Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2026, di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (15/4). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Plt Sekda Kota Banjarmasin Dolly Syahbana.

“Realisasi kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian bersama, karena sekarang sudah April, seharusnya program sudah mulai berjalan, bukan lagi tahap persiapan,” tegas Yamin usai rapat.

Ia menilai lambannya serapan bukan semata karena faktor teknis, tetapi juga karena kurangnya akselerasi di tingkat pelaksana.

Namun, Wali Kota tetap membuka ruang dialog dengan seluruh SKPD untuk mengurai kendala secara bersama.

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat, mulai dari anggaran yang belum cair, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan.

Bahkan, tidak jarang paket kegiatan sudah ditayangkan, tetapi tidak ada pihak yang mengambil.

“Kendalanya di mana, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.

Ia pun menargetkan, April hingga Mei 2026, menjadi titik awal seluruh program “landing” atau benar – benar berjalan di lapangan.

Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh SKPD sebagai bentuk komitmen, sekaligus konsekuensi tegas jika target tidak tercapai.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana menambahkan, bahwa peran staf ahli kini diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pemberi masukan strategis.

“Staf ahli ini bukan pelengkap, tapi mereka punya pengalaman panjang. Kita dorong mereka aktif memberi masukan dan ikut mengawal program, termasuk kegiatan fisik,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, bahwa Inspektorat ikut mengawasi secara ketat progres pelaksanaan sesuai timeline yang telah disusun.

Dari sisi pelaksanaan, ungkapnya lagi, kendala terbesar saat ini masih berada pada proses pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum.

Sekitar 43 persen kegiatan masih berada dalam tahap pemilihan penyedia atau lelang. Proses ini kerap berulang karena ketidaksesuaian kriteria atau minimnya peserta.

Dampaknya, sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, terancam mundur hingga akhir tahun. Meski demikian, pemerintah tetap optimis, target penyelesaian mayoritas program dipatok pada triwulan ketiga atau sekitar September – Oktober 2026.

“Harapan kita, Oktober sudah selesai, sehingga akhir tahun bukan lagi mulai, tapi tinggal peresmian atau minimal peletakan batu pertama,” kata Dolly.

Dengan pengawalan ketat, evaluasi berkala, serta dorongan percepatan dari pimpinan daerah, Pemko Banjarmasin berupaya memastikan roda pembangunan tidak lagi tersendat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mematangkan tahapan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Tanah Kambatang Lima. melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Senin (13/4). Dimana sejumlah aspek krusial dipastikan telah memenuhi syarat.

Rapat ini menghadirkan unsur pimpinan DPRD, Komisi I, serta perwakilan dari Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, BRIDA, hingga Sekretariat DPRD. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan menyeluruh sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, turut memperkuat optimisme tersebut. Ia menyebut, mayoritas indikator bahkan telah melampaui batas minimal yang ditentukan dalam regulasi. Oleh karena itu,
tidak ada kendala berarti.

“Dari sisi cakupan wilayah, persyaratan minimal lima kecamatan sudah terlampaui, karena ini mencakup dua belas kecamatan,” jelasnya.

Disampaikan Supian HK, tidak hanya aspek administratif, faktor geografis juga menjadi pertimbangan strategis. Jarak wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan dinilai menjadi alasan kuat perlunya pemekaran, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan untuk melangkah ke tahap berikutnya, yakni penjadwalan rapat paripurna. DPRD Kalsel akan segera mengirimkan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat.

Proses ini akan terus dikawal Komisi I hingga ke tingkat kementerian, sebagai bagian dari komitmen memastikan kelancaran pembentukan daerah otonomi baru.

“Kami sepakat, bulan depan akan dijadwalkan paripurna persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Syaripuddin menegaskan, bahwa forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi terakhir sebelum masuk tahap pengambilan keputusan politik di parlemen.

“Kami ingin memastikan seluruh kesiapan, baik dari sisi kajian, administrasi, hingga dukungan teknis lainnya, sebelum dijadwalkan ke paripurna,” katanya.

Lebih lanjut Syaripudin menambahkan, hasil paparan dari perangkat daerah menunjukkan bahwa usulan pemekaran dinilai layak secara komprehensif.

Kajian yang disusun BRIDA menjadi landasan penting dalam menilai kelayakan CDOB tersebut.

Dengan kesiapan yang kian matang, CDOB Tanah Kambatang Lima kini selangkah lebih dekat menuju realisas membuka peluang pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat di wilayah.

