Banjarmasin – Laman 6 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kembali Gelar Wiramuda Berprestasi Ini Harapan Dispora Kalsel

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pemilihan Wirausaha Muda (Wiramuda) Berprestasi, di Kota Banjarmasin, Rabu (29/7). Pemilihan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz didampingi Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab, serta Kasi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda, Iqbal Khoirul Anam.

“Kegiatan ini diikuti peserta yang merupakan hasil seleksi di daerah masing-masing dan akan mengikuti rangkaian pembekalan, berbagi pengalaman, membangun jejaring, hingga penjurian untuk menentukan wirausaha muda terbaik tingkat provinsi,” ungkap Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz.

*Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz saat menyampaikan sambutannya*

Melalui kegiatan ini Dispora Kalsel ingin mempertemukan para Wiramuda agar dapat saling berbagi pengalaman, sekaligus berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi, untuk mengembangkan usaha di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme kaum muda, khususnya perempuan, dalam dunia usaha. Berdasarkan data nasional, jumlah perempuan yang berwirausaha di Kalsel lebih banyak dibandingkan laki laki.

“Kami menilai sebagian besar peserta sudah mulai memanfaatkan teknologi digital melalui marketplace dan media sosial sebagai sarana pemasaran,” ujarnya.

Kondisi tersebut, tambahnya, menjadi peluang besar bagi Wiramuda untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

“Kalsel memiliki potensi pasar yang besar, kami berharap para Wiramuda mampu mengambil peluang tersebut sehingga semakin banyak produk lokal yang dipasarkan dan diminati masyarakat,” ucap Pebriadin.

Sementara itu Kabid Pengembangan Pemuda Rika Ayu Zaenab mengatakan, pelatihan diikuti 65 peserta perwakilan 13 kabupaten kota di Kalsel.

“Masing-masing kabupaten kota mengirimkan lima peserta yang sebelumnya telah melalui proses seleksi di daerah,” jelas Rika.

Para pemenang akan memperoleh uang pembinaan dan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi sekaligus stimulus untuk mengembangkan usaha. (SRI/RIW/APR)

Komisi II Dorong BUMD Genjot PAD, Ambapers Usul Naikkan Tarif Alur Barito Untuk Ekspor Batubara

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan rencana kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bank Kalsel untuk Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat kerja yang digelar Rabu (29/7), DPRD tidak hanya mengevaluasi target bisnis masing-masing perusahaan daerah, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai strategi baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, agar seluruh BUMD mampu menyusun program yang realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Ia menilai setiap perusahaan daerah harus terus berinovasi, memperkuat tata kelola perusahaan, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

“Sinergi antara BUMD, Bank Kalsel, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dinilai menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Suripno menyampaikan, setiap BUMD telah memaparkan program kerja, target usaha, hingga strategi pengembangan bisnis yang akan dijalankan pada 2027.

Pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat daya saing perusahaan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperbesar kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan.

“Kami berharap seluruh BUMD mampu menghadirkan terobosan yang tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memperkuat peran sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali, mengusulkan penyesuaian tarif jasa melintasi alur ambang Sungai Barito khusus bagi angkutan batubara yang diekspor ke luar negeri.

Namun, masih menunggu persetujuan dari Indonesian National Shipowners Association (INSA) Banjarmasin maupun pusat, serta rekomendasi dari Kementerian Perhubungan sebelum diterapkan kepada pengguna jasa.

“Apabila disetujui, kebijakan itu diperkirakan mampu meningkatkan setoran dividen PT Ambapers kepada PT Bangun Banua dari sekitar Rp17 miliar menjadi Rp26 miliar per tahun,” tutupnya.

Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, menggelar rapat kerja bersama sejumlah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD serta Bank Kalsel, membahas rencana kerja Tahun Anggaran 2027.

Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pimpinan PT Jamkrida Kalsel, PT Ambaper, PT Bangun Banua, serta Direktur Bank Kalsel beserta jajarannya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Percepat Pembahasan KUA-PPAS 2027, Banggar DPRD Pastikan Program Prioritas Tepat Sasaran

Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar rapat kerja bersama 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Gedung H.M. Ismail Abdullah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (29/7) sore.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Ketua Banggar, Supian HK, didampingi jajaran pimpinan Banggar.

*Ketua DPRD Kalsel Supian HK, saat memimpin rapat*

Seluruh kepala SKPD yang diundang diminta memaparkan program prioritas, target kinerja, serta kebutuhan anggaran yang akan dijalankan pada tahun 2027.

Supian HK mengatakan, pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap program yang diusulkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur.

“Kami ingin memastikan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun secara matang. Setiap SKPD harus mampu menjelaskan prioritas programnya secara rinci agar anggaran yang dialokasikan benar – benar efektif, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih antarprogram,” katanya.

Disampaikan Supian HK, Banggar DPRD Kalsel akan mengawal setiap tahapan pembahasan agar penggunaan APBD benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

*Anggota Banggar DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono, saat memberikan saran*

Fokus pembangunan tetap diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan pelayanan publik.

“Penyusunan anggaran yang berkualitas tidak hanya diukur dari besarnya nilai anggaran, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh program harus memiliki target yang jelas, terukur, dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, selain mengevaluasi usulan program, Banggar juga melakukan sinkronisasi terhadap rencana kerja masing-masing SKPD agar selaras dengan visi pembangunan daerah dan tidak terjadi duplikasi kegiatan yang berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.

“Pembahasan KUA-PPAS 2027 sendiri masih akan berlanjut. Banggar DPRD Kalsel dijadwalkan kembali mengundang SKPD lainnya pada Jumat, 31 Juli 2026, untuk melanjutkan pendalaman terhadap program-program yang akan dibiayai melalui APBD Tahun Anggaran 2027,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Dari Rawa Kalsel ke Meja Makan di China, Ekspor Belut Hidup Tembus Rp10 Miliar

Banjarmasin – Dulu cuma jadi lauk di warung pinggir rawa, kini belut hidup asal Kalimantan Selatan melenggang ke pasar China. Dalam 7 bulan pertama 2026 saja, nilai ekspornya sudah tembus Rp10,14 miliar.

Data Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalsel mencatat, sepanjang Januari–Juli 2026 telah terjadi 72 kali pengiriman belut hidup ke China. Totalnya 1,4 juta ekor atau 205,6 ton. Angka itu melonjak tajam dibanding 2025 yang hanya 17 kali pengiriman senilai Rp1,92 miliar.

Lonjakan itu tak lepas dari dibukanya penerbangan kargo langsung Banjarmasin – China. Sebelumnya eksportir harus memutar dulu ke Jakarta atau Surabaya.

“Rantai logistik jadi lebih pendek. Kualitas belut lebih terjaga karena waktu tempuh lebih singkat,” kata Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel, Erwin A. M. Dabukke, dalam Go Ekspor Barantin Web Series Episode 3 yang digelar Rabu (29/7).

Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyebut, belut sebagai salah satu komoditas perikanan dengan prospek cerah di pasar internasional. Tapi untuk masuk ke negara tujuan, semua komoditas wajib lolos uji karantina.

“Belut hidup yang diekspor harus diperiksa kesehatannya dan dipastikan bebas hama penyakit ikan. Ini bukan hanya syarat negara tujuan, tapi juga untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap produk Indonesia,” ujar Plt. Deputi Bidang Karantina Ikan Barantin, Sugeng Sudiarto.

Selain mengawasi, Barantin juga turun mendampingi pelaku usaha. Mulai dari urus dokumen, cek kesehatan media pembawa, hingga penerbitan sertifikat kesehatan. Tujuannya satu, mempermudah akses ekspor.

Kepala PPSDM Karantina, Wisnu Wasisa Putra menambahkan, edukasi seperti web series ini penting agar makin banyak UMKM paham prosedur.

