Banjarmasin – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarmasin, membongkar satu bangunan berisikan tujuh unit toko di kawasan Jalan Gatot Subroto, yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin, Rabu (17/6).
Pembongkaran dipimpin Kasatpol PP Kota Banjarmasin, Hendra didampingi Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum) Satpol PP Kota Banjarmasin, Muhammad Syarmani.
Kabid Tibum Satpol PP Kota Banjarmasin Muhammad Syarmani
“Hari ini Satpol PP Kota Banjarmasin melaksanakan agenda kerja melakukan penertiban bangunan dikawasan Gatot Subroto,” ungkap Kabid Tibum Syarmani, kepada sejumlah wartawan.
Pelanggaran yang dilakukan, yaitu, pelanggaran terhadap Perda No 1 Tahun 2024 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, serta pelanggaran terhadap Perwali No 11 Tahun 2025 terkait Batas Sepadan Jalan dan Bangunan.
Syarmani menjelaskan, pembongkaran ini sesuai prosedur yang berlaku, yaitu dengan terlebih dahulu dilayangkan surat pemberitahuan (SP) hingga tiga kali, sejak Maret 2026 lalu.
“Pembongkaran dilakukan karena adanya temuan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, bahwa bangunan tersebut telah melanggar Perda,” ucapnya.
Namun, lanjut Syarmani, setelah SP tiga dilayangkan dan selesai, ternyata pemilik tidak membongkar sendiri bangunannya, tetapi minta bantuan dari Satpol PP Kota Banjarmasin.
“Pemilik bangunan menyurati Satpol PP Kota Banjarmasin untuk meminta bantuan terkait penertiban bangunan tersebut,” ujarnya.
Setelah surat diterima Satpol PP, maka pihaknya melaksanakan SOP yang ada di Satpol PP Kota Banjarmasin.
“Pertama kami memanggil pemilik bangunan, serta melaksanakan SP 1, 2, serta 3, serta pemberitahuan surat mengenai pembongkaran,” jelas Syarmani lebih lanjut.
Dalam surat tersebut, terdapat keterangan mengenai waktu pembongkaran pada 17 Juni 2026 dilakukan pembongkaran bangunan oleh Satpol PP Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya mendorong kemajuan daerah melalui penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan. Hal itu diwujudkan dalam Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal serta penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (17/6), bertempat di Gedung Mansyah Addrian Banjarmasin.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi para Wakil Ketua DPRD, Kartoyo, Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari, Plh Sekwan Andri Yuzhar. Dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Plh Sekdaprov Subhan Noor Yaumil, anggota DPRD Provinsi, unsur Forkopimda, jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel, serta anggota DPRD Kalsel.
Penyerahan dokumen sumber humas DPRD Kalsel
Pada agenda pertama, DPRD Kalsel secara resmi menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif Panitia Khusus (Pansus) bersama pemerintah daerah yang juga telah melalui tahapan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Pansus, Jahrian menjelaskan, bahwa regulasi ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor sekaligus memperkuat daya tarik investasi di Kalimantan Selatan.
“Perda ini diharapkan mampu menghadirkan iklim investasi yang lebih kondusif, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, membuka lapangan pekerjaan baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.
Jahrian menjelaskan, Peraturan Daerah tersebut mengatur berbagai aspek strategis, mulai dari kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, hak dan kewajiban investor, pemberian insentif dan kemudahan investasi, hingga pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha.
“DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmen untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, terhadap kebutuhan pembangunan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalsel,” ungkapnya.
Usai pengambilan keputusan, Pendapat Akhir Gubernur Kalimantan Selatan disampaikan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalsel, Subhan Nor Yaumil.
Ketua Pansus, Jahrian
Pemerintah Provinsi Kalsel menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus, atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan berlangsung.
Menurut pemerintah daerah, investasi merupakan salah satu motor penggerak pembangunan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing daerah.
“Keberadaan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan menjadi faktor penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di Banua,” tutup Subhan.
Pada agenda berikutnya, rapat paripurna juga mendengarkan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Plh. Sekdaprov Kalsel.
