Banjarmasin Perkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk Optimalisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui koordinasi lintas sektor.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kota Banjarmasin Tahun 2026, Rabu (4/11).

Kegiatan dihadiri sekaligus dibuka langsung Wali Kota, Muhammad Yamin HR, didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, bersama jajaran terkait.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

Dalam arahannya, Wali Kota, Muhammad Yamin menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar sektor, termasuk jajaran dinas kesehatan, dalam menangani berbagai permasalahan penyakit di Kota Banjarmasin.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengoordinasikan dan menjaga sinergi, terutama kepala dinas kesehatan serta lintas sektor, agar koordinasi ini bisa menyamakan, menyelaraskan, dan saling berkoordinasi dalam mewujudkan ego sektoral yang positif,” ujar Yamin.

Ia juga menyoroti pentingnya penanganan masalah kesehatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti tingginya angka kasus hipertensi.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama puskesmas sebagai garda terdepan harus memberikan perhatian serius melalui advokasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait pola hidup sehat.

“Kita harus benar-benar serius memberikan advokasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam hal pola-pola hidup sehat dan sebagainya. Kepala puskesmas adalah salah satu garda terdepan dalam penanganan masalah kesehatan ini,” tambahnya.

Melalui Rapat Koordinasi P2P ini, Pemko Banjarmasin berharap program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat berjalan lancar, sukses, serta mampu meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

DPRD Kawal Proyek Strategis 2027, Jembatan Pulau Laut Hingga Stadion Jadi Prioritas

Banjarmasin – Keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam mematangkan program pembangunan tahun anggaran 2027.

Komisi III menekankan pentingnya perencanaan matang, pengalokasian anggaran tepat, serta penentuan skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan optimal, melalui rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel beserta jajaran UPTD, Selasa (3/11).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah mengatakan, pembahasan difokuskan pada keberlanjutan sejumlah proyek strategis daerah yang membutuhkan perhatian khusus, terutama di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah.

“Beberapa proyek yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kotabaru, pembangunan rumah jabatan gubernur, serta kelanjutan renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin,” ucapnya.

Menurut Mustaqimah, pemerintah daerah perlu mengatur alokasi anggaran secara cermat agar program yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat dapat tetap terlaksana.

Mustaqimah
berharap seluruh perencanaan yang disusun Dinas PUPR dapat dilakukan terukur dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Dengan pengawasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan diharapkan tidak sekadar mengejar penyelesaian proyek, tetapi juga mampu meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Anggaran itulah yang perlu kita bagi. Mana yang menjadi prioritas dan mana yang harus diselesaikan. Itu yang kita bicarakan dalam rapat hari ini,” jelasnya.

Sumber humas DPRD Kalsel

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Pulau Laut tetap menjadi salah satu prioritas utama pada 2027.

Proyek penghubung Tanah Bumbu dan Kotabaru tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp750 miliar per tahun.

Namun, anggaran yang saat ini tersedia baru sekitar Rp580 miliar. Karena itu, pihaknya masih mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai target melalui pembahasan bersama pihak terkait.

Selain jembatan, renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin juga menjadi perhatian untuk memenuhi standar verifikasi Liga 2.

Sejumlah pembenahan fasilitas, termasuk penambahan lampu dan perbaikan pagar pengaman, menjadi bagian dari rencana penyelesaian.

“Program pembangunan rumah jabatan Gubernur dan infrastruktur Kodam Tambun Bungai turut masuk dalam pembahasan prioritas pembangunan tahun mendatang,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Forum Diskusi IKM, Pemkot Banjarmasin Petakan Kebutuhan Pelaku Usaha

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menggelar Forum Diskusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2026, Senin (2/11).

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar tersebut, turut dihadiri Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Neli Listriani, Ketua DWP Banjarmasin, Farida Rachmawati, sejumlah kepala SKPD serta pelaku IKM.

