Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, masih menjalin koordinasi dalam penerapan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional atau dikenal (Sisparnas).

Disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan belum lama tadi mengatakan, Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional ini, bertujuan untuk melengkapi basis data kepariwisataan daerah yang dikelola secara digital dan terintegrasi, sehingga semakin tercipta kemajuan destinasi wisata di Banua.

“Sisparnas ini merupakan inovasi yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, yang memuat berbagai informasi terkait kepariwisataan di seluruh Indonesia,” katanya.

Syarifuddin menjelaskan, adanya intruksi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini, pihaknya menjalin koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Pariwisata di tiga belas Kabupaten dan Kota, untuk persiapan membentuk tim khusus dalam menghimpun data-data kepariwisataan di Kalsel.

“Kita sebelumnya sudah gelar Bimtek terkait Sisparnas, data wisata itu seperti rumah makan, perhotelan, dan destinasi wisata, yang tersebar di semua kabupaten dan kota,” jelas Mantan Pjs Bupati Kotabaru.

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, dengan adanya data yang telah dihimpun nanti, tentu akan memudahkan pihak Kemenparekraf RI, untuk menentukan program yang cocok dalam pengembangan pariwisata di Kalsel, agar lebih maju lagi baik dari infrastruktur dan fasilitas pendukung lain.

“Kami minta Dispar di tiga belas kabupaten dan kota, dapat membantu para petugas yang turun ke lapangan, untuk menggali data kepariwisataan setempat,” pungkasnya. (NHF/RDM/RH)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi, kembali menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 8 tahun 2012 tentang pola tarif pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum yang diselenggarakan di Desa Rantau Panjang Hulu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (9/9) siang.

Disampaikan Yani Helmi, selain untuk mensosialisasikan pola tarif ini, ia juga mempunyai misi lainnya yakni pencegahan terhadap maraknya penggunaan narkoba di tengah masyarakat.

“Cegah, tangkal pemakaian narkoba ini sangat perlu dilakukan. Terlebih pada saat pandemi COVID-19. Hal ini terbukti dengan banyaknya tingkat hunian di RSJ Sambang Lihum kasus narkoba,” ujarnya.

Kondisi inilah menurut Paman Yani (sapaan akrabnya), yang menjadi dasar pentingnya sosialisasi ini. Agar masyarakat dapat mengetahui besaran tarif yang ditentukan oleh RSJ Sambang Lihum sebagai penyedia layanan baik pasien orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), pasien rehabilitasi narkoba maupun pasien lainnya.

Melalui sosialisasi ini juga diharapkan para orang tua yang mendominasi sebagai peserta sosialisasi juga dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak-anaknya agar menjauhi segala bentuk narkoba.

“Pemakaian narkoba berefek bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga pada keluarga dan lingkungan,” tegasnya.

Melalui rilis resmi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalsel, sedikitnya ada sekitar 1.600 orang terjerat kasus narkoba. Sementara 2.000 lebih ditetapkan sebagai tersangka.

Tak hanya itu, prevalensi pengguna narkoba di Kalsel selama pandemi meningkat tajam bahkan kini berada dilevel 57 ribu. Angka tersebut pun belum termasuk pemakai obat-obatan terlarang alias berbahaya. Situasi ini juga menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan RSJ Sambang Lihum, Indra Husnul Huda, membeberkan, rumah sakit milik Pemprov Kalsel ini mempunyai 14 jenis layanan dengan 2 pelayanan utama yakni penyembuhan bagi ODGJ serta rehabilitasi narkoba.

“Untuk ODGJ, kita lakukan pengobatan, perawatan sampai pada rehabilisasi, hingga sembuh dan terjun di masyarakat dengan suatu keahlian tertentu,” paparnya.

Adapun jumlah kapasitas di RSJ Sambang Lihum dikatakan Indra saat ini ada sekitar 500, dengan keterisian hampir setengahnya.

“Meski RSJ Sambang Lihum adalah rumah sakit rujukan. Namun ada beberapa kabupaten kota yang membina pasiennya di wilayah masing-masing sebelum ke RSJ Sambang Lihum,” terangnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARBARU – Demi memacu kreativitas SKPD pemerintah daerah berinovasi, maka Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Kalsel Innovation Award (KIA) Tahun 2022. Penghargaan ini adalah yang pertama kalinya digelar, dan akan berlanjut secara reguler.