“Secara studi kelayakan dan administrasi, hasil kajian BRIDA menunjukkan Tanah Kambatang Lima sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian Bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih Angkatan ke 1, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Selasa (14/4). Bimtek dibuka Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja, Banjarmasin, Machli Riyadi.

Ananda menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya, kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin atas pelaksanaan kegiatan ini, serta kepada semua pihak yang telah berperan memperkuat gerakan koperasi di Kota Banjarmasin, khususnya melalui program Koperasi Kelurahan Merah Putih.

“Teriring ucapan terima kasih kami sampaikan atas terselenggaranya kegiatan Bimtek ini,” ungkap Ananda.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, pemerintah ingin menekankan pentingnya koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat dan pilar ketahanan pangan nasional.

“Alhamdulillah, sejak 12 Mei 2025, Pemerintah Kota Banjarmasin telah membentuk satuan tugas percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” jelas Ananda.

Dan, lanjutnya, hingga Juni 2025, seluruh 52 kelurahan di Kota Banjarmasin telah
memiliki akta pendirian koperasi yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum.

“Bahkan, Kota Banjarmasin juga berhasil meraih penghargaan sebagai daerah tercepat kedua dalam pembentukan Koperasi Merah Putih se-Kalimantan Selatan,” ucap Ananda.

Ini bukan hanya capaian
administratif, tapi bukti nyata, bahwa semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi di Kota Banjarmasin terus bertumbuh dengan baik.

Karena itu, bimtek ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelola koperasi, agar mampu menjalankan organisasi sesuai prinsip koperasi yang baik.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan Bimtek bagi pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kita ingin mereka menjalankan koperasi secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan prinsip koperasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini berlangsung selama dua hari dengan total peserta dari 52 kelurahan. Hari pertama diikuti 26 kelurahan, dan sisanya dijadwalkan pada hari berikutnya.

“Saya berharap, seluruh peserta bimtek dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, mempraktikkan ilmunya, dan menjadi penggerak ekonomi di kelurahan masing-masing,” ucap Ananda.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Machli Riyadi menyebut, bimtek ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam membina Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan.

“Sejak awal kita ingin membekali mereka dari sisi pengetahuan, keterampilan, hingga strategi entrepreneurship dalam mengelola koperasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada kemampuan menggali potensi lokal dan membangun jaringan usaha.

“Kita tidak ingin koperasi hanya menunggu bantuan dari APBN atau APBD, tetapi mampu mandiri dengan menggali potensi di wilayah masing-masing serta membangun networking,” katanya.

Selain itu, terdapat delapan koperasi yang telah mulai beroperasi, meskipun masih perlu penguatan agar dapat berkembang lebih optimal.

“Kita optimis, meskipun baru delapan yang berjalan, ke depan seluruh koperasi bisa aktif. Kami akan terus mengawal dan membantu mengatasi kendala yang mereka hadapi,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa koperasi diharapkan mampu bersaing dengan memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalin kerja sama dengan distributor.

Melalui Bimtek ini, para peserta juga mendapatkan materi terkait tata kelola organisasi, keuangan, perpajakan, serta penguatan jiwa kewirausahaan. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda melaksanakan Pelatihan Youth Digital Skill, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (13/4). Pelatihan dibuka Kepada Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz, didampingi Kabid Pemberdayaan Pemuda Budiono.

Pebriadin mengatakan, perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam aspek kehidupan, termasuk di dunia usaha dan kewirausahaan.

“Era digital memberikan peluang yang sangat luas bagi generasi muda untuk berkreativitas, berinovasi, serta mengembangkan usaha secara lebih efektif dan efisien,” ungkap Pebriadin.

Karena itu, lanjutnya, pelatihan yang dilaksanakan ini merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pemuda, khususnya untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana memulai dan mengembangkan bisnis.

“Kami meminta kepada seluruh peserta, untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan ini sebaik baiknya untuk menambah ilmu dan keterampilan, yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Dispora Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda mengajak para pemuda di Banua, agar dapat memulai bisnis kreatif melalui digitalisasi.

“Dispora Kalsel memiliki komitmen kuat untuk terus mendorong lahirnya para pemuda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, terutama dalam bidang kewirausahaan,” ucapnya.

Pemuda tidak hanya diharap menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja melalui usaha usaha kreatif yang memanfaatkan teknologi digital, melalui usaha usaha kreatif yang memanfaatkan teknologi digital.