Tezar mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota memahami berbagai tantangan yang dihadapi pelaku IKM, mulai dari sektor kerajinan, sasirangan hingga industri pengolahan pangan.

“Melalui diskusi ini, kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan para pelaku IKM, baik dari sektor sasirangan, kerajinan maupun pengolahan pangan. Dari aspirasi tersebut, kita bisa mengetahui dukungan apa yang dapat diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin agar usaha mereka semakin berkembang,” ucap Tezar.

Menurutnya, meskipun Disperdagin telah beberapa kali melaksanakan pelatihan dengan tema dan peserta yang berbeda, forum diskusi kali ini lebih diarahkan untuk menyerap aspirasi langsung agar program pembinaan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Melalui diskusi ini, kita ingin mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan para pelaku IKM dan apa yang bisa diberikan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendukung pengembangan usaha mereka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, forum tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Bea Cukai, Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, serta Dekranasda.

Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi, khususnya dalam memberikan pemahaman terkait pengembangan usaha, akses pembiayaan, hingga peluang memperluas pasar.

Sementara itu, Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignasius P. Salan menyampaikan, bahwa forum diskusi bertajuk IKM Banjarmasin Mendunia tersebut dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pelaku usaha agar mampu berkembang lebih kompetitif.

Ia menyebutkan, terdapat sejumlah materi penting yang dibahas, mulai dari strategi pembangunan usaha, literasi keuangan dan akses pembiayaan, prosedur ekspor dan fasilitas kepabeanan, hingga program pembinaan, peningkatan kualitas, standardisasi serta promosi produk unggulan daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap pelaku IKM memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih luas dalam mengembangkan usahanya, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat global,” ungkapnya.

Forum diikuti sebanyak 100 pelaku IKM yang diundang sebagai peserta. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pengembangan IKM serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan pelaku industri kecil dan menengah yang mandiri, inovatif, berdaya saing, serta mampu menembus pasar global. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Tak Sekadar Penjagaan, Sekretariat DPRD Kalsel Bangun Sistem Keamanan Berbasis Penilaian Risiko

Banjarmasin – Dalam rangka menciptakan lingkungan perkantoran yang aman dan kondusif tidak cukup hanya mengandalkan petugas keamanan. Diperlukan sistem pengamanan terencana, terukur, serta mampu mendeteksi berbagai potensi kerawanan sejak dini.

Komitmen tersebut diwujudkan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sosialisasi Risk Assessment atau Penilaian Risiko, yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Gedung B DPRD Kalsel, Senin (2/11).

Sekretaris DPRD Kalsel, didampingi Kasubditwaster Ditpamobvit Polda Kalsel (ki-ka)

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis memperkuat manajemen pengamanan sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh aparatur terhadap pentingnya keamanan di lingkungan kerja.

Sosialisasi dihadiri langsung Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Kalsel, Kompol Bety Nilasari Br. Sitanggang, selaku Kasubditwaster Ditpamobvit Polda Kalsel.

Dalam pemaparannya, Kompol Bety menjelaskan, penilaian risiko merupakan bagian penting dari manajemen pengamanan untuk mengidentifikasi, menganalisis, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu aktivitas organisasi.

Aspek yang perlu mendapat perhatian tidak hanya menyangkut keamanan manusia dan barang, tetapi juga perlindungan tempat, dokumen, hingga seluruh aktivitas yang berlangsung di lingkungan perkantoran.

Menurutnya, pengamanan modern harus dilakukan menyeluruh. Tidak hanya melalui penjagaan fisik, tetapi juga pemantauan, pengawasan, serta kemampuan mendeteksi potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.

“Pengamanan tidak hanya berbicara tentang penjagaan secara langsung, tetapi juga bagaimana melakukan pemantauan, pengawasan, dan mendeteksi potensi kerawanan sejak dini,” ucapnya.

Bety menegaskan, keberhasilan sistem pengamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas keamanan. Seluruh pegawai dan pengelola lingkungan kerja memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar keamanan.

