Kategori: Banjarmasin

BANJARMASIN – Saat ini untuk capaian angka vaksinasi tenaga kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin, telah dilaksanakan secara maksimal. Bahkan, sudah mencapai 100 persen. Hal ini disampaikan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar kepada sejumlah wartawan.

“Tinggi capaian angka vaksinasi tenaga kesehatan tersebut berkat kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, yang telah mendroping kebutuhan vaksinasi untuk tenaga kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin ini,” ungkapnya, Rabu (2/3).

Izzak mengatakan, oleh karena itu RSUD Ulin Banjarmasin berterimakasih kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang telah membantu pihaknya dalam hal memberikan vaksinasi, untuk tenaga kesehatan mereka tersebut.

Izzak menjelaskan, untuk pegawai di RSUD Ulin Banjarmasin telah diberikan suntik vaksin, pada tahap pertama vaksin Sinovac kepada 2.500 orang karyawan, sedangkan pada tahap ke dua vaksin Sinovac sebanyak 2.300 orang karyawan.

Sehingga, lanjutnya, untuk keseluruhan karyawan dipastikan sudah dilaksanakan 100 persen. Berdasarkan jumlah karyawan di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Sedangkan, untuk vaksin booster sudah diberikan kepada 1.650 orang karyawan,” ucapnya.

Menurut Izzak, belum mencapainya diangka 2.000 tersebut, karena terdapat karyawan yang baru selesai isoman. Sehingga masih menunggu untuk dapat diberikan vaksin booster tersebut.

“Selain itu, saat ini tersebar tempat pelaksanaan vaksinasi booster, sehingga ada nakes yang melakukan suntik Booster diluar RSUD Ulin Banjarmasin,” ucap Izzak. (SRI/RDM/APR)

Banjarmasin – Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan layanan terbaik
kepada nasabah, Bank Kalsel menerapkan kebijakan baru terhadap nasabah pensiunannya. Terhitung sejak Maret 2022, jam layanan pensiunan dimulai lebih awal dari sebelumnya.

“Setiap 5 (lima) hari kerja di setiap awal bulan, jam layanan pensiunan dimulai sejak pukul
07.00 sampai dengan 15.30 WITA. Kebijakan ini berlaku mulai bulan Maret 2022,” jelas Hanawijaya, Direktur Utama Bank Kalsel.

Jairin, salah satu nasabah pensiunan Bank Kalsel menuturkan perubahan jam layanan ini
memudahkan bagi dirinya dan nasabah lainnya untuk memperoleh layanan.

“Saya sangat setuju dengan perubahan jam layanan yang lebih awal, sehingga proses layanan
dapat lebih cepat selesai,” jelasnya.

Perubahan kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Bank Kalsel kepada
para nasabah pensiunan yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam
mendukung perekonomian di Kalimantan Selatan.

“Kami menyadari para nasabah pensiunan memiliki kontribusi dan peran yang besar semasa
aktifnya melakukan pekerjaan. Hal ini tentunya menjadi perhatian kami dengan memberikan
layanan prima kepada nasabah pensiunan. Semoga dengan kebijakan ini, para nasabah
pensiunan dapat memperoleh layanan yang lebih baik lagi,” pungkas Hanawijaya. (ADV-RIW/RDM/APR)

Banjarmasin – Rapat Pleno Pengurus PWI Provinsi Kalimantan Selatan memutuskan, Konferensi Kerja dan Konferensi Provinsi Kalsel Tahun 2022, digelar pada akhir Juli atau 30 – 31 Juli 2022. Hal itu disampaikan Ketua PWI Provinsi Kalsel, Zainal Helmie usai rapat pleno di Sekretariat PWI Provinsi Kalsel, pada Rabu (2/3).

Konferensi Kerja dan Konferensi Provinsi, memiliki agenda penyusunan program kerja dan pemilihan ketua serta kepengurusan untuk periode mendatang. Mengingat
kepengurusan periode berakhir pada 8 Agustus 2022 nanti. Sehingga pelaksanaan konferensi digelar lebih awal, sebelum berakhirnya masa kepengurusan tersebut.

