Banjarmasin – UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin meminta, pemadaman listrik bergilir, hanya dijadwalkan saat siang hari.
Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki menyampaikan, pihaknya dapat mentolerir pemadaman listrik pada siang hari, namun tidak pada malam hari. Mengingat aktivitas di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, lebih aktif pada malam hari. Mulai dari aktivitas bongkar muat ikan dari kapal nelayan, hingga transaksi jual beli.
Ket foto : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki
“Melihat kondisi saat ini, telah terjadi pemadaman listrik secara bergilir di Kota Banjarmasin, maka kami berharap untuk di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin dapat dilakukan pada siang hari,” ungkap Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki, Rabu (1/7).
Akhmad Jaki menjelaskan, di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, aktivitas dominan dilakukan malam hari. Dimana para pedagang dan pembeli bertemu melakukan transaksi.
“Karena itu, pemadaman listrik di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin dapat dilakukan pada siang hari. Mengingat, aktivitas di tempat tersebut dilakukan pada malam hari,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Akhmad Jaki, pada malam hari terjadi aktivitas bongkar muat ikan dari kapal nelayan.
“Kami meminta kepada pihak berwenang yaitu PLN agar jangan memadamkan aliran listriknya pada malam hari di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ucapnya lagi.
Jika sampai terjadi pemadaman aliran listrik pada malam hari, maka akan menganggu aktivitas kegiatan jual beli masyarakat di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.
“Mungkin jika pemadaman dilakukan pada siang hari relatif tidak begitu berpengaruh,” ujarnya.
Mengingat, pada siang hari hanya ada aktivitas di perkantoran Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, dan masih dapat diatasi apabila terjadi pemadaman pada siang hari.
“Pada siang hari di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin tidak terlalu banyak menggunakan penerangan, dan aktivitas kantor masih dapat dilaksanakan,” ujar Akhmad Jaki. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan menanam 2.500 bibit pohon di kawasan TPA Basirih, Kota Banjarmasin.
Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan, mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Acara dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin/Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), jajaran manajemen Sub Regional Kalimantan, serta unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Daru Wicaksono Julianto, menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi momentum untuk mengambil tindakan nyata menjaga kelestarian alam.
“Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi momentum untuk mengambil tindakan nyata, bukan sekadar seremonial. Melalui penanaman 2.500 pohon ini, Pelindo ingin meninggalkan warisan hijau bagi Kota Banjarmasin. Setiap pohon yang kita tanam hari ini adalah harapan akan udara yang lebih bersih, ekosistem yang lebih sehat, serta masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemilihan pohon keras dilakukan karena memiliki daya serap karbon yang tinggi, perakaran yang kuat, serta memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, Daru menyampaikan bahwa sebagai perusahaan pelabuhan nasional, Pelindo meyakini pertumbuhan bisnis harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Program penanaman pohon ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Kami berharap sinergi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus menghadirkan program – program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan,” katanya.
Program penghijauan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang hidup yang lebih sehat bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pelindo, mendukung pelestarian lingkungan melalui aksi nyata penanaman pohon.
Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan penanaman 2.500 pohon ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menjaga dan merawat lingkungan.
Setiap pohon yang ditanam diharapkan menjadi warisan hijau bagi generasi mendatang serta memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan Kota Banjarmasin yang lebih hijau, sehat, dan tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim. (Pelindo-RIW/EPS)
Banjarmasin – Dinas Sosial Kota Banjarmasin menyalurkan bantuan santunan kematian dari Kementerian Sosial, kepada ahli waris 4 warga Kampung Gedang, serta Teluk Tiram, Kota Banjarmasin, di Aula Kantor Dinsos Banjarmasin, Selasa (30/6).
Bantuan sosial ini diserahkan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin diwakili Sekda Kota Banjarmasin Ichroom Muftezar, Kadinsos Banjarmasin Jefri Fransyah, serta Kasi Perlindungan Sosial, Korban Bencana Sosial Dinsos Kalsel Yopie.
“Pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi atas dukungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan, sehingga Kementerian Sosial memberikan bantuan santunan kematian bencana sosial ini kepada warga Kota Banjarmasin,” ungkap Sekdako Banjarmasin Ichroom Muftezar.
Pemko Banjarmasin, lanjutnya, mendoakan kepada almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik disisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan.
“Adapun bantuan yang diserahkan ini sebagai wujud kepedulian serta perhatian pemerintah, kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah,” ucap Tezar.
Meskipun, lanjutnya, bantuan yang diberikan ini tidak dapat mengantikan rasa kehilangan. Namun diharapkan dapat meringankan beban keluarga atas kehilangan tersebut.
“Kami berharap, bantuan santunan kematian ini dapat membantu para ahli waris, selain juga sebagai bentuk perhatian dari hadirnya pemerintah ditengah masyarakat yang mendapatkan musibah,” tutur Tezar.
Dalam kesempatan tersebut, Pemko Banjarmasin juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.
“Kami berterimakasih kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan perhatiannya sehingga bantuan dapat diberikan,” ujar Tezar.
Sementara itu Plt Kadinsos Kota Banjarmasin Jefri Fransyah menyampaikan, bantuan yang diserahkan ini untuk ahli waris kejadian kebakaran yang menyebabkan korban jiwa tahun 2025 lalu.
“Bantuan yang disalurkan, berupa santunan kematian sebesar 15 juta rupiah per jiwa, dengan total bantuan sebesar 60 juta,” ucapnya.
Sedangkan, Kasi Perlindungan Sosial, Korban Bencana Sosial Dinsos Kalsel Yopie mengatakan, pada saat Dinsos Kota Banjarmasin meminta bantuan santunan kematian bencana sosial tahun 2025 lalu, saat itu anggaran Dinsos Provinsi Kalsel untuk bantuan santunan kematian bencana sosial telah habis digunakan.
“Kami membantu untuk menyalurkan atau meminta bantuan kepada Kementerian Sosial,” ujarnya.
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan bersyukur bantuan yang diminta tersebut disetujui Kementerian Sosial RI, untuk warga Kota Banjarmasin.
“Dinsos Kalsel mengapresiasi kesabaran para ahli waris, yang mau menunggu hingga bantuan tersebut disalurkan saat ini,” ucap Yopie. (SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Olahraga Domino Indonesia (Orado) Kalimantan Selatan mengapresiasi, Kejuaraan Domino Banteng Cup, untuk menjaring bibit-bibit atlet domino berbakat di Banua terus digalakkan, baru baru tadi.
Ketua Pengprov Orado Kalsel, Muhammad Rizwan Arifin, mengatakan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh setiap agenda yang berorientasi pada pengembangan olahraga otak ini.
Keberadaan kompetisi berkala dinilai menjadi momentum krusial untuk mengikis stigma negatif dan memperkenalkan domino yang kini telah resmi bernaung di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.
“Orado siap mendukung setiap kegiatan yang bertujuan memasyarakatkan olahraga domino. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen seperti ini juga sangat membantu proses pembibitan atlet dan sosialisasi olahraga domino kepada masyarakat,” tegas Rizwan.
Rizwan menambahkan, gerak cepat organisasi saat ini tengah berfokus pada penguatan internal daerah.
Pengprov Orado Kalsel kini sedang menunggu ketukan palu pengesahan sebagai anggota resmi KONI Kalsel setelah melayangkan permohonan formal beberapa waktu lalu.
“Alhamdulillah Orado sudah resmi menjadi anggota KONI Pusat. Untuk di Kalsel, kami tinggal menunggu proses pengesahan. Setelah itu kami akan mempersiapkan pembinaan atlet agar dapat mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk menargetkan bisa tampil pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang,” cetusnya.
Senada, Ketua Pelaksana sekaligus Dewan Pembina Orado Kalsel, Muhammad Syaripuddin memaparkan, bahwa domino memiliki keunggulan komparatif karena sangat melekat dengan kultur masyarakat lintas kultural dan struktural.
