Kategori: Provinsi Kalsel

TAPIN – Dalam rangka cipta kamtibmas Polda Kalsel melalui Direktorat Intelkam bersilaturahimi dengan Kelompok Khilafatul Muslimin Kemas’ulan Ansharullah Tapin, baru-baru tadi.

Silaturahmi tersebut dipimpin langsung Panit 1 Subdit 4 it Intelkam AKP M Shodiq, dengan di dampingi Kapolsek Tapin Selatan dan personel Bhabinkamtibmas, diterima oleh pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin Kemas’ulan Ansharullah Kabupaten Tapin Ahmad Junaidi.

AKP M Shodik mengucapkan terimakasih telah diterima dan disambut dengan baik, sehingga pihaknya menyampaikan beberapa pesan Kamtibmas kepada kelompok tersebut.

“Diantaranya agar Kelompok Khilafatul Muslimin Kemas’ulan Ansharullah Kabupaten Tapin dapat bekerjasama dengan Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu Pengikut Khilafatul Muslimin Muhammad Abdul Aziz mengucapkan terimakasih atas kunjungan rekan-rekan dari Polda Kalsel dan pihaknya siap mendukung cipta kamtibmas yang kondusif tersebut.

Kegiatan ditutup dengan doa yang di pimpin Ahmad Junaidi, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan penyerahan bantuan dari Polda Kalsel kepada kelompok Khilafatul Muslimin Kemas’ulan Ansharullah Kabupaten Tapin. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Untuk mendukung Program Pemerintah dalam meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19, terlebih khusus agar meningkatkan Heard Imunity masyarakat di Banua Kalimantan Selatan (Kalsel), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menjalin kerjasama bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel, untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini digelar di Kantor Diskominfo Provinsi Kalsel, yang ditujukan kepada para karyawan dan karyawati lingkup Kantor Diskominfo, pada Selasa (19/7).

Saat memantau jalannya vaksinasi COVID-19, Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim menyampaikan, tujuan diadakannya vaksinasi lingkup karyawan dan karyawati Diskominfo, yakni untuk mempercepat peningkatan Heard Imunity, serta upaya untuk meningkatkan daya tahan terhadap COVID-19.

“Utamanya adalah mempercepat peningkatan heard imunity terutama lingkup Diskominfo,” ungkap Muslim.

Ditambahkan Muslim, vaksinasi yang dilaksanakan dikantor Diskominfo Provinsi Kalsel bukan hanya menyasar orang yang belum bervaksin booster, namun juga diperuntukkan bagi yang ingin bervaksin dosis kedua.

“Jadi seluruh karyawan dan karyawati Diskominfo mengikuti vaksinasi ini, sehingga yang belum vaksinasi baik dosis kedua dan booster dapat melaksanakan vaksinasi,” lanjut Muslim.

Muslim mengungkapkan, vaksinasi COVID-19 yang pihaknya laksanakan merupakan arahan dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam upaya pencegahan COVID-19 dan meningkatkan daya tahan menjadi hal utama supaya kita bisa beraktivitas yang lebih nyaman. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah melalui Dirjen Dukcapil dan Dirjen Pajak sepakat telah menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bahkan, kesepakatan ini bakal direalisasikan pada 2023 mendatang yang berlaku di seluruh Indonesia termasuk Kalsel. Proses itu pun mulai memasuki tahap integrasi data kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil dan KB) Kalsel Zulkipli mengatakan saat ini Kemendagri beserta Kemenkeu RI sedang berupaya agar penerapan realisasi tersebut bisa diterapkan.

“Dan ini sudah masuk didalam perencanaan dari Dirjen Dukcapil dan Dirjen Pajak. Tujuannya agar memudahkan karena cukup dengan KTP saja transaksi pelaporan bisa dilakukan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Sebagaimana diatur didalam pasal 2 ayat (10) UU KUP, Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan data kependudukan dan data balik kepada Kementerian Keuangan RI yang selanjutnya diintergrasikan melalui perpajakan.

“Kemendagri dan Kemenkeu RI terus mengkomunkasikan ini dan tentu program tersebut merupakan komitmen secara bersama antara kedua belah pihak,” bebernya.

Hal ini juga diperkuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 yang pada dasarnya NIK dan atau NPWP dalam layanan publik harus didorong pelaksanaannya baik pengumpulan hingga pemutakhiran data kependudukan agar basis perpajakan berjalan berkelanjutan.

