Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan Sosialisasi dan Pencanangan Gerakan Transformasi Penguatan dan Perlindungan Arsip Vital, di Aula Dispersip Kalsel, akhir September lalu. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kalsel Galuh Tantri Narindra.

Galuh Tantri menyampaikan, apresiasi atas digelarnya sosialisasi serta pencanangan, dan berharap, Garda Arsip Kalsel dapat diterapkan secara konsisten di seluruh SKPD.

Sehingga pengelolaan arsip menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan, dan tidak sekadar urusan administratif.

“Kami berharap, Garda Arsip Kalsel dapat diterapkan secara konsisten di seluruh SKPD sehingga pengelolaan arsip menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan,” ungkap Galuh Tantri.

Sehingga, lanjutnya, pengelolaan arsip menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan, dan tidak sekadar urusan administratif.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan gerakan transformasi untuk memperkuat pengelolaan dan perlindungan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kadispersip Kalsel Sri Mawarni mengatakan, sosialisasi diikuti 100 peserta dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel. Dengan narasumber Direktur Kearsipan Daerah I Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Irwanto Eko Saputro.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk implementasi Garda Arsip Kalsel sebagai proyek perubahan transformasi pengelolaan arsip vital.

“Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai pentingnya arsip vital mendukung penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Sri Mawarni.

Arsip vital berperan menjamin kelangsungan operasional, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Saat ini, program tersebut mulai diimplementasikan melalui tahapan percontohan di sejumlah perangkat daerah. Mengingat, arsip vital memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena memuat informasi strategis sekaligus menjadi bukti keberlangsungan organisasi,” jelas Sri Mawarni lebih lanjut.

Karena itu, Garda Arsip Kalsel dirancang sebagai langkah perubahan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

“Saat ini sebagai piloting kita sudah lakukan pada Sekretariat Daerah, BPKAD, mulai dari diidentifikasi arsip – arsip apa yang bernilai strategis, hingga nanti arsip tersebut bisa tertata dan tersedia dengan cepat, tepat, dan lengkap apabila diperlukan, seperti itu harapannya,” ucap Sri Mawarni.

Namun, pengelolaan arsip vital masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses identifikasi, penataan, perlindungan, hingga kemudahan dalam mengakses informasi ketika dibutuhkan.

Karena itu, Garda Arsip Kalsel dirancang sebagai langkah perubahan yang dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Gerakan tersebut mendorong pengelolaan arsip vital secara lebih sistematis, dimulai dari identifikasi dan validasi, kemudian dilanjutkan dengan penataan, perlindungan, hingga digitalisasi arsip.

Sri Mawarni menyebut, Garda Arsip Kalsel menghasilkan sejumlah produk perubahan. Di antaranya pedoman pengelolaan arsip vital, identifikasi dan pemetaan arsip vital, serta penguatan digitalisasi dan akses terhadap informasi arsip.

Implementasi program tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi dilanjutkan di masing-masing unit kerja melalui tahap piloting.

Tim akan mengidentifikasi arsip yang memiliki nilai vital bagi organisasi, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan fungsi dan tingkat kepentingannya. Arsip selanjutnya ditata agar lebih terstruktur dan mudah ditemukan saat dibutuhkan.

“Melalui implementasi Garda Arsip Kalsel, Dispersip juga mendorong peningkatan kemudahan akses terhadap informasi arsip, sekaligus memastikan arsip strategis mendapatkan perlindungan yang memadai,” ucap Sri Mawarni. (SRI/RIW/

Banjarmasin – Tata tertib menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan setiap fungsi DPRD berjalan terarah, efektif, dan sesuai aturan.

Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, terus mematangkan pembahasan secara menyeluruh.

Ketua Pansus, Jahrian, menegaskan, pembahasan tidak dilakukan sekadar mengejar perubahan regulasi, tetapi dengan mencermati ketentuan secara pasal demi pasal.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap aturan yang nantinya diberlakukan benar-benar mampu menjawab kebutuhan kelembagaan DPRD serta dinamika pelaksanaan tugas kedewanan, agar dilakukan secara detail diperlukan, maka tidak ada substansi penting yang terlewat.

“Pembahasan kita lakukan pasal demi pasal, agar setiap materi benar-benar dapat dicermati dan tidak ada ketentuan yang terlewat,” ucapnya.

