Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Festival Kuliner Banua dan QRIS Jelajah Kuliner Indonesia (QJI) 2026 resmi ditutup Minggu (19/7) setelah berlangsung selama tiga hari, 17-19 Juli 2026, di Halaman Parkir Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengusung tema “Rasa Banua, Kebanggaan Kita Semua”, festival yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ini, menjadi ruang bagi pelaku UMKM kuliner lokal memperluas pasar, sekaligus mendekatkan masyarakat pada kemudahan transaksi digital.

Festival ini hadir sebagai bagian dari upaya bersama mengarahkan transformasi ekonomi Kalimantan Selatan ke sektor-sektor non – ekstraktif, seperti perdagangan, UMKM, dan jasa pariwisata, salah satunya kuliner.

Di tengah kekayaan rasa yang dimiliki Bumi Banua, festival ini membuka ruang bagi masyarakat untuk semakin mengenal, mencicipi, dan mencintai kuliner khas daerah, sekaligus merasakan langsung kemudahan berekonomi lewat transaksi digital yang semakin merata di tengah masyarakat.

Festival Kuliner Banua 2026 melibatkan 15 pelaku usaha kuliner unggulan yang terpilih dari 131 kandidat se-Kalimantan Selatan, hasil kurasi bersama Indonesia Chef Association (ICA) Kalimantan Selatan.

Rangkaian kegiatan mencakup Bazaar UMKM Kuliner, Banua Culinary Competition, Banua Brewing Battle, lomba tebak aroma rempah dan masakan Banjar, Wakaf Duren dan Wakaf Cendol, community gathering bersama komunitas sepeda dan pelari.

Selain itu ada pula booth edukasi QRIS, Pelindungan Konsumen, cek SLIK OJK, dan Cinta-Bangga-Paham Rupiah, serta sekaligus menjadi bagian dari ajang QRIS Jelajah Kuliner Indonesia (QJI) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Selama tiga hari penyelenggaraan, festival ini dihadiri hampir 2.000 pengunjung, dengan transaksi penjualan UMKM mencapai Rp200 juta dengan lebih dari 5.000 transaksi QRIS.

Semangat berbagi masyarakat turut tercermin dari transaksi wakaf digital yang terhimpun dengan lebih dari Rp27,4 juta, yang akan disalurkan untuk tiga proyek sosial.

Yakni dapur produksi daging olahan untuk kemandirian pondok pesantren, kandang ayam untuk pemberdayaan masyarakat, dan dana abadi pendidikan.

Selain itu, lebih dari 500 warga mengikuti penguatan literasi keuangan digital, dengan lebih dari 94% peserta menunjukkan tingkat pemahaman baik, serta lebih dari 50 pengunjung memanfaatkan layanan konsultasi Pelindungan Konsumen dan cek SLIK bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Antusiasme masyarakat turut menjalar hangat di ranah digital. Konten seputar Festival Kuliner Banua yang dibagikan melalui akun Instagram Bank Indonesia Kalimantan Selatan menjangkau lebih dari 140 ribu impression dan 79 ribu reach, dengan lebih dari 3.100 interaksi masyarakat berupa likes, komentar, share, dan save.

Gaung digital ini bahkan meluas dari warganet secara mandiri, puluhan akun turut membagikan momen festival dengan total tayangan lebih dari 600 ribu views dan 2.500 repost, mencerminkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sangat antusias menjadi bagian dari pengalaman baru dan positif di daerahnya sendiri.

Festival ini juga menjadi bentuk sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah, lembaga/instansi pembina UMKM dan Ekonomi Keuangan Syariah, Perbankan, Dunia Usaha, Praktisi dan Akademisi.

Lebih jauh kegiatan ini juga di sambut baik berbagai komunitas/penghobi di Kalimantan Selatan.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aloysius Donanto H.W, menyampaikan bahwa festival ini digelar untuk memperluas eksposur UMKM kuliner khas daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

“Festival Kuliner Banua kami hadirkan agar semakin banyak masyarakat mengenal, mencicipi, dan mencintai kuliner khas Banua, sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk naik kelas dan memperluas pasarnya,” ujarnya.

Aloysius Donanto menambahkan, bahwa capaian selama tiga hari penyelenggaraan menjadi bukti nyata manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Ketika UMKM, komunitas, dan masyarakat bergerak bersama, sebuah kegiatan tidak hanya menciptakan keramaian, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi dan mendekatkan masyarakat pada layanan keuangan digital yang aman dan andal,” ujarnya.

