Banjarmasin – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar nonton bareng piala dunia, babak semifinal antara Perancis melawan Spanyol, di halaman Terminal Kilometer 6 Banjarmasin, Rabu (15/7) dinihari.
Nonton bareng ini dihadiri Kadishub Kalsel Fitri Hernadi diwakili Sekretaris Dishub Kalsel Mugeni, didampingi Kepala UPTD Tipe B Dishub Kalsel Ikhwanul Muslimin.
Mugeni mengatakan, kegiatan ini merupakan arahan pimpinan, agar setiap SKPD lingkup Pemprov Kalsel menggelar nonton bareng Piala Dunia Tahun 2026.
“Kami melaksanakan arahan pimpinan untuk menggelar nobar ini,” ungkapnya.
Suasana nonbar sepakbola piala Dunia di Terminal Km 6 Banjarmasin
Momen ini, lanjut Mugeni, diharapkan mampu menciptakan keakraban sesama pegawai, serta menghidupkan UMKM di sekitar Terminal Kilometer 6 Banjarmasin.
“Tujuan dilaksanakan nobar ini, agar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu Kepala UPTD Terminal Tipe B Dishub Kalsel Ichwanul Muslimin mengatakan, pihaknya bersyukur masyarakat menyambut antusias nonton bareng ini.
Penyerahan doorprize kepada penonton
“Dishub Kalsel membagikan 400 lebih kupon door prize dengan berbagai hadiah menarik,” ucapnya.
Ichwanul berharap, nonton bareng piala dunia dengan melibatkan pelaku UMKM Terminal Kilometer 6 ini, dapat meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut.
“Dengan melibatkan pelaku UMKM, maka dapat membantu mereka,” ujar Ichwanul.
Sehingga, momentum pertandingan sepakbola piala Dunia ini, benar benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. (SRI/RIW/APR)
Banjarmasin – Penurunan pagu anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalsel dalam rapat kerja pembahasan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (14/7).
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha mengatakan, dalam rapat tersebut terungkap, pagu indikatif Disdikbud Kalsel turun cukup signifikan dari hampir Rp1,9 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
Meski masih bersifat sementara, Komisi IV menegaskan penurunan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas layanan pendidikan di Kalimantan Selatan.
“Kami menekankan, alokasi anggaran yang tersedia harus difokuskan pada program-program prioritas, seperti peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pelayanan kepada peserta didik, hingga pemenuhan sarana dan prasarana sekolah,” ucapnya.
Disampaikan Jihan, selain persoalan anggaran, rapat membahas tantangan kekurangan tenaga pendidik akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.
DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera menyusun Peraturan Gubernur mengenai ketenagaan pendidikan sebagai dasar perencanaan kebutuhan guru di masa mendatang.
Regulasi tersebut dinilai penting mengatur pemenuhan kebutuhan guru, termasuk membuka ruang penataan tenaga honorer sesuai ketentuan yang berlaku agar proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal.
“Komisi IV menyoroti persoalan legalitas aset sekolah yang masih menjadi pekerjaan rumah. Dari 218 SMA di Kalimantan Selatan, baru 118 sekolah atau sekitar 51 persen yang telah memiliki sertifikat aset,” jelasnya.
Jihan menilai, kondisi itu berpotensi menghambat pembangunan maupun revitalisasi sekolah. Bahkan, persoalan status lahan dapat memicu sengketa yang berdampak pada kelancaran penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana pernah terjadi di salah satu SMA di Kecamatan Halong, Balangan.
Suaasana rapat di ruang Komisi IV DPRD Kalsel
Karena itu, DPRD meminta percepatan sertifikasi aset sekolah melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah agar seluruh aset pendidikan memiliki kepastian hukum.
Tak hanya sektor pendidikan, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap pengembangan kebudayaan. DPRD menilai alokasi anggaran bagi pengelolaan Taman Budaya masih belum memadai, padahal kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat pelestarian seni, budaya.
Selanjutnya, Museum Lambung Mangkurat memerlukan modernisasi fasilitas, termasuk digitalisasi sebagai destinasi wisata edukasi, untuk meningkatkan daya tarik masyarakat dan wisatawan serta membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Komisi IV DPRD Kalsel pun berkomitmen memperjuangkan kebutuhan anggaran tersebut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, agar pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan tetap menjadi prioritas meski menghadapi keterbatasan fiskal,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – Tim Karate Shokaido Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi pada Kejuaraan Karate Open Tournament dan Festival Shukaido Borneo 2, di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, baru baru tadi.