Pada KIA Tahun 2022 ini, ada 2 kategori yang dilombakan. Yakni zona atau kategori SKPD lingkup pemerintah kabupaten/kota, serta kategori SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel.

Setelah melalui tahapan penjurian dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian PAN RB, serta unsur akademisi, maka terpilihlah 3 pemenang dari masing-masing kategori.

Untuk kategori SKPD pemerintah provinsi, juara pertama diraih program Revolusi Hijau Dinas Kehutanan Provinsi, disusul program e-kalibrasi milik UPTD Dinas Perdagangan BPSMB, serta juara ketiga program Saliling dari RSJ Sambang Lihum.

Sementara untuk kategori kabupaten/kota, juara pertama diberikan kepada Dinas Sosial kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan program rumah sejahteranya. Kemudian juara kedua program mal pelayanan publik milik Dinas PMPTSP kota Banjarbaru, dan juara ketiga program SILAKAS dari Disdukcapil Tanah Laut.

Penghargaan berupa trophy dan sertifikat kepada para juara ini, diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Subhan Noor Yaumil, pada Kamis (8/9) di gedung Idham Khalid Banjarbaru. Turut mendampingi Ketua DPRD Provinsi, yang diwakili Ketua Komisi III DPRD Provinsi, Isra Ismail, serta Kepala Balitbangda Provinsi Kalsel, Muhammad Amin.

Kepada wartawan usai penyerahan penghargaan, Kepala Balitbangda Provinsi Kalsel, Muhammad Amin mengatakan, kegiatan ini adalah puncak dari rangkaian Sosialisasi Inovasi Daerah yang dilaksanakan sejak 17 Mei 2022.

“Pelaksanaan KIA 2022 ini merupakan salah satu komitmen Kalsel dalam meningkatkan penilaian Indeks Inovasi Daerah, dan bentuk apresiasi terhadap semangat dan keberhasilan inovator-inovator seluruh SKPD se-Kalsel baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya dihadapan wartawan.

Sementara itu, Gubernur Kalsel yang diwakili Asisten III Setdaprov Kalsel, Subhan Noor Yaumil mengatakan, pihaknya sangat mendukung gelaran KIA Tahun 2022 ini. Sebab secara tidak langsung, kegiatan ini mendorong setiap SKPD di daerah membuat inovasi baru, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Bahkan dalam sambutan Gubernur yang saya bacakan tadi, Paman Birin menegaskan, tahun depan setiap SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel, setidaknya mengikutsertakan satu inovasi. Jika tidak maka akan SKPD dimaksud akan dievaluasi,” tutupnya.

Selain mendapatkan sertifikat dan trophy, para pemenang Kalsel Innovation Award Tahun 2022, juga mendapatkan hadiah uang. Yakni senilai 6 juta rupiah, untuk pemenang ketiga, pemenang kedua 8 juta rupiah serta 10 juta rupiah untuk juara pemenang pertama. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan rapat dengan Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bakeuda) Kalsel bersama Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di 13 Kabupaten/Kota di Banua, Rabu (7/9).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi selaku Pimpinan Rapat mengatakan kegiatan tersebut untuk membahas mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) yang juga diikuti Kepala Seksi (Kasi) Pendapatan Lainnya (PL) pada UPPD di 13 Kabupaten/Kota.

“Alhamdulillah sesuai jadwal, kami mengundang Bakeuda sebagai mitra kerja untuk membahas pajak air permukaan sampai ke titik paling bawah, artinya dengan menghadirkan seluruh Kasi PL karena mereka sebagai ujung tombak yang akan menarik pajak tersebut,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini, dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan dalam upaya pemungutan PAP.

“Tim teknis yang terdiri dari berbagai unsur sudah bekerja. Mereka juga membantu bagaimana caranya supaya pemerintah melalui petugas-petugas yang ada di 13 Kabupaten/Kota bisa menarik pajak,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Paman Yani, dalam rapat tersebut diungkapkan juga kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya masih ada Wajib Pajak yang tidak taat membayar pajak, ada yang ingin bayar pajak namun SIPA-nya belum terbit, persoalan fasilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya yang belum memadai.