Disampaikan Jahrian, Peraturan DPRD Kalsel Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib sendiri memuat 198 pasal. Dengan jumlah materi yang cukup besar, pembahasan dilakukan secara bertahap dan teliti, agar setiap ketentuan dapat dikaji secara komprehensif.

Dalam perkembangan terbaru, pembahasan Pansus telah memasuki Pasal 72 Bab IV. Oleh karena itu, setiap pasal yang dirumuskan tidak hanya menjadi bagian dari sebuah peraturan, tetapi juga menjadi pijakan agar pelaksanaan tugas kedewanan semakin tertib, efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Proses ini menunjukkan pembahasan perubahan tata tertib masih terus berjalan dengan mencermati substansi aturan satu per satu,” jelasnya.

Lebih lanjut Jahrian menambahkan, bagi DPRD, tata tertib bukan hanya kumpulan aturan administratif. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Karena itu, penyempurnaan tata tertib diharapkan dapat memperjelas mekanisme kerja sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi kelembagaan.

“Regulasi ini menjadi pedoman kerja yang operasional, adaptif, dan mampu memperkuat kinerja DPRD Kalsel dalam menjalankan amanah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Sebanyak 9.090 pelajar dari 90 SMA/SMK sederajat di Kalimantan Selatan mengikuti Lomba Cerdas Cermat Clash of Banua yang digelar Telkomsel secara bertahap hingga tingkat provinsi.

Kompetisi tersebut mencapai babak final dan penyerahan hadiah di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (1/10), sebagai bagian dari upaya membuka ruang bagi pelajar untuk mengasah pengetahuan sekaligus berkompetisi secara positif.

Manager Branch Telkomsel Banjarmasin, Arif Rahman Hakim mengatakan, Clash of Banua merupakan rangkaian lomba yang berlangsung mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian panjang lomba cerdas cermat dari tingkat sekolah, kabupaten, kota hingga provinsi yang telah diselenggarakan sejak beberapa bulan yang lalu,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan ribuan siswa dari berbagai sekolah menjadi bagian dari komitmen Telkomsel untuk mendukung dunia pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda di Kalsel.

“Total peserta ada sekitar 9.090 orang siswa dengan total sekolah yakni 90 sekolah yang terlibat di seluruh Provinsi Kalsel. Ini merupakan bagian dari semangat Telkomsel untuk ambil bagian dalam mencerdaskan adik – adik kita di Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.

Arif berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak pelajar mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, serta sekolah yang mendukung pelaksanaan kompetisi.

“Ini kegiatan yang pertama dan kami mendapatkan dukungan dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun kabupaten/kota yang juga mendukung penuh. Kesuksesan kegiatan hari ini merupakan semangat dan motivasi kita untuk membuat kegiatan berikutnya lagi,” pungkasnya.

Pada babak final, peserta juga mendapat pesan untuk terus mempertahankan semangat belajar. Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, yang mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin, menyampaikan bahwa capaian dalam kompetisi hendaknya menjadi pijakan untuk meraih prestasi berikutnya.

“Piala dan capaian hari ini adalah batu pijakan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Yang menentukan masa depan adik-adik adalah disiplin untuk terus belajar yang diteruskan setelah hari ini,” ujar Rusma.

Peserta yang belum meraih juara juga didorong menjadikan pengalaman selama kompetisi sebagai bekal untuk terus mengembangkan kemampuan. Ke depan, Clash of Banua diharapkan dapat menjangkau lebih banyak sekolah di Kalsel. (SYA/RIW/EPS)

Banjarmasin — Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalimantan Selatan didorong tidak sekadar mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga menjadi wadah mencetak generasi muda yang terampil, mandiri, dan siap memasuki dunia kerja.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi, usai rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kalsel dan sejumlah pemangku kepentingan terkait pengembangan serta tata kelola BLUD SMK.

Menurut Yani Helmi, konsep BLUD di lingkungan pendidikan memiliki karakteristik berbeda dengan BLUD pada sektor lainnya.

Jika pada umumnya BLUD diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan pendapatan, maka di SMK tujuan utamanya juga harus dikaitkan dengan proses pendidikan dan pembentukan kompetensi siswa.

“BLUD di dunia pendidikan ini sedikit berbeda. Bukan hanya mencari pendapatan, tetapi yang utama menghasilkan tenaga muda di masa yang akan datang melalui anak-anak sekolah kita,” katanya.

