Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Wali Kota Muhammad Yamin diwakili Plt Sekdako – Dolly Syahbana, melepas jemaah haji Kota Banjarmasin, di Masjid Jami Sungai Jingah, pada Kamis (16/4).

Dolly Syahbana menyoroti antusiasme para jemaah, yang harus menunggu hingga puluhan tahun, untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci.

“Alhamdulillah, pada tahun ini kurang lebih 717 jemaah dari Kota Banjarmasin mendapat panggilan menjadi tamu Allah,” ujarnya.

Ia juga menekankan, kesempatan menunaikan ibadah haji adalah nikmat luar biasa yang patut disyukuri, mengingat tidak semua yang berniat dapat berangkat.

Ada yang harus tertunda, berpindah jadwal, bahkan ada yang telah lebih dahulu dipanggil Allah SWT.

Pada kesempatan itu, Dolly juga menyoroti keberagaman usia jemaah tahun ini, mulai dari 17 tahun hingga 85 tahun. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa panggilan Allah tidak mengenal usia, melainkan diberikan kepada siapa saja yang telah dikehendaki-Nya.

Melalui pelaksanaan sholat hajat, Ia mengajak seluruh yang hadir untuk bersama – sama memohon doa agar seluruh jamaah diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji, dan dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur.

Di akhir sambutannya, Dolly Syahbana berpesan kepada seluruh calon jamaah agar senantiasa menjaga niat, memperkuat kesabaran, serta menjunjung tinggi kebersamaan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Jagalah hati tetap bersih, saling membantu, dan tunjukkan bahwa jamaah haji dari Kota Banjarmasin adalah jamaah yang berakhlak baik, tertib, serta saling menguatkan. Kami semua di sini akan terus mendoakan hingga Bapak dan Ibu kembali ke banua dalam keadaan selamat dan sehat wal afiat,” pesan Dolly.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah kota Banjarmasin, Ahmad Sya’rani menyebut, bahwa jemaah haji kota Banjarmasin dibagi dalam 6 kelompok terbang (kloter).

“Jadi ada beberapa kloter ini full warga Banjarmasin, dan ada juga beberapa dari kabupaten/kota di Kalsel. Bahkan ada juga yang jemaah kita ikut kloter dari Kalimantan Tengah,” jelas Sya’rani.

Jemaah haji Kota Banjarmasin mendapatkan jadwal keberangkatan kloter pertama, pada Jumat (24/4) dinihari. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya pada ruas jalan bypass Banjarmasin-Batulicin, yang dinilai memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Ahmad Sarwani, Kamis (16/4) mengatakan, keberadaan jalan bypass ini telah memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat.

Namun demikian, optimalisasi fungsi jalan masih membutuhkan dukungan fasilitas penunjang yang memadai.

Salah satu aspek krusial yang menjadi sorotan adalah minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan serta laporan yang beredar di masyarakat, insiden kecelakaan masih kerap terjadi di beberapa titik yang minim pencahayaan.

“Percepatan pembangunan PJU harus menjadi prioritas. Selain meningkatkan keselamatan pengguna jalan, hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang berstandar pelayanan publik,” katanya.

Sarwani menyampaikan, selain penerangan, ketersediaan rambu – rambu lalu lintas juga menjadi perhatian penting.

DPRD menilai, masih terbatasnya rambu petunjuk dan peringatan di sepanjang jalur dapat membingungkan pengendara, khususnya bagi pengguna yang belum familiar dengan kondisi jalan.

Penataan rambu yang terintegrasi diharapkan mampu menciptakan sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

“Pendekatan yang inovatif dalam pengembangan infrastruktur jalan. Tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga integrasi teknologi seperti sistem penerangan pintar (smart lighting), pemantauan lalu lintas berbasis digital, hingga penyediaan informasi jalur secara real-time yang dapat diakses masyarakat,” jelasnya

Lebih lanjut Sarwani menambahkan,
langkah ini dinilai sejalan dengan upaya transformasi pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Di sisi lain, DPRD tetap mengapresiasi keberadaan jalan bypass Banjarmasin–Batulicin yang telah memberikan kontribusi nyata dalam membuka akses ekonomi baru, mempercepat distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan wilayah di sepanjang koridor tersebut.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan pembangunan fasilitas penunjang secara bertahap dan terukur, dengan melibatkan koordinasi lintas sektor,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah strategis, menghadapi potensi bencana iklim, khususnya El Nino dan ancaman banjir, dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Pembahasan ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama mitra kerja terkait, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi. Selain itu, hadir pula Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, pada Selasa, (14/4).