Dispora berharap, para peserta dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, serta keterampilan praktis mengenai bagaimana memulai bisnis di era digitalisasi, mulai dari pemanfaatan media sosial, pemasaran digital, hingga strategis pengembangan usaha secara berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pemuda untuk saling berbagi pengalaman, membangun jejaring, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan yang kuat,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemajuan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pelatihan ini diikuti 120 pemuda dari masyarakat umum, yang memiliki minat untuk menjalankan usaha atau bisnis melalui media digital. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menerapkan skema Work From Home (WFH) secara bergilir, mulai Jumat (10/4). Pengawasan langsung kebijakan baru ini sepenuhnya diserahkan kepada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pada pelaksanaan WFH ini Pemko Banjarmasin tetap memberlakukan aturan bekerja di rumah, karena pegawai tetap diberikan tugas bekerja meski WFH diberlakukan,” ungkap Kepala BKD dan Diklat Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto, Kamis (9/4) sore.

Sehingga, lanjutnya, para pegawai tetap siaga bekerja meski sedang berada di rumah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah WFH digunakan untuk berjalan jalan bersama keluarga.

“WFH hanya tempat kerjanya yang berpindah,” ucap Totok.

Selama WFH, ASN juga diminta tetap menggunakan seragam lengkap saat bekerja. Terutama, saat melakukan zoom meeting.

Pemko Banjarmasin juga menerapkan sanksi pemotongan TPP, bagi ASN Pemerintah Kota Banjarmasin, yang menyalahgunakan skema WFH. Pimpinan SKPD dapat melaporkan pelanggaran, kepada BKD Diklat Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti.

“Sanksi yang dijatuhkan, dapat berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN yang melanggar,” jelasnya.

Selain itu, setiap pekerjaan yang dilakukan ASN yang menjalani WFH, harus dibuktikan dengan mengisi google form, yang telah disediakan selain absen.

“Jadi selama jam bekerja ASN tidak diperbolehkan berada di luar rumah apalagi sampai santai di cafe karena sesuai namanya WFH. Harus selalu standby dan apabila diperlukan ke kantor mendadak harus bisa,” jelasnya.

Ia memastikan aturan WFH ini diberlakukan secara fleksibel. Sehingga apabila di kemudian hari ada kegiatan yang mengharuskan ASN berhadir, tentu aturan ini untuk sementara tidak diterapkan.

Selain itu, skema WFH ini tidak berlaku bagi ASN yang bekerja di pelayanan publik seperti guru, petugas Puskemas, Kantor Kelurahan maupun Kantor Kecamatan.

“Kami sudah melakukan evaluasi setelah pelaksanaan WFH ini, apakah efesiensi yang diharapkan dapat terjadi,” tutup Totok. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2026 ini memperketat persyaratan keabsahan peserta Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2026, di Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Pebriadin Hapiz, melalui Kepala Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan, Rijal Hamid, Kepada sejumlah wartawan, Jumat (10/4).

“Untuk pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2026, keabsahan didasarkan pada arahan pimpinan Kadispora Kalsel, bahwa para peserta wajib membawa eKTP serta KIA,” ungkap Rijal.

Dengan adanya KIA tersebut, lanjutnya, maka menutup kemungkinan adanya kecurangan umur, pada POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026 mendatang di Kota Banjarmasin.

“Pada pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi sebelumnya masih ditemukan adanya dugaan kecurangan tersebut,” ujar Rijal.

Karena itu, untuk mencegah kecurangan umur tidak lagi terjadi, maka Dispora Kalsel menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk keabsahan tahun kelahiran peserta POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026, yang akan berlangsung pada Mei mendatang.

“Keterlibatan Disdukcapil ini, untuk memastikan tidak adalagi kecurangan umur, karena sudah mendapatkan verifikasi dari pihak Disdukcapil,” ungkap Rijal lebih lanjut.

Karena penginputan serta verifikasi Kartu Identitas Anak tersebut benar benar valid.

“Dengan adanya verifikasi langsung dari Disdukcapil maka atlet atlet pelajar yang bertanding pada POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026 mendatang, benar benar kelahiran tahun 2009,” tutur Rijal.

Pada kesempatan tersebut, Dispora Kalsel mengajak seluruh peserta yang terlibat pada pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi Kalsel 2026, dapat menjaga sportivitas dan kejujuran.

“Dispora Kalsel berharap, untuk kegiatan POPDA dapat berjalan lancar, sportif, dan, meraih prestasi sesuai dengan kemampuan serta latihan yang dijalankan,” ucap Rijal.

Pihaknya juga mengimbau, kepada pelatih dan atlet yang saat ini sedang melaksanakan seleksi serta pemusatan latihan, di daerah masing masing, tetap menjaga stamina, kebugaran dan kesehatan.

