Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap pembahasan penting.

DPRD Provinsi bersama Pemerintah Provinsi Kalsel melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Rabu (16/9).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, Alpiya Rakhman, dan Desy Oktavia Sari.

Agenda utama rapat mendengarkan tanggapan dan jawaban pihak eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027.

Jawaban pemerintah daerah disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariyadi Noor.

Pembahasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan rancangan anggaran tidak sekadar memenuhi tahapan administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sebelumnya, fraksi – fraksi DPRD Kalsel telah menyampaikan sejumlah pandangan dan catatan, antara lain mengenai arah belanja daerah, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi hingga pembangunan sumber daya manusia.

Fraksi Partai Golkar, misalnya, menilai penyusunan RAPBD 2027 telah melalui tahapan yang ditetapkan, termasuk Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan, proses pembahasan RAPBD membutuhkan sinergi antara legislatif dan eksekutif agar setiap program yang dirancang dapat berjalan sesuai sasaran.

Menurutnya, pembahasan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Dengan demikian, RAPBD 2027 bukan hanya berbicara mengenai angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menyangkut bagaimana setiap rupiah anggaran diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata.

“Mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, pembangunan sumber daya manusia, hingga berbagai kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan Kalsel.” ucapnya.

Disampaikan Supian HK, tahapan pembahasan ini sekaligus menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program, mempertajam prioritas, serta memastikan kebijakan anggaran tetap berada pada koridor kebutuhan daerah.

Harapannya, proses pembahasan RAPBD 2027 dapat berlangsung lancar, transparan, dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.

“Kualitas APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Banjarmasin menggelar Lomba Memasak Kue Tradisional Banjar, di halaman Pemko Banjarmasin, Rabu (16/9).

Ketua GOW Kota Banjarmasin, Ananda menyampaikan, lomba masak ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

“Saat ini digelar lomba masak kue Banjar,” ucapnya, kepada sejumlah wartawan.

Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan hasil diskusi dan hasil rapat GOW Banjarmasin.

“Rapat kerja tersebut disampaikan pada peringatan Hari Jadi Ke-500 Kota Banjarmasin, GOW akan melaksanakan kegiatan apa, dan dihasilkan kegiatan lomba masak ini,” ungkapnya.

Selain itu, lomba masak kue tradisional ini, untuk melestarikan budaya Banjar melalui kuliner.

“Alhamdulillah saat melihat hasil lomba dan bertanya kepada peserta, mereka mengatakan senang dengan adanya lomba ini,” tutur Ananda lebih lanjut.

Hal senada juga disampaikan Ketua TP PKK Banjarmasin, Neli Listriani.

“Sebagai Ketua TP PKK serta Penasehat GOW Kota Banjarmasin, saya memberikan apresiasi serta dukungan positif,” ungkap Neli.

Mengingat, lanjutnya, kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi antar anggota GOW, serta pelestarian kue-kue tradisional Banjar.

“Kue tradisional Banjar yang dilombakan, diantaranya roti pisang, dan amparan tatak, yang sering disantap saat sarapan,” ucap Neli. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Perumda Pengolahan Air Limbah Daerah (PALD) Banjarmasin, menggelar donor darah, di halaman kantornya, pada Rabu (16/9).

Direktur Perumda PALD Banjarmasin, Endani Kastien, didampingi Manajer Umum, Rossayu Inta Anggraini menyampaikan, donor darah dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

“Saat ini kita laksanakan donor darah, dengan target 100 kantong,” ungkap Endani, kepada sejumlah wartawan.

Donor darah ini, dipantau langsung Direktur Perumda PALD, Endani Kastien.

“Kegiatan donor darah ini merupakan ikhtiar menjaga stok darah di Kota Banjarmasin,” ucapnya lebih lanjut.

Mengingat, keperluan darah di kota seribu sungai ini cukup tinggi, maka pasokan darah harus dimaksimalkan.

“Aksi sosial ini dilaksanakan Perumda PALD bekerjasama dengan PMI Kota Banjarmasin,” ucap Endani.

Kegiatan donor darah ini, bertujuan membantu masyarakat yang memerlukan darah.