Ketua KKSH Shokaido Kalsel Sayyid M Yusfiansyah Al Azhmatkhan.
Ketua KKSH Shokaido Kalsel Sayyid M Yusfiansyah Al Azhmatkhan menyampaikan, pihaknya berhasil meraih 17 medali, dengan rincian 5 medali emas, 2 perak, serta 10 perunggu.
“Alhamdulillah, Shukaido Kalsel telah berhasil meraih prestasi,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Sebagai perguruan karate baru di Kalsel, Shukaido siap meningkatkan prestasi mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Selatan.
“Perguruan Karate Shukaido Kalsel baru pertama kali mengikuti kejuaraan, setelah resmi bergabung di FORKI,” ucapnya.
Pada kejuaraan tersebut, Shokaido Kalsel berada di posisi ke empat. Dengan 5 emas, 2 perak, serta 10 perunggu.
“Kami menilai keberhasilan tersebut merupakan capaian yang sudah luar biasa,” ujarnya lagi.
Pada Kejuaraan tersebut Perguruan Karate Shokaido Kalsel menurunkan 70 atlet terbaiknya.
Yusfi menegaskan, Perguruan Karate Shokaido akan fokus meningkatkan pembinaan atlet di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Meskipun cabang olahraga ini tidak masuk dalam pembinaan Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi Daerah (SPOBDA) atau Desain Besar Olahraga Nasional (DBON),” tuturnya.
Begitu juga untuk O2SN, cabang olahraga Karate juga telah dihapus. Sehingga pihaknya khawatir perkembangan olahraga karate mengalami hambatan.
“Selain itu, saat ini cabang olahraga beladiri lainnya semakin banyak berkembang. Namun, kami tetap terus melakukan peningkatan pembinaan,” ujar Yusfi.
Namun Yusfi optimis, cabor karate akan tetap bertahan, mengingat penggemarnya sudah mendunia. (SRI/RIW/EYN)
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima aspirasi ratusan massa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Masyarakat Sipil, Ormas PEKAT IB Kalsel, dan GANTARA saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel, Senin (13/7) siang.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini (ki-ka).
Massa diterima Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya, didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Jaini. Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait penanganan perkara yang menyeret konten kreator Muhammad Ali Ridho atau Babeh Aldo, pemadaman listrik, hingga isu pembangunan di Kalimantan Selatan.
Menanggapi persoalan kelistrikan, Habib Hasyim menyampaikan informasi yang diterimanya, bahwa saat ini tidak lagi terjadi pemadaman bergilir di wilayah Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah.
DPRD juga mencatat aspirasi masyarakat terkait dugaan penyebab terjadinya gangguan listrik yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Habib Hasyim juga memberikan tanggapan mengenai adanya dugaan korupsi yang disebut sebagian peserta aksi sebagai penyebab pemadaman listrik, yang dinilai berbeda dengan penjelasan sebelumnya dari pihak PLN mengenai pekerjaan perbaikan jaringan.
Salah satu Ormas menyampaikan aspirasi.
“Kami akan meminta penjelasan mengenai substansi persoalan tersebut kepada instansi yang memiliki kewenangan dan data teknis,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini menambahkan, kedepan akan dijadwalkan rapat kembali bersama pihak PLN Kalselteng untuk meminta penjelasan lebih rinci.
Terkait tuntutan demonstran mengenai perkara yang menyeret Babeh Aldo, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan persoalan tersebut, bukan merupakan ranah maupun kewenangan lembaga legislatif daerah.
“Aspirasi yang menjadi kewenangan DPRD akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sedangkan hal-hal di luar kewenangan legislatif akan diteruskan kepada instansi yang berwenang,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)
Banjarmasin – Tingginya angka kasus gigi berlubang di Kalimantan Selatan menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi geografis yang didominasi wilayah rawa dengan tingkat keasaman air yang tinggi disebut menjadi salah satu faktor penyebab tingginya prevalensi karies gigi di daerah ini.
Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda.
Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalsel, drg Mashuda mengatakan, kolaborasi antara para dokter gigi, Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM), menghadirkan bakti sosial, yang membuat masyarakat berkesempatan memperoleh pelayanan kesehatan gigi secara gratis sekaligus edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut.
Dalam kegiatan bakti sosial tersebut disampaikan bahwa lebih dari 60 persen wilayah Kalimantan Selatan, merupakan kawasan rawa dengan karakteristik air yang memiliki tingkat keasaman cukup tinggi.
Kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya angka gigi berlubang di masyarakat, sehingga Kalsel masih berada di jajaran provinsi dengan prevalensi karies gigi yang tinggi di Indonesia.
“Selain memeriksa dan konsultasi gratis, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai cara menjaga kesehatan gigi, pentingnya menyikat gigi dengan benar, serta melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi,” katanya.
drg Mashuda menyampaikan, kegiatan ini juga menjadi ajang memperkenalkan keberadaan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan gigi yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik untuk pelayanan maupun pendidikan.
Sinergi antara organisasi profesi dokter gigi, institusi pendidikan, dan rumah sakit ini, dapat terus berlanjut agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut semakin meningkat, sekaligus menekan angka kasus gigi berlubang di Kalimantan Selatan.
“Kolaborasi antara PDGI, RSGM Gusti Hasan Aman, dan FKG ULM disebut telah terjalin secara berkesinambungan melalui berbagai kegiatan bersama,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan, Dekan FKG ULM drg. Maharani Laillyza Apriasari. Menurutnya, sinergi antara Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Kalimantan Selatan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman, serta Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terus diperkuat melalui pelaksanaan kegiatan Fun Walk dan bakti sosial yang digelar untuk masyarakat.
“Kegiatan ini tidak hanya melibatkan para dokter gigi, tetapi juga mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (koas) FKG ULM yang turut memberikan pelayanan kepada masyarakat di bawah bimbingan para dosen dan dokter gigi,” jelasnya.
Maharani menambahkan, dengan keterlibatan mahasiswa koas, menjadi bagian dari proses pendidikan profesi. Bakti sosial membuat mahasiswa memenuhi kebutuhan pembelajaran sekaligus memperoleh pengalaman langsung memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat.
Foto Bersama
Hubungan antara FKG, RSGM, dan PDGI merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mahasiswa FKG menjalani pendidikan profesi atau koas di RSGM sebagai wahana pembelajaran klinis.
Setelah menyelesaikan pendidikan dan resmi menjadi dokter gigi, mereka akan bergabung sebagai anggota PDGI untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat.
“Ke depan akan lahir dokter-dokter gigi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan klinis, tetapi juga memiliki kepedulian sosial serta semangat mengabdi kepada masyarakat,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Mansyah Addrian, Banjarmasin, Jumat (10/7).
Dengan selesainya pembahasan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melanjutkan agenda pembahasan perubahan anggaran tahun 2026.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kartoyo serta Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini.
Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menyampaikan rasa syukur karena seluruh tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Penandatangan persetujuan bersama APBD 2026
Menurutnya, persetujuan bersama yang telah dicapai menjadi penanda bahwa seluruh proses pembahasan anggaran tahun 2025 telah selesai dilaksanakan.
Ia menjelaskan, setelah penyelesaian pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan segera memfokuskan pembahasan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan yang berkembang.
“Alhamdulillah seluruh agenda pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 telah selesai dan memperoleh persetujuan bersama. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan perubahan anggaran agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal demi kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama pembahasan berbagai agenda pemerintahan, termasuk dalam pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dengan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas kerja sama yang baik selama ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bentuk pengabdian dan kecintaan kita kepada Banua, serta membawa manfaat bagi kemajuan Kalimantan Selatan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Hasnur.
Dengan disepakatinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kini bersiap memasuki tahapan pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Kalsel, sukses menggelar Lomba Karya Inovatif 2026, Pembuatan Konten Digital Pembelajaran Jenjang SMK, SMA, MA, SMALB 2026.
Adapun pemenangnya untuk jenjang SMA di raih Rizqi Annisa, sedangkan jenjang SMK diraih Redha Rizky Firdaus.
Usai menutup lomba, Kamis (9/7) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, mengatakan, transformasi pendidikan di era digital menuntut guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga menjadi inovator yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang kreatif, interaktif, dan relevan dengan perkembangan teknologi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, didampingi Kepala BTIKP Kalsel, Sofyan Feriadi
Namun, keberadaan teknologi modern tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa kreativitas para guru dalam mengembangkan konten pembelajaran yang menarik dan bermakna.
“Lomba ini bukan sekadar mencari pemenang, tetapi menjadi wadah berbagi praktik baik, saling menginspirasi, serta membangun budaya inovasi di kalangan guru,” katanya.
Abdul Rahim berharap, karya-karya terbaik dapat menjadi rujukan pengembangan konten digital pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
Selain itu, ajang tersebut mampu melahirkan bank konten digital yang dapat dimanfaatkan secara luas menjadi gerakan bersama di lingkungan pendidikan.
