Memasuki Triwulan III 2022, Realisasi APBN Kalsel Masih Dibawah 50 Persen

BANJARMASIN – Capaian pendapatan negara di wilayah Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi fluktuasi kegiatan perekonomian regional. Sampai dengan 30 Juli 2022, kondisi perekonomian masih menunjukkan tren positif dengan unggulan sektor pertambangan. Pengaruh tingginya penerimaan negara yang berasal dari aktivitas pertambangan periode akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, ternyata masih berdampak pada penerimaan perpajakan pada Juli 2022, selain disebabkan oleh adanya peningkatan volume kegiatan perekonomian masyarakat.

Hal tersebut ditandai dengan kinerja pendapatan negara mencapai Rp10.929,03 miliar atau 80,76% dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 99,13 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, atau meningkat sebesar Rp5.440,58 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juli 2022 telah mencapai Rp10.218,15 miliar atau 81,43 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp12.548,88 miliar.

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 110,07 persen (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp951,43 miliar hingga akhir Juli 2022. Angka tersebut telah melewati angka target dengan capaian 569,70 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp710,87 miliar atau 72,31 persen dari target.

Data di atas disampaikan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah, pada media briefing dikantornya, jalan D.I Panjaitan Banjarmasin, Selasa (23/8).

Di hadapan wartawan, Sulaimansyah memaparkan, Realisasi belanja negara sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp13.087, 29 miliar atau 45,93 persen dari pagu. Secara total , capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 6,4 persen, dibanding dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

“Sementara untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp.3.900,23 miliar atau 47,52 persen dari pagu, atau turun 14,20 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun 2021, yang mencapai Rp4.541,62 miliar,” papar Sulaimansyah.

Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, menurut Sulaimansyah, antara lain dipengaruhi kebijakan Automatic Adjustment (AA) sebagai cadangan dana pemerintah. Disamping itu, adanya kebijakan pengadaan barang dalam negeri, ikut menahan realisasi belanja barang maupun belanja modal.

Realisasi anggaran pemerintah pusat menurut jenis belanja sampai dengan Juli 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk jenis belanja pegawai direalisasikan sebesar Rp2,12 triliun, antara lain telah digunakan yang terbesar untuk belanja gaji dan tunjangan, disamping itu telah dibayarkan juga untuk gaji ke-13 tahun 2022 serta tukin 50 persen.

Selanjutnya untuk belanja barang telah direalisasikan sebesar Rp1,27 triliun dengan pemanfaatan untuk pemenuhan belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan kantor (gedung, peralatan mesin, dll), belanja bantuan pemerintah serta untuk langganan daya dan jasa.

Untuk belanja modal telah direalisasikan sebesar Rp503,6 milyar dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan jalan strategis 40,84 kilometer, rehabilitasi jalan 39,4 kilometer, penggantian jembatan 99,55 meter, pembangunan bangunan pengendali banjir 1,06 kilometer, pemeliharaan bangunan pengendali banjir 12,65 kilometer, prasarana air baku Tapin 6,5 kilometer, dan lainnya.

Sedangkan untuk jenis belanja bantuan sosial telah direalisasikan sebesar Rp9,97 miliar dengan pemanfaatan untuk pemberian beasiswa pendidikan kepada 913 mahasiswa.

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Juli 2022, tercatat sebesar Rp9.187,05 milyar atau 45,29 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi bulan Juni 2022, lebih rendah dengan selisih sebesar 2,69 persen. Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan Juli 2022 masing-masing telah mencapai Rp1.938,32 miliar (25,18 persen pagu) dan Rp4.575,89 miliar (61,11 persen).

“Untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir Juli 2022 di wilayah Kalimantan Selatan, juga tidak terlalu tinggi. Yakni telah direalisasikan sebesar Rp1.619,24 miliar atas 45,20 persen dari pagu, yang berasal dari DAK Fisik dan non Fisik. Sedangkan penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp1.002,21 miliar atau sebesar 70,26 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi 28,40 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang dapat mencairkan dana desa senilai Rp780,56 miliar,” tutupnya. (RIW-DJPbKalsel/RDM/RH)