Selain itu, donor darah juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

“Pada Peringatan Hari Jadi ke 500 Kota Banjarmasin ini, kami sebelumnya telah melaksanakan rangkaian kegiatan, seperti senam sehat serta jalan santai, tebus murah sembako, dan donor darah,” ujar Endani.

Secara keseluruhan peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan Hari Jadi Perumda PALD Banjarmasin ini mencapai ribuan orang. Termasuk masyarakat umum serta pegawai Perumda PALD Banjarmasin.

“Dalam satu pekan ini kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat,” ucap Endani. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Banjarmasin, menggelar Senam Sehat dan Jalan Santai, di halaman Perumda PALD Banjarmasin, Jumat (11/9).

Direktur Perumda PALD Banjarmasin Endani Kastien menyampaikan, kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, dan juga sebagai bentuk kepedulian, untuk
turut serta menyehatkan masyarakat dengan berolahraga.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin, di tempat kami,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Pada Peringatan Harjad Kota, Perumda PAL Banjarmasin melaksanakan tiga kegiatan, yakni, senam sehat dan jalan santai, kemudian donor darah serta tebus murah sembako.

“Untuk kegiatan sosial dilaksanakan pada 15 sampai 16 September mendatang,” ucapnya.

Dijelaskan Endani, jalan santai melintasi rute sekitar jalan Kantor Perumda PAL Banjarmasin.

“Sedangkan pada senam sehat kami bekerjasama dengan komunitas, karena kegiatan ini untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat,” tuturnya labih lanjut.

Pada kesempatan tersebut, Endani juga menyampaikan, target pelaksanaan donor darah sebanyak 100 kantong darah.

“Kegiatan donor darah nanti, terbuka untuk masyarakat umum,” ucapnya.

Sedangkan, tebus murah sembako diperuntukkan bagi pelanggan Perumda PALD Kota Banjarmasin.

“Karena kami memberikan subsidi langsung maka tebus murah sembako diberikan kepada pelanggan,” ucapnya. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen melindungi warga dari paparan asap rokok di lingkungan perkantoran. Melalui Bagian Umum Setdako Banjarmasin, maka smoking area atau kawasan khusus merokok pun disediakan.

Fasilitas tersebut berada di belakang bangunan E-Lapor atau call center di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Veru Rahadian mengatakan, kawasan khusus merokok disediakan, agar aktivitas merokok tidak mengganggu masyarakat maupun pegawai perokok pasif.

“Untuk melindungi warga dari asap rokok, kita menyediakan smoking area. Jadi, bagi yang ingin merokok sudah disediakan tempat khusus di belakang bangunan call center,” ujar Veru, Kamis (10/9).

Veru menyebut, langkah tersebut juga sejalan dengan semangat penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banjarmasin.

Pengaturan kawasan merokok diperlukan untuk menjaga ruang bersama tetap terbebas dari paparan asap rokok.

Menurutnya, penempatan kawasan merokok di lokasi khusus, diharapkan membuat lingkungan perkantoran menjadi lebih tertib. Perokok tetap diberikan ruang untuk menjalankan aktivitasnya, namun harus mengikuti batas kawasan yang telah ditentukan.

“Jadi bukan melarang orang untuk merokok, tetapi kita mengatur tempatnya. Bagi yang ingin merokok silakan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan, sehingga asap rokok tidak menyebar ke ruang pelayanan atau area yang digunakan bersama,” katanya.

Veru menambahkan, keberadaan smoking area juga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan sehat.

Terlebih, kawasan Balai Kota tidak hanya digunakan ASN, tetapi juga masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan.

“Kita ingin menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan justru terganggu atau terpapar asap rokok dari orang lain,” katanya. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bergerak memastikan seluruh catatan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025, dapat ditindaklanjuti dengan tepat.

Pembahasan dilakukan dalam rapat Banggar bersama TAPD, sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2025.

Tidak sekadar menyelesaikan kewajiban administratif, pembahasan tersebut juga diarahkan menjadi momentum untuk melihat kembali pengelolaan keuangan daerah, terutama dari sisi pendapatan dan belanja, agar pelaksanaan APBD ke depan semakin tertib, transparan dan akuntabel.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menjelaskan, rapat Banggar secara khusus membahas hasil evaluasi yang telah disampaikan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, seluruh catatan hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti dalam batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kartoyo menyebut, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, setelah hasil evaluasi diterima, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki waktu tujuh hari kerja untuk melakukan penyempurnaan.