Karena itu, Yani Helmi mendorong agar produk dan jasa yang dihasilkan SMK semakin dikenal masyarakat. Dengan begitu, keterampilan siswa tidak berhenti sebagai praktik pembelajaran di sekolah, tetapi dapat berkembang menjadi layanan yang benar – benar dibutuhkan masyarakat.

Yani Helmi mencontohkan kompetensi perbengkelan yang dikembangkan sejumlah SMK. Di Hulu Sungai Utara, misalnya, kompetensi siswa di bidang otomotif bahkan telah dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dalam perbaikan kendaraan.

“Pola seperti ini menunjukkan bahwa SMK memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah,” ucapnya.

Hal serupa juga dapat dikembangkan di Banjarmasin. Yani Helmi menambahkan, salah satunya melalui SMK Negeri 5 yang memiliki kompetensi di bidang otomotif serta telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan seperti Astra dan Honda.

Menurutnya, langkah tersebut pada akhirnya dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi lulusan SMK.

Bahkan, siswa tidak hanya diarahkan menjadi pencari kerja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menciptakan pekerjaan melalui keterampilan yang mereka miliki.

“Memperbaiki kendaraan atau mobil orang tidak ragu-ragu, karena mereka bekerja sama dengan Astra, dengan Honda, dan banyak pihak lainnya. Ini ada ahli teknologinya,” jelasnya.

Yani Helmi menilai, semakin kuat hubungan antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, semakin besar pula peluang siswa mendapatkan pengalaman nyata sebelum lulus.

Produk maupun jasa yang dihasilkan sekolah juga dapat diperkenalkan secara lebih luas sehingga masyarakat mengetahui kompetensi yang dimiliki masing-masing SMK.

Dengan penguatan BLUD, kerja sama industri, serta pemasaran produk dan jasa sekolah, SMK di Kalsel diharapkan semakin mampu menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

“Ini nanti akan mencetak titik-titik untuk kita, supaya ketika keluar dari sekolah, mereka bukan hanya menekan angka pengangguran, tetapi nantinya mendorong mereka untuk bisa bekerja di tengah masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, didukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXIII di Banjarmasin.

Sebanyak 30 jurnalis mengikuti UKW yang mengangkat tema “Wartawan Kompeten, Ekonomi Kuat, Banua Sejahtera” tersebut. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Kamis-Jumat, 1-2 Oktober 2026.

Dari 30 peserta, sebanyak 12 wartawan mengikuti jenjang Muda, 12 peserta jenjang Madya, dan 6 peserta jenjang Utama.

Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh mata uji dengan serius dan menyelesaikan rangkaian UKW dengan hasil yang memuaskan.

“Kita mengharapkan Uji Kompetensi Wartawan ini bukan hanya menerima sertifikat, tapi menghasilkan wartawan yang unggul. Kita ingin meningkatkan wartawan, bukan hanya bisa menulis berita, tetapi juga bisa membuat konten dan video-video pendek karena kita sudah berada di era digitalisasi,” ungkap Helmie.

Menurutnya, dukungan Bank Indonesia terhadap pelaksanaan UKW menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya wartawan sekaligus mendorong penyampaian informasi yang berimbang kepada masyarakat.

“Kita berharap kerja sama yang pertama ini terus berlanjut dan bukan yang terakhir. Evaluasi tentu penting untuk melihat apakah kita berhasil dalam melaksanakan UKW kali ini. Semoga seluruh peserta bisa lulus semua. Tentu Bank Indonesia juga akan mengevaluasi kembali kerja sama ini,” ujarnya.

Menurut Helmie, peningkatan kompetensi wartawan juga memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah maupun korporasi sebagai mitra pers.

“Bagi korporasi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, ini juga bagus. Dengan kualitas wartawan yang baik, tentu dampak pemberitaan bagi daerah juga akan baik. Itu yang kita harapkan dari uji kompetensi wartawan ini,” tuturnya.

Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kalimantan Selatan (KPw BI Kalsel) yang diwakili Kepala Divisi Implementasi KEKDA, Mualam Noor, berharap pelaksanaan UKW semakin meningkatkan kompetensi jurnalis di Kalimantan Selatan.

“Terus tetap bisa menulis karya jurnalistik yang berbobot. Bisa menyampaikan kebijakan dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, atau regulator yang ada di daerah supaya masyarakat bisa menerima pemberitaan secara jelas,” ucapnya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan PWI Kalsel dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat.

