Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyampaikan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin oleh Ketua Dewan, Supian HK didampingi Wakil Ketua Dewan yaitu Muhammad Syaripuddin, Mariana dan Karmila, Anggota DPRD Kalsel, sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemprov dan Forkopimda, Rabu (7/9).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengharapkan Perubahan APBD Tahun 2022 ini dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan perubahan APBD ini, lanjutnya, Pemprov menyesuaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan setelah terpengaruh cukup besar oleh pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir ini.

“Pandemi covid-19 yang terus terkendali membuat keuangan daerah kita bisa lebih fokus terhadap pengalokasian anggaran untuk mendukung program-program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, peningkatan SDM, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk menyukseskan MTQ Nasional yang diselenggarakan pada bulan Oktober nanti,” jelasnya.

Ditambahkan Sahbirin, dengan komposisi Perubahan APBD Tahun 2022, permasalahan kesehatan dan sosial kiranya juga bisa ditangani dengan baik, layanan kesehatan ditingkatkan, sehingga dapat menekan dampak sosial seperti kemiskinan dan pengangguran secara maksimal dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan di Kalsel.

Adapun struktur/postur APBD yang tertuang dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 adalah pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp7,494 trilyun mengalami kenaikan sebesar Rp1,2 trilyun atau 19 persen dari target pendapatan pada APBD murni sebesar Rp6,278 trilyun. Sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp7,765 trilyun naik sebesar Rp1,5 trilyun rupiah atau 24 persen dari belanja daerah yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp6,2 trilyun.

Pada posisi penerimaan pembiayaan yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp424,8 milyar naik sebesar Rp374,8 milyar atau 750 persen dari penerimaan pembiayaan yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp50 milyar. Sementara, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp153,6 milyar naik sebesar Rp68,6 milyar rupiah atau 81 persen dari pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp85 milyar.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengucapkan terimakasih atas penyampaian penjelasan terhadap Raperda tersebut. Sebagai pembicaraan atau proses selanjutnya, akan dilakukan pandangan umum Fraksi-fraksi Dewan yang akan dilaksanakan dalam rapat paripurna pada 14 September 2022 mendatang. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel, Rahmaddin menyebut, 97 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah melakukan transaksi di instansinya. Angka ini tercatat pada 7 September 2022.

“Posisi untuk update hari ini,” ungkapnya kepada awak media, usai mensosialisasikan penyelesaian permasalahan barang/jasa pemerintah melalui RUMAH TEMAN dan SILAPRAJA BERGERAK yang digelar di KH Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (7/9) siang.

Dari pendapatan transaksi Pengadaan Barang dan Jasa, dijelaskannya, telah menyentuh dikisaran Rp44,4 miliar. Sedangkan, melalui e-Katalog lokal yang sebelumnya hanya terealisasi Rp38,5 juta kini menerima pendapatan Rp1,2 miliar.

“Sebelumnya melalui transaksi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp18,3 miliar. Sementara e-katalog lokal tadi untuk pembelian kain sasirangan. Semua indikator ini akan kami laporkan nanti ke Kemendagri, BPK, BPKP,” bebernya.

Selain itu, Rahmaddin, mengatakan selain transaksi yang dilakukan SKPD dan UPT. Usaha UMKM yang sebelumnya hanya bisa menanyangkan satu produk kini sudah mencapai ribuan.

“Tahun lalu kan baru satu yang tayang di e-Katalog lokal. Sekarang berada diangka 1.003 produk, artinya, target seribu sudah tercapai khusus di Kalimantan Selatan,” paparnya.

Dari capaian ini, ia menyampaikan, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk percepatan peningkatan produk dalam negeri yang sekaligus menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indoensia.

“Maka, mulai Pemkab, Pemkot dan Pemprov minimal harus menanggarkan 40 persen untuk memenuhi produk UMKM dan koperasi,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mendampingi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan atau strategi pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Tujuannya, agar para kepala daerah dan desa di Kalimantan Selatan tidak ragu lagi mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk kepentingan mendesak akibat krisis energi dan pangan dunia saat ini.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, dalam rangkaian rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kotabaru dan di Tabalong, 7 – 9 September 2022.

