Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, menuntut industri perbankan untuk berbenah dan bertransformasi, serta beradaptasi dengan kemajuan zaman. Situasi disrupsi digital hingga ketidakjelasan kondisi ekonomi global yang saat ini melanda, tidak hanya di Indonesia namun juga dunia, tentunya harus disikapi dengan cermat dan bijak.

Inisiatif strategis yang konkret dan wajar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, perlu dirumuskan dan dievaluasi secara berkala guna memberikan capaian optimal terhadap hasil yang diharapkan.

Tidaklah mudah bagi Bank Kalsel untuk menghadapi tantangan sekaligus menjaga amanah Pemegang Saham untuk turut berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian daerah. Oleh sebab itu, evaluasi secara berkala sangat penting dilakukan untuk memastikan dan memonitor strategi bisnis yang telah ditetapkan, dapat berjalan secara optimal.

Langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan Bank Kalsel di tahun 2022, sejauh ini telah berhasil memberikan hasil positif terhadap kinerja. Adapun strategi tersebut diterjemahkan dalam tiga fokus strategi.

Pertama, Optimalisasi Pendapatan, sebagai upaya mempertahankan rentabilitas dalam tingkatan wajar, dimana salah satunya adalah dengan menjaga dan meningkatkan performa aset-aset Bank yang potensial mendukung pendapatan bisnis.

“Bank Kalsel berhasil menunjukkan hasil menggembirakan. Posisi Aset per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp17,57 triliun, mampu tumbuh sebesar 9,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16,04 triliun (yoy). Hal ini juga ditunjang dari meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK), dimana per 31 Maret 2022 mampu mencatatkan sebesar Rp14,51 triliun atau tumbuh 9,69 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp13,23 triliun (yoy),” beber Hanawijaya, selaku Direktur Utama Bank Kalsel.

Kedua, Efisiensi Biaya, yakni meminimalkan/mengoptimalkan pos-pos pengeluaran berdasarkan skala prioritas. Biaya – biaya yang akan dikeluarkan disusun berdasarkan skala prioritas, yang memang penting dan berdampak dalam mendukung kinerja bank.

“Strategi ini berhasil memberikan dampak efektif dalam kinerja kami, dimana per 31 Maret 2022, Bank Kalsel mampu mencatatkan BOPO sebesar 69,32 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 69,94 persen (yoy). Hal ini menunjukkan, Bank Kalsel telah berhasil menekan biaya-biaya yang timbul sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan perusahaan. Imbas dari langkah ini, per 31 Maret 2022 Bank Kalsel berhasil mencatatkan Laba sebesar Rp137,58 miliar lebih tinggi dibandingkan perolehan pada tahun sebelumnya sebesar Rp121,49 miliar (yoy) atau tumbuh sebesar 13,24 persen,” terang Hanawijaya.

Yang ketiga, Menjaga Kualitas Kredit yang berkualitas baik dan mengoptimalkan penagihan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memastikan kinerja kredit Bank Kalsel selalu berada dalam kondisi comply.

“Untuk kredit dan pembiayaan, Bank Kalsel mampu mencatatkan sebesar Rp11,47 triliun di posisi 31 Maret 2022, dengan kontribusi Kredit Konsumtif sebesar 53,98 persen, Investasi sebesar 29,41 persen dan Modal Kerja 16,61 persen. Catatan tersebut meningkat 3,02 persen (yoy) apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp11.13 triliun. Raihan ini turut menjadi salah satu faktor keberhasilan Bank Kalsel dalam menjaga Peringkat Komposit di level 2, dimana NPL (gross) berada di posisi 3,66 persen lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yakni 3,69 persen (yoy). Ini mengindikasikan, Bank secara umum Sehat,” tukas Hanawijaya.

Atas pencapaian kinerja tersebut, tentunya patut disyukuri, dimana meskipun banyak dipengaruhi keadaan ekonomi global yang tidak menentu, kondisi kinerja keuangan Bank Kalsel tetap mampu bertumbuh positif. Upaya pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) yang ditetapkan regulator sebesar Rp3 triliun per 31 Desember 2024, menunjukkan progress yang positif, dimana per 31 Maret 2022 mencatatkan Modal Inti sebesar Rp1,89 triliun, tumbuh 3,86 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,82 persen (yoy).

“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pemegang Saham, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan yang senantiasa memberikan dukungan, khususnya dalam upaya pemenuhan kewajiban yang ditetapkan regulator. Tak terkecuali juga kepada DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalsel. Besarnya dukungan ini menjadikan kami semakin optimis mampu memenuhi ketetapan regulator, sekaligus memacu kami untuk berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, sebagaimana tagline kami Setia Melayani, Melaju Bersama,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pasca libur panjang Idul Fitri 1443 H, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan apel gabungan yang diikuti oleh 24 SKPD lingkup pemprov Kalsel.

Berpusat di halaman kantor Setdaprov Kalsel, pada Senin (9/5) pagi, apel yang rutin dilaksanakan setiap awal bulan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Dalam pidatonya, Gubernur akrab disapa Paman Birin ini mengapresiasi seluruh peserta yang masih tetap semangat mengikuti apel meskipun dalam cuaca gerimis.

