Kabupaten Barito Timur Kaji Tiru ke Bagian Umum Setdako Banjarmasin

Banjarmasin – Upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan tidak hanya dilakukan melalui pembenahan internal birokrasi, tetapi juga dengan bertukar pengalaman dan mempelajari praktik baik dari daerah lain.

Hal tersebut tercermin dalam kunjungan kaji tiru Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, belum lama tadi.

Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli, menyambut baik kunjungan tersebut.

Ia menilai, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kedua daerah untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. Khususnya dalam pengelolaan administrasi serta peningkatan pelayanan umum pemerintahan.

“Kami menyambut baik kunjungan dari Bagian Umum Setda Kabupaten Barito Timur. Melalui kegiatan ini, kita bisa saling berbagi pengalaman, bertukar informasi, serta melihat praktik – praktik baik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pemerintahan,” ujarnya, Rabu (11/11).

Menurutnya, kaji tiru tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar semakin efektif dan berkualitas.

Selain mempelajari tata kelola administrasi pemerintahan, rombongan juga mengunjungi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin dan diterima langsung Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Neli Listriani Yamin.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan diperkenalkan dengan berbagai potensi kerajinan dan produk unggulan lokal yang menjadi bagian dari identitas serta kekuatan ekonomi kreatif masyarakat Banjarmasin.

Neli mengatakan, kunjungan antardaerah menjadi kesempatan untuk memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan produk kerajinan lokal kepada daerah lain.

“Kami sangat senang menerima kunjungan dari Kabupaten Barito Timur. Melalui silaturahmi ini, kita tidak hanya saling mengenal, tetapi juga bisa berbagi pengalaman dan memperkenalkan potensi kerajinan serta produk unggulan daerah,” ucapnya.

Ia berharap, pertemuan tersebut tidak hanya mempererat hubungan antardaerah, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan kerajinan dan pemasaran produk unggulan masing – masing wilayah.

Dengan demikian, kunjungan kaji tiru tersebut diharapkan menghasilkan manfaat konkret, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan maupun pengembangan potensi ekonomi kreatif. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/APR)

BKGN 2026 Hadirkan Layanan Kesehatan Gigi Gratis, Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Jaga Kesehatan Mulut

Banjarmasin – Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2026 di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Kalimantan Selatan, menghadirkan layanan kesehatan gigi gratis, tingkatkan kesadaran masyarakat jaga kesehatan mulut.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan, peningkatan pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya dari sisi kecepatan, tetapi juga ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus didorong agar kualitas pelayanan kesehatan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, termasuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan mitra swasta, yang turut berkontribusi menghadirkan pelayanan kesehatan gigi secara gratis,” ucapnya Rabu (11/11).

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, didampingi Wakil Rektor ULM, Dekan FKG dan Unilever

Hasnuryadi menilai, layanan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Karena itu, kegiatan sosial di bidang kesehatan perlu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut yang selama ini terkadang masih kurang mendapat perhatian, terutama di kalangan orang dewasa.

Edukas dan pendidikan kesehatan harus dimulai dari keluarga, dengan peran orang tua dalam membiasakan anak menjaga kebersihan serta kesehatan gigi sejak dini.

“Kami berharap, kegiatan BKGN 2026, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi semakin meningkat, sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda menambahkan,
kegiatan rutin setiap tahun ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pelayanan kesehatan gigi dan mulut, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan atau membutuhkan tindakan yang belum ditanggung jaminan kesehatan.

Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari kuota pelayanan gratis, termasuk tindakan scaling atau pembersihan karang gigi, yang langsung terpenuhi setelah pendaftaran dibuka melalui media sosial.

“Antusiasme masyarakat Kalimantan Selatan terhadap pelayanan kesehatan gigi gratis terlihat dalam pelaksanaan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2026 yang digelar Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Kalimantan Selatan, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Unilever,” katanya.

drg Mashuda menilai, kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan perawatan dan menjaga kesehatan gigi dan mulut.

Melalui momentum BKGN, edukasi kesehatan gigi dapat terus diperkuat, sekaligus mendorong masyarakat agar tidak hanya datang berobat ketika mengalami keluhan, tetapi juga rutin melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi.