“Selain itu, tentunya dengan kegiatan ini kolaborasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah dan PWI Kalsel akan berjalan dengan baik. Dan literasi masyarakat Kalsel nantinya akan meningkat,” sebutnya.

Mualam menambahkan, KPw BI Kalsel bersama PWI Kalsel akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut untuk melihat peluang penguatan kolaborasi pada masa mendatang.

“Jadi, hasil ini menentukan hasil dari kegiatan saat ini. Kami juga minta titip kepada teman-teman yang ikut UKW untuk benar – benar serius mengikuti kegiatan ini,” pesannya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, yang hadir mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin, menyampaikan apresiasi kepada PWI Kalsel dan Bank Indonesia yang terus mendorong peningkatan profesionalisme serta kompetensi wartawan di Kalimantan Selatan.

“Kita semua memahami bahwa pers memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Melalui pemberitaan, masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai hal yang terjadi di sekitarnya, termasuk kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai persoalan yang dihadapi,” ucapnya, membacakan sambutan Gubernur.

Menurutnya, kualitas informasi menjadi hal yang sangat penting. Wartawan tidak hanya dituntut mampu menyampaikan berita dengan cepat, tetapi juga harus memastikan informasi yang disampaikan benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Terlebih di era digital seperti sekarang, tantangan dunia jurnalistik semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan menit, bahkan detik. Pada saat yang sama, masyarakat juga berhadapan dengan berbagai informasi yang belum tentu benar,” sampainya.

Dalam kondisi tersebut, wartawan profesional memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik. Kompetensi, ketelitian, etika, serta keberanian melakukan verifikasi menjadi modal utama agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berkualitas.

“Saya berharap UKW ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas wartawan di Kalimantan Selatan. Wartawan yang kompeten tidak cukup hanya memiliki kemampuan menulis karya jurnalistik, tetapi juga harus memahami kode etik, mampu melakukan verifikasi, serta memiliki tanggung jawab sosial dalam setiap informasi yang disampaikan kepada publik,” imbuhnya.

Pelaksanaan UKW Angkatan XXIII PWI Kalsel diharapkan tidak berhenti pada pencapaian sertifikasi semata. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan kemampuan adaptasi wartawan menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.

Dengan wartawan yang semakin kompeten dan profesional, pers diharapkan mampu terus menjadi jembatan informasi yang terpercaya dalam menyajikan fakta secara jernih, mengawal kepentingan publik, sekaligus turut mendorong pembangunan dan kemajuan Banua. (PWIKalsel-RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel mempersiapkan rangkaian Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026.

Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, diwakili Kabid Pemberdayaan Pemuda Budiono menjelaskan, persiapan yang telah dilakukan salah satunya adalah Aruh Pemuda, yang akan melibatkan sekitar 200 pemuda dari berbagai unsur.

“Aruh Pemuda dijadwalkan berlangsung pada 27-28 Oktober 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalsel, di Banjarbaru,” ungkap Budiono, kepada sejumlah wartawan, Rabu (30/9).

Kegiatan ini, lanjutnya, dirancang menjadi ruang pertemuan sekaligus penguatan kapasitas dan semangat kepemudaan di Kalsel.

“Peserta Aruh Pemuda akan berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar, organisasi kepemudaan (OKP), serta pemuda dari berbagai daerah di Kalsel,” ujar Budiono.

Rentang usia peserta, berkisar dari 16 sampai 30 tahun, berdasarkan usia Pemuda di Indonesia saat ini.

“Aruh Pemuda ini selain untuk memberikan ruang bagi para pemuda mendapatkan wawasan, motivasi, dan perspektif baru dalam menghadapi berbagai tantangan Pemuda saat ini, sehingga tidak hanya sekadar seremoni semata,” tutur Budiono.

Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Dispora Kalsel berkolaborasi dengan BASAibu Kalsel untuk memperkuat substansi kegiatan. Yakni dengan menghadirkan sejumlah pembicara untuk memperdalam makna Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun ini.

Rangkaian Peringatan Hari Sumpah Pemuda mendatang, dimulai dari Pelaksanaan Apel Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026, di Halaman Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru.

