Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi menggelar Malam Seni Budaya Banjar Sekenceng Kalsel di kawasan Sungai Jingah Banjarmasin Utara, Sabtu (14/1) malam.

Tidak hanya keluarga besar Sekenceng Kalsel, para pejabat dan tamu undangan yang berhadir, masyarakat setempat juga ikut menyaksikan acara Malam Seni Budaya Banjar yang berlangsung sangat meriah dengan menampilkan musik Panting, Bajapin dan Mamanda dari Sanggar Seni Kumbang Banaung Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

“Alhamdulillah kami seluruh keluarga besar Sekenceng Kalsel berhadir di tempat ini sebagai wujud raya syukur dengan kebersamaan yang telah terjalin sejak 2011 lalu sampai saat ini,” kata Ketua Sekenceng Kalsel itu kepada wartawan.

Selain sebagai ajang silaturahmi, lanjut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini, pihaknya juga ingin memberikan arti dari sebuah pertemuan dan persaudaraan ini dengan mengangkat seni budaya Banjar yang mulai dilupakan oleh masyarakatnya sendiri.

“Seni budaya Banjar ini sangat banyak. Tadi ada Bajapin, Bagandut, Mamanda yang jarang ditampilkan langsung tiga-tiganya. Diharapkan semua yang hadir bisa mengetahuinya karena siapa yang akan menjaga seni budaya Banjar, kalau bukan kita sendiri,” jelasnya.

Oleh karena itu, Paman Yani, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Banjar agar tetap ada dan lestari sehingga generasi muda Banjar ke depan dapat lebih mengenal dan mengetahui budaya Banjar.

Dalam kegiatan yang didukung oleh DPRD Kalsel, Pemprov Kalsel dan Bank Kalsel ini juga dilaksanakan pemberian Penghargaan Setia Lencana Sekenceng Kalsel Tahun 2023 dengan beberapa kategori sebagai bentuk apresiasi. Selain itu, juga pembagian hadiah umroh kepada enam orang.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Kepala Bappeda Kalsel, Kepala Badan Kesbangpol Kalsel, Sekretariat DPRD Kalsel, Disdik Kalsel, DKP Kalsel, Diskominfo Kalsel, Satpol PP dan Damkar Kalsel, Balai Pengelolaan Sampah Banjarbakula, BPSMB Kalsel, RSUD Ulin, RSJ Sambang lihum, UPT DKP Batulicin dan Kotabaru, Samsat Batulicin, Samsat Kotabaru dan Samsat Pelaihari, Kepsek di Tanbu dan Kotabaru, Direktur Abdi persada 104,7 FM dan Keluarga Besar Sekenceng Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) terus berupaya menciptakan Pemilu dan Pilkada yang bersih tahun 2024 mendatang.

Berbagai macam sosialisasi hingga pengenalan terhadap dunia politik menjadi prioritas utama hingga tahun ini. Terutama kepada para pelajar yang merupakan pemilih pemula.

Kepala Bidang Politik Bakesbangpol Kalsel, Ida Saptika Dewi mengatakan, ada berbagai macam program yang telah mereka rancang untuk memastikan edukasi politik itu sampai ke masyakarat awam.

Dalam waktu dekat, menurutnya pihaknya berencana menggelar Expo Partai Politik (Parpol) di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin.

“Kan ada 8 partai baru yang berpartisipasi pada Pilkada dan Pemilu nanti, sebelumnya juga sudah ada 10 partai, jadi total 18 partai yang akan ikut serta,” ujarnya, Jumat (13/1).

Dijelaskan Ida, expo yang rencananya digelar selama 3 hari itu, nantinya akan dirangkai dengan talkshow dari perwakilan Parpol.

“Ini kesempatan mereka (Parpol) untuk menjual programnya.Terutama bagi Paprpol yang baru. Dan masyarakat juga akan lebih bijak nantinya dalam memberi hak suara,” tuturnya.