“Arahnya memang kesana, tetapi, masih dalam proses di kementerian,” ungkap Kadisdukcapil dan KB Provinsi Kalsel Zulkipli.

Dirinya menilai keberadaan satu data yang terintegrasi melalui NIK dari e-KTP ini tentu dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi pelaporan perpajakan.

“Tentu harta kekayaannya apabila bertambah itu mudah terlihat karena melalui transaksi yang dilakukan secara pribadi,” jelasnya.

Zulkipli mengungkapkan, NPWP yang terintegrasi melalui NIK akan terbaca secara otomatis besaran pajak yang dikenakan nantinya apabila program satu data ini berhasil terealisasi.

“Contohnya, saat kita membeli rumah dan perabotan lainnya bahkan mobil kadang tidak terlaporkan tetapi dengan terintegrasi NIK ini akan ketahuan karena setiap bertransaksi pasti menggunakan KTP,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Distrupsi teknologi digital saat ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah dalam merubah dinamika dunia usaha melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Tidak dapat dipungkiri, situasi pandemi yang berjalan kurang lebih dua tahun ini secara tidak langsung ikut memacu perkembangan dunia usaha yang bergerak secara digital.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Syaiful Azhari, dalam Focus Group Discussion (FGD) Ecosystem Connect Gerakan Nasional 1000 Startup Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) yang diselenggarakan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kementrian Kominfo RI di Aula Dinas PMPTSP Kalsel, Senin (18/7) siang.

Syaiful mengungkapkan, banyaknya perusahaan-perusahaan Multi Nasional yang semakin tumbuh dan kuat bukan karena memiliki aset fisik seperti tanah dan bangunan, namun menguasai aset terpenting saat ini yaitu kekuatan data. Kekuatan data ini lah menurutnya yang membuat amazon, google, youtube, facebook dan lain lain menjadi raksasa.

“Bahkan di Indonesia kita juga memiliki gojek, tokopedia, traveloka, bukalapak dan sebagainya. Mereka inilah contoh dari berhasilnya ekosistem digital yang dibangun pemerintah dan dunia usaha dalam menhadapi tantangan dan peluang ditengah distrupsi teknologi dan industri,” ucapnya.

Untuk itu lanjutnya, perlu ditanamkan penguasaan data dan infomasi melalui ekosistem digital, serta penguasaan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana lalu lintas data.

“Kita perlu memiliki ekosistem digital yang memungkinkan tumbuh dan menjamurnya enterpreneur muda. Mereka yg mau bergerak dan memenuhi startup ekonomi digital yang memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini,” lanjutnya.

Syaiful juga berharap peluang digital ekonomi di daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha, UMKM, serta investor. Mengingat Kalteng dan Kalsel selaku dua provinsi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) tentu sangat berpeluang untuk memanfaatkan momentum ini dalam memajukan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah masing-masing.

“Untuk itu kami Pemprov Kalsel terus bekerja dan mendorong peningkatan sarana dan prasarana internet, baik dalam segi kualitan maupun kuantitas. Hal ini penting demi tumbuhnya ekosistem digital daerah kita yang tersebar merata,” bebernya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim, mengaku akan membangun sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan jumlah enterpreneur muda di Kalsel.

“Kita dorong pemerintah pusat untuk mampu mencapai target seribu startup karena sangat baik bagi dunia usaha digital kita,” ucapnya.

Menurut Muslim, Kalsel termasuk kategori baik dalam pemenuhan sarana dan prasarana internet. Hal ini terbukti dari jumlah blank spot yang hanya 9 persen dari luas wilayah provinsi ini.

“Kota Banjarmasin bahkan jumlah blank spotnya sudah nol, sedangkan kota Banjarbaru hanya satu sampai dua titik,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Jadwal kedatangan jemaah haji Kalimantan Selatan sudah dikeluarkan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH), yakni pada Minggu (24/7) malam sekitar jam 23.50 WITA. Diharapkan kedatangan kloter satu jemaah haji asal kabupaten Tabalong, Balangan dan kabupaten Banjar ini, dapat disambut langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.

Harapan itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalsel, Matnor, saat memimpin rapat koordinasi penyambutan kedatangan jemaah haji Kalsel 1443 Hijriah, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Senin (18/7).