Fokus utama rapat adalah kesiapan daerah, menghadapi dampak kemarau panjang akibat El Nino yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian serta stabilitas pasokan pangan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian menegaskan, bahwa langkah antisipatif harus dilakukan secara terencana dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan adaptasi petani terhadap perubahan iklim.

“Penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrem menjadi sangat penting. Selain itu, pola tanam juga harus disesuaikan, termasuk dengan sistem tanam kombinasi yang lebih adaptif,” katanya.

Menurutnya, komoditas seperti jagung dapat menjadi alternatif strategis, karena memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap kondisi kekeringan.

Pola diversifikasi tanaman ini diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus meminimalisir risiko gagal panen.

Tak hanya berfokus pada tanaman pangan, DPRD Kalsel juga mendorong pendekatan ekologis melalui penanaman vegetasi penahan air.

Pohon seperti gayam dan aren dinilai efektif dalam menjaga cadangan air tanah, serta mendukung keseimbangan ekosistem pertanian.

“Inisiatif ini bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pertanian kita,” tambah Jahrian.

Jahrian menegaskan, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan riset dan inovasi di sektor pertanian. Dinas Pertanian diminta untuk meningkatkan kapasitas laboratorium sebagai pusat pengembangan teknologi pertanian daerah.

Laboratorium ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak inovasi, mulai dari penelitian bibit padi unggul, pengembangan pestisida ramah lingkungan, hingga produksi pupuk organik berbasis potensi lokal.

Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas petani juga dinilai penting untuk mempercepat transfer teknologi dan penerapan inovasi di lapangan.

“Tantangan El Nino dan perubahan iklim tidak dapat dihadapi dengan pendekatan konvensional semata. Diperlukan sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi aktif petani untuk menciptakan sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan,”
pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan penyusunan rekomendasi, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat bersama sejumlah mitra kerja strategis yang digelar di Rumah Banjar, Selasa (14/4).

Tiga instansi yang hadir pada rapat tersebut, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel.

Kehadiran mereka dinilai penting untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program dan kinerja pemerintah daerah.

Sekretaris Ketua Pansus I, Ilham Noor menjelaskan, bahwa pertemuan ini bertujuan menggali data dan informasi secara komprehensif dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi yang tepat sasaran.

“Kami mengharapkan laporan dan informasi dari SKPD dapat menjadi bahan penting bagi Pansus I dalam merumuskan rekomendasi yang relevan,” ujarnya usai rapat.

Ilham menjelaskan, dalam pembahasan, Pansus I menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari peningkatan kinerja, optimalisasi program, hingga dukungan sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas tugas masing-masing instansi.

Menurut Ilham, hasil dari rapat ini tidak hanya akan menghasilkan rekomendasi yang bersifat evaluatif, tetapi juga mengedepankan solusi konkret bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

“Harapannya, rekomendasi yang kami susun benar-benar menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut Ilham menambahkan, dengan pendekatan kolaboratif ini, Pansus I optimis, rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, melainkan mampu menjadi pijakan strategis, untuk mendorong kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

“Dengan ini nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2026, di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (15/4). Rapat dipimpin langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Plt Sekda Kota Banjarmasin Dolly Syahbana.

“Realisasi kita masih rendah. Ini harus jadi perhatian bersama, karena sekarang sudah April, seharusnya program sudah mulai berjalan, bukan lagi tahap persiapan,” tegas Yamin usai rapat.

Ia menilai lambannya serapan bukan semata karena faktor teknis, tetapi juga karena kurangnya akselerasi di tingkat pelaksana.

Namun, Wali Kota tetap membuka ruang dialog dengan seluruh SKPD untuk mengurai kendala secara bersama.

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat, mulai dari anggaran yang belum cair, perubahan perencanaan, hingga minimnya penyedia dalam proses pengadaan.

Bahkan, tidak jarang paket kegiatan sudah ditayangkan, tetapi tidak ada pihak yang mengambil.

“Kendalanya di mana, kita bahas bersama. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut pelayanan publik,” ujarnya.

Ia pun menargetkan, April hingga Mei 2026, menjadi titik awal seluruh program “landing” atau benar – benar berjalan di lapangan.