Pria yang akrab disapa Bang Dhin ini berambisi mengonversi kedekatan emosional tersebut menjadi prestasi konkret di level nasional.
Meskipun kuota kepesertaan pada edisi perdana ini terpaksa dibatasi demi efektivitas kompetisi, Bang Dhin mengaku terkejut dengan ledakan animo para pencinta domino di Kalsel.
“Animo masyarakat sangat luar biasa. Ke depan, turnamen ini akan terus kami laksanakan dan kami jadikan agenda tahunan sebagai bagian dari pembinaan atlet domino di Kalsel,” beber Bang Dhin.
Pertarungan di atas meja berjalan sengit hingga larut malam. Pada kategori senior, ketangguhan Tim WWCD tak terbendung dan sukses mengunci gelar juara pertama.
Mereka disusul oleh Tim HMD di posisi kedua, Tim SEROJA di peringkat ketiga, dan Tim KEJORA sebagai juru kunci empat besar.
Sementara itu, tensi tinggi juga tersaji di kategori junior. Tim Hantak Tarus tampil beringas dan keluar sebagai jawara utama.
Posisi runner-up diamankan Tanah Abanh Jr, disusul skuad Jtujuh di tempat ketiga, dan Ridho yang harus puas di peringkat keempat.
Melalui gelaran berkala ini, Orado Kalsel optimis rantai pembinaan atlet domino di Banua dapat bergulir secara berkelanjutan dan melahirkan talenta – talenta emas yang siap mengharumkan nama daerah di kancah nasional.(OradoKalsel-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, terus mendorong penguatan layanan kesehatan rujukan di Banua melalui rencana pembangunan Gedung Layanan Kedokteran Nuklir dan Gedung Pusat Layanan Jantung Terpadu di RSUD dr. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan kesehatan modern yang mampu menghadirkan pelayanan medis yang lebih lengkap dan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Ket : Gubernur Muhidin saat meninjau rencana pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir di RSUD Moch. Ansari Saleh
Untuk memastikan kesiapan pengembangannya, Gubernur Muhidin meninjau langsung lokasi yang disiapkan sebagai area pembangunan di lingkungan RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, Jumat (26/6) sore.
Dalam peninjauan itu, Gubernur didampingi Tenaga Ahli Gubernur, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib, Kepala Bidang Cipta Karya Ryan Tirta Nugraha, Direktur RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, dr. Tabiun Huda beserta jajaran direksi.
Muhidin mengatakan, pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan sekitar satu hektare untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang akan dilengkapi layanan kedokteran nuklir.
“Kami ingin menghadirkan layanan kedokteran nuklir di Kalimantan Selatan agar masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan dengan teknologi yang lebih canggih dan hasil yang lebih akurat. Kawasan ini juga akan dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk akomodasi bagi pasien dan keluarga yang menjalani pengobatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, usulan pembangunan akan mulai diajukan pada 2027. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028.
“Target kami, pada penghujung 2028 layanan ini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Dengan begitu, warga tidak perlu lagi keluar daerah hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang belum tersedia di Kalimantan Selatan,” katanya.
Muhidin menegaskan, layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu nantinya akan terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis pembiayaan.
“Baik peserta BPJS maupun pasien umum akan mendapatkan akses yang sama terhadap layanan ini. Harapan kami, masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan terbaik di daerahnya sendiri,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin juga menjalani Medical Check Up (MCU) VIP yang kini menjadi salah satu layanan unggulan RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh.
Ket : Gubernur Muhidin saat melakukan MCU di RS Moch. Ansari Saleh
“Bagi masyarakat yang ingin melakukan MCU saat ini sudah tersedia di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh dengan berbagai layanan kesehatan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, dr. Tabiun Huda mengatakan, pembangunan Gedung Layanan Kedokteran Nuklir dan Pusat Layanan Jantung Terpadu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Selatan.
“Pembangunan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Kehadiran kedokteran nuklir akan membuat proses diagnosis lebih komprehensif sehingga penanganan pasien dapat dilakukan dengan lebih tepat,” ujarnya.