Penyampaian raperda tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting, memperkuat fondasi pembangunan daerah, baik melalui peningkatan investasi maupun penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkelanjutan demi kemajuan Banua. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Melalui inovasi pelayanan yang dikembangkan, RSGM Gusti Hasan Aman berhasil meraih Juara III Lomba Poster Presentasi Unggulan Inovasi Rumah Sakit dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) Tahun 2026 yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 11-13 Juni 2026.
Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen RSGM Gusti Hasan Aman, menghadirkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terus berkembang, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta didukung tata kelola rumah sakit yang modern dan berorientasi pada mutu pelayanan.
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg Mashuda (kiri)
Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg Mashuda, mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang berhasil diraih. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran rumah sakit yang selama ini konsisten melakukan berbagai terobosan demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh tim. Penghargaan ini menunjukkan bahwa rumah sakit daerah mampu melahirkan inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan,” katanya.
drg Mashuda menjelaskan, berbagai inovasi yang dikembangkan RSGM Gusti Hasan Aman tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan medis, tetapi juga mencakup efisiensi proses pelayanan, penguatan sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi dan mulut.
Menurutnya, perkembangan kebutuhan masyarakat menuntut rumah sakit untuk terus bertransformasi dan menghadirkan layanan yang cepat, tepat, dan responsif.
Karena itu, inovasi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah.
Rakernas XVI ARSADA sendiri menjadi forum strategis bagi rumah sakit daerah dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan inovasi pelayanan yang telah diterapkan di masing – masing daerah.
Tahun 2026 ini, kegiatan mengusung tema “Mewujudkan Rumah Sakit Daerah Unggul melalui Transformasi Tata Kelola serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Keuangan.
Lebih lanjut drg Mashuda menambahkan, tema tersebut dinilai sejalan dengan langkah transformasi yang tengah dijalankan RSGM Gusti Hasan Aman.
Melalui penguatan sumber daya manusia, tata kelola organisasi yang profesional, serta pengembangan inovasi berkelanjutan, rumah sakit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Keberhasilan meraih penghargaan tingkat nasional ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh tenaga kesehatan dan pegawai RSGM Gusti Hasan Aman untuk terus melahirkan inovasi baru yang mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di masa depan.
“Dengan prestasi tersebut, RSGM Gusti Hasan Aman semakin menegaskan posisinya sebagai rumah sakit rujukan kesehatan gigi dan mulut yang unggul, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” tutupnya. (RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya sebagai rumah aspirasi masyarakat dengan menerima dan mendengarkan langsung berbagai tuntutan yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Kalsel, Senin (15/6) sore.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK
Kedatangan mahasiswa disambut langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo dan Alpiya Rahman, bersama unsur pimpinan komisi serta anggota dewan lainnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka, mencerminkan semangat demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan harapannya kepada para wakil rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan isu-isu nasional. Diantaranya penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, penolakan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri), hingga dorongan agar pemerintah lebih serius meningkatkan kesejahteraan sektor pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan publik.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, bahwa DPRD menghormati dan mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang turut mengawal jalannya pembangunan dan kebijakan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar isu yang disampaikan berada dalam ranah kewenangan pemerintah pusat, DPRD Kalsel tetap memiliki tanggung jawab untuk mendengar, menampung, dan meneruskan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang tersedia.
Salah satu mahasiswa saat menyampaikan aspirasi
“Mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang mereka nilai penting untuk mendapat perhatian pemerintah. DPRD Kalsel menerima aspirasi tersebut dan akan mengkaji serta menyampaikannya kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Supian juga menekankan bahwa keterbukaan ruang dialog antara mahasiswa dan DPRD merupakan bagian penting dari proses demokrasi.
Dengan komunikasi yang baik, setiap persoalan dapat dibahas secara objektif sehingga menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain membahas berbagai isu nasional, DPRD Kalsel juga mengajak mahasiswa untuk terus berperan aktif memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan daerah dan bangsa.
“Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penyampai kritik, tetapi juga turut menghadirkan gagasan dan solusi yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan,” harap Supian HK.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian menyampaikan, bahwa DPRD siap menjalankan fungsi representasi dengan menjembatani berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.