Sumber humas DPRD Kalsel

Keterlibatan setiap unsur organisasi diperlukan agar potensi risiko dapat dikenali lebih cepat, tanggung jawab pengamanan menjadi lebih jelas, serta langkah pencegahan dapat dilakukan secara tepat.

“Langkah ini diperlukan sistem manajemen pengamanan yang terencana dengan melibatkan seluruh unsur dalam organisasi,” jelas Bety.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Menurutnya, pemahaman mengenai penilaian risiko menjadi bekal penting bagi aparatur dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan tertib.

Melalui kegiatan ini, Sekretariat DPRD Kalsel diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan tanggung jawab seluruh jajaran dalam menerapkan sistem pengamanan terpadu.

Dengan demikian, keamanan tidak lagi sekadar menjadi tugas petugas penjagaan, melainkan menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama.

“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Sekretariat DPRD Kalsel dalam menghadirkan lingkungan perkantoran yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tingkatkan Kualitas LAKIP, Pemko Banjarmasin Manfaatkan AI sebagai Asisten Penyusunan Laporan Kinerja

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar Workshop Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2026, Senin (2/11).

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, serta dihadiri Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin, Mouna Rahmawati, seluruh Kasubbag Perencanaan dan staf administrasi penyusunan laporan kinerja dari 32 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Ket foto : Sekdako Banjarmasin Ichroom Muftezar

Workshop ini dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman sekaligus meningkatkan kemampuan perangkat daerah, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berkualitas, akurat, berbasis data, dan tepat waktu.

Usai membuka kegiatan, Sekdako Banjarmasin, Ichrom Muftezar menyampaikan, bahwa penyusunan laporan kinerja tahun ini akan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu mempercepat dan meningkatkan kualitas proses penyusunan laporan.

“Sebagaimana informasi yang kami dapatkan, dalam penyusunan laporan kinerja ini kita akan menggunakan alat bantu Artificial Intelligence. Ini sangat membantu mempercepat proses, tetapi bukan sebagai pengambil keputusan,” ujarnya.

Ia berharap, pemanfaatan AI membantu para penyusun laporan melakukan analisis dan penyempurnaan dokumen, tanpa mengesampingkan peran serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

Untuk itu, Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan serta narasumber internal, untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara penyusunan LAKIP, memanfaatkan teknologi AI.

“Kita ingin AI ini digunakan sebagai asisten atau pembantu, bukan sebagai pengambil keputusan. Harapan kami, dengan terselenggaranya workshop ini, nilai LAKIP Pemerintah Kota Banjarmasin bisa terus meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin, Mouna Rahmawati menjelaskan, bahwa pihaknya berperan mengoordinasikan, membina, dan memfasilitasi seluruh perangkat daerah dalam proses penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, di antaranya kualitas penyampaian informasi dalam laporan kinerja, kedalaman analisis terhadap kendala dan faktor keberhasilan pencapaian kinerja, serta ketepatan waktu penyampaian laporan.

“Karena itu, workshop ini kami selenggarakan agar penyusunan laporan kinerja dapat dipersiapkan sejak dini dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan,” jelas Mouna.

Lebih lanjut, Ia menerangkan bahwa dalam pelaksanaannya, seluruh perangkat daerah akan memanfaatkan aplikasi Kayuh Baimbai sebagai sarana penginputan laporan kinerja.

Dokumen yang masuk selanjutnya akan dibantu proses verifikasinya menggunakan AI untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan.

“Semua laporan masuk ke aplikasi Kayuh Baimbai, kemudian akan diverifikasi oleh AI. Hasilnya berupa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh SKPD untuk memperbaiki laporan masing – masing,” terangnya.

Ia berharap, rekomendasi tersebut membantu perangkat daerah meningkatkan kualitas laporan, terutama dalam hal kesesuaian dengan pedoman penyusunan serta kedalaman analisis terhadap capaian kinerja.