“Kami mengimbau selama latihan kondisi atlet terus dijaga agar tidak mengalami cedera, sehingga pada saat mengikuti POPDA mendatang dalam kondisi prima, untuk meraih prestasi terbaiknya,” ujar Rijal. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Sebanyak 1.523 karateka dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, mengikuti Kejuaraan Karate Piala Pangdam XXII 2026 se-Kalselteng yang resmi dibuka pada Kamis (9/4).

Ajang bergengsi yang berlangsung hingga 11 April 2026 ini diikuti kontingen dari 10 FORKI kabupaten kota, ditambah perguruan – perguruan di bawah naungan Kodim se-Kalselteng.

Kejuaraan ini dibuka secara resmi dan dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Ketua Umum FORKI Kalsel, Sahbirin Noor, serta Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, yang mewakili Pangdam Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin

Wagub Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasi tinggi, atas terselenggaranya ajang ini sebagai wadah bagi para atlet muda untuk menampilkan kemampuan terbaik mereka.

Namun Ia menekankan bahwa prestasi bukan satu-satunya tujuan, melainkan penanaman nilai-nilai sportivitas dan persatuan yang jauh lebih penting.

“Yang paling penting adalah menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, fair play, dan persatuan. Semoga nilai-nilai tersebut tidak hanya dipegang oleh atlet, tetapi juga pelatih dan semua yang terlibat di sini,” ujar Hasnuryadi.

Ketua FORKI Kalsel, Sahbirin Noor juga menggarisbawahi pentingnya pembinaan generasi muda yang tangguh di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini.

Menurutnya, olahraga karate menjadi salah satu instrumen strategis dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang siap menghadapi zamannya, khususnya menuju Indonesia Emas 2045.

“Hari ini dunia tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu kita harus mencetak generasi yang tangguh, terampil, dan cerdas melalui olahraga, salah satunya karate. Nanti di 2045 mereka yang akan jadi ujung tombak bangsa. Kalau dihitung usianya, mereka adalah generasi abad ke-101 Indonesia yang harus kita persiapkan dari sekarang. Dan ini adalah wujud komitmen kita,” tegas pria yang akrab disapa Paman Birin itu.

Sementara Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus mewakili Pangdam Tambun Bungai menegaskan komitmen TNI, mendukung pengembangan olahraga bela diri di wilayah Kalselteng.

Dengan diikuti lebih dari seribu atlet dari berbagai latar belakang perguruan dan daerah, Kejuaraan Karate Piala Pangdam XXII 2026 diharapkan menjadi batu loncatan bagi para karateka muda, untuk terus berkembang dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan di pentas nasional maupun internasional. (FORKIKALSEL-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif se-Kalimantan Selatan Tahun 2026, Kamis (8/4).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis, untuk menyatukan arah kebijakan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif.

Rakornis secara resmi dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady. Kegiatan turut dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia secara daring, serta diikuti Kepala Dinas Pariwisata kabupaten/kota se-Kalsel, perwakilan Geopark Meratus, Sekretaris Dinas Perdagangan, Bappeda Kalimantan Selatan, hingga Bappelitbang kabupaten/kota. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriady mengatakan, dengan mengusung tema “Penguatan Peran Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Sinergi Program Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Nilai Tambah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan”, Rakornis ini dirancang sebagai forum konsolidasi sekaligus akselerasi program lintas daerah.

Dimana, bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah konkret untuk memperkuat fondasi pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalsel.

“Rakornis ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah, meningkatkan kualitas destinasi, serta mendorong akselerasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal,” katanya.

Iwan menekankan, keberhasilan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dapat dicapai secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya. Kebersamaan dan sinergi menjadi kunci utama dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan.

Karena itu, penting membangun satu pemahaman bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

“Saat ini penting peningkatan daya saing destinasi wisata melalui penguatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta inovasi produk wisata yang adaptif terhadap tren global,” jelasnya.

Lebih lanjut Iwan menambahkan, sektor ekonomi kreatif didorong untuk mampu memberikan nilai tambah melalui pengolahan potensi lokal menjadi produk unggulan yang berdaya saing tinggi.

Kehadiran Geopark Meratus dalam forum ini turut menjadi perhatian, mengingat kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap tercipta sinkronisasi program kerja yang lebih terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya dalam peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga dalam membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Banjarmasin Raya untuk pengelolaan sampah menjadi energi segera terlaksana, dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (PSEL), untuk kawasan aglomerasi Banjarmasin Raya. Penandatanganan berlangsung, di Gedung K.H. Idham Chalid, Komplek Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Kamis (9/4).