Ia memastikan rumah sakit telah memiliki sumber daya manusia yang siap mengoperasikan layanan tersebut. Saat ini, fokus persiapan berada pada pemenuhan peralatan medis dan sarana pendukung.
“Tenaga kesehatan sudah kami siapkan. Selanjutnya yang perlu dipenuhi adalah alat kesehatan dan fasilitas pendukung agar layanan ini dapat segera beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.
Tabiun berharap pembangunan dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat Kalimantan Selatan tidak lagi harus dirujuk ke luar daerah untuk memperoleh layanan kedokteran nuklir maupun pelayanan jantung terpadu.
“Kalau fasilitas ini sudah tersedia, masyarakat akan jauh lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan yang lengkap, cepat, dan berkualitas di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya membangun ekosistem seni dan budaya inklusif melalui gelaran Hari Musik Dunia 2026, yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, melalui UPTD Taman Budaya, Sabtu (27/6) malam.
Mengusung tema “Muara: Tempat Segala Arus Bertemu”, peringatan Hari Musik Dunia tahun ini menjadi ruang bertemunya beragam budaya, tradisi, dan kreativitas yang diharapkan mampu memperkuat identitas Banua sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel
Kegiatan dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.
Rusma mengatakan, musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Tema “Muara” dinilai mencerminkan karakter Kalimantan Selatan sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya dan kreativitas.
Pemerintah akan terus memberikan banyak ruang kreatif bagi para musisi, agar musik tradisional tetap lestari, dan karya-karya seniman Banua mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya, Hari Musik Dunia tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga ruang edukasi, regenerasi, dialog, hingga apresiasi terhadap para pelaku seni.
Karena itu, pemerintah terus berkomitmen menghadirkan ekosistem seni yang terbuka, inklusif, dan tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal.
“Komitmen ini sejalan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, serta falsafah Banjar “Banyak sama kibit, sadikit sama culit” yang mengajarkan pentingnya semangat gotong royong membangun kebudayaan,” katanya.
Salah satu penampilan di malam puncak Hari Musik 2026
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menjelaskan, Hari Musik Dunia merupakan momentum memperkuat ruang kolaborasi dan apresiasi terhadap perjalanan musik di Kalimantan Selatan.
Dengan mengangkat tema “Muara” menggambarkan berbagai latar belakang, tradisi, generasi, dan ekspresi musik yang bertemu dalam satu ruang untuk saling menguatkan.
“Puncak peringatan Hari Musik Dunia tahun ini menghadirkan 19 penampil dari berbagai komunitas musik, kegiatan juga diisi dengan ruang diskusi melalui Lab-Batang Banyu: Pandir Series, penyampaian Pesan Hari Musik Dunia oleh maestro Kuriding Mukhlis Maman, serta Tribute Tokoh Musik Banua sebagai bentuk penghormatan kepada para pelaku seni yang telah berjasa,” ungkapnya.
Abdul Rahim menambahkan, panggung pertunjukan harus berjalan berdampingan dengan ruang pembelajaran, dialog, dan apresiasi, agar perkembangan seni budaya terus berkelanjutan.
Melalui Hari Musik Dunia 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus bersinergi kolaborasi antara pemerintah, komunitas, akademisi, dan pelaku seni semakin kuat, agar mampu melahirkan karya-karya kreatif yang mengharumkan nama Banua di Kalsel.
“Kami sangat apresiasi keterlibatan kabupaten kota, serta tingginya antusias pengunjung ke Taman Budaya Kalsel,” tutupnya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, melalui UPTD Taman Budaya Kalsel, menggelar malam puncak peringatan Hari Musik Dunia 2026, selama dua hari 26 – 27 Juni 2026, di halaman Panggung Bachtiar Sanderta Banjarmasin. (NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, pentingnya optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai langkah strategis memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Rabu (24/6) sore.