“Sinergi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ruang komunikasi dan dialog akan terus dibuka sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan,” jelasnya.
Jahrian menambahkan, seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa akan dicermati dan didiskusikan lebih lanjut agar dapat disampaikan kepada instansi maupun lembaga yang berwenang.
Bahkan apabila diperlukan, DPRD Kalsel siap meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan.
“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat Banua tetap mendapat ruang dan perhatian. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa hari ini menjadi bagian dari masukan yang akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada,” tutup Jahrian.
Aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di DPRD Kalsel tersebut berjalan tertib dan kondusif. Melalui pertemuan itu, mahasiswa dapat menyampaikan pandangannya secara langsung, sementara DPRD memperoleh kesempatan untuk mendengar dan memahami berbagai persoalan yang menjadi perhatian generasi muda.
Ke depan, DPRD Kalsel berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga berbagai aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara efektif.
Dengan semangat kebersamaan dan dialog yang konstruktif, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kepentingan masyarakat serta memastikan suara Kalimantan Selatan dapat didengar hingga ke tingkat nasional. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Kepala Staf Korem (Kasrem) 101/Antasari, Kolonel Inf Roy Fakhrul Rozi, menghadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah/2026 Masehi yang dilaksanakan di Masjid Miftahul Jannah Korem 101/Antasari, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Rabu (17/6).
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut diikuti para prajurit, PNS, Persit KCK Korem 101/Antasari sebagai wujud rasa syukur sekaligus momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
Pada kesempatan tersebut, Kasrem 101/Ant membacakan sambutan Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus. Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam tahun ini mengusung tema “Jadikan Semangat Muharram untuk Perubahan yang Lebih Baik Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat.”
Sejalan dengan tema tersebut, Danrem menegaskan bahwa semangat hijrah harus menjadi inspirasi bagi seluruh komponen bangsa untuk terus melakukan perubahan positif dalam setiap aspek kehidupan.
“Sebagai warga negara dan komponen bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, kuat, dan berdaulat,” ujarnya.
Danrem juga menekankan pentingnya meningkatkan disiplin, loyalitas, integritas, dan dedikasi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Prajurit diharapkan terus berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan moral dan pedoman dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian, Danrem mengingatkan agar setiap prajurit terus meningkatkan profesionalisme, kemampuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai perkembangan lingkungan strategis.
“Semangat Muharram harus menjadi motivasi untuk terus belajar, berinovasi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat soliditas satuan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok TNI,” tegasnya.
Kegiatan semakin penuh berkah dengan adanya ceramah agama yang disampaikan KH. Akhmad Sufyan Al Banjari, tentang hikmah peringatan Tahun Baru Islam, bentuk refleksi diri serta peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
Hadir dalam kegiatan ini para Kasi Korem 101/Ant, para Prajurit, PNS dan Persit KCK Koorcabrem 101 PD XXII/TB.
Kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini berlangsung penuh khidmat dan diharapkan mampu memberikan motivasi serta semangat baru bagi seluruh personel Korem 101/Antasari dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. (Penrem101/Ant-RIW/EPS)
Banjarmasin – Pengurus Besar Jujitsu Indonesia (PBJI) Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda), di salah satu hotel di Banjarmasin, Minggu (14/6). Dalam forum tertinggi organisasi tersebut, Muhammad Luthfi Rahman terpilih secara aklamasi, sebagai Ketua Umum PBJI Kalimantan Selatan periode 2026-2030.
Musda yang dihadiri pengurus kabupaten/kota, insan olahraga, serta perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Selatan itu, menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah pengembangan olahraga jujitsu di Kalsel untuk empat tahun ke depan.
Ket : Ketua Umum PBJI Kalimantan Selatan terpilih periode 2026-2030, Muhammad Luthfi Rahman (tengah)
Sekretaris KONI Kalimantan Selatan, Enly Hadiyannor mengatakan, Musda merupakan agenda penting untuk memilih kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa organisasi semakin solid dan berprestasi.
Menurutnya, keberhasilan sebuah cabang olahraga tidak hanya diukur dari kekuatan organisasi, tetapi juga dari peningkatan prestasi atlet yang dihasilkan secara berkelanjutan.