“Kami ingin pelaku usaha Kalsel melek peluang global dan siap bersaing,” katanya.

Kalsel punya modal besar. Kondisi perairan rawa dan lahan basah membuat daerah ini jadi salah satu penghasil belut alam terbesar di Indonesia.

Erwin menyebut sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan karantina jadi kunci.

“Kalau mutu terjaga, daya saing belut Kalsel di pasar global akan semakin kuat,” ujarnya.

Dalam web series tersebut, Barantin juga menghadirkan eksportir belut untuk berbagi strategi memenuhi standar mutu negara tujuan.

Sugeng menutup, belut hidup bukan sekadar komoditas.

“Ini soal nilai tambah sumber daya perikanan Indonesia, memperluas pasar, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” tutup Sugeng. (Barantin-RIW/APR)

Pemadaman Listrik Bergilir, Pemko Banjarmasin Datangi PLN Pusat

Jakarta – Atas arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar, mendatangi Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta, Selasa (28/7), untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Banjarmasin dan wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemerintah Kota Banjarmasin didampingi General Manager PT PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, dan diterima Vice President Executive Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Saleh Siswanto.

Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda mengatakan, kedatangan Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik.

“Atas instruksi Bapak Wali Kota, kami datang langsung ke PLN Pusat untuk menyampaikan seluruh keluhan masyarakat, mulai dari dampak terhadap UMKM, rumah tangga, sektor usaha, hingga layanan publik. Kami juga meminta penjelasan mengenai penyebab pemadaman, langkah penanganan, serta bentuk kompensasi yang menjadi hak masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ananda, pemadaman listrik yang terjadi saat ini tidak hanya memutus pasokan listrik, tetapi juga berdampak terhadap jaringan telekomunikasi akibat Base Transceiver Station (BTS) ikut kehilangan pasokan listrik.

“Dulu ketika listrik padam, sinyal masih bisa digunakan. Sekarang listrik padam, sinyal juga ikut hilang. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat, komunikasi, hingga pelayanan menjadi semakin terganggu,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga menyampaikan berbagai dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti kerugian pelaku UMKM, rusaknya peralatan elektronik, matinya ribuan ternak, hingga rusaknya Air Susu Ibu (ASI) yang disimpan dalam lemari pendingin sehingga tidak lagi layak dikonsumsi.

Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN turut memaparkan kondisi sistem kelistrikan melalui pusat pengendalian operasional (war room).

Berdasarkan penjelasan PLN, gangguan pasokan listrik disebabkan kerusakan pada tiga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yakni PLTU Asam-Asam, PLTU Stagen, dan PLTU Tabalong, yang mengakibatkan defisit daya sekitar 250 megawatt (MW) pada sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil pembahasan, PLN menyampaikan bahwa mulai 29 Juli 2026, durasi pemadaman bergilir akan dikurangi menjadi sekitar tiga jam.

Selanjutnya, proses perbaikan di tiga PLTU ditargetkan selesai pada 3 Agustus 2026, sehingga sistem kelistrikan diharapkan kembali normal mulai 4 Agustus 2026 tanpa pemadaman bergilir.

“Alhamdulillah, kami memperoleh kepastian bahwa durasi pemadaman mulai dikurangi sejak hari ini. Insyaallah, apabila proses perbaikan berjalan sesuai rencana, pada 4 Agustus kondisi kelistrikan akan kembali normal. Tentu kami akan terus mengawal komitmen ini agar benar – benar terealisasi,” tegas Ananda.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berkoordinasi dengan PLN serta mengawal seluruh aspirasi masyarakat hingga kondisi kelistrikan kembali pulih sepenuhnya.

“Kami memahami betapa besar dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, seluruh aspirasi telah kami sampaikan secara langsung kepada PLN Pusat. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini sampai masyarakat kembali mendapatkan pelayanan kelistrikan yang normal dan andal,” pungkasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Wakil HSS Dinobatkan Sebagai Duta Pepelengasih Kalsel 2026

Banjarmasin – Wakil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berhasil menjadi pemenang Duta Pelelingasih Tingkat Provinsi Tahun 2026. Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kasi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda Donny Dwi, sukses menutup kegiatan tersebut pada Rabu (29/7) di Banjarmasin.