“Tadi rapat pleno memutuskan bahwa Konferensi Kerja dan Konferensi Provinsi PWI Kalsel digelar pada tanggal 30 dan 31 Juli 2022 mendatang,” ujar Helmie.

Untuk mensukseskan kegiatan tersebut, akan dibentuk kepanitiaan yang dikomandoi Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kiky Arianzah.

“Nanti kepanitiaan dibentuk oleh Bidang Organisasi sesuai dengan tugas serta fungsinya,” lanjut Helmie.

Sementara itu Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Provinsi Kalsel, Fathurrahman menyebutkan, bahwa digelarnya konferensi sebelum berakhirnya masa kepengurusan, adalah bentuk kepatuhan terhadap aturan.

“Ini bentuk kepatuhan terhadap peraturan. Sehingga tidak perlu ada perpanjangan,” ucapnya.

Ia pun menyebut konferensi sebagai wadah untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh seluruh potensi yang dimiliki oleh PWI untuk mengemban amanah.

Mantan Ketua PWI Kalsel dua periode tersebut pun mengatakan, konferensi digelar dengan mengedepankan asas musyawarah dan demokrasi. Namun tetap memerhatikan etika dan akhlak dalam pelaksanaannya.

“PWI Kalsel merupakan bagian dari PWI seutuhnya. Sejauh ini kita mendapatkan apresiasi dari PWI Pusat. Sehingga harus kita jaga bersama hal itu,” ingatnya.

Selain mengagendakan konferensi, Rapat Pleno hari ini juga membahas terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan, Tali Asih Ramadhan dan pelaksanaan Porwanas 2022 yang akan digelar di Malang pada Oktober nanti. (PWIKalsel-RIW/RDM/APR)

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggencarkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Salah satunya sebagaimana yang dilakukan
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Muhammad Isra Ismail.

Wakil Rakyat Kalsel ini menjabarkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi warga ketika berhadapan dengan hukum dan ingin mendapatkan bantuan hukum secara gratis saat mensosialisasikan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, kepada Warga Desa Manarap Baru Handil III Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Sabtu (26/2).

Menurut Isra, syarat-syarat ini penting untuk diketahui warga agar pengimplementasian Perda ini tepat sasaran. Satu dari beberapa syarat yang harus dipenuhi itu adalah surat keterangan dari RT maupun pembakal yang menyatakan bahwa warga bersangkutan benar warga tidak mampu.

“Sosialisasi Perda ini sudah menjadi kewajiban kami wakil rakyat yang duduk di bangku DPRD Kalsel, sehingga pengimplementasiannya bisa berjalan tepat sasaran dan betul-betul bisa dimanfaatkan warga. Nah dari perda yang saya sosialisasikan ini, warga harus tahu apa saja syarat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, salah satunya surat keterangan dari RT atau Pembakal setempat yang menyatakan dia tidak mampu. Kalau tidak, ya tidak bisa karena ini menyangkut soal anggaran,”ungkapnya kepada wartawan, Selasa (1/3).

Selain menjabarkan terkait syaratnya, bersama narasumber yakni Praktisi Hukum Susan Politisi Partai Golkar ini juga menjabarkan isi dari payung hukum keluaran DPRD Kalsel ini. Pasalnya, banyak warga yang masih belum mengetahui tentang keberadaan perda ini, kendati sudah diterbitkan sejak tahun 2015.

“Makanya saya sosialisasikan agar tersampaikan secara merata hingga ke tingkat Desa. Karena justru warga Desa lah yang harus tahu perda ini, kan kebanyakan mereka belum tahu dan belum mengerti karena tinggal di pelosok, rata-rata memilih pasrah saja jika berhadapan dengan hukum,” tuturnya.

Isra menambahkan, segala jenis permasalahan hukum yang dihadapi warga tidak mampu bisa dibantu secara gratis oleh pemerintah baik itu pidana maupun perdata. Termasuk, apakah mereka bersalah ataupun tidak bersalah.