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyambut antusias PKS tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas pemerintah pusat yang mendorong percepatan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan menuju waste to energy.

“Kerja sama ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret menjawab krisis sampah yang selama ini belum terselesaikan,” ungkap Yamin.

Dengan sudah ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut, maka lanjut Yamin, menjadi komitmen nyata sampah akan diubah jadi energi.

“Sehingga pada pelaksanaan ke depan warga di Kota Banjarmasin diminta untuk memilah sampah dari rumah, karena memilah sampah tersebut menjadi kunci utama, kesuksesan pelaksanaan sampah menjadi energi,” ujarnya.

Dijelaskan Yamin, Proyek Pengolah Sampah Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik ini menargetkan kapasitas pengolahan hingga 500 ton sampah per hari.

“Sampah tersebut merupakan dukungan dari suplai dari Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, total potensi sampah bahkan mencapai sekitar 600 ton per hari,” ucapnya.

Kondisi ini menjadi peluang besar untuk menghasilkan energi terbarukan sekaligus mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Seperti diketahui, lanjut Yamin, di TPA Basirih tersedia lahan sekitar 5 sampai 6 hektare yang telah disiapkan untuk proyek tersebut.

“Dengan infrastruktur pengolahan modern yang didukung kementerian, hal ini membuka harapan baru dalam pola tata kelola sampah ke depannya,” ujar Yamin.

Selain itu, di balik peluang tersebut, pemerintah daerah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Yamin tetap menyoroti persoalan klasik seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah yang kini masih menjadi pekerjaan rumah.

Masih katanya, tanpa perubahan perilaku masyarakat, teknologi secanggih apa pun tidak akan maksimal. Karena itu, Pemko Banjarmasin tetap mendorong pengurangan sampah plastik dan pemilahan sejak sumbernya.

“Kami tidak menunggu proyek ini selesai. Dari sekarang, edukasi pemilahan dan pengurangan sampah terus kami lakukan. Ini harus berjalan bersamaan,” tegas Yamin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), melaksanakan penanaman padi perdana, di kawasan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Rabu (8/4). Tanam padi dimulai Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Dandim 1007 Banjarmasin Kolonel Slamet Riyadi, serta Kepala DKP3 Banjarmasin Yuliansyah.

Yamin mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Di balik lumpur sawah yang diinjak, tersimpan kekhawatiran serius. Dari total sekitar 260 hektare lahan pertanian yang tersisa di wilayah tersebut, hanya sekitar 200 hektare yang masih dapat digarap. Bahkan hingga April ini, luas tanam baru menyentuh 1 hektare.

“Ini jadi alarm bagi kita semua. Kalau tidak dijaga, lahan pertanian bisa habis tergeser pembangunan,” ujar Yamin.

Ia menegaskan, kondisi geografis Banjarmasin yang hanya seluas 98 kilometer persegi membuat ruang semakin terbatas.

Di satu sisi, kebutuhan perumahan meningkat, pun di sisi lain ketahanan pangan juga tak boleh diabaikan.

“Kita harus menjaga kawasan ini sebagai wilayah pertanian. Jangan sampai hilang. Ini soal masa depan pangan kita,” tegasnya.

Realitas potensi sebenarnya masih terbuka. Sungai Andai dinilai mampu menjadi penopang kebutuhan pangan lokal.

Apalagi, puncak musim tanam diperkirakan terjadi pada Mei 2026. Namun tantangan nyata mulai mengintai mulai dari ancaman banjir, kekeringan saat kemarau, hingga serangan hama.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan balai wilayah untuk pembangunan irigasi. Saat banjir, air jangan sampai merendam tanaman. Saat kemarau, harus ada sistem pompanisasi agar petani tetap bisa bertani,” jelas Yamin.

Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian pembangunan perumahan dengan karakter kota rawa.

“Rumah harus tetap berpanggung tinggi. Jangan abaikan kondisi alam Banjarmasin sebagai kota seribu sungai,” tambahnya.

Lebih jauh, pemerintah menjanjikan pendampingan dan kebijakan yang berpihak pada petani, sementara para petani tetap menunjukkan komitmen menjaga lahan yang ada. Namun, ancaman alih fungsi lahan dan keterbatasan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.

Sementara itu, kehadiran lintas sektor ini menjadi sinyal bahwa persoalan pangan bukan hanya urusan petani, melainkan tanggung jawab bersama. Jika konsistensi terjaga, kolaborasi diperkuat, dan solusi infrastruktur direalisasikan, bukan tidak mungkin Sungai Andai akan menjadi benteng terakhir ketahanan pangan di tengah laju urbanisasi Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)