“Kami mengapresiasi para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini,” ungkap Donny Dwi.

Pihaknya, berharap para peserta Pepelengasih Tingkat Provinsi Tahun 2026 ini, menjadi agen perubahan lingkungan ididaerahnya masing masing.

*Penyerahan hadiah kepada pemenang pertama*

“Dengan langkah mereka di Pepelengasih ini, dapat membawa mereka menjadi agen perubahan bagi lingkungannya,” ujar Donny.

Sehingga, lanjutnya, Duta Pepelengasih ini tidak hanya menjadi role model di media sosial saja.

“Kami juga berharap, Duta Pepelengasih ini dapat menjadi contoh bagi generasi muda lainnya, dalam menjalani hidup dengan lebih ramah lingkungan,” ucap Donny.

Sementara itu, Juri Pepelengasih Tingkat Provinsi Kalsel, Amalia Rezeki, mengapresiasi Dispora Kalsel yang konsisten menggelar pemilihan ini.

“Kami mengapresiasi kegiatan seleksi Duta Pepelengasih terus dilaksanakan,” ucapnya.

Amalia juga memastikan, bahwa kualitas peserta Duta Pepelengasih setiap tahunnya mengalami peningkatan.

“Peningkatan tersebut terlihat dari pergerakan pemuda terhadap lingkungan, dan ternyata memiliki banyak inovasi,” ujarnya lagi.

Diantaranya gerakan pengolahan sampah, hingga konservasi flora dan fauna.

“Begitu juga dengan variasi usia peserta, jika sebelumnya hanya diikuti mahasiswa, kini pelajar SMA ikut pemilihan ini,” ucapnya.

Sedangkan, Pemenang 1 Saiful Ahyar mengatakan, pada pemilihan ini Ia mempresentasikan konservasi tanaman Kemiri.

“Kami sudah mengoptimalkan pemanfaatan tanaman kemiri dari Loksado, menjadi minyak kemiri,” ungkapnya.

Pelestarian dan pemanfaatan tanaman Kemiri bagi masyarakat Loksado ini, perlu terus dilakukan, agar terus terjaga keberadaannya.

Adapun pemenang Pepelengasih Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yakni:

Pemenang 1, Saiful Ahyar Wakil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Juara 2, Alma Cayani Fairuz Wakil Kabupaten Tanah Bumbu, juara 3 Nayshila Dewi Agustina wakil Kabupaten Kotabaru.

Sementara Juara Harapan 1 Muhammad Abiyyu wakil Kota Banjarmasin, Juara Harapan 2 Rizqi Fairuz Ansari wakil Kabupaten Tanah Bumbu, Juara Harapan 3 Akhmad Zaini Wakil Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/APR)

Jelang HUT ke-76, Ini Pemenang Lomba Tema dan Logo Hari Jadi Kalsel

Banjarmasin – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPTD Taman Budaya, sukses menyelenggarakan Lomba Tema dan Logo Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wadah partisipasi masyarakat menyalurkan ide, kreativitas, serta rasa cinta terhadap Banua.

Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Rizal Pahmi menjelaskan, lomba terbuka untuk umum, mulai dari pelajar, mahasiswa, desainer, hingga para pegiat kreatif.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya melibatkan berbagai lapisan masyarakat memaknai perjalanan panjang pembangunan Kalimantan Selatan melalui karya-karya kreatif yang memiliki nilai seni, budaya, dan identitas daerah.

“Melalui lomba ini lahir tema dan logo yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu merepresentasikan semangat kemajuan, kebersamaan, serta kearifan lokal Kalimantan Selatan,” ujar Rizal, pada Selasa (28/7).