Diakhir sosialisasinya, mantan birokrat ini, menghimbau agar warga di dapilnya tak segan untuk meminta bantuan hukum, jika sedang berhadapan dengan hukum selama belum ada keputusan hukum tetap dari pengadilan. (NRH/RDM/APR)

Banjarmasin – Laboratorium Kesehatan (Labkes) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengumumkan jam operasional baru, yang berlaku mulai 1 Maret 2022.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Labkes Provinsi Kalsel, Susi Hermina kepada Abdi Persada FM dalam program “Topik Kita Hari Ini”, Selasa (1/3)

Menurut Susi, perubahan jam operasional yang diperpanjang hingga malam hari ini dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Per 1 Maret ini, Labkes Kalsel memperpanjang waktu operasional dimulai pada jam 07.15 sampai jam 21.00 WITA. Waktu operasional ini berlaku setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu. Sedangkan hari Minggu dan hari libur nasional tutup,” jelasnya.

Hal ini berbeda dengan jam operasional pada kebijakan sebelumnya yakni pada hari kerja berakhir pada jam 16.00 WITA, sedangkan hari Jum’at pada jam 11.30 WITA dan Sabtu pada jam 14.00 WITA.

Selain bisa mendaftarkan diri di tempat, pelanggan juga bisa mendaftar secara online melalui link atau barcode yang bisa dicek di highlight story Instagram resmi @labkesprovkalsel atau juga melalui website https://labkes.kalselprov.go.id/. (NRH/RDM/APR)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mengikuti Peringatan Hari Jadi Barisan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke 103, secara virtual, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (1/3).

Upacara secara virtual ini diikuti langsung Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, pada peringatan Hari Jadi Barisan Pemadam Kebakaran ini, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Bahwa Damkar merupakan dinas yang penting, untuk memberikan pertolongan kepada warga yang mendapatkan musibah kebakaran,” ungkap Ibnu.

Damkar memiliki peran tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga di Kota Banjarmasin.

“Pemerintah Kota Banjarmasin telah menjalankan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, untuk membentuk Dinas Pemadam Kebakaran tersendiri,” ucap Ibnu.

Disampaikan Ibnu pula, Kota Banjarmasin telah terbentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Kemendagri tersebut.

“Saat ini sudah ada 105 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tanah air, salah satu di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

Dinas Damkar inilah yang akan melakukan pembinaan pembinaan kepada Relawan Pemadam Kebakaran yang tersebar di Kota Banjarmasin.

“Dinas Damkar ini yang melakukan pembinaan terhadap relawan pemadam kebakaran yang tersebar di Kota Banjarmasin, seperti balakar, serta lainnya,” ujar Ibnu.

Untuk diketahui, pada kesempatan ini pula Pemerintah Pusat juga melaunching aplikasi Relawan Pemadam Kebakaran. (SRI/RDM/APR)

Banjarmasin – Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun 2021 lalu, Bank Kalsel gelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2021
dan RUPS Luar Biasa (LB) Tahun 2022, akhir pekan lalu. Kegiatan yang dilaksanakan disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin tersebut, dihadiri seluruh Pemegang Saham Bank Kalsel. Baik Gubernur Kalimantan Selatan, Wali Kota dan Bupati maupun Perwakilan dari 13 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan
Selatan.

Pada helatan ini, seluruh Pemegang Saham sepakat menerima Laporan Pengawasan yang telah disampaikan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi. Sementara untuk RUPS LB, seluruh Pemegang Saham juga sepakat menerima Laporan Permodalan dan Pembagian Laba/Hasil Usaha, termasuk dividen, yang disampaikan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalsel.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2021, Direktur Utama Bank Kalsel Hanawijaya mengatakan, walau banyak dipengaruhi keadaan ekonomi yang tidak menentu, akibat pandemi COVID-19, tetapi kondisi kinerja keuangan Bank Kalsel tahun 2021 tetap mampu bertumbuh positif dan memperoleh hasil yang cukup bagus.

“Ini bisa dilihat, pertama dari sisi aset, jika di tahun 2020 lalu kita mampu membukukan Rp14,85
trilyun, maka pada tahun 2021 ini naik menjadi Rp16,53 trilyun. Jika dipersentasekan ada kenaikan hingga mencapai 11,33 persen per Desember 2021,” terang Hana.

