Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah, terus mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan melalui optimalisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dengan memanfaatkan sistem administrasi perpajakan terbaru, yaitu Coretax.

Berdasarkan data per 19 April 2026, tercatat sebanyak 476.238 wajib pajak di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan. Hingga saat ini, sebanyak 366.259 wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 520.501 wajib pajak. Data tersebut menunjukkan bahwa penyampaian SPT Tahunan masih perlu terus dioptimalkan, karena masih terdapat selisih antara wajib pajak yang telah memiliki akun Coretax tetapi belum menyampaikan SPT Tahunan.

Oleh karena itu, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mengimbau seluruh wajib pajak yang telah terdaftar agar segera memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Moch. Luqman Hakim menyampaikan, bahwa Coretax merupakan bagian dari transformasi layanan perpajakan yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bagi wajib pajak.

“Melalui Coretax, proses pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, aman, dan transparan. Wajib pajak juga dapat mengakses layanan ini kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak,” ujar Luqman.

Ia menambahkan, bahwa pemanfaatan layanan digital diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, sekaligus meningkatkan kualitas administrasi perpajakan secara keseluruhan.

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah juga mengingatkan bahwa batas akhir relaksasi penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 30 April 2026.

Sementara itu, batas waktu penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan juga jatuh pada 30 April 2026.

Oleh karenanya, wajib pajak diimbau untuk tidak menunda pelaporan, untuk menghindari potensi sanksi administrasi serta kendala teknis yang dapat terjadi menjelang batas akhir pelaporan.

“Kami mengajak seluruh wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Tahunan lebih awal. Pelaporan yang dilakukan sejak dini akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dan membantu kelancaran proses administrasi perpajakan,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan, seluruh kantor pajak di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah siap memberikan asistensi kepada wajib pajak yang mengalami kendala dalam penggunaan Coretax maupun dalam proses pelaporan SPT Tahunan.

Layanan pendampingan tersebut dapat diperoleh melalui kunjungan langsung ke kantor pajak, saluran konsultasi resmi, maupun kanal layanan perpajakan yang telah disediakan. Petugas pajak siap memberikan penjelasan dan bantuan hingga proses pelaporan dapat diselesaikan dengan baik.

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah berharap pemanfaatan Coretax yang semakin luas, disertai dukungan layanan yang optimal, dapat mendorong kelancaran penyampaian SPT Tahunan serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

Banjarmasin – Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza, menghadiri Pembinaan dan Pemberian Proteksi Asuransi Kerusakan Tempat Usaha Bagi Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin, yang digelar di Pasar Antasari, Selasa (21/4).

Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Machli Riyadi.

Wamen Helvi menyampaikan apresiasi, atas dilaksanakannya kegiatan ini, dalam rangka menaikkan kelas UMKM, berdasarkan arahan Presiden RI, agar pemerintah memberikan dukungan terhadap peningkatan pelaku usaha UMKM di daerah masing masing.

“Berbahagia kita hari ini bersama Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dalam menjalankan amanat dari Presiden RI,” ungkap Wamen Helvi.

Pemerintah Pusat, lanjutnya, menitikberatkan dua hal utama dalam pengembangan UMKM. Yakni pembukaan akses pasar dan fasilitasi permodalan.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Banjarmasin, yang telah berinisiatif mengakomodir perlindungan kepada pelaku UMKM, khususnya di kawasan Pasar Sentra Antasari.

“Alhamdulillah, Wali Kota Banjarmasin telah menginisiasi perlindungan bagi teman teman UMKM di Pasar Sentra Antasari, sehingga memberikan rasa tenang dalam menjalankan usaha,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia berharap berbagai fasilitas yang telah diberikan pemerintah daerah dapat menjadi motivasi bagi pelaku UMKM, untuk terus berkembang dan naik kelas.

Dalam arahannya, Wamen UMKM juga menekankan pentingnya pengelompokan atau klasterisasi UMKM di Banjarmasin.

Menurutnya, langkah ini akan mempermudah akses terhadap pembiayaan maupun pasar.

“Banjarmasin perlu mulai mengelompokkan UMKM ke dalam beberapa sektor. Dengan begitu, akan lebih mudah membuka akses permodalan dan pasar,” jelasnya.