Rizal mengatakan, pendaftaran dan pengumpulan karya dibuka sejak 27 Maret hingga 31 Mei 2026. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi. Tercatat sebanyak 42 karya logo dan 56 usulan tema diterima panitia.

Seluruh karya kemudian melalui proses kurasi administrasi dan penilaian awal hingga menyisakan 28 peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

“Penilaian dilakukan secara profesional oleh dewan juri yang berasal dari kalangan seni, desain, dan budaya, dengan mempertimbangkan aspek orisinalitas, filosofi, estetika, relevansi terhadap Hari Jadi Kalimantan Selatan, serta kemudahan penerapan pada berbagai media publikasi,” jelasnya.

*Juara 1 Kategori Tema : Pilihan Gubernur Kalsel*

Lebih lanjut Rizal menambahkan, setelah melalui tahapan penjurian, masing – masing dipilih tiga nominasi terbaik untuk kategori tema dan logo.

Hasil tersebut kemudian dibahas dalam rapat Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Gedung Mahligai Pancasila sebelum akhirnya disepakati sebagai hasil akhir.

“Kami berharap, penyelenggaraan lomba ini mampu menumbuhkan rasa memiliki, kebanggaan, dan kecintaan masyarakat terhadap Banua,” harapnya.

Tema dan logo terpilih nantinya akan menjadi identitas resmi Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan serta digunakan dalam berbagai kegiatan dan publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun untuk kategori tema, nominasi pertama diraih Nina Damayanti dengan tema “Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju”.

Sedangkan
pada kategori logo, nominasi terbaik diraih Muhammad Nafis, yang karyanya dinilai mampu merepresentasikan semangat Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan melalui konsep visual yang kuat dan sarat makna. (TAMANBUDAYAKALSEL-NHF/RIW/APR)

Bahas KUPA-PPAS Perubahan 2026, DPRD Perkuat Sinergi Wujudkan “Kalsel Bekerja”

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Selasa (28/7).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, unsur Forkopimda, kepala SKPD, serta anggota DPRD.

Dalam pidatonya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa perubahan KUPA dan PPAS menjadi langkah penting menjaga arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan Kalimantan Selatan.

“Rancangan perubahan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi landasan dalam penyusunan perubahan RKA-SKPD, sekaligus memastikan target RPJMD Kalimantan Selatan 2025–2029 dengan visi Kalsel Bekerja menuju Gerbang Logistik Kalimantan dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Muhidin.

Ia menjelaskan, perubahan APBD dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran hingga Triwulan II Tahun 2026, sekaligus mengakomodasi sejumlah program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Dalam pemaparannya, Gubernur juga menyampaikan proyeksi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7,733 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp10,504 triliun.

“Pemerintah daerah tetap memprioritaskan anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Kalimantan Selatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menegaskan pihaknya akan menjalankan fungsi penganggaran secara maksimal melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan ini menjadi bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

“Melalui pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Banua melalui pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Empat E-RTG Resmi Perkuat Operasional TPK Banjarmasin, Tingkatkan Produktivitas Bongkar Muat dan Dukung Green Port

Banjarmasin – PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Petikemas Banjarmasin (TPK Banjarmasin) resmi memperkuat kapasitas operasionalnya dengan menghadirkan empat unit Electric Rubber Tyred Gantry Crane (E-RTG).

Penambahan peralatan bongkar muat berbasis listrik tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas pelayanan peti kemas, memperkuat kehandalan operasional, sekaligus mendukung transformasi pelabuhan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.

Investasi tersebut dilakukan seiring dengan kinerja operasional Terminal Petikemas Banjarmasin yang terus menunjukkan tren positif.

Hingga akhir Semester I Tahun 2026, TPK Banjarmasin berhasil melayani arus peti
kemas sebanyak 236.990 box atau setara dengan 282.265 TEUs.

Capaian tersebut mencerminkan tingginya aktivitas bongkar muat di terminal sekaligus menjadi dasar perusahaan untuk terus meningkatkan kapasitas fasilitas dan peralatan operasional untuk menjaga kelancaran pelayanan kepada pengguna jasa.