“Kita sangat berharap Gubernur dapat kembali hadir saat kedatangan jemaah haji kloter satu ini, sama seperti pemberangkatan kemarin. Kehadiran Paman Birin ini (sapaan khas Gubernur Kalsel), akan membuat jemaah haji bersemangat, begitu juga para petugas,” jelas Matnor sembari meminta fasilitasi Kepala Biro Kesra Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan, agar kehadiran orang nomor satu di Kalsel itu dapat dijadwalkan.

Menanggapi permintaan ini, Solhan yang juga hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Diauddin, mengaku siap memfasilitasi keinginan PPIH Debarkasi Banjarmasin itu.

“Namun seperti saat keberangkatan kemarin, mohon dibuatkan surat permohonan resminya,” ujar Solhan.

Selain membahas soal acara penyambutan kedatangan jemaah haji kloter satu, rapat koordinasi yang dihadiri hampir seluruh anggota PPIH musim haji 2022 tersebut, juga membicarakan soal kesiapan seluruh pihak menerima kepulangan para tamu Allah tersebut.

Salah satunya soal kepastian para jemaah haji, akan melewati alat pengukur suhu tubuh dan juga termo gun saat tiba di tanah air. Saat rakor berlangsung, masih belum diputuskan, apakah pengecekan dilakukan saat jemaah haji berada di dalam bus, atau saat memasuki aula di asrama haji.

Hal lainnya yang dikoordinasikan, adalah soal pelaksanaan tes antigen, khusus bagi jemaah haji dengan suhu tubuh di atas normal. Pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin meminta pihak asrama haji, menyiapkan ruangan khusus untuk pengambilan swab antigen ini. Dan langsung ditanggapi Kepala UPT Asrama Haji Banjarmasin, Haris Fadhillah.

“Kita sudah siapkan ruangan khusus, sesuai permintaan KKP. Secara umum, persiapan kedatangan jemaah di asrama haji sudah mencapai 99 persen,” ujar Haris Fadhillah saat ditemui Abdi Persada FM usai rakor.

Selanjutnya, rakor ini juga memastikan, bahwa pemulangan jemaah haji ke daerahnya masing – masing akan dikoordinir Kantor Kementrian Agama kabupaten kota. Namun apabila ada keluarga jemaah haji yang menjemput langsung ke asrama haji, tetap diperbolehkan. Hanya saja, aturan yang berlaku tetap sama seperti saat keberangkatan, yakni penjemput tidak boleh masuk ke asrama haji, dan hanya boleh menunggu di areal parkir.

Sesuai jadwal dari PPIH Debarkasi Banjarmasin, kepulangan jemaah haji asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dimulai pada Minggu (24/7) hingga Selasa (2/8). Total ada 2.510 jemaah haji yang tiba di asrama haji, dan terbagi dalam 7 kelompok terbang (kloter). (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy M Harahap, meminta atensi Gubernur, Walikota, dan Bupati di Kalsel, dalam integrasi beragam aplikasi dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kalimantan Selatan.

Atensi yang diberikan tersebut menindaklanjuti Super Apps yang sedang disiapkan Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkominfo, dan Bappenas, yang menjawab tumpang – tindih aplikasi pemerintahan yang tidak terkoordinasi.

Dalam surat atensinya, Rudy menguraikan risiko-risiko yang mungkin terjadi karena begitu banyaknya aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh Pemerintah Daerah tanpa diiringi dengan supervisi yang matang.

“Membangun aplikasi itu tidak sederhana, pasti ada penelitiannya dulu, setelah itu ada proses pengembangan yang tidak sebentar. Selesai dikembangkan pun, aplikasi juga masih perlu dipelihara dan menggunakan sumber daya waktu dan biaya yang tidak sedikit,” katanya di Banjarbaru, pada Senin (18/7).

Rudy menjelaskan, salah satu penyebab banyaknya aplikasi di Pemerintah Daerah adalah masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) mengembangkan aplikasinya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan sesaat.

“Pengembangan aplikasi mandiri oleh OPD ini biasa dikenal dengan istilah end-user development, yang memang dikenal lebih cepat proses pengembangannya dan memenuhi kebutuhan sesaat pengguna itu sendiri,” sebutnya.

Akan tetapi, model pengembangan mandiri tersebut memiliki kelemahan pada pengendalian, keamanan, dan keselarasan dengan sistem lainnya.

