Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Haul Abah Guru Sekumpul ke -18 akan dilaksanakan pada 26 Januari 2023 mendatang, yang bertempat di rumah Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kampung Keramat Martapura.

Melalui pelaksanaan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim menyampaikan pihaknya akan menyebar luaskan informasi terkait Haul Abah Guru Sekumpul, baik dari sosial media, videotron maupun baleho.

“Kita di Diskominfo pada jajaran bidang Publikasi dan Informasi akan memberikan dukungan terutama didalam mendukung agar bisa disaksikan oleh banyak orang,” ungkap Muslim kepada Abdi Persada FM, usai penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas lingkup Diskominfo Kalsel pada Rabu (11/1).

Muslim menambahkan pihaknya akan terus menjalin Koordinasi dan Komunikasi bersama Pemerintah Kabupaten Banjar yang juga selalu tuan rumah pelaksanaan Haul guru Sekumpul agar informasi yang disampaikan nantinya kepada masyarakat benar dan terarah.

“Kita akan terus menjalin koordinasi dan bersinergi agar informasi yang disampaikan benar, serta tidak terjadi kesalah pahaman,” lanjut Muslim.

Dilanjutkan Muslim semua Media yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalsel, salah satunya LPPL Abdi Persada FM, MC Kalsel, serta Media Pemerintah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru akan dimanfaatkan untuk menyebar luaskan informasi terkait pelaksanaan Haul guru Sekumpul ke – 18.

“Banjarbaru, Kabupaten Banjar, itu yang akan lebih utama di fokuskan,” lanjut Muslim.

Muslim mengharapkan kegiatan Haul guru Sekumpul ke – 18 dapat terlaksana dengan lancar tanpa hambatan. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Menurunkan hampir semua armada Perpustakaan Kelilling (pusling) Palnam, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan kembali bergerak menyebar “virus” baca kepada masyarakat, yang kali ini menyasar empat kabupaten/kota di Banua.

Terbagi menjadi empat tim, pihaknya mendatangi Rumah Tahanan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Rutan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru, dan LP Narkotika Karang Intan Kabupaten Banjar, Rabu (11/1).

Tidak kalah ramai dengan kunjungan di sekolah, rombongan mendapat sambutan ramai dari para warga binaan, seperti saat mampir di Rutan Pelaihari. Semuanya diizinkan meminjam dan membaca buku yang disediakan dengan berbagai jenis judul.

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja pihaknya untuk meningkatkan literasi masyarakat.

“Semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan. Makanya Dispersip Kalsel tetap memberikan kesempatan kepada penghuni rutan maupun lapas untuk mendapatkan bahan bacaan,” jelasnya.

Perempuan yang disapa Bunda Nunung ini juga menyatakan, pihaknya akan terus bergerak jemput bola ke berbagai kalangan, demi bisa menggalakkan literasi dan meningkatkan minat baca.

Selain menghadirkan layanan perpustakaan, pihaknya juga melakukan penyerahan dan peminjaman ratusan buku pada perpustakaan LP dan rutan yang dikunjungi, sebagai realisasi kerja sama yang telah terjalin.

Terpisah, Kepala Rutan Pelaihari Fani Andika mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kontribusi besar Dispersip Kalsel dalam pembinaan warganya.

“Semoga kerja sama ini dapat meningkatkan minat baca pada warga binaan kami, hingga dapat memaksimalkan kemampuan intelektual mereka,” harapnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel melakukan kunjungan ke ruang rapat Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalsel dalam rangka bersilaturrahmi serta membahas beberapa hal untuk lebih memajukan lagi penyampaian informasi yang ada di banua ini. Dewas LPPL Abdi Persada yang di Ketuai oleh Anisyah didampingi dua Dewas lainnya Novita Tyasti Setyanti dan Arif Rahman Hakim, serta jajaran Direksi LPPL Abdi Persada FM, disambut langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim serta Kepala Bidang (Kabid) Informasi Publik dan Statistik Tarwin Patik Mustafa.

Kepada Reporter Abdi Persada FM, Ketua Dewas LPPL Abdi Persada FM Anisyah menyampaikan bahwa tujuan pihaknya bersilaturahmi bersama KPID Kalsel di ruang rapat Kepala Dinas Kominfo Kalsel yakni untuk membahas hal – hal yang dapat lebih memajukan penyampaian informasi di Kalsel.