Ia menambahkan, ke depan UMKM akan diarahkan sebagai penunjang ekosistem industri nasional. Pemerintah pusat pun telah menyiapkan berbagai program strategis yang melibatkan UMKM, seperti program makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, sektor perikanan nelayan, hingga program perumahan.

“Semua program tersebut membutuhkan peran UMKM sebagai penyedia bahan pokok, baik makanan, material, maupun kebutuhan lainnya,” katanya.

Selain itu, Kementerian UMKM juga tengah mendorong peningkatan sektor produksi dalam pengembangan UMKM nasional.

“Saat ini kami terus mendorong sektor produksi, yang sudah mencapai 61 persen pada tahun 2025. Karena sektor ini mampu membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bank Rakyat Indonesia, atas inisiatif dan kontribusinya memberikan bantuan polis asuransi kepada pelaku UMKM di Kota Banjarmasin.

“Pemerintah Kota Banjarmasin menyambut baik dan memberikan apresiasi tukasnya tingginya atas bantuan polis asuransi ini. Ini adalah langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi serta keberlanjutan usaha UMKM di Banjarmasin,” ujar Yamin.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, yang telah hadir dan memberikan perhatian terhadap pembinaan serta pengembangan UMKM di Banjarmasin.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap bantuan yang diberikan tidak hanya menjadi bentuk perlindungan usaha, tetapi juga mampu mendorong semangat pelaku UMKM untuk terus berkembang.

“Kami berharap bantuan ini menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas usahanya,” tutup Yamin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar rapat bersama mitra kerja, untuk memperdalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung bertempat di Ruang Komisi I Lantai IV Gedung A Banjarmasin, Selasa (21/4).

Rapat dipimpin Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Ilham Noor, bersama tiga mitra kerja yang hadir yakni Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel.

Ilham mengatakan, rapat difokuskan untuk menggali target, capaian, kendala, serta langkah strategis yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah. Dari pembahasan ini pihaknya menggali target, capaian, kendala, serta langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.

“Rapat ini untuk memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, menyoroti tindak lanjut rekomendasi LKPj Tahun Anggaran 2024.

Menurutnya, penting mengetahui sejauh mana rekomendasi legislatif ditindaklanjuti eksekutif.

Melalui pendalaman yang komprehensif dan terukur, rekomendasi yang dihasilkan nantinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat di Banua

“Dengan mengetahui tindak lanjut dari LKPj 2024, kita melihat sejauh mana mereka merealisasikan dari apa-apa yang kita rekomendasikan tahun lalu. Apa yang dilaksanakan, dan apa yang belum dilaksanakan,” tutup Rais. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel, menggelar Gowes Sepeda Hari Kartini di Kota Banjarmasin, diikuti sebanyak 1.500 goweser dari berbagai komunitas yang memadati kawasan GOR Hasanuddin HM, Banjarmasin, Minggu (19/4).

Gowes dilepas Sekretaris Dispora Kalsel, Deny Saputra, yang mewakili Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz, didampingi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, Muhammad Anugrah.

Dalam sambutannya, Deny Saputra mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Ia menyebut, Gowes Starling menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antar komunitas sepeda sekaligus sarana rekreasi olahraga di akhir pekan.

“Alhamdulillah kegiatan gowes dalam rangka Hari Kartini ini diikuti sekitar 1.500 peserta dari berbagai komunitas, tidak hanya dari Banjarmasin tetapi juga dari luar kota. Harapannya kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi antar goweser serta membudayakan olahraga di masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan bersepeda santai seperti ini juga menjadi alternatif rekreasi sehat bagi masyarakat, dengan mengelilingi kawasan Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Muhammad Anugrah mengungkapkan, bahwa kegiatan ini merupakan agenda gowes pertama Dispora Kalsel di tahun 2026. Di luar dugaan, jumlah peserta yang mendaftar jauh melampaui target awal.

“Kami awalnya hanya menargetkan sekitar 300 hingga 400 peserta, namun yang mendaftar mencapai kurang lebih 1.500 orang. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat sangat luar biasa terhadap kegiatan olahraga,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sebagai sarana sosialisasi pentingnya pola hidup sehat bagi masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin.