“Kepala daerah dan desa di Kalimantan Selatan jangan ragu menggunakan instrumen anggaran di daerah dan desa. Ini juga untuk membantu masyarakat yang rentan, seperti pengemudi ojek dan nelayan”, ujar Rudy.

Hal itu juga sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (5/9) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnivan. Yaitu pemerintah daerah dan desa harus mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM secara bersama.

Agar inflasi terkendali dan dampak sosial pengalihan subsidi BBM dapat ditangani di Kalimantan Selatan, Rudy juga menyampaikan pentingnya kebijakan atau strategi kolaboratif dan integratif.

Hal tersebut ditegaskan oleh Rudy dalam atensi yang disampaikan secara khusus pada Rabu (7/9) sore, ke Gubernur dan para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan.

“Pemerintah daerah dan desa harus mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi daerah dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) atau sumber lain, seperti bantuan korporasi,” jelasnya.

Para kepala daerah dan desa juga harus mempercepat realisasi anggaran yang masih rendah di Kalimantan Selatan, termasuk penyerapan anggaran untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Untuk mengendalikan inflasi daerah dan menanganani dampak sosial pengalihan subsidi BBM, pemerintah daerah dan desa harus segera memetakan kesiapan daerah dan desa, termasuk pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial,” urainya.

Rudy menambahkan, untuk pemutakhiran data tersebut, para kepala daerah dan desa harus membangun komunikasi efektif kepada masyarakat dengan memanfaatkan Aplikasi “Cek Bansos” dan mengoptimalkan tenaga pendamping setempat.

Lebih lanjut, Ia meminta, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan harga sembilan bahan pokok di Kalimantan Selatan, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) harus dilibatkan.

“Pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM harus diperkuat dengan kolaborasi bersama TNI/Polri, kejaksaan, instansi vertikal, dan korporasi,” imbuhnya.

Rudy menyampaikan, kegiatan pengendalian inflasi daerah dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM akan dikawal oleh BPKP. Hal ini sesuai dengan arahan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

“BPKP akan mendampingi pemerintah daerah dan desa di Kalimantan Selatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Pemerintah daerah dan desa yang membutuhkan bantuan konsultasi secara cepat dan cuma-cuma agar mengontak Helpdesk Whatshapp BPKP Kalsel: 0811-3555-545. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), agar melakukan pematangan persiapan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di kabupaten tersebut.

“Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tentunya, memfasilitasi dan medukung KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk penyelenggaraan Porprov yang akan diselenggarakan pada Nopember 2022,” ungkap Kepala Bagian Fitri Hernandi, kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (7/9).

Fitri mengatakan, mengingat waktu pelaksanaan dua bulan lagi, maka pihaknya meminta, segala sesuatu mengenai pelaksanaan Porprov segera dikerjakan.

“Waktu pelaksanaan Porprov tinggal kurang lebih dua bulan lagi, tentu segala persiapan segera diselesaikan,” ujarnya.

Seperti pekerjaan perencanaan dua tahun, menurutnya kini dikerjakan hanya dalam waktu dua bulan saja.

“Tentu untuk mensukseskan pelaksanaan Porprov ini, diperlukan kerja keras oleh semua pihak, antara KONI Kalsel, KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Fitri.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta pelaksanaan Porprov ini tetap dilaksanakan di Tahun 2022 ini.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga meminta ketegasan, dari KONI Provinsi Kalimantan Selatan serta KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk kepastian pelaksanaan Porprov tersebut,” ucapnya.

Menurut Fitri, dalam pekan ini pihaknya harus sudah menerima kepastian dari KONI Provinsi Kalimantan Selatan serta KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Kami berharap untuk pelaksanaan Porprov di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tetap diselenggarakannya di Tahun 2022,” ucap Fitri. (SRI/RDM/RH)

HSS – Bertekad mempertahankan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi di Indonesia untuk ketiga kalinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan menggelar roadshow sosialisasi minat baca di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalsel, Wildan Akhyar menyampaikan pihaknya bekerjasama dengan Dispersip Kabupaten HSS menyelenggarakan kegiatan ini.