“Temuan-temuan di lapangan ini yang perlu kita perbaiki kedepannya,” tegasnya.

Paman Yani juga menegaskan agar Pemprov gencar melakukan sosialisasi terkait peraturan PAP untuk mengingatkan perusahaan-perusahaan membayar pajak.

“Karena masih ada Wajib Pajak yang belum memahami peraturan ini. Ada yang membayar langsung ke pemerintah pusat, padahal PAP merupakan hak pemerintah daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Paman Yani juga mengingatkan kepada Pemprov agar menyiapkan infrastrukturnya sehingga pemungutan PAP berjalan maksimal dan tidak ada kendala lagi.

“Misalnya perlu disiapkan fasilitas unit penunjang untuk menjangkau lokasi,” jelasnya.

Paman Yani juga mengimbau kepada Wajib Pajak agar taat dan patuh membayar Pajak, khususnya PAP karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di Banua.

“Karena masih ada Wajib Pajak yang tidak bayar pajak. Ada juga yang mau bayar tapi dengan tarif yang lama. Padahal sesuai Pergub yang baru ada penyesuaian tarif,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pemantauan harga bahan pokok, pasca hari ke enam naiknya Bahan Bakar Minyak.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, pada Kamis (8/9) mengatakan, dengan diberlakukan kebijakan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Pusat, pihaknya segera memantau harga bahan pokok di pasaran mulai di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu dan Kotabaru, untuk saat ini harganya belum mengalami kenaikan yang signifikan.

“Para pedagang ini masih menjual stok modal lama,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, pada umumnya pasokan barang baru dari distributor belum di suplai, mengingat distributor sedang melakukan perhitungan seperti biaya angkutan, dan distribusi. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan seiring dengan habisnya stok modal lama, harga bahan pokok maupun barang lainnya diprediksi akan mengalami kenaikan, sehingga penyesuaian harga modal pembelian barang baru, sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari kenaikan BBM.

“Tingginya biaya transportasi, dan produksi pasti dibebankan kepada konsumen melalui harga jual suatu barang,” jelasnya.

Birhasani menilai, dampak ini tentu sangat berpengaruh bagi masyarakat yang tidak mampu, karena merasakan bertambah beratnya biaya untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Menyikapi kondisi itu Gubernur Kalimantan Selatan, meminta untuk segera melakukan langkah yang strategis, untuk melakukan antisipasi antara lain dengan melaksanakan pasar murah.

“Kita gelar Pasmur mulai Kamis (8/9) di Kabupaten Kotabaru, sebagai salah satu daerah sampel pencatatan inflasi oleh BPS, hingga bulan Desember 2022 yang tersebar di 13 Kabupaten kota, ada sebanyak 34 titik, kami berharap kegiatan ini, dapat juga dilaksanakan oleh Pemda masing-masing, dengan dukungan APBD, dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat dan pengendalian inflasi daerah,” katanya lagi.

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, kegiatan pasar murah ini menjual berbagai komoditi dan produk, terutama barang yang menjadi pendorong inflasi atau mengalami kemahalan di daerah tersebut, seperti telur ayam ras, daging ayam, beras, gas LPG 3 kilogram, ikan, bawang merah, cabe serta barang lain yaitu minyak goreng, gula putih, bawang putih, teh dan lain-lain.

“Warga Kotabaru sangat antusias dengan kegiatan ini, karena sangat membantu dalam rangka memenuhi keperluan sehari-hari, apalagi harganya lebih murah daripada di pasar,” tutup Birhasani. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Selatan (BINDA Kalsel) kembali memberikan perhatiannya terhadap percepatan capaian vaksinasi di Kalsel terutama kepada pelajar, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel.

Tak tanggung-tanggung, BINDA Kalsel menyiapkan sebanyak 1.200 vial atau kurang lebih 6.000 dosis vaksin Pfizer untuk peserta didik dan tenaga pendidik Kalsel.

Saat meninjau proses pemberian vaksinasi di SMAN 2 Banjarbaru, pada Kamis (8/9), Inspektorat BIN, Iwan Setiawan mengungkapkan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut terhadap arahan Presiden, Joko Widodo, untuk membentuk sistem kekebalan tubuh terutama kepada generasi muda sebagai penerus pembangunan di masa yang akan datang.