Dirinya juga meminta kepada seluruh ASN untuk terus menjalankan visi misi Kalsel Maju yang sudah disahkan dan ditandangani.

“Sederhana saja, baca, dipahami, dimengerti, dan diaplikasikan sesuai dengan pangkat dan golongan,” ucapnya.

Paman Birin juga menegaskan kepada Kepala SKPD untuk memperhatikan ASN yang sering mangkir hingga berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas.

“Pemerintah ini profesi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tolong perhatikan pegawai yang tidak masuk lebih dari 6 bulan,” tegasnya.

Masih dalam momen Idul Fitri ini, tak lupa Paman Birin juga mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh peserta apel.

Diharapkannya, seluruh pegawai pemprov Kalsel dapat menjadi lebih baik dan menjadi lebih disiplin. Dan tentunya tidak kaku, dalam mengemban tugas yang diberikan.

“Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, selamat bekerja, mindset kerja kita adalah kerja gembira,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tahun ini, pemerintah menetapkan libur lebaran dan cuti bersama selama 10 (sepuluh) hari, terhitung mulai 29 April – 8 Mei 2022. Menyikapi hal ini, Bank Kalsel memproyeksikan kebutuhan dana dan layanan jasa keuangan akan semakin meningkat.  Sehingga sebagai entitas bisnis daerah, sudah sepatutnya mengakomodir kebutuhan dimaksud sebagai wujud komitmen Bank Kalsel, memberikan layanan terbaik.

“Bank Kalsel senantiasa berkomitmen berikan layanan terbaik, tidak terkecuali di momen lebaran tahun ini. Salah satunya adalah dengan penyediaan dana kas sebesar lebih dari Rp1,3 trilyun, yang dirincikan pada peruntukan pembayaran SP2D sebesar Rp250 miliar, pembayaran gaji dan THR PNS sebesar Rp350 miliar, cover pencairan kredit sebesar Rp200 miliar, serta cover penarikan tunai dana nasabah dan persiapan ketersediaan dana ATM di seluruh jaringan kantor Bank Kalsel sebesar Rp500 miliar,” ungkap Hanawijaya selaku Direktur Utama Bank Kalsel,” Kamis (28/4).

Dalam rangka mengoptimalkan layanan di momen lebaran, khususnya kepada Para pensiunan, Bank Kalsel juga memberlakukan Operasional Terbatas pada 4 – 6 Mei 2022 dengan jam layanan dari pukul 08.00 – 12.00 WITA.

“Dengan pemberlakuan operasional terbatas, para pensiunan dapat melakukan pengambilan gaji pensiun sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Penyaluran gaji pensiun dapem induk periode Mei 2022 serta pemotongan angsuran kredit akan dilakukan pada  1 Mei 2022,” tambah Hanawijaya

Selain itu, untuk lebih memudahkan transaksi keuangan, Bank Kalsel mengimbau seluruh nasabah untuk mengoptimalkan layanan digital Bank Kalsel melalui aplikasi AKSEL by Bank Kalsel. Tersedia fitur-fitur yang tentunya akan membantu nasabah memenuhi seluruh kebutuhan transaksi, seperti transfer, pembayaran listrik dan air, internet, telepon pra dan pascabayar, televisi berlangganan, maupun layanan lainnya

Dengan menggunakan AKSEL, seluruh transaksi dapat dilakukan dalam genggaman, dimanapun dan kapanpun, secara mudah, aman, dan nyaman. Bank Kalsel berkomitmen memastikan seluruh layanan dapat berjalan optimal di sepanjang momen lebaran, sehingga seluruh nasabah dapat bersuka cita bersama dengan orang-orang terdekat.

“Kami juga mengimbau agar seluruh nasabah selalu mempersiapkan dana tunai menjelang libur lebaran, dan memastikan aplikasi AKSEL by Bank Kalsel telah aktif dan siap digunakan. Dalam hal terdapat gangguan layanan, dapat menghubungi Call Center Bank Kalsel di 0800 1122 000. Nantikan juga informasi ragam produk dan layanan serta aktifitas Bank Kalsel melalui website www.bankkalsel.co.id atau media sosial Instagram @bankkalsel,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan bantuan keuangan tahun 2022 kepada 10 partai politik (parpol) yang mendapatkan kursi di DPRD Kalsel hasil Pemilu Tahun 2019.

Bantuan keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor kepada masing-masing perwakilan parpol di gedung Mahligai Pancasila, Kamis (28/4).

Dalam sambutannya, Sahbirin menyampaikan pemberian bantuan keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kaderisasi parpol yang dirancang dalam pengembangan program dan sumber daya politik.

“Selain itu, tujuan lain yang tidak kalah penting adalah untuk menghilangkan praktek-praktek transaksional serta mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas,” jelasnya.

Mengingat pentingnya peran parpol dalam membangun demokrasi khususnya di daerah, lanjut Sahbirin, di tahun 2022 ini, Pemprov Kalsel menaikkan jumlah bantuan kepada parpol yang memiliki kursi di DPRD Kalsel dari Rp1.200,- persuara menjadi Rp5.000,- persuara.