Kemudian dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) kinerja pertumbuhannya juga mengalami kenaikan hingga 11,69%. Jika tahun 2020 lalu DPK hanya mencapai Rp12,01 trilyun, maka di tahun 2021 naik menjadi Rp13,42 trilyun.
Untuk Kredit dan Pembiayaan pada tahun 2021 mencapai Rp11,11 trilyun, dengan komposisi seperti
Modal Kerja Rp1,63 trilyun, kredit Investasi Rp3,37 trilyun, Kredit Konsumtif sebesar Rp6,11 trilyun.

Pertumbuhan positif ditunjukkan pada kinerja laba bersih (setelah pajak), yang dalam hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya. Untuk kinerja Laba Bersih (setelah pajak), nilai yang berhasil dibukukan adalah Rp219,25 miliar pada tahun 2021
ini. Pencapaian tersebut tumbuh 11,58 persen dibanding realisasi tahun 2020 lalu yang hanya mencapai
Rp196,50 miliar.

Terkait kebijakan bisnis di tahun 2022, Bank Kalsel hadir dengan komitmen setia melayani dan tekad untuk senantiasa tumbuh dan berkembang melaju bersama Masyarakat Kalimantan Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan 2 (dua) fokus strategi, yakni Digitalisasi dan Sumber Daya Manusia.

“Transformasi Digital Bank Kalsel telah dilakukan per tanggal 15 November 2021 lalu, yang akan menjadikan proses layanan menjadi lebih Cepat, Mudah, Aman dan Nyaman. Adapun 8 Langkah
strategis yang dilakukan antara lain optimalisasi pendapatan, meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas kredit, meningkatkan digital capability dalam bisnis, meningkatkan market share bank, perbaikan kualitas dan kompetensi SDM, meningkatkan tata kelola perusahaan dengan baik, meningkatkan permodalan bank. Dari 8 langkah strategis tersebut, 2 (dua) fokus utama di tahun 2022
adalah dengan pemutakhiran fitur-fitur digital baru Bank Kalsel, sehingga semua akses layanan perbankan berada dalam genggaman. Kemudian fokus kedua yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif dengan lingkungan digital yang sekarang ini menjadi keharusan untuk kami respon dengan sebaik-baiknya, sekaligus juga bisa memberikan layanan digital sesuai dengan kebutuhan
masyarakat Kalimantan Selatan”, beber Hana.

Menyangkut kewajiban Bank Kalsel untuk memenuhi kewajiban atas ketentuan regulator yakni Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 trilyun, per Desember 2021 Bank Kalsel berhasil mencatatkan modal inti sebesar Rp1,99 trilyun. Nilai ini meningkat 6,86 persen dibandingtahun 2020
sebesar Rp1,86 trilyun.
Atas hal ini Hanawijaya optimis Bank kalsel mampu memenuhi kewajiban dimaksud sesuai tenggat waktu pada Desember tahun 2024.

Plt. Komisaris Utama Bank Kalsel, Hatmansyah menyampaikan rasa optimis dan dukungan terhadap manajemen Bank Kalsel dalam menatap tahun 2022.

“Jika dilihat tantangan di tahun 2022 kali ini tentu tidak mudah bagi Bank Kalsel untuk mencapai
target yang telah ditetapkan. Apalagi di tahun ini, sektor perekonomian masih dihadapkan dengan
kondisi pandemi COVID-19 yang masih mencekam. Tapi dengan konsistensi dan kerjasama antar lini
untuk terus berbenah dan fokus dalam bekerja, apalagi dengan digitalisasi yang dilakukan Bank
Kalsel dalam memberikan kontribusi untuk memudahkan transaksi secara non-tunai, kami juga
meyakini target dengan hal tersebut bisa diwujudkan secara maksimal,” tegas Hatmansyah.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor menambahkan, Bank Kalsel sebagai salah satu Badan Usaha milik Pemerintah Daerah diharapkan terus bertransformasi, mampu meningkatkan skala kinerja dan bisnisnya, lebih mampu berdaya saing dan berkontribusi bagi perekonomian daerah, serta mampu memenuhi ekspektasi seluruh stakeholders.