“Dengan adanya silaturrahmi ini bersama Kominfo Kalsel dan KPID Kalsel kami berharap LPPL Abdi Persada FM milik Pemprov Kalsel bisa lebih baik dan dapat menyajikan program – program yang lebih bermutu, serta mengunggulkan pemberitaan khususnya pembangunan di Pemprov Kalsel,” ungkap Anisyah usai melakukan silaturahmi bersama KPID Kalsel dan Kadis Kominfo Kalsel pada Rabu (11/1) siang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhammad Muslim menyampaikan, pihaknya menilai kegiatan silaturrahmi yang dilakukan LPPL Abdi Persada FM bersama KPID Kalsel merupakan kegiatan yang bersifat positif, sehingga dapat terjalin koordinasi yang baik antara LPPL milik Pemprov Kalsel, Kominfo Kalsel, serta KPID Kalsel.

“Dalam agenda silaturahmi ini, maka akan terjalin satu pemahaman persepsi, sinergitas, serta upaya-upaya untuk mendorong agar terdapat terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan penyampaian informasi,” tutup Muslim.

Di tempat yang sama, Ketua KPID Kalsel Azhari Fadli menyampaikan dengan adanya silaturahmi yang terjalin antara LPPL Abdi Persada FM, Kominfo Kalsel serta KPID Kalsel, maka diharapkan terdapat terobosan baru yang dapat memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat banua Kalsel dan menjadi garda terdepan informasi bagi pemerintah daerah.

“KPID berharap, LPPL Abdi Persada FM untuk menyesuaikan dengan adanya era digitalisasi agar dapat terus berinovasi sehingga para pendengar lebih setia mendengarkan Radio Abdi Persada FM,” tutup Azhari. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Kondisi inflasi di Kalimantan Selatan pada Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,42 persen. Sedangkan berdasarkan tahun kalender, Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 4,09 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,80 persen. Hal ini tentu menjadi perhatian karena inflasi sudah di luar target inflasi nasional yaitu antara 2 – 4 persen per tahun.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan, ada beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi, yaitu bahan bakar rumah tangga, beras, hingga telur dan daging ayam yang mengalami kenaikan harga sehingga patut diwaspadai akan berpengaruh terhadap gejolak inflasi di Kalimantan Selatan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menyampaikan, pemicu terjadinya Inflasi di sektor Hortikultura dikarenakan pola tanam para petani di Kalsel yang terlalu sedikit di Triwulan terakhir tahun 2022, sehingga menyebabkan kenaikan harga beras dikarenakan berkurangnya jumlah pasokan beras. Namun secara bertahap pola tanam para petani akan kembali meningkatkan di triwulan pertama tahun 2023 ini, sehingga inflasi di sektor hortikultura akan selesai dengan sendirinya pada saat terjadinya musim panen pada awal tahun 2023.

“Pemicunya terkait dengan beras yakni pola tanam kita pada September – Desember sangat sedikit. Jadi Januari – Maret mulai panen, sehingga inflasi akan selesai sendiri di bulan April dan seterusnya,” ungkap Syamsir Rahman usai menghadiri rapat Inflasi di Ruang Rapat H Maksid Setdaprov Kalsel pada Rabu (11/1) sore.

Ia menjelaskan, masih banyak Kabupaten-Kota di Kalsel yang tidak menyiapkan dana cadangan untuk pembelian gabah petani. Hal ini menyebabkan petani terpaksa menjual gabah mereka dengan harga yang murah kepada tengkulak sehingga menyebabkan inflasi.

“Solusinya masing – masing Pemerintah Daerah Kabupaten – Kota harus menyiapkan dana talangan pembelian gabah,” lanjut Syamsir.

Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tabalong dinilai telah berhasil menerapkan program pembelian gabah para petani dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang dibeli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) serta tengkulak. Sehingga para petani di kedua Kabupaten tersebut dapat menikmati hasil jerih payah mereka selama menanam.

“Dengan ikut campurnya Pemerintah Daerah membeli gabah para petani dan menyimpannya, maka juga dapat mengendalikan inflasi, sehingga harus diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten – Kota lain,” lanjut Syamsir.

Ia melanjutkan, terdapat 5 Kabupaten-Kota dengan penghasil beras terendah di Kalsel. Yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan kabupaten Balangan. Untuk mengendalikan inflasi, ke 5 Kabupaten- Kota tersebut harus dapat berkerjasama dengan Kabupaten tetangga, untuk mendatangkan beras dari Kabupaten lain dan tidak melakukan Import beras.

“5 Kabupaten-Kota tersebut wilayah pertanian sangat minum, namun mempunyai penduduk yang sangat banyak untuk mengkonsumsi beras,” ungkap Syamsir.