“Melalui BKGN 2026, semakin banyak masyarakat memperoleh akses perawatan gigi yang berkualitas serta memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan,” pungkasnya. (NHF/RIW/APR)

Audiensi ke Komdigi, Wali Kota Banjarmasin Dorong Penguatan AI, Keamanan Siber dan Infrastruktur Digital

Jakarta – Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong penguatan transformasi digital melalui audiensi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Jumat (6/11).

Audiensi dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Sekretaris Daerah, Ichrom Muftezar dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banjarmasin Febpry Ghara Utama.

Rombongan diterima Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Yamin menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis Kota Banjarmasin, terutama terkait penguatan infrastruktur digital, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), keamanan informasi, perlindungan data pemerintah, serta penataan kabel telekomunikasi di sejumlah kawasan kota.

Menurutnya, penguatan keamanan informasi dan perlindungan data menjadi aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penguatan keamanan informasi, perlindungan data, dan keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin menjadi hal yang sangat penting. Saat ini kami juga terus melakukan pembenahan penataan kabel di beberapa kawasan,” ujar Yamin.

Selain itu, audiensi juga membahas peluang optimalisasi pemanfaatan teknologi AI untuk mendukung tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Pemko Banjarmasin turut mendorong sinergi dan penyelarasan program strategis Kementerian Komdigi agar dapat diimplementasikan di daerah, melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, transfer pengetahuan, serta pengembangan ekosistem digital.

Wali Kota Yamin mengapresiasi sambutan dan penerimaan dari jajaran Kementerian Komdigi.

Ia berharap berbagai hal yang disampaikan dalam audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama konkret antara pemerintah pusat dan daerah.

“Terima kasih atas penerimaan dan apresiasi yang diberikan. Kami berharap apa yang disampaikan dapat diteruskan dan ditindaklanjuti, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat Kota Banjarmasin,” tuturnya.

Melalui audiensi ini, Pemko Banjarmasin berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat dengan pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi digital, memperkuat keamanan siber, serta menghadirkan infrastruktur komunikasi yang lebih baik demi mendukung pelayanan publik dan kemajuan Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Bank Kalsel Buka Workshop SMK3 dan Simulasi Tanggap Darurat, Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

Banjarmasin – Bank Kalsel resmi membuka Workshop Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Uji Coba/Simulasi Prosedur Tanggap Darurat Bank Kalsel Tahun 2026 pada Jumat (6/11) di Banjarmasin.

Kegiatan dibuka Direktur Operasional Bank Kalsel, Iwan, dan berlangsung selama dua hari, 6–7 November 2026.

Workshop diikuti perwakilan seluruh divisi dan kantor cabang Bank Kalsel. Materi dibawakan Fajar Atrifani, beserta tim dari BCM Indonesia sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Iwan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab bersama antara Bank Kalsel sebagai pemberi kerja, seluruh pegawai, dan pihak lain yang berkegiatan di lingkungan bank.

“Penerapan SMK3 tidak cukup hanya berupa kebijakan tertulis. SMK3 harus dipahami, dilaksanakan, dan dibiasakan dalam aktivitas kerja sehari-hari,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, risiko keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, maupun gangguan lain terhadap operasional menuntut kesiapsiagaan yang terencana.

Menurutnya, kelalaian dalam penerapan keselamatan kerja dapat berdampak pada manusia, aset, keberlangsungan layanan, hingga kepatuhan bank.

Selama dua hari, peserta mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan SMK3, menguji prosedur tanggap darurat, mempraktikkan evakuasi lapangan, serta melakukan evaluasi perbaikan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan juga mencakup uji coba Business Continuity Plan(BCP).

Iwan turut menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian seluruh peserta:

  1. Mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh, agar setiap pegawai memahami potensi bahaya, jalur pelaporan, peran masing – masing, dan tindakan yang harus dilakukan dalam situasi darurat.
  2. Melaksanakan simulasi secara tertib dan disiplin sesuai arahan narasumber, dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta dan tidak menimbulkan risiko baru selama latihan.
  3. Memastikan kesiapan Tim Tanggap Darurat atau Tim Evakuasi, kelancaran koordinasi antarunit kerja, kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, serta berfungsinya sarana keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan sistem peringatan dini.
  4. Memanfaatkan uji coba BCP untuk menilai kesiapan bank dalam menjaga atau memulihkan fungsi dan layanan kritis saat terjadi gangguan, termasuk kejelasan komunikasi, peran, dan eskalasi keputusan.

