Kategori: Banjarmasin

Banjarmasin – Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi membuka Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Hasil Sumber Daya Alam Perikanan se – Kalimantan, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sektor perikanan sekaligus memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM).

Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Senin (4/5), yang dilatarbelakangi besarnya potensi hasil perikanan di Kalimantan Selatan, yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Miftahul Chair menyampaikan, bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya ketergantungan pada penjualan bahan mentah serta belum optimalnya pemanfaatan hasil samping produksi.

Dengan kekayaan sumber daya perairan, baik sungai maupun laut, serta kualitas hasil tangkapan yang unggul, sektor perikanan dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui inovasi produk olahan.

“Selama ini kita masih terlalu bergantung pada penjualan ikan dalam bentuk segar. Padahal tanpa diversifikasi, nilai ekonomi produk perikanan akan tetap rendah, mudah rusak, dan belum memberikan keuntungan maksimal bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, para pelaku IKM dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah hasil perikanan menjadi berbagai produk bernilai tambah tinggi, sekaligus diperkenalkan dengan teknologi pengolahan yang tepat guna.

“Pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi sektor perikanan dari hulu ke hilir agar lebih inovatif, produktif, dan berdaya saing,” lanjut Chair.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi produk berbasis kearifan lokal Kalimantan Selatan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas dalam membangun ekosistem industri pengolahan perikanan yang berkelanjutan.

“Sinergi sangat penting. Kita tidak hanya bicara soal banyaknya hasil tangkapan, tetapi bagaimana kreativitas dalam hilirisasi mampu meningkatkan daya saing produk kita di tingkat nasional,” tambahnya.

Dinas Perindustrian Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi IKM, khususnya dalam peningkatan kapasitas produksi, standarisasi mutu, hingga pemanfaatan teknologi pengolahan.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan sektor perikanan di Kalimantan tidak hanya kuat dari sisi produksi, tetapi juga unggul dalam pengolahan, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” tutup Chair. (MRF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemprov Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjamin upah yang layak. Selain itu, Pemprov juga terus berusaha menjaga komunikasi dan kolaborasi, sehingga hubungan pekerja dengan pengusaha terjalin dengan baik, tidak ada tindakan sewenang-wenang.

“Jadi kalau ada investor yang ingin masuk ke Kalimantan Selatan, dia harus berjanji untuk mensejahterakan pekerja di Kalimantan Selatan,” ujar Gubernur Kalsel, Muhidin di hadapan ribuan buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026, Minggu (3/5) di kawasan Kilometer 0 atau depan Kantor Gubernur Kalsel di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin.

Gubernur bersyukur, selama ini hubungan tripartit (pekerja -pengusaha – pemerintah) terjalin dengan baik dan selalu dikomunikasikan jika ada sesuatu yang menjadi masalah.

Gubernur juga memberikan ruang untuk para investor yang berniat melakukan kegiatan usaha.

“Semoga perusahaan di Kalsel ini tidak kekurangan bahan baku, sehingga usahanya tetap lancar,” ujar gubernur lagi.

Lanjut dikatakan gubernur, peringatan May Day yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, mulai senam bersama dan pembagian doorprize, pasar murah, hingga layanan kesehatan gratis ini, memang dirancang untuk menghadirkan kebersamaan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Di momentum peringatan May Day ini, dilibatkan tiga pihak yakni pekerja, pengusaha/badan usaha dan pemerintah yang sudah seharusnya membangun kerjasama dan kebersamaan.

Sementara itu, Ketua panitia penyelanggara May Day 2026 sekaligus Ketua DPD Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel, Misdi melaporkan, peringatan May Day tahun ini diawali dengan senam bersama para buruh dan masyarakat sekitar 2.000 orang, dan pembagian doorprize dari sejumlah donatur, antara lain KADIN, Bank Kalsel, APINDO, PT Bangun Banua, dan PT Ambapers.

Kegiatan juga diisi dengan pasar murah yang melibatkan sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kalsel yakni Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bulog, KADIN, dan pelaku usaha lain dengan total 20 stan.

“Kegiatan peringatan May Day ini diharapkan menciptakan semangat kebersamaan dan solidaritas di kalangan buruh dan pihak terkait,” ucap Misdi.