“Kondisi saat ini dihadapkan pada situasi masih pandemi COVID-19, juga diharapkan dalam
persaingan dengan kompetitor tentu semakin berat dan tidak bisa dihindarkan. Tapi saya meyakini Bank Kalsel selalu berinovasi dalam upaya digitalisasi pelayanan perbankan dan manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Dua hal ini sangat menentukan efektivitas proses bisnis yang
diterapkan, dimana Bank Kalsel memegang peran sentral dan strategis dalam mendorong
pertumbuhan perekonomian, serta akselerasi pembangunan daerah di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/APR)

Banjarmasin –  Setelah mendapat informasi puluhan warga mengalami keracunan makanan, respon cepat ditunjukkan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor, dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anshari Saleh , Sabtu (27/2) pukul 04.15 WITA.

“Jelang  subuh tadi saya menerima informasi ada puluhan warga Kecamatan Alalak Batola dirawat di sejumlah rumah sakit. Penyebabnya diduga keracunan makanan,’ terang Paman Birin,– panggilan akrabnya.

Gubernur Kalsel meminta pihak rumah sakit yang memberikan pelayanan.medis kepada pasien yang masih dirawat di rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal.

Saat mengunjungi RSUD Anshari Saleh, Paman Birin terlihat berbincang akrab dengan pasien beserta keluarga,  memberikan semangat dan doa.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Sukamto saat mendampingi Gubernur Kalsel di RSUD Anshari Saleh menjelaskan, jumlah warga yang diduga mengalami keracunan makanan sekitar 90 orang, dan dominan anak – anak.

Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit,  antara lain RSUD Ulin, RS Islam dan Rumah Sakit  TPT Jl Soeroyo S serta RSUD Ansari Saleh

“Sebagian besar  mereka sudah diperbolehkan pulang karena kondisi kesehatannya sudah pulih” terangnya .

Dijelaskan pejabat senior Dinkes Kalsel ini, berdasarkan informasi, kronologis dirawatnya 90 warga di rumah sakit berawal dari makan soto atau nasi sop di salah satu rumah warga yang menggelar  acara keagamaan.

Warga sendiri tidak menduga jika makanan yang mereka konsumsi setelah beberapa waktu menimbulkan gejala  seperti pusing, mual hingga muntah- muntah

Pasalnya, makanan yang disajikan menurut pasien yang dirawat cukup lezat dengan standar makanan seperti biasa .

Sementara itu Qomariyah dan Ma”ruf orang tua dari Ahmad Noor Syafi’i, korban  keracunan makanan, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Paman Birin

“Alhamdulillah kami bersyukur dan berterima kasih sudah dikunjungi  Gubernur Paman Birin, terlebih beliau datang secara khusus untuk melihat kondisi dan memberikan motivasi,’ ucapnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

BANJARMASIN – Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggelar Gerakan Nasional Bangga Terhadap Produk Buatan Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin.

Plt Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana mengatakan, Gerakan Bangga Terhadap Buatan Indonesia ini, sebenarnya sudah dilaunching oleh Presiden RI pada 14 Mei 2020 lalu.

“Akibat adanya Pandemi COVID-19 selama dua tahun ini, maka saat ini para pelaku UMKM mampu bangkit kembali,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, di Kota Banjarmasin.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan adanya Gerakan Nasional Bangga Terhadap Buatan Indonesia ini dapat memperkuat kapasitas dan kemampuan usaha darj UMKM, yang didukung pemerintah dalam memasarkan produk UMKM tersebut.

“Masyarakat dapat membeli produk dari UMKM tersebut, dengan adanya jual beli maka perekonomian UMKM dapat berjalan kembali,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap kegiatan Gerakan Nasional Bangga Terhadap Buatan Indonesia, yang akan dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Selata, tepatnya di Kota Banjarmasin.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Rusdi Hartono melalui Kepala Bidang Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Wahdah.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan dukungan terhadap Gerakan Bangga Terhadap Buatan Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan tersebut,” ungkap Wahdah.

Dan, lanjutnya, kegiatan Gerakan Bangga Terhadap Buatan Indonesia tersebut akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin.

“Tentunya dengan adanya Gerakan tersebut, maka memberikan kesempatan kepada UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan, untuk dapat meningkatkan produk mereka tersebut,” ucapnya.

Wahdah berharap, pelaku UMKM produk Ikan ini dapat meningkatkan usaha mereka bahkan sampai melakukan ekspor keluar negeri. (SRI/RDM/APR)