Melalui workshop ini, Pemko Banjarmasin berharap seluruh perangkat daerah mampu menyusun LAKIP secara sistematis, akuntabel, dan menggambarkan hasil pelaksanaan program beserta manfaat serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi AI melalui aplikasi Kayuh Baimbai juga diharapkan menjadi langkah inovatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Sukses, Turnamen Biliar Antarwartawan Jilid II 2026 Perebutkan Hadiah Rp25 Juta

Banjarmasin – Turnamen Biliar Antarwartawan Jilid II Tahun 2026 digelar di Banjarmasin, Minggu (1/11). Kegiatan ini diikuti 32 peserta, termasuk wartawan Kalimantan Tengah, sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus menjaring atlet biliar menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) di Lampung, April 2027 mendatang.

Turnamen ini mempertandingkan dua kategori, yakni nomor tunggal (single) yang diikuti 16 peserta dan nomor ganda (double) bola delapan yang diikuti 16 pasangan.

Pada penyelenggaraan tahun ini, total hadiah yang diperebutkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp25 juta.

Ket foto : Staf Ahli Gubernur Kalsel Rusma Khazairin saat menyampaikan sambutan

Penanggung jawab kegiatan, Irwansyah, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel atas dukungan penyelenggaraan turnamen.

Menurutnya, hasil pertandingan bukan satu-satunya hal yang menjadi tujuan kegiatan. Lebih dari itu, turnamen ini diharapkan menjadi sarana mempererat hubungan antarwartawan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalsel, khususnya Dispora Kalsel. Hasil akhir memang penting, tetapi silaturahmi harus tetap terjalin,” ujar Irwansyah.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan, Zainal Helmi mengatakan, turnamen ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Porwanas di Lampung, April 2027 mendatang.

Menurutnya, persiapan perlu dilakukan maksimal agar kontingen Kalsel mampu mempertahankan prestasi sebagai juara umum. Ia juga berharap kegiatan olahraga bagi wartawan tidak hanya diselenggarakan PWI Kalsel, tetapi turut melibatkan komunitas wartawan lainnya.

“Untuk mendukung Porwanas di Lampung pada April nanti, persiapan harus benar – benar matang. Saya berharap kegiatan olahraga di Kalsel tidak hanya dilaksanakan PWI Kalsel, tetapi juga melibatkan teman – teman dari organisasi wartawan lainnya. Biliar menjadi salah satu cabang andalan kita,” katanya.

Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya memperkuat persaudaraan antarwartawan, tetapi juga menumbuhkan semangat sportivitas sekaligus mendukung pengembangan atlet biliar Porwanas.

Ia berharap turnamen ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan mendukung pembangunan Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera, serta berdaya saing.

“Memperkuat persaudaraan dan membangun semangat sportivitas, kita mengapresiasi pembangunan atlet biliar dari wartawan untuk persiapan Porwanas Lampung, kita jadikan momentum ini untuk membangun Kalsel yang maju sejahtera dan berdaya saing,” harap Rusma.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, Anugrah. Ia menilai kejuaraan biliar antarwartawan ini memiliki peran penting menjaring atlet potensial yang dipersiapkan mengikuti Porwanas mendatang.

“Kami sangat mengapresiasi kejuaraan biliar antar wartawan ini, ini untuk menjaring atlet untuk Porwanas nanti,” ujar Anugrah.

Melalui turnamen ini, diharapkan muncul atlet-atlet biliar dari kalangan wartawan yang mampu bersaing dan memberikan kontribusi bagi kontingen Kalimantan Selatan pada ajang olahraga wartawan tingkat nasional tersebut. (Rilis-SRI/RIW/EPS)

Tingkatkan Destinasi Wisata, Banjarmasin Revitalisasi Ruang Publik

Banjarmasin – Upaya mewujudkan Banjarmasin sebagai kota pariwisata terus dilakukan pemerintah kota. Salah satunya melalui penataan dan revitalisasi sejumlah kawasan ruang publik yang menjadi destinasi wisata dan tempat berkumpul masyarakat, di antaranya Siring Menara Pandang dan Alun-Alun Taman Kamboja.

Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan menarik bagi pengunjung. Selain memperkuat daya tarik wisata kota, pembenahan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil mengatakan, salah satu fokus pembenahan di kawasan Siring Menara Pandang adalah penataan aktivitas pedagang kaki lima (PKL), khususnya yang menggunakan area pedestrian.

Menurutnya, keberadaan lapak pedagang di sejumlah titik sebelumnya dikeluhkan masyarakat lantaran mempersempit akses pejalan kaki dan mengurangi kenyamanan pengunjung.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Disbudporapar melakukan penataan dengan mengatur kembali lokasi aktivitas perdagangan agar tidak lagi memanfaatkan jalur pedestrian.

Sumber : net

“Penataan ini kami lakukan agar fungsi pedestrian tetap terjaga dan masyarakat bisa berjalan dengan nyaman,” ujar Ibnu Sabil, Jumat (30/10) pagi.

Ke depan, pemko juga berencana membangun food court yang lebih representatif di samping Menara Pandang, lengkap dengan atap dan fasilitas pendukung lainnya.

Dengan begitu, aktivitas kuliner lebih terpusat, kawasan menjadi lebih tertata, sekaligus berpotensi menjadi salah satu sumber PAD.

Selain penataan PKL, optimalisasi fasilitas yang telah tersedia juga menjadi perhatian. Salah satunya Rumah Anno yang akan tetap dipertahankan fungsinya sebagai aula untuk berbagai kegiatan masyarakat.

Namun, pemanfaatannya akan dikembangkan dengan menyiapkan fasilitas pendukung berupa area pelayanan minuman dan kopi atau barista, sehingga menunjang berbagai kegiatan maupun acara yang diselenggarakan.

“Rumah Anno tetap kami fungsikan sebagai aula. Selama ini sudah cukup banyak kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di sana. Kami juga akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti pelayanan kopi dan minuman agar pemanfaatannya semakin optimal,” jelasnya.

Sabil menambahkan, revitalisasi kawasan Siring Menara Pandang akan terus dilakukan secara bertahap. Ke depan, pembenahan juga mencakup rencana pembangunan pagar dengan konsep yang lebih tertata untuk memperindah kawasan sekaligus mendukung pengelolaan ruang publik.

Tidak hanya Siring Menara Pandang, perhatian pemerintah juga diarahkan pada pengembangan Alun-Alun Taman Kamboja.

Kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat, khususnya untuk kegiatan rekreasi, hiburan, dan olahraga.

Ia berharap, penataan dan revitalisasi kedua kawasan akan terus dilakukan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi ruang publik, kebutuhan masyarakat, serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan.

“Kami berharap Siring Menara Pandang dan Alun-Alun Taman Kamboja dapat semakin representatif sebagai destinasi wisata perkotaan sekaligus ruang publik yang nyaman bagi masyarakat,” harapnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat sektor pariwisata, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, serta mewujudkan Banjarmasin sebagai kota pariwisata yang memiliki ruang publik tertata, produktif, dan berdaya saing. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)

Tala Dominasi Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Kalsel 2026

Banjarmasin – Kabupaten Tanah Laut, berhasil juara pada tiga dari 4 kategori Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Tahun 2026, di Banjarmasin, baru baru tadi.

Koordinator FKPP Kabupaten Tala, Sam’ani menyampaikan, Kabupaten Tala mengirimkan 4 pemuda pada pemilihan tahun ini, dan 3 berhasil juara. Yaiitu juara 1 Bidang Pangan, juara 2 Bidang Seni Budaya, serta juara 2 Bidang Pendidikan.

Sam’ani bersyukur, Dispora Kabupaten Tala mendukung penuh giat ini, dan Dispora Kalsel tetap menyelenggarakan pemilihan pemuda pelopor tahun ini.