Selain rangkaian kegiatan di tingkat daerah, kepemudaan Kalsel juga akan mengikuti pembekalan dari Kemenpora, dalam upaya penguatan kesiapan pemuda Kalsel dalam mengikuti berbagai program kepemudaan yang akan datang.(DISPORAKALSEL–SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, melepas Kontingen Wasaka Muda Indonesia U13 (Sepak Bola) yang akan berlaga pada Piala Soeratin U13 Tingkat Nasional Tahun 2026. Pelepasan berlangsung di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Rabu (30/9).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Yamin menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh pemain, pelatih, pembina, serta orang tua yang telah mendampingi dan mendukung para pemain muda hingga mampu melangkah ke tingkat nasional.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarmasin, saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi – tingginya kepada seluruh pemain, pelatih, pembina, serta orang tua yang telah mendukung anak-anak kita hingga dapat melangkah ke tingkat nasional dan menjadi kebanggaan bagi kita semua,” ujar Yamin.

Menurutnya, keikutsertaan dalam kompetisi nasional tidak semata-mata tentang mengejar prestasi dan kemenangan. Lebih dari itu, ajang tersebut menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menambah pengalaman, menguji kemampuan, serta belajar menjadi atlet yang disiplin dan mampu bekerja sama dalam tim.

Yamin berpesan kepada seluruh kontingen agar tampil maksimal selama mengikuti kompetisi, menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan dan seluruh perangkat pertandingan, serta menjaga sikap dan nama baik daerah.

“Kalian akan berangkat membawa nama Wasaka Muda Indonesia dan Kota Banjarmasin. Maka dari itu, tunjukkan bahwa kontingen dari Kota Banjarmasin memiliki semangat, disiplin, dan mental bertanding yang baik,” pesannya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para pelatih dan orang tua yang selama ini turut berperan dalam proses pembinaan atlet usia muda.

“Pembinaan atlet usia muda tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan perlu kerja sama antara klub, pelatih, keluarga, pemerintah, dan berbagai pihak agar potensi anak-anak kita dapat berkembang secara berkelanjutan,” katanya.

Menutup sambutannya, Wali Kota Yamin meminta seluruh pemain untuk menghadapi pertandingan dengan percaya diri, tetap kompak, menjaga kesehatan, serta menikmati setiap proses yang dijalani.

“Hadapi lawan dengan percaya diri, tetap kompak, dan nikmati setiap prosesnya. Apa pun hasilnya nanti, jadikan pengalaman di Piala Soeratin ini sebagai bagian dari perjalanan kalian untuk menjadi pesepakbola yang handal. Jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaga nama baik daerah, dan jangan lupa berdoa,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin — Tiga kekuatan perempuan di Kalimantan Selatan, yakni Kaukus Perempuan Parlemen Daerah (KPPD), Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) DPRD Kalsel, dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalsel, menyatukan langkah untuk mendorong perhatian lebih besar terhadap isu perempuan dan anak dalam pembangunan daerah.

Sinergi tersebut mengemuka dalam kegiatan ramah tamah dan dialog yang mempertemukan perempuan parlemen, Gatriwara, pimpinan redaksi perempuan, serta jurnalis perempuan di Ruang Rapat H.M. Ismail Abdullah, Gedung B Lantai IV DPRD Provinsi Banjarmasin, Rabu (30/9).

Ketua KPPD Kalsel, Dewi Damayanti Said mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya tiga elemen perempuan berkumpul dalam satu forum untuk membicarakan kontribusi perempuan terhadap pembangunan Banua.

Menurut Dewi, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan ketika masuk ke ruang publik, termasuk dalam dunia politik. Karena itu, diperlukan kolaborasi antarelemen perempuan agar suara dan kepentingan perempuan dapat semakin terakomodasi dalam kebijakan pembangunan.

“KPPD memiliki kekuatan dalam mengawal kebijakan, FJPI memiliki kemampuan menyuarakan berbagai temuan dan persoalan melalui pemberitaan, sedangkan Gatriwara memiliki kedekatan dengan masyarakat dan keluarga,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Gatriwara DPRD Kalsel, Faridah Supian HK. Menurutnya, dukungan terhadap sinergi antara perempuan parlemen, jurnalis perempuan dan Gatriwara.

Kolaborasi
tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat dilanjutkan melalui berbagai program nyata yang memberikan manfaat bagi perempuan, keluarga dan masyarakat luas.

“Dengan kekuatan dan peran yang berbeda, KPPD, Gatriwara dan FJPI Kalsel berkomitmen untuk terus bergerak sesuai bidang masing-masing, agar isu perempuan dan anak semakin mendapat perhatian dalam pembangunan Banua,” harapnya.

