Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – DP3A Kota Banjarmasin, melaksanakan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di salah satu hotel, di Banjarmasin, Selasa (28/4). Kegiatan dibuka Kepala DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadhan, didampingi Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Banjarmasin Miftah Al Hadir.

“Kita melaksanakan sosialisasi Perda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak,” ungkap Ramadhan, kepada sejumlah wartawan.

Sosialisasi ini, lanjutnya, diikuti 100 peserta dari berbagai pihak perlindungan perempuan dan anak di Kota Banjarmasin.

“Keberadaan perda ini untuk memperkuat peranan masyarakat agar turut serta dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedepannya,” ujar Ramadhan.

Dimana, tambahnya, tujuan kehadiran Perda ini untuk mengenalkan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang baru disahkan Pemerintah Kota dan DPRD Banjarmasin, pada November 2025 lalu.

Selama ini, DP3A Kota Banjarmasin terus memaksimalkan layanan mereka, sehingga berdampak pada laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan.

“Meningkatnya laporan tersebut, membuktikan kepercayaan masyarakat kepada DP3A Banjarmasin mengalami peningkatan,” tutur Ramadhan.

Diharapkan, dengan kehadiran Perda PPA ini, dapat lebih memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kota Banjarmasin.

“Kami menghimbau kepada masyarakat, perempuan, dan anak yang menjadi korban kekerasan agar dapat langsung melapor,” ucap Ramadhan.

Kehadiran Perda PPA ini mendapatkan apresiasi serta dukungan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti yang disampaikan Ketua LPA Kalsel, Nurhikmah.

Nurhikmah mengatakan, hadirnya Perda Nomor 10 Tahun 2025, tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin, merupakan hal yang sangat baik.

“LPA Kalsel menyambut baik kehadiran Perda PPA ini,” ungkapnya.

Dimana diyakini, perda ini mampu menghadirkan jawaban atas permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, terutama terkait perempuan dan anak.

Kehadiran perda ini juga menjawab perubahan regulasi, sehingga dapat menjawab permasalahan yang belum terakomodir selama ini.

“Perda ini hadir sebagai bentuk pencegahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya perempuan dan anak di Kota Banjarmasin,” ujar Nurhikmah.

Sosialisasi Perda Penyelenggaraan PPA ini dilaksanakan selama dua hari, 28 sampai 29 April 2026. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut memperkuat layanan Rupiah untuk masyarakat di wilayah perairan sungai melalui Ekspedisi Rupiah Kalimantan (ERK) 2026 yang dilaksanakan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Wilayah Kalimantan pada 27-30 April 2026.

Giat dimulai dengan Seremonial Kick Off dan Pelepasan Tim ERK 2026 dilaksanakan secara serentak pada 27 April 2026. Kegiatan Kick Off dan Pelepasan Tim ERK 2026 dipusatkan di Dermaga Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, dan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) XIII, Laksamana Muda TNI Sumarji Bimoaji.

ERK 2026 merupakan keberlanjutan dari Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 yang telah Kick Off di Surabaya pada 23 April 2026, sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia, menjangkau layanan kas ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang layak edar sekaligus menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, ERK 2026 menjangkau masyarakat yang berada di wilayah aliran sungai strategis di Kalimantan, antara lain Sungai Kayan di Kalimantan Utara, Sungai Mahakam dan Sungai Kandilo di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Tengah, serta Sungai Sambas Besar di Kalimantan Barat.

Wilayah tersebut merupakan jalur utama aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Selain menghadirkan layanan kas keliling susur sungai sebagai bagian dari implementasi Clean Money Policy, ERK 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat secara terintegrasi guna memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat secara aman dan tepat waktu, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan transaksi non-tunai, serta kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran, meliputi:

 Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah
 Edukasi kebanksentralan dan sistem pembayaran digital melalui QRIS dan PeKA (Peduli, Kenali, Adukan)
 Layanan Perpustakaan Keliling
 Penyuluhan dan layanan kesehatan
 Edukasi kesiapsiagaan bencana, khususnya pada wilayah perairan sungai

Sinergi dan Kolaborasi menjadi landasan utama pelaksanaan ERK 2026. Dalam pelaksanaan kegiatan ERK 2026, Bank Indonesia didukung penuh TNI Angkatan Laut dalam mobilisasi armada serta pengamanan kegiatan di wilayah perairan. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang inklusif bagi masyarakat di sepanjang aliran sungai Kalimantan.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan layanan kas dan edukasi hingga ke pelosok negeri, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah dan mendukung ketahanan sistem keuangan nasional. (BIKalsel-RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Program ini dilaksanakan selama satu bulan penuh, dimulai pada 21 April 2026 di Kota Banjarmasin, dan dijadwalkan berakhir pada 25 Mei 2026.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan menyampaikan, bahwa kegiatan pasar murah ini merupakan bentuk intervensi pemerintah, menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

“Pasar murah ini kami laksanakan di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, sebagai upaya untuk menekan inflasi sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Bagiawan menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah stakeholder lainnya, untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng, dan tepung dengan harga distributor atau di bawah harga pasar,” jelasnya.