“Manajemen berharap kegiatan ini tidak sekadar memenuhi agenda pelatihan dan kepatuhan, tetapi membangun budaya sadar risiko, peduli keselamatan, dan siap menghadapi keadaan darurat di seluruh lingkungan Bank Kalsel,” kata Iwan.

Iwan juga menyampaikan apresiasi kepada Divisi Umum, Divisi Human Capital, seluruh unit kerja terkait, serta BCM Indonesia atas dukungan dan koordinasi dalam persiapan kegiatan. (ADV-RIW/EPS)

TKD Dipangkas Rp226,9 Triliun, Likuiditas Bank Kalsel Diuji

Banjarmasin – Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi tantangan serius bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel. Pemangkasan anggaran dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang Rp226,9 triliun (24,7 persen) berpotensi menekan penghimpunan dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan perbankan daerah.

Kondisi tersebut menuntut Bank Kalsel tidak lagi terlalu bergantung pada dana pemerintah daerah. Diversifikasi sumber pendanaan, penguatan dana masyarakat, serta ekspansi pembiayaan sektor produktif menjadi langkah mendesak untuk menjaga likuiditas dan keberlanjutan bisnis bank milik masyarakat Banua tersebut.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Ahmad Yunani menilai, pengurangan TKD tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja perbankan daerah melalui perubahan arus kas pemerintah.

Menurutnya, terdapat keterkaitan erat antara pengelolaan keuangan daerah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan kemampuan bank menyalurkan kredit untuk menggerakkan perekonomian.

Selama ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu sumber dana penting bagi BPD melalui penempatan giro maupun deposito.

Ketika transfer pusat berkurang, ruang fiskal daerah menyempit sehingga dana yang mengalir dan mengendap di perbankan berpotensi ikut tertekan.

“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.

Ia mengingatkan, tekanan terhadap Bank Kalsel dapat terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, perlambatan pertumbuhan dana giro pemerintah daerah yang selama ini menjadi sumber pendanaan relatif murah.

Kedua, meningkatnya kebutuhan pengelolaan likuiditas ketika pemerintah daerah harus menggunakan saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan.

Ketiga, perlambatan aktivitas ekonomi akibat penyesuaian belanja pemerintah yang berpengaruh terhadap permintaan kredit, kemampuan pembayaran debitur, hingga kualitas kredit perbankan.

Menurut Ahmad Yunani, persoalan ini perlu dicermati karena perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan sektor jasa.

Karena itu, Bank Kalsel perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pendanaan dan tingkat ketergantungannya pada dana pemerintah daerah.

Besarnya dampak pengurangan TKD juga tidak hanya dihitung berdasarkan angka pemangkasan anggaran nasional. Diperlukan data mengenai porsi dana pemerintah daerah terhadap total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal Bank Kalsel untuk mengukur tingkat kerentanannya.

Ahmad Yunani menilai, perubahan kebijakan fiskal harus menjadi momentum bagi Bank Kalsel, mempercepat transformasi bisnis. Bank daerah tidak cukup hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah sebagai sumber penghimpunan dana.

Pertama, memperluas penghimpunan dana masyarakat, pelaku UMKM, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan agar sumber pendanaan lebih beragam.

Kedua, mempercepat transformasi digital melalui pengembangan mobile banking, QRIS, dan ekosistem pembayaran digital untuk meningkatkan jumlah nasabah sekaligus memperkuat dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).

Ketiga, memperbesar pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang memiliki potensi besar di Kalimantan Selatan.

Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit agar bank mampu mengantisipasi fluktuasi dana pemerintah daerah tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.