Pembahasan antara Banggar dan TAPD sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi.

Terlebih, APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita sudah menyepakati. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, setelah menerima hasil evaluasi dari Mendagri, memiliki jangka waktu tujuh hari kerja. Sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 10 September,” katanya Kamis (10/9).

Kartoyo menegaskan, secara prinsip hasil evaluasi Kemendagri telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Karena itu, pembahasan Banggar lebih diarahkan untuk memastikan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar telah sesuai dengan catatan evaluasi dan ketentuan yang berlaku.

Evaluasi dari pemerintah pusat harus dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan semata-mata sebagai tahapan yang harus diselesaikan.

Penyempurnaan pertanggungjawaban APBD 2025 ini, DPRD Kalsel berharap tata kelola keuangan daerah semakin kuat, mulai dari perencanaan pendapatan, pengalokasian belanja hingga pertanggungjawaban anggaran.

Dengan tindak lanjut yang tepat atas evaluasi Kemendagri, setiap catatan tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam pengelolaan APBD.

“Jadi kita menerima dan membahas hasil evaluasinya saja dan memang itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ini juga untuk perbaikan – perbaikan tahun ke depannya,” jelasnya.

Lanjut Kartoyo, di sisi lain, Banggar tidak hanya melihat penyelesaian catatan evaluasi dari aspek formal. Sejumlah masukan dari anggota Banggar tetap menjadi perhatian, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah.

Hal ini dinilai penting agar setiap komponen dalam APBD memiliki kejelasan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.

Dengan demikian, catatan yang muncul dalam evaluasi dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun serta melaksanakan APBD pada tahun berikutnya.

Langkah tersebut diharapkan turut memperkuat akuntabilitas, efisiensi dan transparansi keuangan daerah, sehingga APBD Kalsel ke depan semakin mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Dari kawan-kawan ada hal-hal lain, misalkan ada pendapatan, ada belanja, itu tetap dikejar supaya menjadi jelas. Intinya, pembahasan ini memang hasil evaluasi,” tutup Kartoyo. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan memasuki tahap finalisasi. Panitia Khusus IV DPRD Kalsel memastikan regulasi yang disusun tidak sekadar menjadi aturan, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Yadi Mahendra Muhyin mengatakan, dalam rapat tersebut, berbagai materi dan pasal kembali dicermati untuk memastikan substansi Raperda memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan, sekaligus dapat diterapkan secara efektif di Kalimantan Selatan.

“Pembahasan telah memasuki tahap akhir. Meski demikian, masih terdapat sejumlah masukan yang perlu disempurnakan berdasarkan arahan Biro Hukum,” ucapnya Rabu (9/9) sore.

Disampaikan Yadi, secara umum draf raperda telah dinyatakan final dan selanjutnya akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat.

Pansus berharap konsultasi tersebut berjalan lancar sehingga tidak banyak terjadi perubahan dan raperda dapat segera melanjutkan ke tahapan berikutnya.

“Mudah-mudahan tidak banyak revisi, agar Raperda ini nantinya benar-benar dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan kesehatan di Kalimantan Selatan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Yadi menambahkan, Pansus IV menilai penguatan penyelenggaraan kesehatan membutuhkan landasan regulasi yang mampu mengikuti kebutuhan masyarakat.

Karena itu, proses finalisasi dilakukan secara cermat agar setiap ketentuan yang nantinya ditetapkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Setelah proses konsultasi ke pemerintah pusat selesai, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan diharapkan dapat segera memasuki tahapan selanjutnya.

“DPRD Kalsel berharap penyelenggaraan kesehatan semakin terarah, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, dan kebijakan kesehatan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan,” pungkasnya.

Panitia Khusus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Biro Hukum Setda Kalsel, Dinas Kesehatan, dan tenaga ahli memfinalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
Finalisasi dilakukan melalui rapat kerja di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kalsel. (ADV-NHF/RIW/EPS)