“Tidak dapat dipungkiri, pengembangan mandiri akan menghasilkan banyak aplikasi yang mirip dan tumpang tindih fungsinya karena para pengembang tidak berkoordinasi,” ungkapnya.

Menurut Rudy, yang juga lulusan Master of Commerce in Information System dari Curtin University of Technology, Western Australia, hal ini berdampak pada pemborosan uang rakyat. Sebab, Pemerintah Daerah harus mengeluarkan biaya penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan berkali-kali untuk aplikasi yang fungsinya kurang lebih sama.

Aplikasi yang tumpang tindih itu juga berisiko memunculkan informasi berbeda karena menggunakan database masing-masing yang tidak saling terkoneksi.

“Jumlah dana pengembangan IT pada Diskominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 sendiri sebesar Rp28,9 miliar. Ini mestinya bisa dioptimalkan mendukung semua OPD,” tegasnya.

Rudy juga meminta para Kepala Daerah menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah diberlakukan secara nasional. Aplikasi-aplikasi ini juga akan terintegrasi dalam satu Super Apps.
Karenanya, Kepala Daerah harus menetapkan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan serentak oleh semua OPD dan mengintegrasikannya satu sama lain.

Sementara itu, aplikasi-aplikasi yang tidak produktif hasil dari proyek perubahan Diklat Kepemimpinan harus dinonaktifkan. Ini akan mengurangi biaya pemeliharaan dan tidak membingungkan pengguna, baik OPD maupun masyarakat umum, jelasnya.

Untuk kedepannya, Rudy juga meminta Kepala Daerah membuat kebijakan pengembangan aplikasi secara terpusat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi, termasuk menyiapkan Data Center. Dengan demikian, pemeliharaan dan keamanan informasi lebih terjamin.
Integrasi beragam aplikasi tersebut akan menghemat kurang lebih 25 persen anggaran pengembangan, sewa jaringan, pengadaan peralatan, dan pemeliharaan. Sebagai contoh, di BPKP sendiri, integrasi aplikasi memungkinkan digunakannya dengan hemat secara bersama aplikasi Siswas P3DN oleh seluruh Inspektorat di Pemerintah Daerah. Aplikasi ini untuk mengawal percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)

ARAB SAUDI – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel Muhammad Tambrin mengimbau kepada seluruh jemaah haji agar mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) pada masa pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi ke Tanah Air.

Imbauan tersebut disampaikannya, mengingat fase pemulangan jemaah haji segera dimulai. Enam kloter pertama akan terbang ke Tanah Air pada 15 Juli 2022.

Khusus untuk pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, terjadwal kedatangan kloter 1 akan dimulai pada 24 Juli mendatang.

“Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan melakukan Pemantauan Kesehatan kepada setiap jemaah yang tiba di tanah air dengan melakukan pengecekan suhu melalui thermal scanner dan thermal gun di bandara internasional debarkasi,” jelas Tambrin yang sekarang ini masih berada di Mekah, dalam pelaksanaan tugas sebagai Pengendali Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi.

Selanjutnya Tambrin menerangkan, setibanya jemaah haji di bandara kedatangan, akan dilakukan pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji dan tetap menerapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri.

Pengawasan kesehatan di bandara dilakukan melalui pengecekan suhu dengan menggunakan thermal scanner dan thermal gun, serta pengecekan tanda dan gejala penyakit menular, potensi wabah, termasuk COVID-19.

“Selanjutnya apabila didapati jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan test antigen,” tambahnya.

Tambrin menegaskan bahwa tidak ada masa karantina saat pemulangan jemaah haji, yang ada adalah pengawasan secara mandiri di daerah masing-masing. Sehingga jemaah bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa.

Tambrin selanjutnya mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk tetap menjaga protokol kesehatan, agar jemaah tetap sehat selama di Arab Saudi maupun nanti sekembalinya ke tanah air

Tambrin juga mengajak kepada jemaah haji agar melakukan pengawasan kesehatan secara mandiri selama 21 hari kedepan.

Sebab, pengawasan kesehatan secara mandiri ini dilakukan untuk mengantisipasi infeksi penyakit menular, di antaranya COVID-19, Meningitis, Mers CoV, Polio, dan penyakit lainnya.

“Oleh karenanya penting bagi jemaah haji untuk mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji,” katanya.