Salah satu daya tarik festival ini adalah kehadiran Gembur Labu Juai langsung dari Balangan, sentra produsen labu di Kalimantan Selatan dan Paiwakan Banua dari Hulu Sungai Tengah, yang membawa apam khas asli Barabai, menjadi bukti bahwa kuliner khas daerah dari berbagai penjuru Bumi Banua dapat hadir dan dinikmati bersama masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya di satu tempat.

Ke depan, capaian Festival Kuliner Banua dan QRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 diharapkan menjadi tolok ukur bagi penyelenggaraan kegiatan serupa, sekaligus mendorong semakin banyak UMKM kuliner Kalimantan Selatan naik kelas dan masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan transaksi digital dalam keseharian.

Dengan sinergi yang terus terjalin antara UMKM, komunitas, pemerintah daerah, dan seluruh mitra, Bumi Banua diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi kuliner dan wisata yang membanggakan. (BIKalsel-RIW/APR)

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Provinsi Tahun 2026.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Pebriadin Hapiz, melalui Kabid Pemberdayaan Pemuda Budiono mengatakan, seleksi rencananya digelar pada 27 sampai 29 Juli 2026.

Dimana, kegiatan ini menjadi ajang bagi para duta terbaik 13 kabupaten kota di Kalsel, menunjukkan inovasi dan komitmennya terkait pelestarian lingkungan.

Seluruh perwakilan ini, merupakan pemenang seleksi tingkat daerah masing masing.

“Dispora melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda pada akhir bulan ini melaksanakan seleksi Pepelingasih,” ungkap Budiono.

Sedangkan peserta, lanjut Budiono, adalah para juara Duta Pepelingasih Tingkat Kabupaten Kota, dimana masing masing daerah mengirimkan juara 1, 2, dan 3.

“Sehingga terdata 39 peserta yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi di Banjarmasin,” ujar Budiono.

Dispora berharap, seleksi Pepelingasih 2026 melahirkan generasi muda yang tidak hanya peduli isu lingkungan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan, mewujudkan lingkungan yang bersih, asri, dan berkelanjutan.

“Dispora Kalsel juga memperkuat pemuda dengan membekali cinta lingkungan,” ucapnya.

Budiono menjelaskan, pembekalan tersebut diberikan pada pelaksanaan seleksi Pepelingasih Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 mendatang.

Sebelum memasuki tahapan penilaian, seluruh peserta akan mendapat pembekalan untuk memperkuat kapasitas, wawasan, dan kemampuan mereka dalam menyusun serta mengembangkan program keperdulian lingkungan.

“Materi pembekalan akan disampaikan tenaga ahli, akademisi, Dinas Lingkungan Hidup, serta tokoh lingkungan di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sehingga langkah ini diharapkan mampu membekali peserta dengan pengetahuan dan pengalaman yang dapat diterapkan di daerah masing masing.

“Proses seleksi tidak hanya berfokus pada kemampuan individu peserta, tetapi juga kualitas program yang mereka gagas,” ujarnya.

Program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata sekaligus menginspirasi masyarakat menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami berharap, Duta Pepelingasih yang terpilih dapat menjadi juara, tetapi juga memiliki nilai dan program yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di daerah masing-masing,” ucapnya lagi

Sehingga, program yang mereka paparkan dapat menjadi pemicu pengembangan, pembinaan, dan pengelolaan lingkungan di Kalsel.

Seperti diketahui, Pepelingasih adalah sebuah organisasi kepemudaan yang diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI).

Organisasi ini mewadahi generasi muda untuk aktif menjadi pelopor, edukator, dan agen perubahan dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. (SRI/RIW/APR)

Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati target pendapatan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp8 triliun. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menyusun APBD yang lebih berkualitas, realistis, dan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat pembahasan Banggar yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, di Ruang Rapat H.M. Ismail Abdullah, Gedung B DPRD Kalsel, Sabtu (18/7).

Supian HK menjelaskan, dalam rapat tersebut, Banggar dan TAPD membahas secara mendalam berbagai potensi sumber pendapatan daerah.

Pembahasan tidak hanya berfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mengoptimalkan kontribusi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hasil pengelolaan aset daerah, dividen, pendapatan bunga, hingga sumber penerimaan lain yang dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

“Banggar menekankan bahwa penyusunan target pendapatan harus didasarkan pada potensi riil serta mempertimbangkan capaian realisasi tahun – tahun sebelumnya, agar target yang ditetapkan tidak sekadar ambisius, tetapi juga dapat dicapai secara optimal,” katanya.

Disampaikan Supian HK, pihaknya sangat betsyukur pembahasan sisi pendapatan telah mencapai kesepakatan bersama dan mendapat dukungan seluruh fraksi di DPRD Kalsel.

