19 Juni 2024

LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bergerak Untuk Banua

2024, Pemprov Kalsel Optimis Stunting Mampu Capai Target 14 Persen

2 min read

Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar saat menyampaikan stunting di provinsi ini

BANJARBARU – Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kalsel masih 30,0 persen. Artinya melebihi standar nasional yakni 24,4 persen. Namun, Pemprov optimis tahun 2024 prevelensinya bakal jadi 14 persen.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan, pihaknya terus mengawal kabupaten/kota untuk dapat fokus dalam menekan kasus stunting. Termasuk, mengintervensi penurunan bagi daerah yang prevelensinya di atas 30 persen.

“Tahun 2024 harus berada dikisaran 14 persen. Tentu, setelah adanya rapat koordinasi ini melalui langkah strategis pemerintah daerah bisa sepenuhnya menanggulangi stunting,” ujarnya, kepada awak media, Selasa (13/12) kemarin.

Terkait penganggaran, ia menambahkan, program dibidang kesehatan dari pemerintahan desa juga bisa optimal melalui alokasi anggaran 20 persen dalam melakukan percepatan penurunan kasus stunting di Kalimantan Selatan.

“Apabila dana CSR juga bisa digunakan. Tetapi, dana desa dapat alokasikan untuk pencegahan kasus stunting dengan melibatkan berbagai stakeholder melalui peran posyandu,” paparnya.

Tercatat tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI telah mengalokasikan anggaran pencegahan stunting di Indonesia sebesar Rp44,8 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja di 17 Kementerian dan Lembaga (K/L) senilai Rp34,1 triliun dan Pemda melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp8,9 triliun dan nonfisik Rp1,8 triliun.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyampaikan dukungannya dalam mengentaskan stunting di desa. Apalagi, pihaknya telah mengarahkan pemdes agar tak hanya berfokus pada penanganan COVID-19 saja.

“Tentu, sudah ada koordinasi dari PMD kabupaten ke tingkat Pemdes dan ini telah sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Di lokasi berbeda, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil KB) Kalsel, Zulkipli, menuturkan, telah mengajukan strategi program sementara kepada pemerintah pusat dalam mengentaskan hal tersebut termasuk cara kongkrit melakukan intervensi.

“Yang jelas sudah ada penurunan. Tetapi, nanti ada rilisnya dari tim ahli,” tuturnya. (RHS/RDM/RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Abdi Persada | Newsphere by AF themes.