Sebagaimana anjuran Kepala Pusat Kesehatan Haji jika ada jemaah yang sakit setelah beberapa hari pulang ke Tanah Air, mereka diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Tujuannya, agar bisa dilakukan pengontrolan kesehatan. (KANWIL.KEMENAG.KALSEL-RIW/RDM/MRF)

Arab Saudi – Fase pemulangan jemaah haji segera dimulai. Enam kloter pertama akan terbang ke Tanah Air pada 15 Juli 2022, bertolak dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

Setibanya di bandara kedatangan, akan dilakukan pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji dan tetap menerapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri. Pengawasan kesehatan di bandara dilakukan melalui pengecekan suhu dengan menggunakan thermal scanner dan thermal gun, serta pengecekan tanda dan gejala penyakit menular, potensi wabah, termasuk COVID-19.

Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) Haji Budi Sylvana menegaskan, bahwa bagi jemaah yang dalam kondisi sehat dapat langsung kembali ke daerahnya masing-masing.

“Tidak ada karantina terpusat selama 21 hari kepada jemaah haji. Kami ulangi, tidak ada karantina kepada jemaah haji kita,” tegasnya di Jeddah, Kamis (14/7).

Jemaah, kata Budi, akan diminta mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH). Tujuannya, untuk melakukan pengawasan kesehatan secara mandiri selama 21 hari kedepan.

“Jadi tidak ada karantina. Yang ada adalah pengawasan secara mandiri di daerah masing-masing. Jadi jemaah bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa,” ujarnya.

Namun, jika saat pemeriksaan di bandara ditemukan gejala COVID-19 atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celsius, maka akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Demikian juga jika ada jemaah yang sakit setelah beberapa hari pulang ke Tanah Air, mereka diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Tujuannya, agar bisa dilakukan pengontrolan kesehatan.

“Ini sebagai upaya kita melakukan deteksi dini agar tidak terjadi penularan penyakit di Tanah Air,” tegasnya.

Pengawasan kesehatan secara mandiri ini dilakukan untuk mengantisipasi infeksi penyakit menular, di antaranya COVID-19, Meningitis, Mers CoV, Polio, dan penyakit lainnya. (KANWIL.KEMENAG.KALSEL-RIW/RDM/SYA)

HULU SUNGAI SELATAN – Dukungan dari semua sisi dalam memperkuat komitmen pertumbuhan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan menggandeng Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, diwujudkan pada acara “Komitmen Bersama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, dan Launching Siswaskeudes” yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kandangan, Rabu (13/7).

“Dorongan percepatan program P3DN pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah nampak, di antaranya dengan membentuk tim P3DN, e-katalog lokal, dan aplikasi Si Open sebagai e-marketplace lokal yang telah menayangkan 9.385 produk, serta telah memiliki 6.235 transaksi, dengan total nilai sekitar Rp15 miliar dan serapan pajak Rp910 juga,” jelas Kepala BPKP Provinsi Kalsel, Rudy Mahani Harahap.

Ditambahkannya, kunci keberhasilan program P3DN, adalah adanya dukungan dari semua sisi, yakni sisi pasokan, permintaan, dan pasar. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak terkait di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Progress P3DN di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini perlu kita apresiasi dan terus didorong bersama terutama untuk produk tayang di e-katalog lokal yang baru sejumlah 2 produk,” tegas Rudy.

Akan tetapi, Rudy juga memberikan beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait program P3DN. Diantaranya menyegerakan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta insentif untuk meningkatkan sertifikasi TKDN dari produk-produk yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selaras dengan Inpres 2 tahun 2022, Rudy juga menambahkan bahwa BPKP telah mengembangkan aplikasi Siswas P3DN sebagai alat bantu pengawasan Program P3DN. Aplikasi digunakan sebagai pemantau validasi dan realisasi P3DN di setiap daerah.

“Hulu Sungai Selatan menjadi pemerintah daerah yang tingkat validasinya tertinggi, yaitu 97,85 persen, walaupun masih terdapat beberapa OPD yang tingkat validasinya antara 50 persen-90 persen,” jelasnya.