“Alhamdulillah berkat pembinaan yang diberikan Dispora Tala, yang telah melatih dan monitoring, sehingga keberhasilan ini dapat tercapai,” ucap Sam’ani.

Pelatihan tersebut, memberikan hasil maksimal,.dimana 4 pemuda yang dikirim 3 yang berhasil meraih keberhasilan.

“Perwakilan Kabupaten Tala yang menjadi juara Bidang Pangan, Bambang Kurniawan, terpilih mewakili Provinsi Kalsel pada kongres pemuda di Jogjakarta,” ujar Sam’ani.

Dalam kesempatan tersebut Sam’ani berpesan, kepada pemuda di Kalsel agar terus semangat dalam berinovasi.

“Kepada pemuda terus berinovasi dalam kepeloporan sekali pelopor tetap pelopor,” ucap Sam’ani.

Sementara itu, pemuda asal Desa Gunung Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Bambang Kurniawan, berhasil meraih juara 1 Bidang Pangan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Tahun 2026.

Bambang menyampaikan, pada pemilihan bidang Pangan, Ia membawa inovasi pberas lokal asal tempat tinggalnya Desa Gunung Makmur, yaitu beras Siam Pandak Kembang, atau dikenal Siam Pandak Laut.

Beras yang memiliki tekstur pera serta harum ini, dikembangkan menjadi beras Harum Kembang, dengan berbagai macam kemasan.

“Kami berharap, beras Gunung Makmur semakin dikenal dan digemari masyarakat Kalimantan Selatan,” ucap Bambang. (SRI/RIW/APR)

Komisi II Dorong Pemulihan Hutan Pascakarhutla, Anggaran Kehutanan Jadi Sorotan

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penanganan pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun 2027.

Tidak hanya berfokus pada pemadaman api, upaya pemulihan kawasan hutan yang terdampak kebakaran juga dinilai perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai.

Hal tersebut mengemuka dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah bersama Komisi II DPRD Kalsel, yang turut dihadiri perwakilan Dinas Kehutanan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (28/10).

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, pembahasan anggaran dilakukan dengan menelaah program dan kegiatan masing – masing perangkat daerah.

Dari pembahasan tersebut, pihaknya menyoroti adanya penurunan anggaran yang berdampak pada sejumlah kegiatan di Dinas Kehutanan.

Sumber humas DPRD Kalsel

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena Kalimantan Selatan menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kawasan hutan serta perbukitan.

Kawasan Tahura Sultan Adam dan sejumlah kawasan lainnya menjadi perhatian menyusul kebakaran yang terjadi pada musim kemarau.

Meski hujan mulai membantu meredakan kebakaran, dampak yang ditinggalkan api tetap membutuhkan penanganan lanjutan.

“Penanganan pascakarhutla harus kita pikirkan bersama. Jangan hanya fokus pada kebakaran hari ini, tetapi pemulihan setelah kebakaran juga harus menjadi perhatian,” ucapnya.

Yani Helmi menilai pemulihan kawasan pascakebakaran perlu direncanakan secara terarah, termasuk melalui kegiatan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Penurunan anggaran Dinas Kehutanan menyebabkan sejumlah item pekerjaan belum terakomodasi dalam rencana anggaran.

Karena itu, pihaknya mendorong pembahasan lebih lanjut bersama BPKAD untuk mengkaji kemungkinan pergeseran atau penyesuaian anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) untuk mendukung kegiatan yang relevan di sektor kehutanan.

Sumber humas DPRD Kalsel

Namun, opsi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut agar alokasi anggaran sesuai dengan peruntukan dan kewenangan instansi pelaksana.

“Koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan agar program pemulihan lingkungan tidak terkendala keterbatasan anggaran, sekaligus memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi mengingatkan, pentingnya mengantisipasi dampak lanjutan setelah karhutla, terutama ketika memasuki musim hujan.