“Dan anak-anak muda ini biasanya OTG (Orang Tanpa Gejala) karena tubuhnya masih kuat, sehingga vaksinasi ini penting agar tidak menyebar ke keluarganya, teman-temannya, dan mereka bisa belajar dengan baik,” terangnya.

Iwan menilai, kerjasama yang terjalin dengan sangat baik antara Pemprov Kalsel dengan BINDA Kalsel dalam memaksimalkan percepatan vaksinasi ini patut menjadi contoh bagi BINDA dan Pemerintah Daerah lainnya.

“Kita harap kegiatan ini juga menginspirasi pihak swasta agar dapat terlibat, misalnya dalam pemberian sembako,” harapnya.

Sementara itu Kepala Disdikbud Kalsel, Muhammadun mengaku, pemberian vaksinasi kepada pelajar terutama booster merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh kepada pelajar. Apalagi diakuinya, proses belajar mengajar di Kalsel saat ini sudah sepenuhnya dilaksanakan secara tatap muka.

“Lebih dari wajib ini malah, karena ini kan salah satu program kita untuk bertransisi dari pandemi ke endemi,” terangnya.

Bahkan, Muhammadun menyatakan siap memberikan catatan kepada sekolah yang belum memaksimalkan vaksinasi booster kepada pelajar maupun tenaga pendidiknya.

“Saya sudah berikan surat edaran, semua kalau bisa diwajibkan (vaksinasi booster), yang belum ya di rayu-rayu lah supaya mau di vaksin,” ucapnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/MA kota Banjarbaru, Finna Rahmiati menyebut, awalnya pihaknya menargetkan 500 dosis vaksin booster untuk pelajar SMA/SMK di kota Banjarbaru. Namun setelah melakukan validasi ulang, ia mengaku masih ada kelas 12 yang belum mencukupi umur untuk menerima booster.

“Jadi kita berikan juga vaksin ini untuk dosis pertama dan kedua, dan tidak hanya pelajar, tenaga pendidik, tetapi juga sebagian masyarakat umum,” ungkapnya.

Untuk diketahui, selain di kota Banjarbaru, percepatan vaksinasi kepada pelajar ini sebelumnya juga sudah dilakukan di beberapa wilayah di Kalsel, yakni kota Banjarmasin, kabupaten Tanah Bumbu, kabupaten Kotabaru, dan kabupaten Balangan. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Perolehan penerimaan layanan di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kalsel kini telah menyentuh 75 persen. Artinya, tinggal 25 persen lagi target 2022 yang ditetapkan bakal memenuhi.

Kepala BPSMB Kalsel, Tanwiriah, mengatakan, kenaikan tersebut tentu dipicu ada tingkat jumlah porsi layanan dilingkup kalibrasi. Sehingga, membuat penerimaannya naik drastis.

“Tercatat pada akhir Agustus 2022 lalu penerimaan kami sudah mencapai 75 persen. Adanya itu didorong melalui kalibrasi,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Belum lama tadi.

Alasan meningkatnya layanan ini, lanjut Tanwiriah, secara positif kalibrasi ditempatnya mampu dikembangkan secara optimal.

“Ini memang sangat berpotensi terhadap pendapatan kas daerah. Selain masih melakukan layanan insitu namun kalibrasi di laboratorium tetap terus dilaksanakan seiring tingkat minat pelanggan mulai meningkat,” ungkapnya.

Selain itu, ia menjelaskan, saat ini pihaknya telah memiliki ratusan pelanggan yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Kalsel. Terlebih, juga telah memiliki kerjasama dengan berbagai instasi serta perusahaan di luar daerah.

“Memang ada tambahan dua dari luar daerah, sisanya masih fokus dengan kabupaten/kota di provinsi ini,” tuturnya.

Meski begitu, dia menuturkan, layanan pengujian pun juga mulai diminati sejumlah pelanggan terlebih UMKM yang menginginkan standarisasi produknya agar berlisensi SNI.

“Alhamdulillah, setiap hari ada saja pelanggan yang datang untuk memanfaatkan layanan dari BPSM Disdag Kalse,” ucapnya.