“Ada sekitar 100 orang dari pengelola perpustakaan sekolah di HSS yang mengikuti sosialisasi ini dengan harapan minat baca di HSS ini yang saat ini sudah baik bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/9).

Wildan menambahkan selain sosialisasi minat baca, Dispersip Kalsel juga akan melakukan pembinaan terhadap perpustakaan agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan terakreditasi dengan nilai maksimal.

“Rencananya kita akan melakukan pembinaan terhadap pengelola perpustakaan yang ujungnya diharapkan bisa lebih baik lagi dan terakreditasi dengan nilai maksimal,” jelasnya.

Terkait keinginan pengelola perpustakaan di HSS untuk berkunjung ke perpustakaan palnam Banjarmasin, Wildan menyambut baik hal tersebut. Ia menyatakan Dispersip Kalsel siap menerima kunjungan mereka.

“Kami siap menerima kunjungan dari siapapun. Dengan kunjungan tersebut, suasana perpustakaan palnam akan ramai dan meriah. Hal itu bisa menunjukkan minat baca semakin meningkat,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pencanangan Pelayanan KB Bersama Mitra PKK, TNI dan IBI Tingkat Provinsi, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (6/9)

Kepada sejumlah wartawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, mengatakan, pencanangan pelayanan KB ini sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting di Kalsel. Dengan meningkatnya pelayanan KB, tentu dapat memberi pemahaman bagi pasangan usia subur untuk mengatur jarak hamil, mulai dari mencegah jarak kehamilan yang terlalu dekat, dan berupaya meningkatkan kesehatan ibu serta memastikan ketercukupan gizi bagi anak.

“Pertemuan koordinasi dengan mitra kerja di kabupaten dan kota dalam pelayanan KB, dapat menguatkan percepatan penurunan stunting di Kalsel,” ucapnya

Disampaikan Roy, dengan kemitraan ini baik TNI dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang bergerak di desa dan kelurahan di Provinsi Kalsel, dapat berjalan optimal, agar target tahun 2024 untuk penurunan stunting mampu tercapai.

“Mitra ini bisa melakukan program kerja strategis dalam mendukung pelayanan KB di faskes,” jelas Roy

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menilai, untuk di Kalimantan Selatan dinilai cukup tinggi dalam kepesertaan KB yaitu pasangan subur mengikuti program Keluarga Berencana mencapai 68 persen, sedangkan dari tingkat Nasional 57 persen.

“Kebanyakan KB diikuti kaum hawa, sedangkan KB pria di bawah 5 persen untuk data di Kalsel,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan menambahkan, dengan mengangkat tema “Bergerak Bersama Melalui Intensifikasi Dan Perluasan Akses Pelayanan KB Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting,” dalam pertemuan koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara BKKBN, PKK, TNI dan IBI yaitu mensukseskan program Bangga Kencana di Kalsel.

“Kami berupaya terus mempercepat penurunan stunting di Kalsel,” tutupnya.

Untuk diketahui, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan Koordinasi Intensifikasi Pelayanan KB dan Perluasan Akses Layanan KB di Faskes Kabupaten dan Kota tingkat Provinsi Kalsel serta Upaya Penurunan Stunting, dibuka secara resmi Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, dan didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan, dihadiri Bupati serta unsur Forkopimda Kalsel.