Kelima, memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengelolaan kas dan transaksi APBD, tetapi juga digitalisasi pembayaran serta pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, Ahmad Yunani menegaskan pengurangan TKD harus menjadi momentum perubahan orientasi bisnis BPD. Selama ini, kedekatan dengan pemerintah daerah menjadi kekuatan utama.

Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana APBD juga berpotensi menjadi titik lemah ketika kebijakan fiskal pusat berubah.

Ke depan, keberhasilan Bank Kalsel tidak cukup diukur dari besarnya dana pemerintah daerah yang dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit produktif, menjaga kualitas aset, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi ukuran utama.

Bank Kalsel dituntut bergerak dari pola bisnis yang bertumpu pada dana pemerintah menuju struktur pendanaan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tantangan pengurangan TKD bukan hanya persoalan likuiditas jangka pendek, tetapi juga ujian terhadap ketahanan model bisnis Bank Kalsel menghadapi perubahan ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. (ADV-RIW/EPS)

Bank Kalsel Tetap Tangguh, Terus Berbenah, dan Bertumbuh Bersama Banua

Banjarmasin – Dinamika perekonomian nasional, termasuk penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat, menghadirkan tantangan baru bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini memengaruhi kapasitas fiskal daerah dan berdampak pada penghimpunan dana pemerintah daerah di BPD.

Kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan asset dan laba BPD.

Bagi Bank Kalsel sebagai bank pengelola kas daerah Kalimantan Selatan, perubahan ini menjadi titik tolak untuk melangkah lebih jauh dan memperluas peran.

Bank Kalsel menjadikan kondisi ini sebagai momentum memperkuat strategi bisnis dan mempercepat transformasi.

Bank Kalsel terus meningkatkan kreativitas dan inovasi menghimpun dana dari berbagai sumber di luar pemerintah daerah, memperluas basis nasabah perorangan dan dunia usaha, mengembangkan layanan digital, serta memperkuat pembiayaan kepada sektor produktif, pelaku UMKM, dan masyarakat Kalimantan Selatan.

Potensi besar yang kini sedang dioptimalkan adalah status Bank Kalsel sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, Bank Kalsel melayani transaksi valuta asing, pengiriman uang antarnegara, dan pembiayaan perdagangan internasional.

Bank Kalsel siap mendampingi pelaku usaha berorientasi ekspor di Kalimantan Selatan, mulai dari korporasi pengolah komoditas unggulan daerah hingga UMKM yang ingin menembus pasar global, termasuk dalam pengelolaan devisa hasil ekspor.

Foto berita Bank Kalsel yang pertama

Bank Kalsel juga melayani kebutuhan valuta asing masyarakat Banua, seperti untuk ibadah haji dan umrah, pendidikan, maupun perjalanan ke luar negeri.

Dengan begitu, perputaran dana dari aktivitas ekonomi daerah semakin banyak dikelola bank milik daerah sendiri.

Langkah ini sejalan dengan semangat Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) agar BPD naik kelas, yakni berperan sebagai pengelola arus dana, penjaga likuiditas, dan penggerak ekonomi daerah.

Kedekatan dengan pemerintah daerah dan pemahaman atas ekonomi lokal menjadi modal Bank Kalsel untuk menjalankan peran tersebut, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Kepercayaan masyarakat, dunia usaha, pelaku UMKM, dan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan adalah kekuatan utama Bank Kalsel.

Untuk itu, Bank Kalsel terus berbenah dan menyambut baik kritik, masukan, serta saran yang membangun dari seluruh pihak demi menjadi bank yang semakin baik bagi Banua.

Bank Kalsel melihat perubahan ini sebagai peluang untuk tumbuh lebih luas. Dengan inovasi layanan dan peran sebagai bank devisa, Bank Kalsel siap menjadi mitra pelaku usaha dan masyarakat Banua, dari pasar lokal hingga pasar global.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bank Kalsel.
Dukungan masyarakat adalah energi kami untuk terus berkembang, berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah, dan menjadi kebanggaan Banua,” ujar Agus Setiawan, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel.

Mari bersama-sama menjaga, mendukung, dan membesarkan bank milik masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/APR)

Pengurangan TKD Ancam Kinerja Bank Kalsel, Pemerintah Diminta Siapkan Antisipasi

Banjarmasin – Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi mengguncang kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel.