Selain itu Ida mengungkapkan, pihaknya akan kembali menggelar pendidikan politik bagi pelajar seperti tahun 2022 lalu.

Pelaksanaannya sendiri akan diputuskan usai rapat kerja yang juga akan digelar dalam waktu dekat. Rapat akan mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Bidang Politik Kesbangpol di Kabupaten/Kota.

“Kita ingin pastikan dulu pembagian tugas sosialisasi (politik) ke masyarakat ini, jadi tidak sampai tumpang tindih nanti dan pasti tepat sasaran,” bebernya.

Ida menyebut, sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat ini nantinya tidak hanya dilaksanakan menjelang Pemilu dan Pilkada saja. Tetapi akan rutin digelar setiap tahun.

“Jadi semua masyarakat bisa mengetahui kalau Bakesbangpol tidak hanya mengurus Parpol, tetapi juga memberikan wawasan serta membantu menciptakan politik yang bersih,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka kesiapan pengawasan tahapan Pemilihan Umum Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar safari pengawasan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan, Tengku Dahsya Kusuma Putra, pada Jumat (13/1) menjelaskan, memasuki tahun 2023, Bawaslu Kalsel menggelar safari pengawasan, di 13 Kabupaten dan Kota di Banua. Kegiatan ini merupakan konsolidasi dalam rangka memantapkan kinerja jajaran pengawas Pemilu.

“Safari pengawasan dimulai ke Kota Banjarbaru, dilanjutkan ke seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Disampaikan Tengku, safari pengawasan dalam bentuk konsolidasi secara intern, dengan seluruh Bawaslu di Kabupaten dan Kota. Kegiatan dilaksanakan hingga akhir Januari 2023.

Ia menjelaskan Seluruh Pimpinan Bawaslu Kalsel memiliki visi yang sama yakni Pemilu tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat berjalan lebih baik lagi, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

“Hasil safari pengawasan ini, dapat diketahui awal Februari 2023 mendatang,” jelasnya

Tengku menambahkan, dengan langkah strategis melalui konsolidasi ini, baik dari sisi Sekretariat dan Komisioner berharap dapat tercipta gerakan seirama, untuk semakin mempersempit ruang gerak pelanggaran, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 nantinya. Mengingat peran Bawaslu tidak hanya persiapan dalam pelaksanaan teknis pengawasan Pemilu, pun terkait kesiapan Sekretariat dan SDM nya menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

“Kami harus merapatkan barisan, dengan cara mempersiapkan sejak dini, dalam menghadapi tahapan-tahapan berikutnya,” tutup Tengku. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pada Jumat Curhat, Kapolda Kalsel mendengarkan aspirasi sekaligus menjembatani kepolisian dalam mengedukasi masyarakat.

Kali ini, Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi mengadakan kegiatan pertemuan dengan warga penumpang yang ada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Jumat (13/01).

Dalam dialog interaktif dengan masyarakat itu, Kapolda Kalsel memperkenalkan diri sebagai pejabat baru diwilayah Kalimantan Selatan.

Selaku Kapolda Kalsel, dirinya ingin mendengarkan keluh kesah, permasalahan dan aspirasi dari masyarakat yang ada di Banua.

Mulai dari masalah E-KTP, Prosedur penggeledahan kepada penumpang yang dicurigai, Proses pembelian tiket secara online, Pelaporan tindak pidana, Solusi mobil truk yang menutup jalan, serta mengenai pergantian plat ranmor hitam menjadi putih.

Kemudian apresiasi juga diberikan warga kepada jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atas respon cepat menanggapi keluhan masyarakat.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian mengatakan, lewat Jumat Curhat tersebut pihaknya bisa betul-betul mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Kemudian, hal itu bakal menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan kepolisian.

“Kegiatan ini masih tetap dilaksanakan. Selain mendengarkan aspirasi, Jumat Curhat bisa sekaligus menjembatani pihak kepolisian dalam mengedukasi masyarakat,” ujar Kapolda Kalsel.