Sebelum dioperasikan, ke-empat unit E-RTG menjalani serangkaian pengujian sesuai standar teknis yang dipersyaratkan, meliputi pemeriksaan visual, pengukuran dimensi, Non-Destructive Testing (NDT) dengan metode Magnetic Particle Testing, Function and Performance Test, Load Test, Commissioning Test, hingga Endurance Test selama 1×24 jam.

Seluruh tahapan tersebut bertujuan memastikan aspek keselamatan, fungsi, serta keandalan peralatan sebelum digunakan dalam kegiatan operasional terminal.

Setelah seluruh tahapan pengujian dinyatakan memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan, 4 (empat) unit E-RTG secara resmi dilakukan Serah Terima Operasi dari PT Pelindo Terminal Petikemas pada 17 Juli 2026.

Serah Terima Operasi tersebut menjadi tonggak dimulainya pemanfaatan E-RTG dalam mendukung pelayanan bongkar muat di Terminal Petikemas Banjarmasin.

Terminal Head Terminal Petikemas Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, penambahan empat unit E-RTG merupakan bagian dari komitmen perusahaan memperkuat kapasitas operasional untuk menjawab pertumbuhan arus peti kemas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan.

“Kinerja operasional Terminal Petikemas Banjarmasin yang terus menunjukkan pertumbuhan menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan,” ujar Sirin Purnomo.

Hingga Semester I Tahun 2026 TPK Banjarmasin telah melayani 236.990 box atau setara 282.265 TEUs.

“Seiring meningkatnya aktivitas bongkar muat, kehadiran empat unit E-RTG menjadi investasi strategis untuk menjaga produktivitas terminal, mempercepat pelayanan kapal dan peti kemas, serta memastikan layanan kepada pengguna jasa tetap optimal,” tambahnya.

Dengan beroperasinya empat unit E-RTG tersebut, jumlah Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) di Terminal Petikemas Banjarmasin meningkat dari 12 unit menjadi 16 unit, atau bertambah sekitar 33 persen.

Penambahan tersebut memperkuat kapasitas pelayanan terminal dalam mengakomodasi peningkatan arus peti kemas sekaligus mendukung percepatan proses bongkar muat.

Tambahan unit RTG memungkinkan distribusi peralatan pada setiap blok container yard menjadi lebih optimal sehingga proses receiving, delivery, loading, dan unloading peti kemas dapat berlangsung lebih cepat melalui pengurangan potensi waiting time peralatan.

Selain itu, ketersediaan unit tambahan meningkatkan keandalan operasional karena tersedia cadangan alat saat dilakukan preventive maintenance, sehingga kontinuitas pelayanan kepada pengguna jasa tetap terjaga.

Penggunaan E-RTG berbasis tenaga listrik juga menjadi bagian dari implementasi konsep Green Port yang terus dikembangkan PT Pelindo Terminal Petikemas.

Dibandingkan RTG konvensional berbahan bakar diesel, E-RTG menawarkan efisiensi energi yang lebih baik, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, serta berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon dalam mendukung operasional pelabuhan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

PT Perfecta Sarana Engineering sebagai konsultan Pengawas Pekerjaan Pengadaan 4 (empat) unit E-RTG di Terminal Petikemas Banjarmasin. Consultant Inspector PT Perfecta Sarana Engineering, Oliver Frids, mengatakan seluruh tahapan pengujian menunjukkan bahwa 4 (empat) unit E-RTG telah memenuhi parameter teknis yang dipersyaratkan untuk mendukung operasional terminal peti kemas.

Berdasarkan hasil inspeksi dan rangkaian pengujian yang telah dilaksanakan, mulai dari Commissioning Test, Load Test hingga Endurance Test, seluruh unit E-RTG menunjukkan performa yang stabil dan memenuhi kriteria penerimaan sesuai spesifikasi teknis.

