FGD SKA 2026: Disdag Kalsel Gandeng Bea Cukai dan Kemendag, Dorong Ekspor Makin Mudah
Foto bersama : Narasumber dan Para Peserta
Banjarmasin – Dalam rangka memperlancar dan memperkuat arus ekspor, Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) tahun 2026, di salah satu hotel Berbintang Banjarmasin, Kamis (23/4).
Disdag Kalsel menghadirkan langsung narasumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalbagsel serta Kementerian Perdagangan Bidang Perdagangan Luar negeri. FGD diikuti sekitar 30 pelaku usaha eksportir dari Banjarmasin dan berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan mengatakan, FGD ini dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus pemahaman menyeluruh bagi pelaku usaha, dalam mengurus dokumen ekspor.
Dengan menghadirkan langsung instansi terkait, peserta dapat menggali informasi secara detail, mulai dari prosedur, persyaratan, hingga solusi atas kendala di lapangan.
“Pelaku usaha bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber, baik terkait kelengkapan dokumen, perhitungan biaya cukai, maupun aspek perpajakan. Jadi setiap kendala bisa langsung dicari solusinya,” katanya dihadapan wartawan.
Disampaikan Bagiawan, tidak hanya soal teknis, kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Peran eksportir dinilai sangat penting, tidak hanya dalam meningkatkan nilai ekspor daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui pajak dan dana bagi hasil.
“Para eksportir di Kalsel semakin berkembang, proses ekspor semakin mudah, dan pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” harapnya.
Lebih lanjut Bagiawan menambahkan, dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, Kalimantan Selatan akan mampu memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk lokal di kancah global.
Oleh karena itu, FGD ini sekaligus menjadi wujud implementasi visi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, untuk memperkuat ekonomi daerah, termasuk pengembangan ekonomi berbasis syariah.
“Pemerintah daerah berkomitmen terus memberikan dukungan dan pendampingan agar pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas ekspor secara lebih efektif dan kompetitif,” tutup Gia. (NHF/RIW/EPS)