Selain itu, juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh SKPD sebagai bentuk komitmen, sekaligus konsekuensi tegas jika target tidak tercapai.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana menambahkan, bahwa peran staf ahli kini diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pemberi masukan strategis.

“Staf ahli ini bukan pelengkap, tapi mereka punya pengalaman panjang. Kita dorong mereka aktif memberi masukan dan ikut mengawal program, termasuk kegiatan fisik,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, bahwa Inspektorat ikut mengawasi secara ketat progres pelaksanaan sesuai timeline yang telah disusun.

Dari sisi pelaksanaan, ungkapnya lagi, kendala terbesar saat ini masih berada pada proses pengadaan, khususnya di sektor pekerjaan umum.

Sekitar 43 persen kegiatan masih berada dalam tahap pemilihan penyedia atau lelang. Proses ini kerap berulang karena ketidaksesuaian kriteria atau minimnya peserta.

Dampaknya, sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, terancam mundur hingga akhir tahun. Meski demikian, pemerintah tetap optimis, target penyelesaian mayoritas program dipatok pada triwulan ketiga atau sekitar September – Oktober 2026.

“Harapan kita, Oktober sudah selesai, sehingga akhir tahun bukan lagi mulai, tapi tinggal peresmian atau minimal peletakan batu pertama,” kata Dolly.

Dengan pengawalan ketat, evaluasi berkala, serta dorongan percepatan dari pimpinan daerah, Pemko Banjarmasin berupaya memastikan roda pembangunan tidak lagi tersendat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mematangkan tahapan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Tanah Kambatang Lima. melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Senin (13/4). Dimana sejumlah aspek krusial dipastikan telah memenuhi syarat.

Rapat ini menghadirkan unsur pimpinan DPRD, Komisi I, serta perwakilan dari Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, BRIDA, hingga Sekretariat DPRD. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan menyeluruh sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, turut memperkuat optimisme tersebut. Ia menyebut, mayoritas indikator bahkan telah melampaui batas minimal yang ditentukan dalam regulasi. Oleh karena itu,
tidak ada kendala berarti.

“Dari sisi cakupan wilayah, persyaratan minimal lima kecamatan sudah terlampaui, karena ini mencakup dua belas kecamatan,” jelasnya.

Disampaikan Supian HK, tidak hanya aspek administratif, faktor geografis juga menjadi pertimbangan strategis. Jarak wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan dinilai menjadi alasan kuat perlunya pemekaran, guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan untuk melangkah ke tahap berikutnya, yakni penjadwalan rapat paripurna. DPRD Kalsel akan segera mengirimkan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat.

Proses ini akan terus dikawal Komisi I hingga ke tingkat kementerian, sebagai bagian dari komitmen memastikan kelancaran pembentukan daerah otonomi baru.

“Kami sepakat, bulan depan akan dijadwalkan paripurna persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Syaripuddin menegaskan, bahwa forum tersebut menjadi ruang sinkronisasi terakhir sebelum masuk tahap pengambilan keputusan politik di parlemen.

“Kami ingin memastikan seluruh kesiapan, baik dari sisi kajian, administrasi, hingga dukungan teknis lainnya, sebelum dijadwalkan ke paripurna,” katanya.

Lebih lanjut Syaripudin menambahkan, hasil paparan dari perangkat daerah menunjukkan bahwa usulan pemekaran dinilai layak secara komprehensif.

Kajian yang disusun BRIDA menjadi landasan penting dalam menilai kelayakan CDOB tersebut.

Dengan kesiapan yang kian matang, CDOB Tanah Kambatang Lima kini selangkah lebih dekat menuju realisas membuka peluang pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat di wilayah.

“Secara studi kelayakan dan administrasi, hasil kajian BRIDA menunjukkan Tanah Kambatang Lima sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perkoperasian Bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih Angkatan ke 1, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Selasa (14/4). Bimtek dibuka Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja, Banjarmasin, Machli Riyadi.

Ananda menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya, kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin atas pelaksanaan kegiatan ini, serta kepada semua pihak yang telah berperan memperkuat gerakan koperasi di Kota Banjarmasin, khususnya melalui program Koperasi Kelurahan Merah Putih.

“Teriring ucapan terima kasih kami sampaikan atas terselenggaranya kegiatan Bimtek ini,” ungkap Ananda.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, pemerintah ingin menekankan pentingnya koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat dan pilar ketahanan pangan nasional.

“Alhamdulillah, sejak 12 Mei 2025, Pemerintah Kota Banjarmasin telah membentuk satuan tugas percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih,” jelas Ananda.