Lebih lanjut Bagiawan berharap, pasar murah ini mampu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan harga bahan pokok di lapangan.

Apabila terjadi gejolak harga, langkah-langkah strategis akan segera diambil, termasuk penambahan intensitas pasar murah maupun operasi pasar.

“Inflasi dapat terkendali, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih mudah serta menyambut Hari Raya Idul Adha dengan aman, dan nyaman,” tutup Gia. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat, Senin (27/4).

Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edy Wibowo menjelaskan, kegiatan ini bertujuan membedah proses pengelolaan keuangan daerah.

“Intinya kita memberikan sesuatu yang mereka hanya dapat teori. Secara praktik mereka tidak tahu seperti apa proses, tahapan dan pelaksanaan dari APBD agar penggunaannya tepat sasaran. Hal itu yang kita jelaskan kepada mahasiswa,” jelas Edy.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa diajak membedah secara langsung proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Dalam pemaparannya, Edy menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Edy menekankan pentingnya perencanaan yang matang melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Ia juga menyoroti tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD), dinamika kebutuhan pembangunan, serta tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi.

“Kami juga memberikan gambaran mengenai pengelolaan APBD yang harus sesuai dengan tuntutan masyarakat dan yang mana lebih prioritas untuk lebih didahulukan, kemudian bertahap. Jadi bukan pemerintah tidak dapat memenuhi tapi dilihat dulu dan tentunya bertahap,” tutur Edy lebih lanjut.

Sementara dari sisi pendapatan daerah lanjutnya, perlu dilakukan optimalisasi sehingga PAD dapat terus meningkat untuk menuju pada mandiri.

“Jadi hal-hal ini kita sampaikan kepada mahasiswa agar antara teori dengan pelaksanaan di lapangan bisa sinkron dan pemahaman jadi sama mengenai pengelolaan APBD ini,” ujarnya.

Di samping itu, Ia berharap kuliah umum dengan mengandeng pemerintah seperti ini dapat terus dilakukan ULM maupun lembaga pendidikan lainnya, hingga nantinya dapat saling berkolaborasi terutama dalam melaksanakan pembangunan kota dengan nyaman.

“Jadi saling mengisi. Baik dari akademisi, mahasiswa. Jadi bisa membersamai masyarakat untuk membangun Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Program Studi Administrasi Publik FISIP ULM, Avela Dewi berharap, melalui kuliah umum ini mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh gambaran nyata praktik pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

“Kami sangat apresiatif sekali pemko bisa berkenan memberikan materi di kuliah umum mengenai pengelolaan keuangan negara agar mahasiswa tidak hanya tahu teori saja tapi tahu praktik di lapangan melalui gambar tadi,” ungkap Avela.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan publik. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya, mendorong perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang, terintegrasi, dan berbasis koordinasi lintas pemerintahan.

Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ahmad Sarwani, Kamis (23/4) menyampaikan, kejelasan kewenangan antar level pemerintahan menjadi kunci utama untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga instansi vertikal, seperti Balai harus diperkuat sejak tahap perencanaan.

“Tantangan geografis daerah yang memengaruhi distribusi material pembangunan, diperlukan perencanaan komprehensif, agar setiap kendala dapat diantisipasi sejak awal,” ucapnya

Sarwani menjelaskan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara parsial, karena dampaknya yang saling berkaitan antarwilayah, khususnya antara kawasan hulu dan hilir. Untuk itu, pendekatan terintegrasi menjadi hal yang mutlak dalam setiap perencanaan.

Dari sisi teknis, DPRD Kalsel mendorong, setiap proyek didasarkan pada kajian mendalam, termasuk dalam pemilihan material.

“Infrastruktur ini harus dibangun memiliki kualitas dan daya tahan yang optimal,” harapnya.