“Nilai ini kemudian dikalikan jumlah suara yang diperoleh partai politik masing-masing,” katanya.

Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, Heriansyah menambahkan secara keseluruhan jumlah bantuan tahun 2022 tersebut sebesar Rp9 miliar.

“Sesuai aturan, bantuan keuangan itu digunakan untuk pembinaan kader dan itu nanti akan diperiksa oleh BPK,” tegasnya.

Untuk diketahui, 10 parpol yang menerima bantuan keuangan dari Pemprov Kalsel yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Hanura. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pada Pelaksanaan Hari raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriyah tahun 2022, yang akan dilaksanakan umat muslim di Kalsel mulai Senin (2/5) hingga Selasa (3/5) mendatang, pihaknya akan menghentikan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula selama pelaksanaan idul fitri. Penghentian operasi TPA ini masih dikoordinasikan dan dikomunikasikan bersama TPA Banjarbakula dan Kabupaten-Kota yang telah melakukan kerjasama untuk memproses sampah mereka di TPA Banjarbakula.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, pada Rabu (27/4) tadi menyampaikan, Terkait libur panjang Idulfitri, pihaknya masih berdiskusi dengan TPA Banjarbakula agar bisa menghentikan pengoperasian di hari pertama dan kedua perayaan idul fitri. Penghentian operasi TPA Banjarbakula ini bertujuan untuk memberikan kompensasi libur selama 2 hari kepada TPA Regional, dikarenakan tidak adanya cuti panjang seperti SKPD lainnya.

“Kami coba komunikasikan dengan teman-teman Kabupaten-Kota untuk sementara memproses sampah di TPA mereka dulu, baru hari rabu nya kita sudah mulai beraktivitas seperti hari biasa,” ungkap Hanifah.

Hanifah melanjutkan, dengan berhentinya pengoperasian TPA Banjarbakula selama 2 hari pada hari raya idul fitri, maka Kabupaten-Kota harus bisa memanajemen pengelolaan sampah mereka sendiri agar dapat terhindar dari kelebihan muatan sampah didaerah masing-masing selama idul fitri.

“Takutnya teman-teman Kabupaten-Kota apalagi TPA nya sudah Overload akan menjadi dampak yang besar untuk lingkungan,” lanjut Hanifah.

Dilanjutkan Hanifah, apabila pemberhentian sementara pengoperasian TPA tidak memungkinkan, pihaknya pun meminta pengiriman sampah ke Banjarbakula dilakukan siang hari setelah petugas merayakan Idulfitri bersama keluarga. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pasar rakyat UMKM bergerak, yang dibuka Rabu (27/4).

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai menjelaskan, dalam kegiatan pasar rakyat UMKM bergerak ini, diikuti sebanyak 47 pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di 13 kabupaten dan kota, dengan tujuan membangkitkan perekonomian dan membantu warga dalam memenuhi keperluan bulan Ramadhan serta persiapan hari raya Idul Fitri.

“Harga yang ditawarkan dalam pasar rakyat UMKM bergerak ini lebih murah daripada di pasaran,” ucapnya

Disampaikan Rifai, dalam pasar rakyat UMKM bergerak ini, yang dijual berbagai produk mulai dari bahan pokok seperti telur, gula pasir, bawang merah, bawang putih dan minyak goreng, makanan siap saji, dan berbagai minuman kesehatan.

“Kain sasirangan serta tas purun kreasi juga ada dijual,” jelasnya

Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Elisa mengatakan, pihaknya mempromosikan kain sasirangan yang berkreasi yaitu dengan ecoprint. Kombinasi kain sasirangan, batik dan ecoprint warna, saat ini ramai dibeli dan diminati warga di banua anam.

“Produk yang kami jual mukena, dan pakaian jadi tunik,” tutupnya.

Untuk diketahui, pasar rakyat UMKM bergerak, dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dihadiri beberapa SKPD dilingkup Kalsel, berlokasi di halaman kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan A Yani KM 7,8 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Agenda Rapat Paripurna mengenai Hasil Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan terkait Laporan PertanggungJawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021, Rabu (27/4).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Karmila beserta Anggota Dewan lainnya.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan dalam memberikan rekomendasi ini melalui Keputusan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah telah menyetujui untuk membentuk Empat Panitia Khusus yang bertugas membahas LKPj ini yaitu Pembahas Bidang Hukum dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat .

“Panitia Khusus tersebut telah melaksanakan pembahasan materi dan substansi LKPj dan sebagai proses akhir pembahasan pansus telah membuat rekomendasi serta telah diambil keputusan untuk menyetujui rekomendasi masing-masing Pansus, ” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila menambahkan bahwa DPRD Kalsel telah mempertimbangkan serta menyetujui pembentukan Empat Panitia Khusus (Pansus) dalam menjalankan tugas dibidangnya masing-masing untuk membahas LKPj.

“Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi kalimantan Selatan ini merupakan catatan strategis sebagai wujud nyata tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada masyarakat dan merupakan progres report dari Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun,” jelas Karmila. (NRH/RDM/RH)