“Sistem mekanikal, elektrikal, kontrol, serta fitur keselamatan berfungsi dengan baik, sehingga alat siap mendukung kegiatan operasional secara andal dan berkesinambungan,” kata Oliver Frids.

Menurut Oliver, keberhasilan seluruh rangkaian pengujian menunjukkan bahwa E-RTG memiliki tingkat keandalan tinggi untuk mendukung operasional terminal secara berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian dari penerapan teknologi bongkar muat yang lebih modern dan efisien.

Sementara itu, Sirin Purnomo menegaskan bahwa proses serah terima empat unit E-RTG merupakan tonggak penting dalam transformasi operasional Terminal Petikemas Banjarmasin.

Handover empat unit E-RTG bukan sekadar penambahan peralatan, tetapi merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan infrastruktur yang semakin modern untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa.

Dengan kapasitas yang semakin besar, produktivitas bongkar muat akan meningkat, waktu pelayanan kapal dan peti kemas menjadi lebih cepat, serta keandalan operasional terminal semakin terjaga.

“Sejalan dengan transformasi Pelindo, kami terus menghadirkan terminal yang Clean, Green, Safe, dan Smart guna mendukung kelancaran arus logistik nasional dan meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia,” ujar Sirin Purnomo.

Melalui modernisasi peralatan, penguatan infrastruktur, serta penerapan teknologi berbasis listrik yang ramah lingkungan, PT Pelindo Terminal Petikemas terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang andal, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan dan perekonomian di Kalimantan Selatan maupun Indonesia. (Pelindo-RIW/APR)

Hoax Babinsa Memburu Data Pajak, Ini Penegasan DJP

Banjarmasin – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan informasi yang beredar di berbagai platform mengenai adanya pelibatan Babinsa dalam kegiatan “memburu data pajak” hingga ke desa – desa.

DJP menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Perlu dipahami bahwa aparat kewilayahan, termasuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun perangkat desa, bukan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pengumpulan data perpajakan.

Keterlibatan unsur kewilayahan hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Moch. Luqman Hakim menjelaskan, bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 bukan merupakan kebijakan baru yang memperluas kewenangan aparat kewilayahan dalam kegiatan perpajakan.

“SE-8/PJ/2026 diterbitkan untuk menyempurnakan tata cara kerja sama yang telah berjalan selama ini agar lebih seragam, efektif, dan terdokumentasi dengan baik. Tidak ada penugasan kepada Babinsa atau aparat kewilayahan untuk melakukan pemeriksaan ataupun memburu data pajak masyarakat,” jelas Luqman.

Surat edaran tersebut juga tidak memberikan kewenangan baru berupa akses terhadap data pribadi masyarakat maupun pelaksanaan tindakan pemeriksaan oleh aparat kewilayahan.

Seluruh kegiatan administrasi perpajakan tetap dilaksanakan pegawai DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DJP memastikan bahwa pengelolaan data dan informasi perpajakan tetap dilakukan pegawai DJP sesuai kewenangan, dengan menjunjung prinsip kerahasiaan jabatan dan perlindungan data wajib pajak.

Sejalan dengan transformasi administrasi perpajakan, DJP saat ini semakin mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi, analisis data digital, dan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan.

Melalui pendekatan tersebut, pengawasan dilakukan secara lebih akurat, objektif, dan efisien berdasarkan data yang dimiliki, sehingga tidak dilakukan secara masif kepada seluruh wajib pajak. Langkah ini juga tidak menambah kewajiban baru bagi masyarakat.

“DJP terus berkomitmen menghadirkan administrasi perpajakan modern, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi. Fokus kami adalah meningkatkan kualitas data dan kepatuhan sukarela wajib pajak, bukan memperluas pemeriksaan,” tambah Luqman.

DJP mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Informasi resmi mengenai kebijakan dan layanan perpajakan dapat diperoleh melalui laman www.pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP, kantor pajak terdekat, atau layanan Kring Pajak 1500200. (DJPKalselteng-RIW/APR)