Lebih lanjut, Sarwani menambahkan, DPRD Kalsel juga mengapresiasi pentingnya perencanaan yang dimulai dari tingkat bawah melalui mekanisme Musrenbang, untuk memastikan program pembangunan benar – benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus proaktif menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait, termasuk dalam memanfaatkan peluang pendanaan melalui skema sharing anggaran.

“Melalui langkah ini, pembangunan infrastruktur di Kalsel, dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – PT Air Minum (PAM) Bandarmasih di tahun 2026 ini, akan melaksanakan tujuh proyek prioritas bernilai puluhan miliar rupiah, dengan tujuan utama memperbaiki kualitas layanan air bersih bagi pelanggan di Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

“Di Tahun 2026 ini PT PAM Bandarmasih memiliki 7 pekerjaan prioritas yang akan dilaksanakan,” ungkap Direktur Utama PAM Bandarmasih Zulbadi, kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/4).

Zulbadi mengatakan, fokus utama tahun ini diarahkan ke wilayah Banjarmasin Barat, serta sebagian kawasan Tengah dan Utara.

“Tujuh pekerjaan prioritas tersebut merupakan langkah krusial mengingat masih adanya titik layanan yang belum optimal,” ujarnya.

Zulbadi menjelaskan, proyek terbesar dimulai dari pemasangan pipa berdiameter 800 mm yang membentang dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 2,5 hingga Jembatan Dewi.

Selain itu, pekerjaan juga menyasar sejumlah titik strategis lain seperti Jalan Perdagangan, AMD, Alalak Tengah dan Utara, hingga Pandan Sari.

“Kawasan Pandan Sari menjadi yang paling cepat dikerjakan karena langsung berdampak pada perbaikan layanan di Teluk Tiram, khususnya Banjarmasin Barat,” tutur Zulbadi.

Tak hanya itu, Zulbadi menambahkan, proyek perbaikan juga dilakukan di kawasan Timbikar Kanan.

“Untuk mendukung distribusi air, PAM Bandarmasih juga akan membangun mini truk MTP di Basirih yang ditujukan memperkuat pelayanan di kawasan Trisakti,” jelasnya lagi.

Adapun durasi pengerjaan proyek – proyek ini bervariasi, mulai dari delapan bulan hingga melewati tahun anggaran, tergantung pada panjang jaringan pipa yang dipasang.

“Sehingga pelayanan air bersih bisa menjangkau hingga kawasan pinggiran,” imbuhnya.

Selain itu Zulbadi mengungkapkan, bahwa kondisi global saat ini turut memengaruhi perencanaan anggaran.

Harga bahan baku pipa HDPE yang berasal dari turunan minyak dan masih bergantung pada impor mengalami fluktuasi signifikan.

“Ini tentu berdampak pada anggaran awal yang sudah kami tetapkan. Tapi kami pastikan proyek tetap berjalan karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ucap Zulbadi. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin — Upaya membangun budaya baca di Kota Banjarmasin kembali ditegaskan pada kegiatan Bunda Literasi Tahun 2026, yang digelar di salah satu hotel, di Banjarmasin, Kamis (23/4).

Namun, kegiatan ini tidak sekadar seremoni. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, justru menyoroti persoalan mendasar yakni rendahnya minat baca yang masih menjadi hambatan serius dalam menghadapi derasnya arus informasi digital.

Dalam sambutannya, Yamin menegaskan bahwa persoalan literasi tidak dapat agi dipandang sebagai isu tambahan.

“Kemampuan literasi hari ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dasar. Tanpa itu, kita akan tertinggal bukan karena tidak punya potensi, tetapi karena tidak mampu mengolah informasi dengan baik,” ujarnya di hadapan ratusan peserta.

Kegiatan yang digelar bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kartini ini, hendaknya dimanfaatkan sebagai ruang refleksi. Semangat Kartini, menurut Yamin, bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai fondasi keluarga literat.

“Jika kita ingin Banjarmasin maju dan sejahtera, fondasinya harus dimulai dari masyarakat yang gemar belajar. Literasi harus menjadi budaya, bukan sekadar program,” tegasnya.

Lebih jauh, Wali Kota juga mendorong langkah konkret yang dapat langsung diterapkan masyarakat.

“Mulai dari hal sederhana, seperti membaca 15 menit setiap hari di rumah, orang tua membacakan cerita, menyediakan pojok baca, hingga meningkatkan literasi digital keluarga,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya pengelolaan sampah dari sumber sebagai bagian dari literasi lingkungan, yang menunjukkan bahwa literasi tidak hanya bicara soal teks, namun juga tentang kesadaran hidup dan pola pikir.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin ini, dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari Bunda Literasi lima kecamatan dan 52 kelurahan, perwakilan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Tim Penggerak PKK, hingga pegiat literasi.