Dan, lanjutnya, hingga Juni 2025, seluruh 52 kelurahan di Kota Banjarmasin telah
memiliki akta pendirian koperasi yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum.

“Bahkan, Kota Banjarmasin juga berhasil meraih penghargaan sebagai daerah tercepat kedua dalam pembentukan Koperasi Merah Putih se-Kalimantan Selatan,” ucap Ananda.

Ini bukan hanya capaian
administratif, tapi bukti nyata, bahwa semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi di Kota Banjarmasin terus bertumbuh dengan baik.

Karena itu, bimtek ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelola koperasi, agar mampu menjalankan organisasi sesuai prinsip koperasi yang baik.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan Bimtek bagi pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kita ingin mereka menjalankan koperasi secara jujur, terbuka, dan sesuai dengan prinsip koperasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini berlangsung selama dua hari dengan total peserta dari 52 kelurahan. Hari pertama diikuti 26 kelurahan, dan sisanya dijadwalkan pada hari berikutnya.

“Saya berharap, seluruh peserta bimtek dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, mempraktikkan ilmunya, dan menjadi penggerak ekonomi di kelurahan masing-masing,” ucap Ananda.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Machli Riyadi menyebut, bimtek ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam membina Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan.

“Sejak awal kita ingin membekali mereka dari sisi pengetahuan, keterampilan, hingga strategi entrepreneurship dalam mengelola koperasi,” jelasnya.

Ia menegaskan, pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada kemampuan menggali potensi lokal dan membangun jaringan usaha.

“Kita tidak ingin koperasi hanya menunggu bantuan dari APBN atau APBD, tetapi mampu mandiri dengan menggali potensi di wilayah masing-masing serta membangun networking,” katanya.

Selain itu, terdapat delapan koperasi yang telah mulai beroperasi, meskipun masih perlu penguatan agar dapat berkembang lebih optimal.

“Kita optimis, meskipun baru delapan yang berjalan, ke depan seluruh koperasi bisa aktif. Kami akan terus mengawal dan membantu mengatasi kendala yang mereka hadapi,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa koperasi diharapkan mampu bersaing dengan memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalin kerja sama dengan distributor.

Melalui Bimtek ini, para peserta juga mendapatkan materi terkait tata kelola organisasi, keuangan, perpajakan, serta penguatan jiwa kewirausahaan. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda melaksanakan Pelatihan Youth Digital Skill, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (13/4). Pelatihan dibuka Kepada Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz, didampingi Kabid Pemberdayaan Pemuda Budiono.

Pebriadin mengatakan, perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam aspek kehidupan, termasuk di dunia usaha dan kewirausahaan.

“Era digital memberikan peluang yang sangat luas bagi generasi muda untuk berkreativitas, berinovasi, serta mengembangkan usaha secara lebih efektif dan efisien,” ungkap Pebriadin.

Karena itu, lanjutnya, pelatihan yang dilaksanakan ini merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pemuda, khususnya untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana memulai dan mengembangkan bisnis.

“Kami meminta kepada seluruh peserta, untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan kesempatan ini sebaik baiknya untuk menambah ilmu dan keterampilan, yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Dispora Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pemberdayaan Pemuda mengajak para pemuda di Banua, agar dapat memulai bisnis kreatif melalui digitalisasi.

“Dispora Kalsel memiliki komitmen kuat untuk terus mendorong lahirnya para pemuda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, terutama dalam bidang kewirausahaan,” ucapnya.

Pemuda tidak hanya diharap menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja melalui usaha usaha kreatif yang memanfaatkan teknologi digital, melalui usaha usaha kreatif yang memanfaatkan teknologi digital.

Dispora berharap, para peserta dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, serta keterampilan praktis mengenai bagaimana memulai bisnis di era digitalisasi, mulai dari pemanfaatan media sosial, pemasaran digital, hingga strategis pengembangan usaha secara berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pemuda untuk saling berbagi pengalaman, membangun jejaring, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan yang kuat,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemajuan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pelatihan ini diikuti 120 pemuda dari masyarakat umum, yang memiliki minat untuk menjalankan usaha atau bisnis melalui media digital. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin resmi menerapkan skema Work From Home (WFH) secara bergilir, mulai Jumat (10/4). Pengawasan langsung kebijakan baru ini sepenuhnya diserahkan kepada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pada pelaksanaan WFH ini Pemko Banjarmasin tetap memberlakukan aturan bekerja di rumah, karena pegawai tetap diberikan tugas bekerja meski WFH diberlakukan,” ungkap Kepala BKD dan Diklat Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto, Kamis (9/4) sore.