“Jujitsu harus terus eksis sebagai organisasi olahraga dan mampu meningkatkan prestasi. Apa yang sudah dilakukan pengurus sebelumnya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Organisasi harus semakin terkonsolidasi sehingga mampu mengikuti berbagai kejuaraan, baik tingkat lokal, regional, nasional hingga internasional,” ujar Enly.
Ia menambahkan, prestasi olahraga memang membutuhkan proses panjang yang didukung dedikasi dan keseriusan seluruh pengurus.
“Sebagai cabang olahraga prestasi, salah satu indikator keberhasilan pengurus adalah meningkatnya prestasi atlet. Karena itu semangat, komitmen, dan kerja keras harus terus dijaga agar prestasi dapat mengikuti,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PBJI Kalimantan Selatan periode 2022-2026, Yeni Widodo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan organisasi selama masa kepengurusannya.
Ket : Susana Musda PBJI Kalimantan Selatan
Ia mengucapkan terima kasih kepada KONI Kalimantan Selatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, para atlet, pelatih, serta masyarakat yang selama ini turut berkontribusi terhadap perkembangan jujitsu di daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung PBJI Kalimantan Selatan. Musda ini bukanlah akhir dari sebuah kepengurusan, melainkan kelanjutan estafet organisasi menuju arah yang lebih baik,” katanya.
Yeni berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan capaian prestasi atlet di berbagai level kompetisi.
“Prestasi harus lebih baik dari sebelumnya. Semangat kebersamaan dan kolaborasi harus terus dijaga agar kepentingan organisasi dan pembinaan atlet dapat berjalan seiring,” ujarnya.
Usai terpilih, Ketua Umum PBJI Kalimantan Selatan periode 2026-2030, Muhammad Luthfi Rahman, menegaskan komitmennya segera mempercepat program kerja dan pembinaan atlet.
Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah menggelar rapat kerja untuk menyusun strategi pengembangan organisasi dan target prestasi yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami akan segera melaksanakan rapat kerja untuk menyusun program pengembangan organisasi. Tujuan utama kami adalah membawa PBJI Kalimantan Selatan meraih prestasi-prestasi yang lebih baik pada berbagai kejuaraan yang akan datang,” ungkap Luthfi.
Ia juga menekankan pentingnya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pembinaan atlet usia dini dan memperluas pencarian bibit-bibit potensial di Kalimantan Selatan.
“Kami ingin menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencari dan membina bibit-bibit muda yang nantinya bisa menjadi atlet kebanggaan Kalimantan Selatan. Pembinaan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan agar prestasi dapat terus meningkat,” katanya.
Lebih lanjut, Luthfi menyebut, dalam waktu dekat terdapat sejumlah agenda dan kejuaraan nasional yang menjadi fokus PBJI Kalsel.
Karena itu, pihaknya akan mengakselerasi pembinaan, agar atlet-atlet Banua mampu bersaing di tingkat nasional.
“Kami ingin membawa nama Kalimantan Selatan di berbagai ajang nasional. Tantangan ini tentu tidak mudah, namun kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pembinaan dan prestasi cabang olahraga jujitsu,” tegasnya.
Melalui kepemimpinan baru ini, PBJI Kalimantan Selatan diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi, memperluas pembinaan atlet di daerah, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Banua di tingkat nasional maupun internasional. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Aspirasi masyarakat terkait penutupan titik putar balik (U-Turn) di Kilometer 8 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Menindaklanjuti berbagai keluhan warga, Komisi III menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait, mencari solusi terbaik yang tetap mengedepankan keselamatan pengguna jalan tanpa mengabaikan kemudahan akses masyarakat, baru-baru tadi.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah mengatakan, pihaknya menerima aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya solusi atas persoalan tersebut.
Berdasarkan hasil pembahasan sementara, salah satu alternatif yang mengemuka adalah pemindahan lokasi putar balik dari titik semula.
“Memang keinginan warga ingin U-Turn itu segera dipindahkan,” katanya.
Disampaikan Mustaqimah, warga mengusulkan agar lokasi putar balik direlokasi sekitar 50 hingga 100 meter dari posisi sebelumnya.