Turut hadir Kepala Dispersip Kota Banjarmasin, M. Ikhsan Alhak, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, yang juga menjadi narasumber utama bersama pegiat literasi energik, Ira Septiana.

Ikhsan Alhak menjelaskan, bahwa kolaborasi lintas sektor ini bukan kali pertama dilakukan.

“Sejak pelantikan Bunda Literasi di tingkat kota hingga kelurahan, kegiatan serupa terus kami dorong. Hari ini menjadi lanjutan dalam bentuk penguatan peran melalui ceramah dan arahan langsung,” katanya.

Ia menilai keberlanjutan program menjadi kekuatan utama, meski tantangan di lapangan masih cukup kompleks.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebiasaan, pemerintah berharap gerakan literasi di Banjarmasin tidak berhenti pada kegiatan tahunan, tetapi benar-benar mengubah pola pikir masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers), Kamis (23/4) menggelar perayaan Hari Ulang Tahun ke-22 yang dirangkai dengan acara Halal Bihalal dan Customer Gathering di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Mengusung tema “Safe Channel Economic Growth”, Ambapers meneguhkan komitmennya sebagai penjaga utama konektivitas sungai, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi regional dan nasional.

Acara dibuka dengan sambutan Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin. Turut hadir Ketua DPRD, Supian HK, Ketua TP PKK Provinsi, Fathul Jannah, Direktur Utama Bangun Banua Afrizaldi, serta para pelaku industri, pertambangan, pertanian, serta jajaran PT Pelindo dan mitra strategis lainnya.

Dalam sambutannya, Zulfadli Gazali memaparkan, bahwa keberadaan Alur Barito yang dikelola PT Ambapers telah membawa dampak makro ekonomi yang sangat signifikan.

“Alur ini tidak lagi bergantung pada pasang surut air sungai. Secara tidak langsung, hal ini mendongkrak perekonomian regional yang tercermin dari kelancaran arus barang dan logistik, stabilisasi biaya transportasi baik keluar maupun masuk pelabuhan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada stabilitas angka inflasi daerah,” ujar Zulfadli.

Ia menambahkan, peran Ambapers dalam menjaga konektivitas antara sektor industri, pertambangan, pertanian, dan pelabuhan transit, telah menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan Indonesia Timur.

“Tanpa alur yang aman dan stabil, rantai pasok akan terhambat. Ambapers hadir sebagai solusi,” tegasnya.

Gubernur Kalsel, Muhidin, dalam sambutannya mengingatkan, bahwa Sungai Barito adalah warisan peradaban yang perlu dilestarikan.

“Kita harus merevitalisasi memori sejarah kejayaan Bandarmasih sebagai pembangunan ekonomi berbasis sungai di abad ke-21,” ujarnya.

Namun, Ia juga mewanti-wanti tantangan fenomena alam berupa curah hujan tinggi yang meningkatkan sedimentasi dan mengurangi pasokan alur sungai.

“Ini berisiko terhadap panjangnya antrian kapal bertonase besar. Kita semua harus terus mewaspadai dan berkolaborasi mencari solusi, termasuk melengkapi layanan Pelabuhan Trisaksi dengan Pelabuhan Mekar Putih, untuk meningkatkan daya saing Kalsel dibidang logistik antar bangsa,” pesan Gubernur.

Gubernur Muhidin juga menyatakan, bahwa momentum HUT ke-22 Ambapers yang bertepatan dengan tahun peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin, merupakan awal sinergitas yang menandai kesiapan Kalimantan Selatan menjadi poros logistik Indonesia Timur.

Pada kesempatan yang sama, digelar dialog bertema “Optimalisasi Kanal Barito sebagai Poros Logistik Indonesia Timur”. Dialog menghadirkan pembicara Ananda (Wakil Wali Kota Banjarmasin), Zulfadli Gazali (Direktur Utama Ambapers), Afrizaldi (Direktur Utama PT Bangun Banua) dan Perwakilan PT Pelindo sub regional Kalimantan.

Diskusi dimoderatori Rofi Eka Shanty (Kepala Biro Kalimantan Post Jakarta) dan Peneliti Imam Bukhari International Scientific Research Center Samarkand, Uzbekistan.

Para narasumber sepakat bahwa pengelolaan alur sungai yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis teknologi akan menjadi fondasi utama bagi kejayaan logistik kawasan timur Indonesia.