Untuk rute, para peserta menempuh jarak kurang lebih 23 kilometer yang mengelilingi kawasan Kota Banjarmasin. Rute tersebut diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua jam.

Kegiatan Gowes Starling juga turut dihadiri istri Wali Kota Banjarmasin yang ikut berbaur bersama masyarakat. Kehadirannya semakin menambah semarak kegiatan.

Lebih lanjut, Anugrah menilai tingginya partisipasi peserta dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas sepeda ontel, MTB hingga road bike, menjadi bukti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga.

“Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat, dari usia muda hingga dewasa, untuk berolahraga sudah sangat baik. Ke depan, kegiatan seperti ini akan terus kami dorong agar semakin banyak masyarakat yang hidup sehat dan aktif,” tutup Anugrah. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pengurus Provinsi Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Kalimantan Selatan, akan memberangkatkan atlet gulat pelajar, untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Gulat Tingkat Pelajar Tahun 2026 di DKI Jakarta, pada 28 sampai 30 April 2026.

Sekretaris Umum Pengprov PGSI Kalsel, Rijal Hamid mengatakan, pada kejurnas gulat tingkat pelajar ini, Kalsel mengirim 5 orang atlet pelajar terbaik.

“Pada kejuaraan ini, atlet gulat pelajar Kalsel akan bertanding pada gaya bebas,” ujarnya.

Kejuaraan Gulat Tingkat Pelajar di Jakarta akan dilaksanakan di GOR Pusat Pelatihan Pelajar di Jakarta Selatan.

Diharapkan, mereka mampu membanggakan Kalsel, dan meraih medali pada kejurnas gulat tingkat pelajar tahun 2026 di DKI Jakarta.

“Kami berharap atlet gulat pelajar Kalsel ini mampu mendapatkan medali, sehingga kedepannya para atlet muda ini mampu mendampingi atlet senior mereka yang kini sudah menjadi atlet elit,” ucap Rijal.

Sementara itu, Pelatih Gulat Kalsel, Zulkhaidir menambahkan, atlet pelajar gulat yang akan dikirim ke Kejurnas, saat ini menjalani latihan persiapan jelang pertandingan.

“Mereka akan mengikuti nomor lomba Kelompok Umur 13 serta Kelompok Umur 15 Tahun,” ujarnya.

Dengan keikutsertaan atlet pelajar gulat Kalsel ke ajang kejurnas ini, akan menambah pengalaman para atlet usia muda, serta memperkuat mental tanding.

“Keikutsertaan mereka ini diharapkan dapat menambah jam terbang, serta mengasah mental tanding atlet akan semakin baik kedepannya,” ucap Zulkhaidir. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan, bekerja sama dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, terkait cemaran pangan dan penyakit bawaan pangan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung penerapan standar kesehatan lingkungan dan keamanan pangan, di kawasan pelabuhan.

Sosialisasi ini menghadirkan Elfia N. Normayanti, selaku Ketua Tim Kerja III – Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banjarmasin, sebagai narasumber utama.

Kegiatan ini juga dihadiri para penjamah makanan, pengelola kantin, serta pihak terkait di lingkungan pelabuhan.

Acara dibuka secara resmi Yoga Arya Kuswanto, selaku Junior Manager HSSE yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan higiene dan sanitasi pangan, sebagai bagian dari upaya pencegahan risiko kesehatan di area pelabuhan.

“Kegiatan ini menjadi langkah konkret kami dalam memastikan seluruh aktivitas penyediaan pangan di lingkungan pelabuhan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Kami berharap seluruh penjamah makanan dapat menerapkan prinsip higiene dan sanitasi secara konsisten guna mencegah risiko penyakit bawaan pangan,” ujar Yoga Arya Kuswanto.

Dalam pemaparannya, Elfia N. Normayanti menjelaskan, bahwa cemaran pangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu cemaran fisik, cemaran biologi, cemaran kimia, serta alergen.

“Penjamah pangan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyakit bawaan pangan. Dengan memahami jenis cemaran serta cara pencegahannya, diharapkan setiap individu yang terlibat dalam pengolahan pangan dapat menjaga keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat,” jelas Elfia N. Normayanti.