Kemandirian fiskal
kestabilan ekonomi di daerah akan terwujud, apabila APBD telah mampu mandiri dan menjadi peredam kejut melalui pengelolaan keuangan dan belanja yang lebih efisien dan efektif, implementasi manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas pengelola keuangan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan transfer dari pusat saja untuk menstabilkan dan meningkatkan perekonomian saat tekanan dan guncangan melanda,” ujar Rudy.

Rudy mengungkapkan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di peringkat 4 tingkat kemandirian fiskalnya, tetapi angkanya masih 16,93 persen yang masuk kategori “belum mandiri”. Pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri jika tingkat kemandirian fiskalnya sudah mencapai minimal 50 persen, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Diungkapkannya, secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan serta angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi hal ini masih diiringi oleh peningkatan angka pengangguran. Karenanya, peran APBD sebagai shock absorber dalam upaya mengatasi pengangguran perlu dioptimalkan.

Dalam rangkaian acara tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai mitra penting BPKP juga melakukan launching aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) yang dikembangkan oleh BPKP. Ini merupakan sistem pengawasan menggunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dan Audit Berbasis Risiko.

“Aplikasi Siswaskeudes ini merupakan bentuk pengawasan di era digital 4.0. Aplikasi ini tentu akan sangat membantu Inspektorat dalam melakukan pengawasan keuangan desa,” jelas Rudy.

Dia mengatakan, jika ingin sukses, Kabupaten Hulu Sungai Selatan jangan hanya mengembangkan strategi pengendalian negatif dan terlena dengan KPI yang bisa saja hanya merupakan formalitas.

“Pengendalian yang positif dan interaktif, seperti dialog dengan bawahan, jangan sampai terlewatkan oleh sebuah organisasi. Perlu kombinasi dari semua pengendalian tersebut,” tambahnya.

Selain itu, Kepala OPD jangan malu melakukan diskusi dan mentoring dengan bawahan, apalagi terkait penguasaan teknologi informasi, tegasnya.

Dalam acara tersebut, Rudy juga menekankan, SPIP Terintegrasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah.

“SPIP Terintegrasi telah dikembangkan menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya terbatas kepada struktur dan proses pengendaliannya saja, tetapi mulai dari perencanaan sampai pencapaian hasil dari tujuan SPIP itu sendiri,” ungkapnya.

Maka dari itu, imbuhnya, kolaborasi aktif terkait implementasi SPIP Terintegrasi di pemerintah daerah sangat diperlukan. Biasanya, SPIP hanya terfokus ke Inspektorat saja, tetapi dengan framework baru SPIP Terintegrasi, Bappeda harus berperan penting dalam penerapan SPIP Terintegrasi, terutama dalam proses perencanaan dan manajemen risikonya.

“RPJMD bukan sebuah kitab suci, RPJMD harus dinamik. Jangan ragu melakukan revisi jika memang diperlukan,” tegas Rudy.

Pada akhirnya, jika SPIP Terintegrasi berhasil dilakukan, mestinya organisasi pemerintahan Hulu Sungai Selatan akan efektif dan efisien, laporan keuangannya andal, kemudian asetnya aman, dan patuh pada perundang-undangan. (BPKPKALSEL-RIW/RDM/RH)

SEMARANG – Dalam rangka menambah dan memperkaya wawasan tentang bidang layanan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kaji banding ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP) Provinsi Jawa Tengah.

Rombongan yang dipimpin langsung Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani disambut Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan DKP Jateng, Nasib dan Sub Koordinator Layanan dan Otomasi, Berti Soraya.

Kepala Dispersip Kalsel yang akrab disapa Bunda Nunung ini menilai, salah satu keunggulan DKP Jateng adalah dapat menggait pihak swasta, di antaranya Bank Jateng melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

“Saat ini kita hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah dan dana alokasi khusus, meski kita peraih Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tertinggi di Indonesia 2 tahun berturut-turut,” ungkapnya melalui siaran persnya, Kamis (14/7/).

Untuk itu, menurut Bunda Nunung, pihaknya masih perlu belajar dan selalu mencari tahu keunggulan dari berbagai daerah lain.

“Selain itu, kita juga menggali terkait program perpustakaan berbasis inklusi sosial,” tuturnya.

Usai kunjungan, rombongan juga mengunjungi seorang Pendongeng Nasional Kempho Antaka, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Kak Kempho, untuk dapat mengisi kegiatan Hari Anak Nasional Tahun 2022. (DISPERSIP.KALSEL-NRH/RDM/RH)