Pengamat sosial Noorhalis Majid menilai, berkurangnya dana TKD, memberikan tekanan terhadap hampir seluruh BPD di Indonesia.

Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar keberlangsungan bank milik daerah tidak terancam.

“Kalau pemerintah pusat ingin mendorong perekonomian daerah, termasuk mempertahankan BPD di seluruh Indonesia, dampak pengurangan TKD semestinya sudah diantisipasi. Apakah pemerintah pusat memahami pengaruh kebijakan ini terhadap BPD?” ujarnya, Selasa (3/11).

Menurut Majid, tanpa langkah antisipasi tepat, penurunan kinerja dikhawatirkan semakin memburuk dan mengancam keberlangsungan BPD.

Bahkan, Bank Kalsel pun tidak boleh menganggap dirinya aman dari dampak kebijakan tersebut.

Karena itu, antisipasi tidak cukup hanya dengan mengoreksi kebijakan efisiensi dan pengurangan TKD dari pemerintah pusat.

Bank Kalsel juga harus menyiapkan langkah strategis agar mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan yang kurang berpihak terhadap daerah.

Noorhalis mengakui, persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak sederhana. Penurunan kinerja tidak semata-mata dibebankan kepada manajemen, karena turut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi global yang berdampak terhadap perekonomian daerah.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru menuntut Bank Kalsel lebih adaptif dan berani melakukan pembenahan.

Ada tiga langkah strategis yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mendorong perputaran ekonomi daerah agar lebih dinamis dengan menempatkan Bank Kalsel sebagai salah satu motor penggeraknya.

Bank Kalsel perlu memperluas kerja sama dengan pengusaha lokal melalui berbagai asosiasi dunia usaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Selama ini, sumber dana Bank Kalsel banyak bertumpu pada kas pemerintah daerah. Karena itu, perputaran dana pemerintah daerah semestinya tidak hanya menjadi sumber likuiditas bank, tetapi juga dimanfaatkan menggerakkan aktivitas ekonomi dan dunia usaha di daerah.

Kedua, melakukan efisiensi menyeluruh terhadap pengeluaran perusahaan. Seluruh komponen belanja perlu dievaluasi, termasuk gaji, bonus, dan berbagai pengeluaran lainnya agar lebih rasional dan proporsional.

“Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Beban pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi perusahaan,” tegasnya.

Ketiga, membangun partisipasi lebih luas dengan melibatkan para pakar, akademisi, serta pelaku ekonomi.

Menurutnya, kompleksitas persoalan yang dihadapi Bank Kalsel tidak mungkin diselesaikan hanya melalui pemikiran internal perusahaan.

Diperlukan pandangan dan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan strategi penyelamatan dan penguatan bank daerah tersebut.

Noorhalis menegaskan, masyarakat Kalimantan Selatan pada dasarnya memiliki kepedulian besar terhadap keberadaan dan masa depan Bank Kalsel.

Karena itu, kritik yang disampaikan publik seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan bentuk kepedulian agar bank kebanggaan masyarakat Banua tersebut tetap sehat dan mampu bertahan.

“Yakinlah, semua warga Kalsel sangat cinta dan peduli terhadap keberadaan serta masa depan Bank Kalsel. Kalau pun ada kritik, itu merupakan bagian dari kepedulian untuk menyelamatkan Bank Kalsel dari kinerja buruk,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan, kinerja sebuah perusahaan atau lembaga tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Meski kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global turut menentukan, kemampuan manajemen dalam membaca persoalan, mengambil keputusan, serta melakukan pembenahan tetap menjadi faktor penting.

Karena itu, Bank Kalsel dituntut tidak sekadar bertahan menghadapi tekanan pengurangan TKD, tetapi juga melakukan transformasi agar tidak terus bergantung pada dana pemerintah daerah dan memiliki sumber pertumbuhan bisnis yang lebih kuat. (ADV-RIW/APR)

Dorong Taat Pajak Daerah, Banjarmasin Mutakhirkan Data untuk Optimalkan PAD

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Sosialisasi Pajak Daerah dan Penganugerahan Wajib Pajak Daerah Terbaik, Kamis (5/11).