Dijelaskan, bahwa cemaran fisik merupakan benda asing yang tidak seharusnya terdapat dalam makanan, seperti rambut, logam, atau benda kecil lainnya, yang dapat menyebabkan cedera atau gangguan kesehatan bagi konsumen.

Cemaran biologi menjadi salah satu faktor utama penyebab penyakit bawaan pangan, yang berasal dari bakteri, virus, parasit, maupun mikroorganisme lainnya.

Selain cemaran fisik dan biologi, peserta juga diberikan pemahaman mengenai cemaran kimia yang dapat berasal dari bahan alami maupun bahan kimia berbahaya, seperti formalin, boraks, dan logam berat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman serta menerapkan praktik higiene dan sanitasi pangan yang baik dalam aktivitas sehari-hari. (Pelindo-RIW/EPS)

Banjarmasin – Wali Kota Muhammad Yamin diwakili Plt Sekdako – Dolly Syahbana, melepas jemaah haji Kota Banjarmasin, di Masjid Jami Sungai Jingah, pada Kamis (16/4).

Dolly Syahbana menyoroti antusiasme para jemaah, yang harus menunggu hingga puluhan tahun, untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

“Alhamdulillah, pada tahun ini kurang lebih 717 jemaah dari Kota Banjarmasin mendapat panggilan menjadi tamu Allah,” ujarnya.

Ia juga menekankan, kesempatan menunaikan ibadah haji adalah nikmat luar biasa yang patut disyukuri, mengingat tidak semua yang berniat dapat berangkat.

Ada yang harus tertunda, berpindah jadwal, bahkan ada yang telah lebih dahulu dipanggil Allah SWT.

Pada kesempatan itu, Dolly juga menyoroti keberagaman usia jemaah tahun ini, mulai dari 17 tahun hingga 85 tahun. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa panggilan Allah tidak mengenal usia, melainkan diberikan kepada siapa saja yang telah dikehendaki-Nya.

Melalui pelaksanaan sholat hajat, Ia mengajak seluruh yang hadir untuk bersama – sama memohon doa agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji, dan dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Di akhir sambutannya, Dolly Syahbana berpesan kepada seluruh calon jamaah agar senantiasa menjaga niat, memperkuat kesabaran, serta menjunjung tinggi kebersamaan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Jagalah hati tetap bersih, saling membantu, dan tunjukkan bahwa jamaah haji dari Kota Banjarmasin adalah jamaah yang berakhlak baik, tertib, serta saling menguatkan. Kami semua di sini akan terus mendoakan hingga Bapak dan Ibu kembali ke banua dalam keadaan selamat dan sehat wal afiat,” pesan Dolly.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah kota Banjarmasin, Ahmad Sya’rani menyebut, bahwa jemaah haji kota Banjarmasin dibagi dalam 6 kelompok terbang (kloter).

“Jadi ada beberapa kloter ini full warga Banjarmasin, dan ada juga beberapa dari kabupaten/kota di Kalsel. Bahkan ada juga yang jemaah kita ikut kloter dari Kalimantan Tengah,” jelas Sya’rani.

Jemaah haji Kota Banjarmasin mendapatkan jadwal keberangkatan kloter pertama, pada Jumat (24/4) dinihari. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya pada ruas jalan bypass Banjarmasin-Batulicin, yang dinilai memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Ahmad Sarwani, Kamis (16/4) mengatakan, keberadaan jalan bypass ini telah memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat.

Namun demikian, optimalisasi fungsi jalan masih membutuhkan dukungan fasilitas penunjang yang memadai.

Salah satu aspek krusial yang menjadi sorotan adalah minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan serta laporan yang beredar di masyarakat, insiden kecelakaan masih kerap terjadi di beberapa titik yang minim pencahayaan.

“Percepatan pembangunan PJU harus menjadi prioritas. Selain meningkatkan keselamatan pengguna jalan, hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang berstandar pelayanan publik,” katanya.

Sarwani menyampaikan, selain penerangan, ketersediaan rambu – rambu lalu lintas juga menjadi perhatian penting.

DPRD menilai, masih terbatasnya rambu petunjuk dan peringatan di sepanjang jalur dapat membingungkan pengendara, khususnya bagi pengguna yang belum familiar dengan kondisi jalan.