Kawasan yang terdampak kebakaran memerlukan perhatian dalam upaya pemulihan lingkungan. Karena itu, perencanaan program tidak seharusnya berhenti ketika api berhasil dipadamkan, tetapi perlu dilanjutkan dengan langkah – langkah penanganan sesuai kondisi lapangan.

Komisi II berharap pembahasan anggaran tahun 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan prioritas tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan hasil evaluasi program perangkat daerah.

Melalui pembahasan RKA yang lebih cermat serta koordinasi dengan pihak terkait, DPRD Kalsel mendorong agar anggaran kehutanan mampu mendukung upaya pemulihan pascakarhutla sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim hujan.

“Bagi Komisi II, penanganan karhutla bukan semata-mata persoalan memadamkan api, melainkan juga memastikan kawasan yang terdampak memperoleh perhatian dan pemulihan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin Bekali IKM Unggulan “Cap” SNI, Dorong Daya Saing Ekspor

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menggelar sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) sektor Sasirangan dan Kriya, Rabu (28/10).

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, diikuti sebanyak 75 pelaku IKM unggulan kota yang memiliki brand, serta mengantongi sertifikasi halal.

Sosialisasi menggaet narasumber ahli dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta.

Dalam arahannya, Sekda Tezar menyoroti potensi besar yang dimiliki Kota Banjarmasin dengan banyaknya pengrajin IKM Sasirangan maupun pegiat Kriya yang menghasilkan produk berkualitas.

Untuk mengoptimalkan potensi ekspansi ke pasar yang lebih luas, Ia mengingatkan para IKM agar konsisten menjaga mutu dan kualitas produknya hingga mengantongi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai syarat utama ekspansi.

“SNI inilah yang menjadi acuan mereka memenuhi persyaratan mutu juga keamanan produk sehingga kepercayaan konsumen meningkat. Selain itu, SNI tentu dapat memperkuat daya saing pasar mereka,” beber Tezar.

Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya integrasi setiap agenda maupun program pemerintah yang berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi daerah melalui prinsip 4K, yakni Ketersediaan, Keterjangkauan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

“Ulun berharap, bukan hanya kegiatan Disperdagin saja, namun setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD terkait, itu bisa ditambahkan dalam rangka pengendalian inflasi,” ungkapnya.

Beliau menjelaskan bahwa penerapan SNI pada proses produksi turut berpengaruh terhadap efisiensi dan harga jual di pasaran.

“Kalau bubuhan pian membuat produk banyak yang cacat atau rusak, maka Harga Pokok Penjualan (HPP) pian bertambah dan pasti nilai jualnya pun akan naik, ini yang harus jadi perhatian kita bersama,” tambah Sekdako.

Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian Disperdagin, Dedy Hamdani mengungkapkan begitu pentingnya kegiatan tersebut, mengingat saat ini belum ada produk, khususnya Sasirangan di Kalimantan Selatan, bahkan se-Kalimantan yang secara resmi mengantongi sertifikat SNI.

“Ini menjadi produk pertama di Kalimantan Selatan yang produk sasirangannya ber-SNI. Informasinya se-Kalimantan Selatan, bahkan se-Kalimantan, untuk produk sasirangan belum ada yang ber-SNI. Kita belum punya SNI, jadi kita ini tidak termasuk yang punya standar nasional,” jelas Dedy.

Ia menegaskan bahwa sertifikasi SNI menjadi syarat mutlak agar produk lokal mampu melenggang ke pasar global. Melalui kolaborasi dan komunikasi efektif yang terjalin, diharapkan para pelaku IKM unggulan dapat menyimak dengan baik berbagai informasi, prosedur hingga tahapan menuju sertifikasi SNI.

Melalui sosialisasi ini, IKM Kota Banjarmasin diajak naik level usaha sehingga mampu menjaga mutu produk yang berkualitas, berdaya saing tinggi, hingga menembus pasar ekspor. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Exit mobile version