Foto bersama para pemenang dan dewan juri
“Kepada para pemenang, saya mengajak agar penghargaan yang diraih dijadikan motivasi untuk terus berinovasi. Sementara bagi peserta yang belum berhasil, saya minta agar tetap semangat karena setiap karya merupakan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Banua,” harapnya.
Sementara itu, Guru SMA Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rizqi Annisa, meraih juara pertama setelah menampilkan karya berjudul “AvaTune: The Legend of Harmony’s Savior”, sebuah media pembelajaran seni musik, mengenalkan jenis-jenis alat musik berdasarkan fungsinya secara interaktif dan inovatif.
Ia berharap metode pembelajaran ini mendorong pembelajaran lebih inovatif, kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik.
“Alhamdulillah, saya sungguh tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Lomba ini memberikan kesan saling berbagi pengalaman, ide, dan melihat karya-karya inovasi yang luar biasa,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/7).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, disertai sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat paripurna menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Melalui pendapat akhir fraksi, masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah sekaligus memberikan masukan agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Syarifah Rugayah, menyoroti belum optimalnya realisasi belanja modal, terutama pada pembangunan jalan dan jaringan irigasi. Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melaksanakan audit kepegawaian guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengendalikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar berada di bawah 10 persen, serta mengurangi ketergantungan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Umar Sadik, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, NasDem juga mendorong peningkatan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, mendukung pembangunan berkelanjutan.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Habib Yahya Assegaf
Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Habib Yahya Assegaf mengingatkan, bahwa tingginya pendapatan daerah harus diiringi dengan belanja berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Gerindra juga meminta evaluasi terhadap tingginya SiLPA, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, penguatan indikator kinerja Bank Kalsel dan BUMD, optimalisasi PAD, serta penyelesaian rekomendasi BPK secara konsisten.
Melalui juru bicara Rais Ruhayat, Fraksi PAN menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan PAD, memanfaatkan SiLPA untuk mendukung program prioritas pada tahun anggaran berikutnya, serta melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang masih memiliki tingkat penyerapan anggaran rendah agar manfaat pembangunan benar – benar dirasakan masyarakat.
Fraksi PKS melalui Firman Yusi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Menurut PKS, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta memastikan penggunaan APBD efektif, efisien, produktif, dan mampu mendorong pembangunan sumber daya manusia maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Aulia Azizah, menyerahkan rekomendasi
Sementara itu, Fraksi PKB melalui Aulia Azizah menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap daya beli masyarakat. PKB mendorong pemerintah daerah memperkuat pengendalian inflasi, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan, petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM, serta memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.
Adapun Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (gabungan Partai Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan) melalui juru bicaranya, Muhammad Syaripuddin mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kalsel mempertahankan opini WTP.
Namun demikian, fraksi tersebut mengingatkan masih terdapat sejumlah temuan BPK yang harus segera ditindaklanjuti.
Selain itu, Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pengelolaan aset sebagai sumber PAD, serta penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola keuangan daerah.
Secara keseluruhan, tujuh fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, menyampaikan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi fraksi akan menjadi perhatian dalam proses pembahasan selanjutnya.
Menurutnya, DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Benang merahnya, ke depan pengawasan akan lebih ketat. Kami meminta program – program yang dijalankan benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau perlu biayanya murah, tetapi manfaatnya besar. Itu yang kita tekankan. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan pada rapat paripurna tingkat kedua dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap raperda tersebut,” tutup Kartoyo.
Melalui berbagai catatan strategis yang disampaikan seluruh fraksi, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap pengelolaan APBD ke depan semakin berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banua. (ADV-NHF/RIW/APR)
Banjarmasin – Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD dan SMP Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2026.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama menilai, pelaksanaan kompetisi olahraga pelajar tersebut berjalan sukses sehingga anak anak pelajar meraih prestasi terbaiknya.
“Hingga hari terakhir pelaksanaan O2SN Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu 8 Juli 2026, 9 dari 20 siswa perwakilan Kota Banjarmasin berhasil meraih medali. Baik medali emas, perak, serta medali perunggu,” ungkap Ryan.
Dua siswa juga berhak mewakili Provinsi Kalimantan Selatan ke ajang O2SN tingkat nasional, untuk cabang olahraga renang putri serta bulutangkis putri.
“Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas capaian yang telah diraih siswa perwakilan Banjarmasin,” ucap Ryan.