Jalinan Kerjasama untuk ekspor beras dari Kabupaten tetangga sesama Provinsi Kalsel dinilai seharusnya dilaksanakan pada awal tahun 2022 yang lalu, sehingga penanganan inflasi akan mudah dilaksanakan.

“Harusnya kerjasama ini diawal tahun, bukan pada saat kita susah seperti terjadinya inflasi seperti ini,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka pelestarian lingkungan dan margasatwa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki program konservasi hutan lindung dan margasatwa. Untuk program ini, Sahabat Bekantan Indonesia Kalsel mendukung penuh.

Ketua Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia Kalsel Amalia Rizki mengatakan, Yayasan Sahabat Bekantan di tahun 2022 telah banyak melakukan pencapaian. Salah satunya habitat alami bekantan.

“Saat ini kami melakukan penyelamatan habitat asli Bekantan, di luar dari daerah konservasi yang sudah ada,” ungkap Amalia.

Oleh karena itu, lanjutnya, Sahabat Bekantan Indonesia memberikan dukungan dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam menjaga konservasi hutan lindung, dan margasatwa.

Dalam kesempatan tersebut Amalia mengatakan, untuk saat ini pihaknya telah menjadikan Pulau Curiak, sebagai habitat asli Bekantan.

“Pada awalnya di Pulau Curiak terdapat sebanyak 14 individu, dan pada akhir 2022 ini sudah mencapai 36,” ungkap Amalia.

Tentu, lanjutnya, kenaikan tersebut mencapai 100 persen lebih. Dengan kenaikan tersebut, sangat menggembirakan. Berdasarkan dari rencana aksi konservasi Bekantan, ditargetkan adanya kenaikan, sebesar 2 persen per tahun.

“Namun, kenaikan populasi Bekantan di Kalsel saat ini sudah mulai tercapai,” ucap Amalia.

Pada 2022 pula, Sahabat Bekantan Indonesia mendapatkan penghargaan Kalpataru kategori Penyelamatan Lingkungan.

“Serta pada saat bersamaan lahir bayi Bekantan dipusat rehabilitasi, yang langsung diberikan nama oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dengan nama Hani,” ujar Amalia.

Menurutnya apa yang telah dicapai tahun 2022, akan lebih ditingkatkan pada tahun 2023 ini. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Penerimaan pajak daerah sepanjang tahun 2022 di Kalsel melampui target. Semula Rp3,543 triliun dalam target perubahan, namun, nyatanya tercapai Rp3,832 triliun.

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil, melalui Kabid Pendapatan Pajak Daerah, Rusma Khazairin, mengungkapkan, seluruh realisasi itu merupakan hasil dari penerimaan di UPPD Samsat kabupaten/kota yang juga telah ditunjang dengan pendapatan lainnya.

“Rata-rata capaiannya di atas 100 persen. Termasuk PKB sekitar 105,45 persen, Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB) 106,77 persen. Namun, Pajak Air Permukaan (PAP) masih berada diangka 90,54 persen, PBB-KB 109,25 persen dan Pajak bagi Hasil Cukai Rokok 111,74 persen,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, Rabu (11/1) siang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dibandingkan pada tahun sebelumnya PAP sudah menunjukkan penerimaan yang cukup membaik. Terlebih, cendrung mengalami peningkatan secara signifikan.

“Sebenarnya lebih naik ketimbang sebelumnya. Bahkan, tercatat dalam target murni sekitar 18,11 persen artinya masih tinggi,” tuturnya.

Dari total progres penerimaan pajak daerah sepanjang tahun 2022 dari keseluruhan di Kalsel mencapai persentase perubahan sebesar 108,15 persen. Sedangkan target murni 130,57 persen.

“PKB dari hasil realisasi Rp849 miliar lebih, BBN-KB Rp578 miliar lebih, PAP tercatat sekitar Rp9 miliar, PBB-KB naik dua kalilipat yakni Rp2 triliun lebih dari target Rp1,9 triliun,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tahun 2023 baru memasuki pekan keduanya, namun kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Selatan sudah mencapai puluhan kasus. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat, ada 74 kasus DBD se-Kalsel, dengan kabupaten Banjar mencatatkan kasus paling banyak, yakni 13. Disusul Tabalong dan kota Banjarbaru dengan masing – masing 12 kasus.

Data ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, dr. Diauddin, saat ditemui Abdi Persada FM di RSU Ulin Banjarmasin, pada Rabu (11/1) pagi.

“Kasus DBD pekan ini sedikit mengalami penurunan dibanding pekan lalu, namun secara total jumlahnya mencapai 70 kasus lebih. Kondisi musim hujan menjadi faktor peningkatan kasus akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti ini,” jelas Diauddin.