Sementara itu, Ketua FJPI Kalsel, Sunarti menjelaskan, pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara jurnalis perempuan dengan lembaga publik, khususnya DPRD Kalsel.

FJPI akan terus mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme jurnalis perempuan. Menurutnya, perempuan tidak hanya menjadi objek pemberitaan, tetapi juga dapat menjadi pelaku, penggerak, sekaligus pengambil keputusan dalam pembangunan.

“Kami ingin mendorong jurnalisme yang berperspektif perempuan, ramah anak, menghargai keberagaman dan berpihak kepada publik tanpa kehilangan independensi,” jelasnya.

Dukungan terhadap kolaborasi tersebut juga disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. Ia menyoroti pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan mengingatkan pentingnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anak, agar keluarga dapat menjadi lingkungan yang memberikan perlindungan dan pendidikan yang baik bagi generasi muda.

“Kolaborasi tiga elemen perempuan ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk bertukar informasi, menyampaikan aspirasi, sekaligus mengawal berbagai persoalan perempuan dan anak di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel terus mengejar peningkatan prestasi olahraga daerah. Hingga September 2026, kontingen cabang olahraga yang difasilitasi melalui program Pelatda telah menyumbangkan 66 medali, terdiri dari 24 emas, 20 perak dan 22 perunggu.

Kepala Dispora Kalsel, Pebriadin Hapiz, melalui Kepala Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan, Rijal Hamid mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari keikutsertaan atlet Kalsel dalam berbagai kejuaraan nasional (Kejurnas) maupun event terbuka.

“Alhamdulillah untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dispora memfasilitasi Pelatda cabang olahraga yang ada di Kalimantan Selatan. Saat ini sudah menyumbangkan sebanyak 66 medali, terdiri dari 24 emas, 20 perak dan 22 perunggu,” ujar Rijal Hamid, Selasa (29/9).

Meski demikian, capaian tersebut masih berada di bawah indikator kinerja utama (IKU) Dispora Kalsel yang ditetapkan sekitar 198 medali.

Karena itu, Dispora masih membuka peluang penambahan medali dari sejumlah cabang olahraga yang dijadwalkan bertanding hingga penghujung tahun.

“Kami menyadari memang ini masih belum sesuai dengan target yang diinginkan. Tetapi kita akan tetap terus melakukan kolaborasi dengan cabang olahraga, Pemerintah Provinsi, KONI dan semua yang terkait untuk peningkatan prestasi dan medali Kalimantan Selatan ke depannya,” katanya.

Rijal menjelaskan, keterbatasan anggaran turut memengaruhi jumlah cabang olahraga dan atlet yang dapat difasilitasi.

Dengan efisiensi anggaran yang tersedia, Dispora memprioritaskan cabang olahraga yang dinilai memiliki peluang memberikan kontribusi prestasi.

“Dengan efisiensi anggaran yang tersedia, akhirnya kita hanya bisa mengirimkan cabang olahraga yang memang prioritas untuk berangkat dan mendapatkan hasil medali,” jelasnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah tidak semata-mata diarahkan pada jumlah atlet yang diberangkatkan, tetapi juga pada peluang capaian prestasi dari setiap keikutsertaan.

Pada 2026, terdapat sekitar 200 atlet yang mendapat dukungan dalam anggaran program tersebut.

Rijal menegaskan, pencapaian medali tidak dapat dihitung secara sederhana berdasarkan jumlah atlet yang dikirim.

Setiap cabang olahraga memiliki nomor pertandingan, tingkat persaingan dan peluang medali yang berbeda.

“Harapan kami dengan sisa bulan menuju akhir tahun ini, ada beberapa cabang olahraga yang akan bisa menyumbangkan beberapa medali supaya IKU Dispora Kalimantan Selatan bisa tercapai,” tuturnya.

Dispora Kalsel pun akan terus mendorong kolaborasi dengan KONI dan pengurus cabang olahraga untuk mengoptimalkan sisa kalender pertandingan 2026.

Tambahan medali dari cabang olahraga yang masih bertanding diharapkan dapat mempersempit selisih capaian terhadap target IKU.

“Walaupun memang masih jauh dari standar, kita akan terus berupaya. Karena kalau kita mengirim 200 atlet, bukan berarti 200 atlet tersebut bisa mendapatkan medali,” pungkasnya. (DISPORAKALSEL-SRI/RIW/EPS)