Di samping itu, menurutnya Jumat Curhat juga sebagai mewujudkan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Kalsel agar tetap dalam keadaan aman dan kondusif.

“Seperti tadi warga menyampaikan keluh kesah, curhatan atau saran masukan kepolisian, supaya kami bisa tindaklanjuti segera,” terangnya.

Jumat Curhat ini dihadiri langsung oleh Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapolresta Banjarmasin, Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin, CEO PT Pelindo Regional 3 Kalimantan, Kepala Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banjarmasin, dan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Jelang akhir tahun 2022 lalu, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog Kalsel, menggelar operasi pasar beras bersubsidi. Selama 5 hari, OP beras bersubsidi digelar di halaman kantor Gubernur di kawasan Siring 0 Kilometer Banjarmasin, sukses diserbu warga. Sebanyak 30 ton beras terjual selama OP berlangsung.

“Antusiasme warga sangat tinggi pada kegiatan ini. Padahal beras yang dijual bukan beras lokal atau beras Banjar. Namun yang pasti, harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding harga pasar, yakni 8 ribu rupiah per kilogram setelah disubsidi 3 ribu rupiah dari pemerintah”, jelas Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Kalimantan Selatan, Muhammad Imron Rosidi kepada wartawan baru – baru ini dikantornya kawasan jalan Ahmad Yani kilometer 6 Banjarmasin.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat itu, maka menurut Imron, pihaknya bersama pemerintah provinsi berencana untuk kembali menggelar kegiatan serupa pada awal tahun 2023 ini.

“Kita sedang koordinasikan lebih jauh soal rencana itu. Namun yang pasti, kegiatan OP ini sangat tepat untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk komoditas beras. Apalagi saat ini harga beras masih terbilang tinggi, khususnya beras lokal,” ujarnya.

Bulog sendiri, menurut Imron, saat ini memiliki stok beras sebanyak 1.600 ton. Namun dalam waktu dekat akan datang pasokan beras dari Sulawesi Selatan sebanyak 2.000 ton. Selanjutnya untuk memastikan stok mencukupi hingga Maret 2023, Bulog Kalsel akan kembali kedatangan pasokan hingga total 5.000 ton.

“Kita akui pada Januari -Februari ini belum bisa menyerap beras petani, karena belum musim panen. Sehingga perlu untuk mendatangkan beras dari luar pulau. Kemungkinan besar penyerapan beras baru dilakukan pada Maret 2023, sambil menunggu penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang baru,” tutupnya.

Selain OP beras bersama pemerintah provinsi, sejak 6 Januari 2023 lalu, Bulog Kanwil Kalimantan Selatan juga sudah melakukan OP di pasar tradisional, melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dewi Damayanti Said menggelar sosialisasi revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Ideologi Pancasila. Kegiatan yang diikuti puluhan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di kota Banjarmasin pada Jum’at (13/1).

Dalam sambutannya, Dewi menjelaskan mengenai maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu revitalisasi Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai Luhur pancasila. Sedangkan aktualisasi pancasila adalah mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam setiap pribadi dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta bisa bertambah wawasan dan pemahaman tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan”, jelasnya.

Selain itu, Dewi juga mengimbau kepada para mahasiswa agar turut andil dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Lantaran, lanjutnya, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dengan mengikuti pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, generasi muda juga turut berperan dalam menentukan nasib bangsa kedepannya.

“Namun mahasiswa juga tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sesuai nilai-nilai luhur Pancasila sehingga persatuan dan kesatuan bangsa terus terjaga,” imbaunya.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber yaitu dosen salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin, Erini Junita Sari yang juga memotivasi para mahasiswa untuk berperan aktif dalam pembangunan sebagai implementasi rasa cinta terhadap bangsa dan negara. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Jelang haul Abah Guru Sekumpul ke 18 yang bakal digelar di kediaman pribadi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, 26 Januari 2023, rupanya semakin serius disiapkan. Termasuk memantapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik lokasi.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, menjelaskan, berkaca dari haul sebelumnya yang mencapai hingga jutaan jamaah ini tentu menjadi ukuran dalam pelaksanaan nanti. Dari hasil rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh stakeholder, tentu, jumlah yang akan hadir bakal melebihi dari perkiraan.