Sumber humas DPRD Kalsel
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman mengatakan, pembahasan tidak hanya difokuskan pada realisasi anggaran dan capaian program pemerintah daerah, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan serta aset milik pemerintah.
Banggar DPRD Kalsel menilai keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari sejauh mana anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“DPRD memandang aset pemerintah seharusnya tidak hanya menjadi bagian dari administrasi keuangan, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” ucapnya.
Disampaikan Alpiya, persoalan pengelolaan aset masih menjadi perhatian serius Banggar DPRD, karena salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah masih besarnya potensi aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Secara umum fundamental keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan cukup baik, namun pemanfaatan aset yang belum optimal harus segera dibenahi.
DPRD Kalsel optimistis, dengan pengelolaan aset yang lebih produktif, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah tidak hanya mampu menjaga kesehatan fiskal, tetapi juga menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Kalimantan Selatan.
“Dalam rapat ini banyak kawan-kawan anggota Banggar yang mempertanyakan kondisi dan pemanfaatan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi perhatian kami agar aset-aset yang dimiliki pemerintah benar-benar produktif dan memberikan manfaat bagi daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Alpiya menambahkan, aset daerah yang dikelola secara profesional akan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Oleh karena itu, diperlukan langkah – langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, berbagai catatan, masukan, serta rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan tata kelola keuangan maupun aset daerah pada tahun-tahun mendatang,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjadi rujukan daerah lain, pada penguatan regulasi pembangunan ekonomi.
Kali ini, Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalsel untuk mempelajari kebijakan dan implementasi pengembangan ekonomi kreatif yang telah lebih dahulu diterapkan di Banua.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi
Kunjungan yang berlangsung pada Rabu (24/6) tersebut difokuskan pada pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Keterampilan Masa Depan yang saat ini tengah digodok DPRD Provinsi Jambi.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antarlembaga legislatif memperkuat kualitas regulasi daerah.
Menurutnya, pertukaran informasi dan pengalaman menjadi langkah penting untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Yani Helmi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai strategi pengembangan ekonomi kreatif yang telah dijalankan di Kalimantan Selatan. Tidak hanya terkait penguatan sektor usaha kreatif, tetapi juga mencakup pengembangan produk halal, pemberdayaan pelaku UMKM, hingga upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
“Setiap regulasi harus lahir dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, kami selalu berupaya melibatkan pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat dalam proses penyusunannya,” katanya.
Disampaikan Yani Helmi, DPRD Kalsel secara aktif membuka ruang partisipasi publik melalui berbagai forum diskusi maupun pemanfaatan media sosial untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap raperda yang sedang dibahas.
Foto bersama sumber humas DPRD Kalsel
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sejak tahap awal menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan regulasi yang implementatif dan tepat sasaran.
“Kita minta masukan langsung dari masyarakat. Untuk ekonomi kreatif misalnya, UMKM kita kumpulkan bersama masyarakat agar pendapat mereka bisa menjadi bahan dalam pembahasan raperda,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jambi, Heru Kustanto mengungkapkan, bahwa pihaknya secara khusus datang ke Kalimantan Selatan untuk mempelajari implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Menurut Heru, Provinsi Jambi saat ini belum memiliki perda yang secara spesifik mengatur pengembangan ekonomi kreatif.
Oleh sebab itu, pengalaman Kalimantan Selatan dinilai dapat menjadi referensi penting dalam menyusun regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan sektor pariwisata, UMKM, serta industri kreatif di daerahnya.
“Kami sengaja berkunjung ke Kalimantan Selatan untuk studi tiru dan sharing dengan DPRD maupun perangkat daerah terkait. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kami dapatkan dan ini menjadi modal bagi kami dalam menyusun perda ekonomi kreatif di Provinsi Jambi,” ungkapnya.
Heru berharap, berbagai masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja dapat memperkaya substansi raperda yang sedang dibahas sehingga mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi.