Dalam pertemuan Koordinasi ini juga diberikan penghargaan kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang meraih juara 1 Nasional kategori kelompok target pelayanan KB 500-1.500 akseptor, kemudian Kodim 1001/Amuntai, dari Hulu Sungai Utara sebagai Komando Distrik Militer (Kodim) Terbaik, atas kontribusinya dalam peningkatan kepesertaan KB pada pelayanan kegiatan KB dan kesehatan reproduksi tahun 2021. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – ASEAN Nagoya Club (ANC) Japan menyatakan ketertarikannya dan minatnya untuk berinvestasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiliki posisi strategis sebagai Gerbang Maritim Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketertarikan tersebut terlihat usai tim Delegasi Kalsel yang dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Imam Subarkah bersama Plt Kepala Dinas PMPTSP Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, melakukan Business Meeting Joint Local Economics and Industry berupa promosi investasi antara Pemprov Kalsel dengan ANC Japan, pada hari pertama kegiatan Pamor Borneo 2022, di Nagoya, Jepang, Jumat (2/9).

Pada kegiatan tersebut, pihak ANC Japan dihadiri President of ANC Japan, Mr. Takashi Ori yang memiliki jaringan ke Rumah sakit dan manufaktur, Director of President One sekaligus Consultan Toyota Japan, Mr. Hisaya Matsuhisa yang memiliki jaringan Pengolahan sampah dan smelter, Director of Denko Mr. Hiropisa Tanaka di bidang Perusahaan IT dan pengembangan wisata.

Kepada wartawan, pada Senin (5/9), Plt Kepala Dinas PMPTSP Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya memaparkan secara detail potensi Kalsel dari sektor tambang, kehutanan dan limbah serta kesehatan, seperti potensi pemanfaatan limbah B3 pelumas bekas di Kalsel volumenya hampir 198.000 ton per tahun, limbah infeksius dan limbah spesifik B3 lainnya.

“Kita juga paparkan kesiapan Rumah Sakit Ulin untuk menerima investasi sebagai RS Pusat Jantung dan Kanker Terpadu serta RS Ansari Saleh sebagai Pusat Infeksi dan Syaraf Terpadu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Imam Subarkah, disebutkan Hanifah, memaparkan posisi strategis Kalsel sebagai Gerbang Maritim Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan potensi wilayah meliputi Metropolitan Banjarbakula, Kawasan Industri Batulicin dan Jorong, Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mekarputih dan Pegunungan Meratus sebagai Inspiring Global Geopark Unesco, seta kondisi ekonomi makro Kalsel.

Hanifah berharap informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat memberikan gambaran penting untuk selanjutnya dipelajari dan dilakukan pendalaman potensi investasi Kalsel.

“Mereka sangat tertarik dengan posisi strategis Kalsel sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara, dan segera pasca kedatangan delegasi Kalsel ke Jepang ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya di Indonesia,” pungkasnya. (DPMPTSP.KALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tidak ada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu menjadi perhatian khusus dari legislator. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Muhammad Yani Helmi akan memperjuangkan pembangunan SMAN di Kecamatan tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menilai pembangunan SMAN di Kecamatan Batulicin tersebut sangat penting mengingat permasalahan itu menjadi salah satu aspirasi warga. Lanjut Paman Yani, warga mengeluh tidak ada SMAN di daerahnya sehingga mereka yang ingin melanjutkan sekolah maka harus ke Kecamatan Simpang Empat.

“Warga sudah menyampaikan hal ini ketika saya melakukan sosialisasi Perda, beberapa waktu lalu. Saat itu, saya langsung telepon Kepala Bappeda Kalsel, Pak Ariadi untuk menanyakan apakah bisa dibangun SMA di Batulicin. Kata Pak Ariadi bisa saja asal Desa atau Kecamatan menghibahkan lahan sebanyak dua hektar kepada Pemprov,” katanya melalui telepon kepada wartawan, Selasa (6/9).

Oleh karena itu, Paman Yani mengharapkan agar pihak-pihak terkait, baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten dapat menghibahkan lahan untuk pembangunan SMAN di Kecamatan Batulicin. Sehingga bisa secepatnya diusulkan anggarannya kepada tim Badan Anggaran DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel agar bisa terealisasi.

“Kita dorong pembangunan SMAN ini, saya sebagai Wakil Rakyat akan memperjuangkan ini secara maksimal agar bisa terealisasi. Karena APBD perubahan 2022 sudah ketok palu. Paling tidak kita mulai di anggaran 2023, mudahan sempat di Murni, jika tidak kita usulkan di perubahan. Baru di tahun-tahun anggaran berikutnya, kita tambah lagi secara bertahap,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi angka stunting di Kalimantan Selatan mengalami penurunan sekitar 10 persen.