“Memang fokus kita tadi adalah lebih ke titik lokasi arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Kalau diprediksi yang datang nanti cukup banyak,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/1) sore.

Tak hanya memantapkan tekhnis arus lalu lintas di beberapa titik lokasi kegiatan yang vital. Namun, ratusan personel dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan siap dikerahkan untuk pengamanan jalannya pelaksanaan haul yang prediksi bakal dihadiri lebih dari ratusan ribu jamaah.

“Makanya rekayasa lalu lintas juga harus jelas. Jadi, saat dilakukan eksekusi di lapangan sudah bisa menyesuaikan nantinya,” bebernya.

Lebih lanjut lagi dia menerangkan, Pemerintah Provinsi Kalsel juga bakal menyiapkan penerangan dan sedikit perbaikan jalan untuk kelancaran menuju lokasi pelaksanaan haul Guru Sekumpul ke 18 yang berfokus di kediaman Paman Birin.

“Saat rapat tadi juga membahas itu dan nanti kita minta PUPR, Disperkim. Selanjutnya lahan parkir juga harus disiapkan,” paparnya.

Selain menghadirkan jajaran Pemkab Banjar, relawan, TNI dan Polri. Kepala desa yang berdekatan dengan acara haul turut dilibatkan agar kesiapan dalam pelaksanaannya nanti berjalan lancar. (RHS/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN (HSS) – Pertanian tidak berhenti meskipun negeri ini menghadapi pandemi COVID-19, banjir, maupun bencana lainnya. Sektor pertanian akan sigap menyiapkan pangan untuk mendorong masyarakat dengan mendorong produksi pangan, seperti syukuran panen padi di Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada Kamis (12/1) tadi.

Acara syukuran panen padi juga dirangkai dengan kegiatan penyemaian serta peresmian UV Dryer untuk mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di daerah tersebut.

Panen padi tersebut dihadiri langsung Bupati Kabupaten HSS, Achmad Fikri. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSS, Muhammad Noor, serta jajaran Forkopimda Lingkup Kabupatem HSS.

Bupati Kabupaten HSS Achmad Fikry menyampaikan bahwa pihaknya ikut bersyukur atas keberhasilan panen padi dan beberapa kegiatan kelompok petani di desa tersebut. Untuk itu, pihaknya sudah meminta kelompok tani agar memanfaatkan lahannya secara maksimal.

“Petani – petani di Kabupaten HSS sangat berperan penting untuk meningkatkan produksi pangan di daerah ini serta menurunkan angka inflasi,” ungkap Fikry.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menyampaikan rasa syukurnya dan turut bangga atas upaya Kelompok Tani di Kabupaten HSS di karenakan sudah mengawali panen, dan sudah menjadi salah satu upaya untuk menepis kekurangan pangan.

“Kita butuh makan, butuh nasi, sehingga para petani harus kita lindungi. Jangan biarkan petani kita sendiri mengatasi masalahnya, namun harus terus dibantu. Kewajiban kita semua memberi dukungan kepada para petani,” ujar Syamsir.

Untuk diketahui, sebelum panen dilaksanakan dilakukan penandatanganan prasasti pembangunan UV Dryer oleh Bupati Kabupaten HSS Achmad Fikry dan pemotongan untaian bunga oleh Kepala Dinas TPH Provinsi Kalsel Syamsir Rahman. Penandatanganan tersebut sebagai tanda diresmikannya UV Dryer untuk kelompok Tani bengkuang Desa gumbul, dan kelompok Tani Balanti Desa mandala. (TPH.KALSEL-MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, meminta panti di bawah naungan Dinas Sosial (Dinsos) serius memberikan layanan rehabilitasi agar implementasi keterampilan serta keahlian yang didapat bisa membantu masyarakat.