Acara juga dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng, penyerahan penanugeran penghargaan, bantuan sosial serta ramah tamah Halal Bihalal.
Dengan tema Safe Channel Economic Growth, Ambapers optimis dapat terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. (RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menegaskan arah kebijakan dan sinergi kuat, terhadap pola penanganan sampah kota di skala rumah tangga. Bertempat di Halaman Balaikota, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin memimpin langsung apel sekaligus Pernyataan Komitmen Deklarasi Pilah Sampah dari Sumbernya, yang diikuti seluruh Kepala SKPD lingkup Pemko Banjarmasin serta berbagai lapisan masyarakat, mulai dari RT/RW se- kota Banjarmasin, Camat, Lurah, pengurus PKK tingkat kecamatan dan kelurahan, Kepala SPPG, pelaku Horeka, Agen 3R hingga Kepala Bank Sampah Induk di kota seribu sungai.

Diketahui, fokus utama pemerintah saat ini adalah mendorong peralihan sistem dari sekadar membuang, mengumpulkan dan menumpuk sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke arah pemilahan dan pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga.

Dalam deklarasi tersebut, Yamin menekankan empat poin utama terhadap penanganan sampah yang dilakukan secara kolektif dan penuh rasa tanggung jawab. Yakni, melaksanakan Program Indonesia ASRI, Pemilahan Sampah dari sumber, Pembentukan Bank Sampah di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Perkantoran dan Sekolah, serta tidak melakukan kegiatan Open Dumping.

“Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan demi mewujudkan kota yang bersih, sehat dan layak huni,” ucap Yamin dalam pernyataan komitmen.

Dalam pesannya, Yamin tegas, agar gerakan penanganan sampah ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremoni belaka. Ia mengajak warga disiplin membuang dan mengelola sampah, sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, demi masa depan generasi mendatang.

“Saya minta kita kompak mendorong seluruh jajaran, termasuk diri kita sendiri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, lalu mengedepankan pemilahan dari sumber, dan mengelola sampahnya langsung dari sumber awal baik kantor, rumah maupun sekolah,” jelasnya.

Disaat bersamaan, dukungan ini semakin diperkuat dengan dikukuhkannya puluhan trainer Agen 3R Dinas Lingkungan Hidup, langsung oleh Wali Kota Banjarmasin sekaligus penyerahan secara simbolis alat pengelolaan kompos rumah tangga, kepada perwakilan trainer dan agen 3R.

“Mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan lingkungan sekitar dengan disiplin dan kebersamaan, Insya Allah kita mampu menjadikan lingkungan Banjarmasin yang bersih, sehat, dan indah dipandang secara berkelanjutan,” tukasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dalam rangka memperlancar dan memperkuat arus ekspor, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) tahun 2026, di salah satu hotel Berbintang Banjarmasin, Kamis (23/4).

Disdag Kalsel menghadirkan langsung narasumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalbagsel serta Kementerian Perdagangan Bidang Perdagangan Luar negeri. FGD diikuti sekitar 30 pelaku usaha eksportir dari Banjarmasin dan berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan mengatakan, FGD ini dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus pemahaman menyeluruh bagi pelaku usaha, dalam mengurus dokumen ekspor.

Dengan menghadirkan langsung instansi terkait, peserta dapat menggali informasi secara detail, mulai dari prosedur, persyaratan, hingga solusi atas kendala di lapangan.

“Pelaku usaha bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber, baik terkait kelengkapan dokumen, perhitungan biaya cukai, maupun aspek perpajakan. Jadi setiap kendala bisa langsung dicari solusinya,” katanya dihadapan wartawan.

Disampaikan Bagiawan, tidak hanya soal teknis, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peran eksportir dinilai sangat penting, tidak hanya dalam meningkatkan nilai ekspor daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui pajak dan dana bagi hasil.

“Para eksportir di Kalsel semakin berkembang, proses ekspor semakin mudah, dan pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” harapnya.

Lebih lanjut Bagiawan menambahkan, dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, Kalimantan Selatan akan mampu memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk lokal di kancah global.

Oleh karena itu, FGD ini sekaligus menjadi wujud implementasi visi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, untuk memperkuat ekonomi daerah, termasuk pengembangan ekonomi berbasis syariah.

“Pemerintah daerah berkomitmen terus memberikan dukungan dan pendampingan agar pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas ekspor secara lebih efektif dan kompetitif,” tutup Gia. (NHF/RIW/EPS)