Setelah pembahasan pendapatan rampung, Banggar bersama TAPD akan melanjutkan pembahasan pada sisi belanja APBD.

“Ini perlu adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja menjadi kunci dalam menghasilkan APBD yang sehat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” jelasnya.

Supian HK juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan pendapatan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah tertentu.

Seluruh SKPD diminta aktif menggali potensi yang dimiliki agar mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Mengingat angka Rp8 triliun masih berpotensi meningkat apabila pemerintah pusat memberikan tambahan transfer ke daerah.

Karena itu, DPRD Kalsel bersama TAPD akan terus mengawal komunikasi dengan pemerintah pusat agar dukungan fiskal terhadap daerah semakin besar.

“Tadi juga kami mengingatkan bahwa bukan hanya satu SKPD saja, tetapi seluruh SKPD harus ikut berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Semua harus melihat peluang yang ada agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor, di Kota Banjarmasin, Jumat (17/7).

Gebyar dihadiri Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1, Mirza Lutfillah, serta Plt UPPD Samsat Banjarmasin 2, Andi Irawan.

Andi menyampaikan, Gebyar Panutan Pajak Tahun 2026 digelar Badan Pendapatan Daerah bersinergi dengan BPKPAD Kota Banjarmasin, dan berjalan lancar.

“Hari ini Pemprov Kalsel bersinergi dengan Pemko Banjarmasin menggelar Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor,” ungkap Andi, kepada sejumlah wartawan.

Andi berharap, dengan adanya kerjasama ini dua pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada wajib pajak di Kota Banjarmasin.

“Kedua pemerintah dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi, lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan kepatuhan, kesadaran, wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya,” ucap Andi.

Pada kesempatan tersebut, UPPD Samsat Banjarmasin 1 juga memberikan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1, Mirza Lutfillah mengatakan, layanan pembayaran pajak tahunan yang menjadi fokus, yaitu pajak kendaraan dinas pada SKPD serta kendaraan pribadi karyawan yang ada di Pemko Banjarmasin.

“Kami mengutamakan layanan untuk pajak kendaraan dinas serta kendaraan pribadi karyawan di Pemko Banjarmasin,” jelas Mirza.

Diharapkan, lanjutnya, pada pelaksanaan Gebyar Panutan Pajak dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ini, UPPD Samsat Banjarmasin 1 mendapatkan pemasukan sebesar 20 juta.

“Di hari pelaksanaan ini kami menargetkan dapat menghasilkan 20 juta,” ucap Mirza.

Mirza berharap, kesadaran wajib pajak membayar pajak semakin meningkat, dengan dilaksanakannya Gebyar Panutan Pajak dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Dengan adanya Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor ini, SKPD menjadi contoh pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotornya, serta kendaraan pribadi karyawan juga dapat dibayarkan,” tutur Mirza.

Mengingat, setiap hari ada Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan dan BPNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang ditransfer hari itu juga, ke Pemerintah Kota Banjarmasin, yang tentunya dimanfaatkan untuk pembangunan kota.

Sementara itu, Kabid Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin, Yandi Gunawan mengatakan, dengan adanya aturan baru mengenai Opsen PKB dan BPNKB, dari Pemko Banjarmasin melalui BPKPAD menyediakan dana kosering, yang digunakan untuk penyediaan hadiah hadiah pada setiap kegiatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satunya pada giat Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor, hadiah berupa sembako untuk pembayar pajak.

“Hal tersebut lah yang menjadi bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, agar menarik masyarakat untuk lebih taat lagi membayar pajak kendaraan bermotornya,” ucap Yandi.

BPKPAD Kota Banjarmasin berharap, dengan adanya Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor ini, pendapatan pajak Banjarmasin semakin meningkat. (SRI/RIW/APR)

Banjarmasin– Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, bahwa seluruh usulan program dan anggaran tahun 2027 dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja evaluasi program tahun 2026 dan pembahasan rencana kerja 2027 yang digelar di Gedung A Lantai 4 DPRD Provinsi Kalsel.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Achmad Maulana, serta dihadiri Kepala Dishub Kalsel M. Fitri Hernadi, Kepala Disperkim Kalsel Rahmiyanti Zanoezir, beserta jajaran masing – masing SKPD, baru-baru tadi.

Achmad Maulana menjelaskan, dalam pembahasan bersama Disperkim, Komisi III mencermati realisasi anggaran hingga semester pertama tahun 2026 yang telah mencapai 45,45 persen.

Disperkim memaparkan target pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 2.700 unit rumah layak huni yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan sepanjang tahun ini.