Dari kedua sektor layanan yang jadi andalan,
Tercatat pada September 2022 dan telah dilakukan pengujian sekitar 620. Sedangkan khusus alat berhasil dikalibrasi berjumlah 2.069.

Saat ini, sektor pengujian terealisasi sebesar Rp34 juta lebih, sedangkan khusus layanan kalibrasi menyentuh Rp538 juta lebih. Dari dua rincian tersebut penerimaan kas BPSMB Kalsel secara total sudah mencapai Rp572 juta lebih. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menghimpun tuntutan mahasiswa terkait kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat.

“Tanggal 12 nanti kita himpun semua aspirasi unjuk rasa untuk dibuatkan surat. Itu yang nanti kita sampaikan ke pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, kepada wartawan, usai menemui para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel, Rabu (7/9).

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini mengharapkan bantuan subsidi BBM dari pemerintah bagi masyarakat menengah kebawah dalam pelaksanaannya dapat dirasakan benar-benar oleh mereka yang berhak menerima.

Paman Yani juga menekankan perlunya adanya kualifikasi terhadap angkutan-angkutan roda empat agar penyaluran BBM ini bisa tepat sasaran begitu juga terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masyarakat.

Untuk diketahui, berbagai elemen mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan menyampaikan tuntutan ke DPRD Kalsel, antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada Selasa (6/9). Kemudian Organisasi Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan dan Tengah, pada Rabu (7/9). (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dengan persoalan begitu kompleks yang dimiliki sungai Martapura, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran sub Daerah Alisan Sungai (DAS) Martapura melalui pendekatan pengelolaan yang komperhensif dan terintegrasi antar hulu dan hilir.

Untuk mengembalikan kejayaan sungai Martapura terutama dibidang pariwisata dan transportasinya, Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bahkan terus melakukan kerja kerasnya melalui program Sungai Martapura Asri.

Tak hanya melibatkan instansi pemerintahan, implementasi program Sungai Martapura Asri juga bekerjasama dengan pemangku kepentingan para akademisi dari perguruan tinggi, seperti Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Kerjasama antara DLH Kalsel dengan Fakultas Teknik ULM ini dilakukan melalui perjanjian kerjasama kolaborasi program Sungai Martapura Asri dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM), Plaza Fakultas Teknik ULM, Banjarbaru, Rabu (7/9).

Kepala DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, peran para akademisi ini sangat penting untuk secara terus menerus melakukan berbagai kajian, baik secara multi dimensi maupun multi disiplin ilmu.

“Sehingga diperoleh masukan dari berbagai perspektif untuk berbagai pengelolaan DAS terpadu dengan memperhatikan kearifan lokal,” ucapnya.

Selain agar capaian target program Sungai Martapura Asri bisa lebih cepat, menurut Hanifah, kolaborasi ini juga akan memberikan dampak positif bagi perguruan tinggi. Khususnya bagi mahasiswa yang akan terjun langsung ke beberapa desa lokus prioritas untuk program Sungai Martapura Asri, yakni Kelurahan Banua Anyar, Desa Sungai Rangas Tengah, dan Desa Sungai Rangas Ulu.

“Kita sudah memiliki roadmap (peta jalan) yang dapat digunakan sebagai panduan penting untuk berkegiatan disana,” bebernya.

Hanifah berharap MBKM ini akan menghasilkan penelitian, kegiatan sosialisasi, edukasi pelatihan, penyusunan desain, penerapan teknologi, maupun pemetaan yang dapat menjadi referensi yang bisa diterapkan oleh berbagai pihak.

“Sehingga ini benar-benar sangat luar biasa kerjasama yang kami bangun,” terangnya.

Kegiatan ini sendiri melibatkan 156 mahasiswa dari hampir seluruh program studi yang ada di Fakultas Teknik ULM.

Ratusan mahasiswa tersebut akan melaksanakan kegiatan sesuai disiplin ilmu masing-masing dalam rentang waktu sekitar 4 bulan.

“Tentunya kita memiliki harapan yang besar dimana ade-ade mahasiswa adalah generasi-generasi penerus yang nanti kita harapkan juga memiliki kontribusi yg besar untuk pelestarian lingkungan hidup khususnya di Kalsel,” tutup Hanifah. (DLH.Kalsel/SYA/RDM/RH)