Sehingga, lanjutnya, para pegawai tetap siaga bekerja meski sedang berada di rumah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah WFH digunakan untuk berjalan jalan bersama keluarga.

“WFH hanya tempat kerjanya yang berpindah,” ucap Totok.

Selama WFH, ASN juga diminta tetap menggunakan seragam lengkap saat bekerja. Terutama, saat melakukan zoom meeting.

Pemko Banjarmasin juga menerapkan sanksi pemotongan TPP, bagi ASN Pemerintah Kota Banjarmasin, yang menyalahgunakan skema WFH. Pimpinan SKPD dapat melaporkan pelanggaran, kepada BKD Diklat Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti.

“Sanksi yang dijatuhkan, dapat berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN yang melanggar,” jelasnya.

Selain itu, setiap pekerjaan yang dilakukan ASN yang menjalani WFH, harus dibuktikan dengan mengisi google form, yang telah disediakan selain absen.

“Jadi selama jam bekerja ASN tidak diperbolehkan berada di luar rumah apalagi sampai santai di cafe karena sesuai namanya WFH. Harus selalu standby dan apabila diperlukan ke kantor mendadak harus bisa,” jelasnya.

Ia memastikan aturan WFH ini diberlakukan secara fleksibel. Sehingga apabila di kemudian hari ada kegiatan yang mengharuskan ASN berhadir, tentu aturan ini untuk sementara tidak diterapkan.

Selain itu, skema WFH ini tidak berlaku bagi ASN yang bekerja di pelayanan publik seperti guru, petugas Puskemas, Kantor Kelurahan maupun Kantor Kecamatan.

“Kami sudah melakukan evaluasi setelah pelaksanaan WFH ini, apakah efesiensi yang diharapkan dapat terjadi,” tutup Totok. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2026 ini memperketat persyaratan keabsahan peserta Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2026, di Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Pebriadin Hapiz, melalui Kepala Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan, Rijal Hamid, Kepada sejumlah wartawan, Jumat (10/4).

“Untuk pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2026, keabsahan didasarkan pada arahan pimpinan Kadispora Kalsel, bahwa para peserta wajib membawa eKTP serta KIA,” ungkap Rijal.

Dengan adanya KIA tersebut, lanjutnya, maka menutup kemungkinan adanya kecurangan umur, pada POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026 mendatang di Kota Banjarmasin.

“Pada pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi sebelumnya masih ditemukan adanya dugaan kecurangan tersebut,” ujar Rijal.

Karena itu, untuk mencegah kecurangan umur tidak lagi terjadi, maka Dispora Kalsel menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk keabsahan tahun kelahiran peserta POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026, yang akan berlangsung pada Mei mendatang.

“Keterlibatan Disdukcapil ini, untuk memastikan tidak adalagi kecurangan umur, karena sudah mendapatkan verifikasi dari pihak Disdukcapil,” ungkap Rijal lebih lanjut.

Karena penginputan serta verifikasi Kartu Identitas Anak tersebut benar benar valid.

“Dengan adanya verifikasi langsung dari Disdukcapil maka atlet atlet pelajar yang bertanding pada POPDA Tingkat Provinsi Tahun 2026 mendatang, benar benar kelahiran tahun 2009,” tutur Rijal.

Pada kesempatan tersebut, Dispora Kalsel mengajak seluruh peserta yang terlibat pada pelaksanaan POPDA Tingkat Provinsi Kalsel 2026, dapat menjaga sportivitas dan kejujuran.

“Dispora Kalsel berharap, untuk kegiatan POPDA dapat berjalan lancar, sportif, dan, meraih prestasi sesuai dengan kemampuan serta latihan yang dijalankan,” ucap Rijal.

Pihaknya juga mengimbau, kepada pelatih dan atlet yang saat ini sedang melaksanakan seleksi serta pemusatan latihan, di daerah masing masing, tetap menjaga stamina, kebugaran dan kesehatan.

“Kami mengimbau selama latihan kondisi atlet terus dijaga agar tidak mengalami cedera, sehingga pada saat mengikuti POPDA mendatang dalam kondisi prima, untuk meraih prestasi terbaiknya,” ujar Rijal. (SRI/RIW/EPS)