“Langkah strategis ini menghadirkan regulasi yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalsel mempercepat realisasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan, agar target yang ditetapkan tahun 2026 dapat tercapai optimal.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Perkim yang digelar di Banjarmasin, Rabu (24/6). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
Sumber humas DPRD Kalsel
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III mengevaluasi progres program kerja, realisasi anggaran tahun berjalan, serta rencana kebutuhan anggaran untuk tahun 2027.
Salah satu perhatian utama yang mengemuka adalah capaian serapan anggaran Dinas Perkim yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan, pihaknya ingin memastikan seluruh program yang telah direncanakan berjalan sesuai jadwal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Berdasarkan pemaparan Dinas Perkim, realisasi anggaran saat ini masih berada di bawah target. Namun, pihak dinas menyatakan komitmennya mempercepat kegiatan dan mengejar capaian serapan anggaran dalam waktu dekat.
“Kepala dinas sudah berkomitmen bahwa serapan anggaran bisa dikejar pada akhir bulan ini. Kami tentu berharap apa yang telah disampaikan tersebut dapat direalisasikan dengan baik,” ujarnya.
Mustaqimah menegaskan, tingkat serapan anggaran merupakan salah satu indikator penting mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Selain menunjukkan kinerja pelaksanaan kegiatan, capaian tersebut juga menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program dan penganggaran pada tahun berikutnya.
Suasana rapat di ruang Komisi III DPRD Kalsel
Oleh karena itu, Komisi III DPRD Kalsel meminta seluruh perangkat daerah, khususnya yang menjadi mitra kerja komisi, untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan program agar tidak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran.
“Kita ingin serapan anggaran setiap SKPD bisa maksimal, bahkan mendekati 100 persen. Dengan serapan yang baik, pembangunan dapat berjalan sesuai target dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Mustaqimah.
Lebih lanjut Mustaqimah menambahkan, optimalisasi serapan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi keuangan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Semakin cepat dan tepat program direalisasikan, semakin besar pula dampak yang dapat dirasakan masyarakat, terutama pada sektor perumahan dan kawasan permukiman.
“Komisi III DPRD Kalsel terus berkomitmen, untuk mengawal pelaksanaan program pembangunan daerah agar berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker), menggelar Sosialisasi Permodalan Program Usaha Mikro Maju Sejahtera (UMARA) bagi Pelaku Usaha, Rabu (24/6).
Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung 22 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Bazar “Gebyar UMKM” menjelang peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.
Ket foto : Sosialisasi Program Umara oleh Diskopumker Banjarmasin
Kegiatan yang berlangsung di Aula Banjarmasin Creative Hub itu dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda. Turut hadir Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, perwakilan Bank Kalsel, narasumber, serta 120 pelaku usaha mikro dari berbagai wilayah di Kota Banjarmasin.
Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya Pemerintah Kota Banjarmasin memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, sekaligus mendorong penguatan kapasitas usaha agar lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
Melalui Program UMARA, pemerintah daerah berkolaborasi dengan Bank Kalsel untuk menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi pelaku UMKM.
Dalam sambutannya, mewakili Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, Wawali menekankan keberadaan UMKM memiliki peran strategis menopang perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga memperkuat ketahanan ekonomi di tengah berbagai tantangan.
“Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, rekan – rekan dari Bank Kalsel, para narasumber, serta seluruh pelaku usaha yang telah hadir dalam sosialisasi ini dan menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan usaha serta meningkatkan kapasitas diri,” ujar Ananda.
Ia mengatakan, salah satu kendala yang kerap dihadapi pelaku usaha mikro adalah keterbatasan akses terhadap permodalan.
Banyak usaha yang sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang, namun belum dapat tumbuh optimal karena terbatasnya modal, kurangnya informasi pembiayaan, maupun belum terpenuhinya persyaratan administrasi.
“Keberadaan UMKM berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Namun demikian, salah satu kendala yang masih sering dihadapi para pelaku usaha adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak usaha yang memiliki potensi berkembang, tetapi belum dapat tumbuh secara optimal karena keterbatasan modal usaha maupun kurangnya informasi mengenai sumber pembiayaan,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjut Ananda, Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya menghadirkan program yang dapat membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah melalui Program UMARA yang merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Bank Kalsel.