“Tentu ini sangat bermanfaat bagi mereka, terutama kepada keluarga, lingkungan, hingga bangsa dan negaranya,” ujarnya, Kamis (12/1).

Orang nomor satu di Kalsel ini juga tak lupa mengingatkan, setelah berhasil menerima ilmu serta keahlian yang diberikan maka diharapkan bisa mengembangkan diri ditengah masyarakat dan dapat membaca peluang kesempatan untuk mengembangkan diri lebih baik lagi.

“Kemandirian juga didapatkan. Tak kalah penting mereka bisa survive (bertahan) setelah keluar dari UPTD ini,” jelas Paman Birin.

Selanjutnya, Ia juga mengharapkan, tak hanya mendapat binaan keterampilan saja melainkan juga bisa menjadi generasi tangguh dan memiliki etika atau berperilaku yang baik.

“Inilah yang kita harapkan semoga menjadi generasi handal dan siap daya bersaing,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kalsel, Muhammadun, mengatakan, rehabilitasi sosial yang diberikan ini berjumlah 171 peserta yang tersebar di empat panti milik pemerintah provinsi.

“Yang mendapatkan ini terbagi dari remaja yang putus sekolah, tuna daksa, tuna netra dan penyandang disabilitas. Karena kami bantu dengan sejumlah keterampilan yang menunjang seperti ingin menjahit, service komputer dan handphone maka akan difasilitasi,” tutur yang kini juga menjabat sebagai Kadisdikbud Provinsi Kalsel.

Wujud nyata tersebut, lanjut dia, tentu tidak lepas dari dukungan penuh dari kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

“Dengan adanya rehabilitasi sosial ini para penerima manfaat nantinya bisa membuat usaha atau ikut bekerja di tempat sesuai keahlian mereka karena ada pengalaman sehingga angka kemiskinan sekaligus pengangguran menurun,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sebelum 17 Oktober 2024, seluruh produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan harus bersertifikat halal. Jika tidak, maka sesuai ketentuan, akan terkena sanksi. Untuk mendukung program sertifikasi ini, maka pada tahun 2023 ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, kembali membuka pendaftaran program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku UMKM diseluruh Indonesia. Pendaftaran sudah dibuka sejak 2 Januari hingga sepanjang tahun, dengan kuota satu juta UMKM.

Kepada Abdi Persada FM baru – baru tadi, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, tahun ini Kalimantan Selatan mendapat kuota sebanyak seribu UMKM, pada program Sehati.

“Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh pelaku UMKM. Karena segala sesuatunya sudah dimudahkan melalui program ini, termasuk soal biaya yang digratiskan,” ujarnya.

Shinta menyebutkan, program Sehati ini menjadi salah satu langkah pemerintah, untuk menaikkan level produk UMKM. Khususnya untuk produk unggulan ekspor, yang semakin menegaskan kualitas dan higienitas produk.

“Saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara konsumen produk halal terbesar di dunia. Padahal, dengan potensi penduduk muslim dan produk UMKM yang besar, seharusnya Indonesia dapat menjadi negara produsen produk halal terbesar. Program Sehati ini, merupakan jembatan menuju asa tersebut,” tutupnya.

Untuk mendaftar Sehati 2023, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id. atau melalui aplikasi Pusaka.
Aplikasi Pusaka ini sudah dapat diunduh di playstore bagi pengguna android atau di appstore bagi pengguna iOS.

Adapun syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022, sebagai berikut:

1. produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
5. memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
8. bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
9. tidak menggunakan bahan berbahaya;
10. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
11. jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
12. menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
13. proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;
14. bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL. (RIW/RDM/RH)