Penataan rambu yang terintegrasi diharapkan mampu menciptakan sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

“Pendekatan yang inovatif dalam pengembangan infrastruktur jalan. Tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga integrasi teknologi seperti sistem penerangan pintar (smart lighting), pemantauan lalu lintas berbasis digital, hingga penyediaan informasi jalur secara real-time yang dapat diakses masyarakat,” jelasnya

Lebih lanjut Sarwani menambahkan,
langkah ini dinilai sejalan dengan upaya transformasi pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Di sisi lain, DPRD tetap mengapresiasi keberadaan jalan bypass Banjarmasin–Batulicin yang telah memberikan kontribusi nyata dalam membuka akses ekonomi baru, mempercepat distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan wilayah di sepanjang koridor tersebut.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan pembangunan fasilitas penunjang secara bertahap dan terukur, dengan melibatkan koordinasi lintas sektor,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah strategis, menghadapi potensi bencana iklim, khususnya El Nino dan ancaman banjir, dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Pembahasan ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama mitra kerja terkait, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi. Selain itu, hadir pula Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, pada Selasa, (14/4).

Fokus utama rapat adalah kesiapan daerah, menghadapi dampak kemarau panjang akibat El Nino yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian serta stabilitas pasokan pangan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian menegaskan, bahwa langkah antisipatif harus dilakukan secara terencana dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan adaptasi petani terhadap perubahan iklim.

“Penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrem menjadi sangat penting. Selain itu, pola tanam juga harus disesuaikan, termasuk dengan sistem tanam kombinasi yang lebih adaptif,” katanya.

Menurutnya, komoditas seperti jagung dapat menjadi alternatif strategis, karena memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kondisi kekeringan.

Pola diversifikasi tanaman ini diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus meminimalisir risiko gagal panen.

Tak hanya berfokus pada tanaman pangan, DPRD Kalsel juga mendorong pendekatan ekologis melalui penanaman vegetasi penahan air.

Pohon seperti gayam dan aren dinilai efektif dalam menjaga cadangan air tanah, serta mendukung keseimbangan ekosistem pertanian.

“Inisiatif ini bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pertanian kita,” tambah Jahrian.

Jahrian menegaskan, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan riset dan inovasi di sektor pertanian. Dinas Pertanian diminta untuk meningkatkan kapasitas laboratorium sebagai pusat pengembangan teknologi pertanian daerah.

Laboratorium ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak inovasi, mulai dari penelitian bibit padi unggul, pengembangan pestisida ramah lingkungan, hingga produksi pupuk organik berbasis potensi lokal.

Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas petani juga dinilai penting untuk mempercepat transfer teknologi dan penerapan inovasi di lapangan.

“Tantangan El Nino dan perubahan iklim tidak dapat dihadapi dengan pendekatan konvensional semata. Diperlukan sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi aktif petani untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan,”
pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan penyusunan rekomendasi, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat bersama sejumlah mitra kerja strategis yang digelar di Rumah Banjar, Selasa (14/4).

Tiga instansi yang hadir pada rapat tersebut, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel.

Kehadiran mereka dinilai penting untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program dan kinerja pemerintah daerah.

Sekretaris Ketua Pansus I, Ilham Noor menjelaskan, bahwa pertemuan ini bertujuan menggali data dan informasi secara komprehensif dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi yang tepat sasaran.

“Kami mengharapkan laporan dan informasi dari SKPD dapat menjadi bahan penting bagi Pansus I dalam merumuskan rekomendasi yang relevan,” ujarnya usai rapat.

Ilham menjelaskan, dalam pembahasan, Pansus I menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari peningkatan kinerja, optimalisasi program, hingga dukungan sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas tugas masing-masing instansi.

Menurut Ilham, hasil dari rapat ini tidak hanya akan menghasilkan rekomendasi yang bersifat evaluatif, tetapi juga mengedepankan solusi konkret bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

“Harapannya, rekomendasi yang kami susun benar-benar menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut Ilham menambahkan, dengan pendekatan kolaboratif ini, Pansus I optimis, rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, melainkan mampu menjadi pijakan strategis, untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

“Dengan ini nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)