Usulan tersebut dinilai perlu dikaji secara teknis oleh instansi berwenang agar tetap memenuhi aspek keselamatan lalu lintas. Komisi III DPRD Kalsel pun berkomitmen mengawal proses tersebut dengan terus berkoordinasi bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan dan pihak terkait lainnya.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan BPJN Kalsel, apakah ini bisa segera dieksekusi karena sangat membahayakan bagi masyarakat,” tegasnya.
Mustaqimah menambahkan, melalui rapat koordinasi tersebut, dapat tercipta solusi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan.
Foto : Sumber humas DPRD Kalsel
Sinergi antara pemerintah, instansi teknis, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan penataan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
“Kami apresiasi rapat turut dihadiri perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, Lurah Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kertak Hanyar,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, U-Turn Kilometer 8 ditutup sejak 23 November 2023 melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XV Kalimantan Selatan. Penutupan dilakukan karena lokasi tersebut dinilai memiliki tingkat risiko kecelakaan yang cukup tinggi dan sering menimbulkan kepadatan arus lalu lintas.
Meski demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak bagi warga sekitar. Mereka mengaku kesulitan mengakses sejumlah kawasan, karena harus memutar lebih jauh untuk mencapai tujuan. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Terminal Petikemas (TPK) Banjarmasin bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan, menggelar Exercise International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat ketahanan operasional dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan, menghadapi ancaman keamanan di lingkungan pelabuhan.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pada Selasa (9/6) tersebut, melibatkan tim Recognized Security Organization (RSO) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Bhabinkamtibmas Polsek Kawasan Pelabuhan Laut (KPL), serta tim internal TPK Banjarmasin yang terdiri atas personel keamanan, operasional, teknologi informasi, dan tim Business Continuity Management System (BCMS).
Exercise mengangkat tema penanganan gangguan keamanan berupa penumpukan antrean truk kontainer akibat terganggunya sistem elektronik layanan pelabuhan yang disebabkan serangan siber (ransomware) di Terminal Petikemas Banjarmasin.
Skenario tersebut disusun mengacu pada ketentuan ISPS Code Part A dan Part B serta Port Facility Security Plan (PFSP).
Melalui simulasi tersebut, para peserta menguji efektivitas koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam menghadapi gangguan yang berdampak terhadap layanan operasional pelabuhan.
Skenario dimulai dari terindikasinya gangguan pada sistem perencanaan dan gate operation yang menyebabkan antrean truk kontainer di area terminal, sehingga memerlukan respons terpadu dari unsur keamanan, operasional, teknologi informasi, hingga tim BCMS.
Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, pelaksanaan Exercise ISPS Code Tahun 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan memperkuat ketahanan operasional dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman keamanan yang terus berkembang, termasuk risiko serangan siber terhadap sistem layanan pelabuhan.
Keamanan pelabuhan saat ini tidak hanya berfokus pada perlindungan fisik fasilitas, tetapi juga mencakup aspek keamanan siber yang memiliki dampak langsung terhadap kelancaran operasional dan rantai pasok.
“Melalui Exercise ISPS Code ini, kami menguji kesiapan personel, efektivitas prosedur, serta memperkuat sinergi dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan kepada pengguna jasa tetap berjalan secara aman, andal, dan berkelanjutan,” kata Sirin.
Dalam simulasi tersebut, peserta juga menguji berbagai langkah mitigasi melalui aktivasi prosedur penanganan gangguan, pengaturan arus kendaraan, penguatan pengamanan area terminal, serta penerapan pelayanan secara manual, untuk menjaga keberlangsungan layanan kepada pengguna jasa dan meminimalkan dampak terhadap aktivitas logistik.
Sementara itu, Andi Agussalam, selaku Kepala Seksi Penjagaan, Patroli, dan Penyidikan (P3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin mengatakan, Exercise ISPS Code 2026 menjadi sarana penting untuk memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan yang terus berkembang.
“Exercise ISPS Code ini tidak hanya menguji prosedur keamanan, tetapi juga memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan fasilitas pelabuhan. Dengan kesiapsiagaan yang terbangun melalui latihan secara berkala, diharapkan penanganan insiden dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga kelancaran operasional dan arus logistik tetap terjaga,” ujar Andi.
