada kondisi udara yang terpapar asap.

Selain itu, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kondisi pasien saat ini aman dan pelayanan tetap berjalan normal setelah kawasan rumah sakit sempat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Salbiah menjelaskan, bahwa tindakan evakuasi yang dilakukan saat karhutla merupakan evakuasi internal dengan memindahkan pasien dari ruangan yang berada lebih dekat dengan lokasi kejadian ke ruangan lain yang dinilai lebih aman.

“Yang terdampak langsung itu ruangan Napza wanita sama ruang transit wanita. Jadi pasien yang di ruang tersebut kami pindahkan ke ruang MPKP, ke ruang seberangnya, karena posisinya agak jauh dengan lokasi kejadian kebakaran,” jelas Salbiah.

Menurutnya, pemindahan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan keselamatan pasien, terutama ketika asap dan titik api berada di sekitar kawasan rumah sakit.

Salbiah menegaskan, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Setelah penanganan kebakaran dilakukan dan situasi dinilai lebih terkendali, pasien yang sebelumnya dipindahkan kemudian dikembalikan ke ruangan masing – masing.

“Besoknya sudah kami pindahkan balik karena posisi kebakaran sudah ditangani. Jadi sekarang tidak ada lagi pasien yang dievakuasi dan mereka tetap di ruangan masing – masing sesuai dengan kondisi medisnya,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)