DKUMPP Banjar Pantau Kenaikan Harga Minyak Goreng, Masyarakat Diimbau Tak Panic Buying
Harga minyak goreng dituding mengalami kenaikan akibat tingginya harga plastik
Banjar – Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar, terus memantau perkembangan harga bahan pokok penting (bapokting), khususnya minyak goreng yang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.
Kepala Seksi Pengendalian Bapokting DKUMPP Banjar, Elok Yuli Suriyanti mengatakan, kenaikan harga minyak goreng diduga dipengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk dampak perang internasional yang berimbas pada bahan baku industri kemasan plastik.
“Bahan baku plastik itu berasal dari minyak mentah. Jadi ketika harga bahan bakunya naik, otomatis produk minyak goreng kemasan plastik ikut terdampak,” ujarnya di Martapura, belum lama tadi.
Menurut Elok, hampir seluruh merek minyak goreng kemasan mengalami kenaikan harga. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, harga minyak goreng kemasan saat ini berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter.
Sementara itu, untuk minyak goreng subsidi Minyakita masih dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.
“Untuk Minyakita masih stabil karena ada subsidi pemerintah,” jelasnya.
DKUMPP Banjar bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga terus melakukan pemantauan rutin ke pengecer maupun grosir, untuk memastikan distribusi dan harga tetap terkendali.
Selain itu, pemerintah daerah juga mempertimbangkan langkah intervensi seperti pasar murah apabila diperlukan.
“Solusinya salah satunya mungkin pasar murah, namun kami masih menunggu arahan pimpinan dan TPID Kabupaten Banjar,” katanya.
Elok turut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, karena dapat memicu kelangkaan di pasaran.
“Masyarakat jangan membeli secara borongan. Kasihan warga lain yang tidak kebagian,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pedagang agar tidak menaikkan harga secara berlebihan maupun melakukan penimbunan minyak goreng.
“Menimbun dalam jumlah kecil pun tetap merugikan masyarakat. Jadi kami harap distribusi berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)