Pelaksanaan Exercise ISPS Code Tahun 2026 menjadi wujud komitmen bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tim RSO Ditjen Hubla, KSOP Kelas I Banjarmasin, aparat keamanan, serta TPK Banjarmasin, memperkuat budaya keamanan maritim dan meningkatkan ketangguhan sistem pelabuhan nasional di tengah meningkatnya tantangan keamanan pada era digital.
Melalui latihan yang dilaksanakan secara berkala, diharapkan seluruh unsur terkait memiliki kesiapan yang semakin baik dalam mengantisipasi dan menangani berbagai potensi ancaman, sehingga keamanan fasilitas pelabuhan serta kelancaran arus logistik nasional dapat terus terjaga. (Pelindo–RIW/EPS)
Banjarmasin – Turnamen Olahraga Gateball Piala Wali Kota Banjarmasin, resmi digelar di Lapangan Gateball PJN 1 Banjarmasin, Jumat (12/6).
Ketua Pengurus Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Kota Banjarmasin, Hamsi Mansyur mengatakan, gelaran Gateball Piala Wali Kota ini, masuk dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin tahun ini.
Ket foto : Sekum PERGATSI Kalsel Mutaal Badrun
“Tujuan dari turnamen ini, untuk mencari atlet potensial Gateball yang akan mewakili Kota Banjarmasin pada ajang selanjutnya, termasuk Pekan Olahraga Provinsi,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Namun, lanjutnya, dalam pembinaan atlet atlet Gateball ini, pihaknya terkendala dengan tidak adanya lapangan Gateball milik PERGATSI Kota Banjarmasin.
“Kami berharap pemerintah kota dapat membantu untuk lapangan Gateball,” ucapnya.
Selama ini, atlet Gateball Kota Banjarmasin meminjam lapangan milik PJN, untuk berlatih.
“Apabila lapangan terbuka yang digunakan untuk latihan dalam cuaca panas tidak mendukung,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Kalsel, Mutaal Badrun mengatakan, pihaknya mengapresiasi penyelenggaraan Turnamen Gateball Piala Wali Kota ini. Sehingga Gateball semakin memasyarakat, khususnya di Banjarmasin.
“Kami bersyukur atas diselenggarakannya Turnamen Gateball Piala Wali Kota Banjarmasin ini,” ucap Mutaal.
Dengan adanya turnamen ini, lanjutnya, dapat menjadi ajang sosialisasi di Kota Banjarmasin, untuk mengenalkan Gateball.
Mutaal berharap, Turnamen Gateball ini dapat melahirkan atlet atlet potensial untuk Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya.
“Pada ajang Turnamen Gateball Piala Wali Kota Banjarmasin ini, kami turut memantau kemampuan para atlet, sehingga dapat menjadi atlet Gateball Kalsel,” ucap Mutaal. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, kembali menunjukkan komitmennya terhadap kepedulian sosial dan kemanusiaan melalui kegiatan donor darah, yang diselenggarakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).
Kegiatan yang diikuti pegawai Pelindo Group, mitra kerja, serta komunitas pelabuhan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 134 kantong darah.
Program donor darah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus bentuk kontribusi nyata Pelindo, mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa.
Yoga Arya Kuswanto, Junior Manager HSSE Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pengumpulan 134 kantong darah menunjukkan tingginya semangat solidaritas dan kepedulian insan Pelindo serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan.
Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang secara rutin dilaksanakan. Pelindo bersyukur antusiasme peserta sangat tinggi sehingga berhasil mengumpulkan 134 kantong darah.
Setiap tetes darah yang didonorkan memiliki nilai kemanusiaan yang sangat besar dan dapat membantu menyelamatkan nyawa sesama.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendonor, PMI, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Yoga.
Selain membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kalimantan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan, membangun budaya kerja yang sehat, peduli, dan berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat.
Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai program sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar pelabuhan serta mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Dengan terselenggaranya donor darah ini, Pelindo berharap dapat terus mempererat sinergi antara perusahaan, pekerja, mitra usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, peduli, dan berkelanjutan.. (Pelindo-RIW/EPS)