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Pemko Banjarmasin meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan wajib pajak sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan pihak terkait, mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Wali Kota, Muhammad Yamin, menyampaikan bahwa sosialisasi ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga membangun pemahaman bersama agar para wajib pajak semakin tertib dalam memenuhi kewajibannya.

Menurutnya, sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, Banjarmasin membutuhkan berbagai inovasi dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, termasuk melalui pembenahan dan pemutakhiran basis data perpajakan.

“Kita berharap melalui kegiatan ini teman – teman pengusaha dan pihak terkait bisa lebih dekat lagi dengan pemerintah. Kita ingin membangun pemahaman bersama mengenai kedisiplinan dan ketertiban dalam memenuhi kewajiban pajak,” ujarnya.

Yamin menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak.

Sebaliknya, pemerintah ingin memaksimalkan potensi yang sudah ada melalui penguatan dan pemutakhiran data agar pendataan objek pajak semakin akurat.

“Tentunya kita tidak ingin menaikkan pajaknya, tetapi bagaimana mengoptimalkan yang ada melalui pemutakhiran data dan sebagainya. Ini yang menjadi harapan kita agar potensi pendapatan daerah bisa tergali dengan lebih baik,” ungkapnya lagi.

Selain itu, Yamin juga menyinggung pentingnya integrasi data Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Menurutnya, pemanfaatan data tersebut diharapkan dapat mempermudah proses administrasi pertanahan dan perpajakan, termasuk mendukung percepatan pelayanan sertifikasi tanah.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, PPAT, dan notaris dapat terus diperkuat agar integrasi serta sinkronisasi data NIB dan NOP dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Yamin juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi mereka terhadap pembangunan kota.

Penghargaan diberikan pada kategori PBJT Makanan dan Minuman, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT Jasa Parkir, Notaris, serta PBB-P2.

Yamin berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi wajib pajak lainnya untuk semakin tertib dan konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ia menegaskan bahwa apresiasi tidak semata-mata dilihat dari besarnya nominal pajak yang dibayarkan, tetapi juga dari kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak.

“Yang penting bukan hanya besarnya kontribusi, tetapi bagaimana wajib pajak itu tertib dan disiplin. Kita memberikan apresiasi kepada mereka yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan Kota Banjarmasin,” tutupnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

DKP3 Banjarmasin Awasi Perdagangan Ikan Dilindungi

Banjarmasin – Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin, bersama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), melaksanakan pengawasan peredaran dan perdagangan jenis ikan dilindungi, serta jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan di wilayah Kota Banjarmasin.

Kabid Perikanan DKP3 Banjarmasin, Hidayatul Fikri mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran jenis ikan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan, keseimbangan ekosistem perairan, serta keanekaragaman hayati.

“Berdasarkan arahan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dan Plt Kepala DKP3 Ignasius Rizki Perdana Salan, agar pelestarian ikan dilakukan,” ungkap Fikri.

Pelaksanaan kegiatan, lanjutnya, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, termasuk Kota Banjarmasin.

“Dalam Pasal 3 peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membudidayakan, memelihara, dan/atau mengedarkan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, maupun kesehatan manusia,” jelas Fikri lebih lanjut.

Pada pelaksanaan pengawasan tersebut, tim menemukan ikan jenis Alligator Gar (ikan aligator) sebanyak 17 ekor di salah satu toko ikan hias.

“Ikan Alligator Gar termasuk jenis ikan predator yang dilarang untuk dipelihara dan diperjualbelikan karena memiliki potensi memangsa ikan spesies lain sehingga mengancam populasi ikan lokal dan merusak keseimbangan ekosistem perairan apabila terlepas ke perairan umum,” tutur Fikri.

Atas temuan tersebut, lanjutnya, dilakukan tindakan penanganan berupa pemusnahan 17 ekor ikan aligator dengan koordinasi bersama petugas PSDKP sesuai prosedur berlaku.

“Selain itu, kegiatan ini juga merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha ikan hias serta masyarakat agar tidak memperjualbelikan maupun memelihara jenis ikan yang dilarang dan berbahaya,” ucap Fikri.