Apresiasi ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, kepada sejumlah wartawan, pada Senin (5/9). Menurut Muhidin, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, angka stunting Nasional sebesar 27,67 persen, sedangkan proporsi balita stunting di Kalsel sebanyak 31,75 persen, kemudian data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 24.4 persen, sedangkan balita stunting di Kalsel masih melebihi angka nasional yaitu 30 persen. Padahal melalui metode Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2022 dengan cara turun ke lapangan, angka stunting di Kalsel sudah mencapai 10, 5 persen dari hasil survei data Januari hingga sekarang 80 persen.

“Kita apresiasi kinerja BKKBN bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi, yang terus memperkuat sinergi untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kalsel,” ungkapnya

Disampaikan Muhidin, pihaknya terus berupaya bersama Pemerintah di Kabupaten dan Kota untuk menurunkan angka stunting ini, karena sebuah pekerjaan besar memerlukan usaha yang bersinergi mulai tingkat desa hingga lintas sektoral.

“Kami sangat senang Kepala BKKBN Pusat datang langsung meluangkan waktu dalam acara pertemuan koordinasi percepatan penurunan stunting,” katanya

Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, menyampaikan, dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memang terjadi penurunan sebesar 10 persen, dan rencananya di akhir bulan September dan Oktober 2022 akan kembali dilakukan penilaian ke lapangan.

“Pertemuan koordinasi ini berupaya menyingkronkan data,” tutupnya

Untuk diketahui, BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi, Kabupaten dan Kota, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin, acara digelar selama dua hari pada tanggal 5 – 6 September 2022.

Dalam pertemuan Koordinasi Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, membuka secara resmi, didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ramlan, dihadiri Bupati dan Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalsel, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan dan unsur Forkopimda Kalsel . (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kalimantan Selatan, Minarni Zainal Helmie mengajak sejumlah pengurusnya bersilaturahmi dengan Tim Penggerak PKK provinsi Kalsel.

Menurut Minarni, kedatanngannya kali ini selain bersilaturahmi juga memperkenalkan pengurus IKWI yang baru.

“Inikan kepengurusan baru dan kami akan menggelar pelantikan, jadi sewajarnyalah kami datang kemari,” katanya, Senin (5/9).

Dikatakannya, kepegurusan IKWI Kalsel akan dilantik berbarengan dengan pelantikan Pengurus PWI Kalsel pada 13 September mendatang.

“Sekalian kami mengundang TP PKK Kalsel untuk hadir pada pelantikan nanti,” ucapnya.

Ia juga berharap IKWI Kalsel dapat bersama-sama TP PKK Kalsel menggelar acara bersama.

“Jika nantinya bisa, kami juga ingin mengajak TP PKK Kalsel menggelar program bersama, baik sosial, pemberddayaan perempuan atau olahraga,” tutur Minarni.

Sementara itu, Sekretaris TP PKK Kalsel, Zainab mengaku siap untuk berkolaborasi dengan IKWI Kalsel.

“Kami siap untuk belerjasama dengan organisasi perempuan manapun termasuk IKWI,” ujarnya.

Terlebih lagi, sambungnya pihaknya perlu mitra dalam menjalankan berbagai program kewanitaan dan IKWI dapat menjadi pilihan untuk itu.

“Semoga kita dapat melanjutkan silaturahmi ini dengan program bersama,” tuturnya.

Sementara itu, ditempat terpisah, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Raudatul Jannah yang saat ini sedang mengikuti kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional, dalam rilisnya menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan yang baru pengurus IKWI Kalsel periode 2022-2027. Pihaknya berharap kedepan akan terus berkolaborasi bersama IKWI Kalsel dalam program-program pengembangan pemberdayaan perempuan di Kalimantan Selatan. (PWI.KALSEL/RDM/RH)