Namun demikian, Komisi III menilai besaran bantuan rehabilitasi rumah sebesar Rp20 juta per unit sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami mengusulkan nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp25 juta, agar masyarakat memperoleh manfaat yang lebih optimal,” katanya

Disampaikan Maulana, selain besaran bantuan, DPRD menyoroti rencana penerapan tiga kategori rehabilitasi rumah, yakni ringan, sedang, dan berat.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus didukung dengan regulasi yang jelas sebelum dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2027.

Ia menegaskan, jangan sampai sebuah program sudah dianggarkan sementara dasar hukumnya masih dalam proses penyusunan.

Kepastian regulasi dinilai menjadi syarat penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Komisi III mengingatkan setiap perangkat daerah tidak boleh menyusun program berdasarkan visi masing-masing, melainkan harus berpedoman pada RPJMD sebagai arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” harapnya.

Maulana menyampaikan, pada pembahasan bersama Dishub Kalsel, Komisi III menerima laporan bahwa realisasi fisik program tahun 2026 telah mencapai 54 persen dengan realisasi keuangan sebesar 50 persen.

Selain mengevaluasi capaian tersebut, DPRD turut menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi.

Pembahasan juga mencakup kebutuhan peningkatan pelayanan transportasi, mulai dari penambahan armada Bus Rapid Transit (BRT), pemasangan rambu – rambu lalu lintas, hingga pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh kabupaten dan kota.

“Target PAD Dishub tahun 2026 justru lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Padahal pada 2025 target pendapatan sekitar Rp3 miliar mampu direalisasikan hingga lebih dari Rp7 miliar,” ungkapnya.

Ia meminta agar penyusunan target PAD dilakukan lebih realistis dan mencerminkan potensi riil yang dimiliki daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel Athailah Hasby meminta, distribusi bantuan PJU dilakukan secara lebih adil.

Ia mencontohkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menurutnya belum pernah memperoleh alokasi bantuan PJU dari pemerintah provinsi.

Komisi III menegaskan bahwa pembahasan rencana kerja tahun 2027 masih akan berlanjut pada tahap pendalaman bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Seluruh usulan program dan anggaran akan dikaji kembali agar lebih efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan target pembangunan daerah.

“Evaluasi ini, DPRD ingin program yang disusun Dishub dan Disperkim tidak hanya memenuhi aspek administrasi perencanaan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis memperkuat dukungan anggaran terhadap program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun Anggaran 2027.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel, diantaranya bersama Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang membahas rencana kerja perangkat daerah tahun 2027, Rabu (15/7).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengungkapkan, bahwa seluruh SKPD yang telah memaparkan rencana kerjanya menyampaikan persoalan serupa, yakni keterbatasan anggaran yang belum sebanding dengan kebutuhan program yang telah disusun. Meski demikian, Suripno menegaskan peluang penambahan anggaran masih terbuka.

Menurutnya, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 belum memasuki tahap final sehingga setiap SKPD masih dapat mengusulkan tambahan anggaran, khususnya untuk mendukung program-program yang bersifat prioritas.

“Dari paparan yang mereka sampaikan, dari tiga SKPD yang telah kami lakukan dengar pendapat ini, semuanya mengeluh disebabkan anggaran yang diploting untuk mereka itu sangat jauh dari persiapan perencanaan pekerjaan mereka,” katanya.

Suripno menjelaskan, Komisi II DPRD Kalsel sebelumnya juga telah meminta pemerintah daerah merevisi proyeksi pendapatan daerah karena dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Pihaknya menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan APBD 2027, agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah, termasuk dengan mendorong optimalisasi PAD sebagai sumber pembiayaan utama bagi pelaksanaan program – program prioritas pemerintah daerah.

“Kemarin belum final bahwa di 2027 ini anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diusulkan oleh Dinas Pendapatan Daerah itu kami anggap belum maksimal. Oleh karena itu, dalam rapat Badan Anggaran sebelumnya kita meminta Dinas Pendapatan untuk merevisi usulan pendapatan yang direncanakan di tahun 2027,” ucapnya.

Suripno menilai salah satu potensi peningkatan PAD berasal dari optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Berdasarkan hasil evaluasi DPRD, sektor tersebut masih memiliki potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas sehingga usulan program dari berbagai SKPD dapat diakomodasi secara lebih optimal dalam APBD 2027.

“Kalau pungutan itu bisa maksimal, maka kami yakin PAD 2027 itu paling tidak bisa sama dengan PAD di tahun 2024 atau mungkin lebih,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)