Kadisdik Banjarmasin Ryan Utama
Pada kesempatan tersebut, Ryan juga menyampaikan rencana peningkatan pembinaan untuk atlet pelajar di Kota Banjarmasin.
“Dinas Pendidikan kota memfokuskan pembinaan atlet pelajar, untuk mendukung peningkatan olahraga di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Ryan lebih lanjut.
Salah satu upaya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin meningkatkan pembinaan atlet pelajar, adalah dengan mengubah pola pembinaan olahraga di sekolah sekolah.
Yakni dengan memasukkan olahraga ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, berdasarkan cabor yang dipertandingkan pada O2SN dari Kementerian Pendidikan .
“Kedepannya Disdik Banjarmasin akan menggunakan pelatih pelatih olahraga untuk mengisi kegiatan ekstrakurikuler tersebut,” ungkapnya lagi.
Ryan berharap, dengan perubahan strategi ini, kegiatan olahraga di sekolah sekolah semakin terarah serta terukur, hingga atlet pelajar dapat mencapai prestasi.
Cabang olahraga yang dipertandingkan di O2SN Tahun 2026 secara umum mencakup, atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan karate. Kelima cabor ini dibagi menjadi spesifikasi kategori untuk tiap jenjang pendidikan.
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin meletakkan batu pertama pembangunan Aula Gawi Berataan UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Koperasi, UMK, dan Tenaga kerja Kota Banjarmasin, Kamis (9/7). Peletakan batu pertama dilakukan Wali Kota Muhammad Yamin, didampingi Ketua DPRD Kota, Rikval Fachruri, Dandim 1007/Banjarmasin, Kolonel Czi Slamet Riyadi, serta Kadiskopumker Banjarmasin, Machli Riyadi.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi setinggi – tingginya kepada seluruh jajaran dinas koperasi, usaha mikro, dan tenaga kerja Kota Banjarmasin, yang telah menginisiasi pembangunan fasilitas ini, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan kerja bagi masyarakat,” ungkap Wali Kota, Muhammad Yamin.
Menurut Yamin, pembangunan gedung aula balai latihan kerja ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kota meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi masyarakat.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin
“Balai Latihan Kerja memiliki peran strategis meningkatkan kompetensi bagi tenaga kerja, mengurangi kesenjangan keterampilan, serta mendukung pertumbuhan pelaku usaha mikro yang semakin berkualitas,” ucap Yamin.
Oleh karena itu, lanjutnya, hasil pembangunan ini diharapkan dapat menjadi fasilitas pendukung yang mampu menunjang pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, pembinaan kewirausahaan, seminar, hingga berbagai kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat.
“Adapun nama gawi berataan sendiri memiliki makna yang sangat baik, yakni semangat bekerja bersama, bergotong royong, dan saling dukung untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Yamin.
Nilai-nilai inilah, yang harus terus ditumbuhkan dalam membangun Kota Banjarmasin tercinta. Pembangunan ini juga merupakan bentuk komitmen pemko memperkuat kualitas sumber daya manusia, sebagai salah satu fondasi menuju Banjarmasin maju sejahtera.
“Kita ingin, agar setiap warga kota memiliki kesempatan yang sama meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan yang layak, maupun mengembangkan usahanya secara mandiri,” kata Yamin.
Wali Kota juga berpesan, agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan ini, menjaga kualitas pekerjaan, selalu mengutamakan keselamatan kerja, serta menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga bangunan yang dihasilkan benar – benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Diharapkan, peletakan batu pertama hari ini menjadi awal yang baik bagi terwujudnya fasilitas pelatihan yang representatif, modern, dan bermanfaat, bagi kemajuan tenaga kerja serta pelaku usaha mikro di Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera,” ucap Yamin.
Sementara itu Kadiskopumker Banjarmasin, Machli Riyadi mengatakan, pembangunan aula ini sudah direncanakan sejak tahun 2016 lalu, dan baru terealisasi di tahun 2026.
“Dengan dibangunnya aula ini dapat menjawab tantangan zaman saat ini, dimana angka pengangguran semakin mengalami peningkatan di Kota Banjarmasin,” ungkap Machli.
Melalui Balai Latihan Kerja ini, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat melatih masyarakat dengan berbagai pelatihan kerja.
“Balai Latihan Kerja Diskopumker Banjarmasin ini telah dilengkapi dengan tempat pelatihan bengkel, serta keterampilan menjahit, yang diperlukan oleh tenaga kerja saat ini,” ucap Machli. (SRI/RIW/APR)