“Program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro agar semakin maju, mandiri, dan berdaya saing. Saya berharap program ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya literasi keuangan dan tata kelola usaha yang baik di kalangan pelaku UMKM.
Menurutnya, pembiayaan yang diperoleh harus digunakan secara produktif, disertai pengelolaan keuangan yang tertib dan perencanaan usaha yang matang agar benar – benar berdampak pada peningkatan omzet dan kesejahteraan keluarga.
Dirinya mendorong seluruh peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menggali informasi seluas – luasnya mengenai kebijakan pembiayaan UMKM, Program UMARA, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pengelolaan keuangan usaha secara sederhana namun efektif.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertanya, dan menggali informasi dari para narasumber. Jangan ragu untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah dan lembaga perbankan demi kemajuan usaha yang dijalankan,” pesannya lagi.
Senada, Kepala Diskopumker Banjarmasin Machli Riyadi menjelaskanz bahwa kegiatan sosialisasi ini diikuti 120 pelaku UMKM sebagai bagian implementasi salah satu program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, yakni UMARA.
“Kita melakukan sosialisasi kepada 120 orang pelaku UMKM yang ada di Kota Banjarmasin terkait salah satu program prioritas Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, yaitu UMARA, Usaha Mikro Maju Sejahtera. Kegiatan ini tentu bertujuan memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM secara selektif sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama Bank Kalsel,” jelas Machli.
Ia menegaskan, salah satu keunggulan program tersebut adalah skema pinjaman tanpa bunga, karena beban bunga ditanggung oleh pemerintah daerah.
Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan dapat lebih ringan mengakses modal usaha untuk pengembangan usahanya.
“Pinjaman ini kita pastikan tanpa bunga, karena bunganya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Melalui program prioritas Bapak Wali Kota ini, kita berharap UMKM di Kota Banjarmasin bisa semakin maju, naik kelas, dan memiliki daya saing, bukan hanya di tingkat regional tetapi lebih luas lagi,” katanya.
Machli mengungkapkan, saat ini jumlah UMKM di Kota Banjarmasin yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) mencapai 59.193 unit usaha.
Namun demikian, tentu tidak seluruhnya dapat difasilitasi sekaligus, sehingga pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.
Terkait besaran pinjaman, Machli menyebut plafon maksimal yang saat ini disiapkan mencapai Rp150 juta. Namun demikian, besaran tersebut masih akan dievaluasi kembali mengingat tingginya minat dan jumlah pemohon yang terus bertambah.
“Pinjaman maksimal sementara yang bisa kita setujui adalah Rp150 juta. Tetapi karena pemohonnya cukup banyak, tentu akan kita tinjau kembali dan sampaikan kepada Bapak Wali Kota untuk kebijakan lebih lanjut. Prinsipnya, karena program ini tanpa bunga, maka harus ada pemerataan bagi seluruh UMKM yang memenuhi syarat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini sudah terdapat 12 UMKM yang mengajukan permohonan pembiayaan melalui Program UMARA.
Namun seluruh pengajuan tersebut masih dalam proses seleksi sesuai persyaratan yang berlaku.
“Yang mengajukan saat ini sudah ada 12, tetapi masih dalam proses seleksi. Tentu ada yang lolos dan ada yang tidak, karena beberapa syarat harus dipenuhi, misalnya tidak sedang memiliki pinjaman di bank lain, tidak memiliki riwayat kredit macet, usaha minimal sudah berjalan enam bulan, memiliki NIB, serta memiliki tempat usaha sendiri atau setidaknya usaha yang jelas keberlangsungannya,” terang Machli.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap para pelaku usaha mikro semakin memahami berbagai akses pembiayaan yang tersedia, sekaligus mampu memanfaatkan Program UMARA secara optimal untuk memperkuat modal usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperluas jangkauan pasar. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