Lebih lanjut Diauddin mengimbau masyarakat kembali menggiatkan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, serta tetap disiplin melalukan 3M Plus. Diantaranya menguras dan membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, dan juga mengubur benda – benda yang berpotensi menjadi wadah nyaman Aedes Aegypti bertelur.

“Bagi masyarakat yang merasa kondisi tubuhnya mengalami gejala sakit DBD, agar segera memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, untuk mendapatkan penanganan segera. Gejala DBD itu diantaranya demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan tubuh mudah merasa lelah.

Selama tahun 2022, kasus DBD di Kalsel mencapai 1.015 kasus dengan 8 diantaranya meninggal dunia. Dimana kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Banjar dengan 230 kasus, disusul kota Banjabaru 140 kasus dan kabupaten Kotabaru dengan 139 kasus. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan Perda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila, Rabu (11/1).

Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan dalam rangka memenuhi keseimbangan gizi masyarakat di Kalsel diperlukan ketersediaan pangan hewani yang dapat terpenuhi.

Untuk mendukung hal tersebut, menurutnya diperlukan kepastian berusaha di bidang peternakan yang mengedepankan kesehatan hewan ternak berkelanjutan agar para pelaku usaha ternak dapat menghasilkan hasil ternak yang berkualitas.

“Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian berusaha usaha peternakan dalam menghasilkan hewan ternak yang sehat di Kalsel maka dibutuhkan Perda yang mengakomodir hal tersebut,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Orang Nomor Satu di Kalsel yang akrab disapa Paman Birin, Perda ini penting khususnya untuk mencegah perkembangan hewan ternak yang dapat mengancam perkembangan penyakit hewan ternak yang dapat mengancam ketersediaan pangan hewani di Kalsel.

“Maka melalui koordinasi dan sinergi yang kokoh dalam pengendaliannya, kita harus lebih waspada karena kejadian penyakit hewan dapat muncul kembali di kemudian hari,” terangnya.

Paman Birin menambahkan dengan ditetapkannya Perda Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Berkelanjutan ini adalah bukti keseriusan pihak eksekutif dan legislatif untuk menjadi pedoman bagi daerah dalam menjaga agar terkendalinya suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Raperda tersebut, Aris Gunawan menjelaskan substansi Perda ini berkaitan dengan konsideren dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Hal tersebut adalah roh filosofis dalam Raperda ini dan kita semua harus konsisten dalam menjalankannya,” pungkasnya.

Selain Raperda Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPRD Kalsel juga menetapkan dua Raperda lainnya menjadi Perda yaitu Raperda Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalsel dan Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya meningkatkan daya saing produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Kalimantan Selatan akan segera membangun rumah kemasan, yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2023 ini. Rumah kemasan merupakan inovasi untuk membantu masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengemas produk hasil UMKM agar terlihat lebih menarik dan dapat meningkatkan harga jual, terutama dalam menumbuh kembangkan perekonomian dimasa pandemi.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai menyampaikan, dalam pembangunan rumah kemasan di Kalsel, pihaknya bersama anggota komisi II DPRD Kalsel, dan Perwakilan Bank Kalsel telah melakukan studi komparasi ke UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Studi tersebut diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait tata cara pengelolaan rumah kemasan untuk meningkatkan mutu produksi UMKM di Kalimantan Selatan.

“Kita rumah kemasan sudah ada tempatnya yang dibangun di kawasan Balai Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan di jalan Ahmad Yani Km 18 Banjarbaru,” ungkap Yanuar Rifai pada Selasa (10/1) tadi.

Yanuar menambahkan pihaknya mengharapkan di akhir tahun 2023 mendatang rumah kemasan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan rumah kemasan sangat membantu sekali dalam rangka perbaikan pengepakan dan sebagainya untuk UMKM yang ada di Kalsel.

“Mudah-mudahan di akhir tahun 2023 kita sudah memiliki rumah kemasan,” lanjutnya.

Meskipun sudah memiliki tempat pembangunan serta terbangunnya secara bertahap rumah kemasan. Namun Ia mengakui bahwa pihaknya masih terkendala terkait peralatan – peralatan rumah kemasan. Sehingga pihaknya bersama Komisi II DPRD Kalsel akan meminta bantuan kepada Bank Kalsel untuk ikut serta dalam membantu penyediaan peralatan rumah kemasan.

“Jadi nanti kami dengan Komisi II DPRD Kalsel meminta supaya Bank Kalsel bisa membantu peralatan disana,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)