Melalui pengawasan terpadu dan berkelanjutan, diharapkan kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem perairan di Kota Banjarmasin dapat terus terjaga.

Pelanggaran Hukum
Perbuatan yang Dilanggar (Larangan) :

  • Melakukan kegiatan memasukkan, membuat, mengadakan, mengedarkan, atau menebarkan jenis ikan yang merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagameimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Ancaman Sanksi Hukum :

  • Atas perbuatan tersebut, pelaku diancam dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dengan ketentuan:
    Pidana Penjara: Paling lama 6 (enam) tahun; dan
    Denda: Paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)

TPK Banjarmasin Operasikan TOS Nusantara,
Perkuat Digitalisasi Layanan Kepelabuhanan

Banjarmasin – PT Pelindo Terminal Petikemas (PTP) terus memperluas transformasi digital di lingkungan operasionalnya. Terbaru, Terminal Peti Kemas (TPK) Banjarmasin mulai mengoperasikan Terminal Operating System (TOS) Nusantara pada Minggu (1/11).

Penerapan sistem ini turut didukung digitalisasi tujuh layanan kepelabuhanan melalui aplikasi PARAMA untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan kepada pengguna jasa.

TOS Nusantara merupakan sistem yang mendukung pengelolaan kegiatan operasional terminal peti kemas secara terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pemantauan aktivitas operasional.

Penerapannya di TPK Banjarmasin diharapkan meningkatkan ketepatan informasi, memperkuat koordinasi operasional, serta mendukung kelancaran arus peti kemas.

Dari sisi pelayanan pelanggan, implementasi tersebut didukung aplikasi PARAMA yang pada tahap ini mencakup tujuh jenis layanan, yakni Receiving, Delivery, Perpanjangan Delivery, Behandle, Alih Kapal, Kurang Bayar, dan Batal Muat Delivery.

Melalui digitalisasi tersebut, proses administrasi pelayanan diharapkan menjadi lebih tertata dan mudah ditelusuri.

Pengguna jasa juga diharapkan memperoleh kejelasan proses layanan, sementara koordinasi antara pelanggan dan pengelola terminal dapat berlangsung lebih efektif.

Terminal Head TPK Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, pengoperasian TOS Nusantara menjadi bagian penting dari upaya perusahaan memperkuat keandalan operasional dan kualitas pelayanan terminal peti kemas.

Go Live TOS Nusantara menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan transformasi TPK Banjarmasin. Proses implementasinya telah dipersiapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan SDM, infrastruktur, serta aspek operasional.

“Kami berharap sistem ini dapat semakin mengoptimalkan proses kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada pengguna jasa,” ujar Sirin.

Persiapan penerapan sistem tersebut telah berlangsung sejak Oktober 2025, meliputi pelatihan sumber daya manusia, uji coba operasional, hingga penguatan infrastruktur fisik dan jaringan.

Seluruh tahapan dilakukan untuk mendukung kesiapan terminal dalam mengoperasikan sistem digital yang terintegrasi.

Sirin menambahkan, perusahaan akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan setelah sistem dioperasikan.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kemampuan seluruh pihak untuk beradaptasi dengan proses kerja yang baru.

Langkah digitalisasi tersebut mendapat tanggapan positif dari pengguna jasa. Kepala Cabang PT Tanto Banjarmasin, Rifqi Novega Dwi Putra, menilai penerapan sistem digital menjadi langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan terminal.

“Kami berharap sistem ini dapat mendorong proses pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi sehingga memberikan kemudahan serta kepastian layanan bagi pengguna jasa. Tentunya, sinergi dan koordinasi antara operator terminal dengan seluruh pengguna jasa sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi sistem ini,” ungkap Rifqi.

Penerapan TOS Nusantara dan PARAMA menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat standardisasi dan digitalisasi layanan terminal peti kemas.

Melalui pengelolaan operasional yang semakin terintegrasi, TPK Banjarmasin diharapkan mampu meningkatkan keandalan layanan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas logistik dan distribusi barang di Kalimantan Selatan.
(Pelindo-RIW/EPS)

Exit mobile version