Selanjutnya, Misdi selaku Ketua KSBSI bersama Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel Zulfikar, dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sadin Sasau, menyampaikan pernyataan sikap buruh/pekerja.

“Pernyataan sikap ini sebagai bentuk aspirasi dan kepedulian terhadap nasib kita, buruh di Kalsel,” tegas Sadin Sasau.

Poin pernyataan sikap dimaksud adalah, memperjuangkan upah yang layak, perlindungan hak pekerja seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, menolak kerja tak layak seperti kontrak dan outsourcing yang tidak ada kejelasan bagi pekerja, dan mendorong penegakan hukum aparat atas pelanggaran kepada pekerja. (Biroadpim-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – DPRD Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi belum lama ini.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Kamis (30/4) mengatakan, aspek kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama dalam program tersebut.

Menurutnya, temuan di lapangan menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan program, meskipun pihak terkait telah mengakui kekurangan tersebut dan berkomitmen melakukan evaluasi.

“Program ini sangat baik untuk mendukung gizi anak dan meringankan beban orang tua. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan,” ucapnya kepada wartawan.

Supian HK menilai, pengawasan perlu diperkuat secara menyeluruh, baik dari sisi pengelola, pengawas internal, maupun instansi terkait lainnya. Hal ini penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Selain itu, DPRD juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Peran aktif publik dinilai mampu menjadi kontrol tambahan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga.

“Kalau ada temuan di lapangan, harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan dampak negatif,” jelasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, program MBG sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi anak, sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang baik dan pengawasan yang konsisten.

DPRD Kalsel berharap, ke depan pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih optimal dengan perbaikan sistem, peningkatan kualitas distribusi, serta pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi.

“Dengan demikian, manfaat program benar – benar dirasakan masyarakat, tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi para penerima manfaat,” pungkasnya. (NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Gubernur, Muhidin bersama Forkopimda Kalsel, mengikuti kegiatan Cooling System dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday 2026 yang diinisiasi Polda Kalsel, Rabu (29/04) di halaman Polresta Banjarmasin.

Panitia penyelanggara peringatan May Day 2026, juga menyediakan layanan kesehatan gratis, mulai cek gula darah, kolesterol, dan asam urat, hingga aksi sosial donor darah para buruh/pekerja dan tukang ojek online (ojol).

Kemudian, seluruh peserta yang hadir juga mendapatkan bingkisan paket sembako. Penyerahan secara simbolis diberikan kepada lima perwakilan unsur pekerja, termasuk para driver ojol.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei.

Kapolda berharap momentum May Day dapat dirayakan secara damai dan membawa semangat kebersamaan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

“Melalui bakti sosial ini, kami ingin membantu meringankan beban ekonomi para buruh dan masyarakat di tengah tantangan yang ada, sekaligus menciptakan suasana peringatan Hari Buruh yang aman dan kondusif,” ujarnya kepada wartawan.

Sementara itu, Gubernur Muhidin mengapresiasi prakarsa jajaran Polda Kalsel, melaksanakan kegiatan yang dihadiri sekitar 1.500 buruh atau pekerja di Kalsel.

Gubernur berharap, kesejahteraan para buruh terus meningkat dan upah dapat selalu disesuaikan dengan UMP, melalui diskusi bersama unsur tripartit yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Menandai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan pemotongan nasi tumpeng oleh Gubernur Kalsel, Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK yang diserahkan kepada masing-masing ketua persatuan pekerja/buruh. yakni KSPSI, KSBSI, dan FSPMI.

Pada kesempatan itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kalsel, Sadin Sasau, atas nama seluruh pekerja, menyampaikan aspirasi buruh terkait sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.

Pihaknya meminta agar sistem outsourcing dapat dihapuskan, karena berdampak pada ketidakpastian kerja, upah yang rendah, minimnya jaminan sosial, serta buruh rentan mengalami PHK tanpa pesangon.

Terkait kegiatan, Ia dan seluruh unsur serikat pekerja, menyambut baik kegiatan yang menurutnya tidak hanya menjadi ajang berbagi, tetapi juga wadah penyampaian aspirasi buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan di momentum May Day tahun ini. (Biroadpim-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) dan Geriatri di Aula 1 Lantai 7,Gedung Ulin Tower RSUD Ulin Banjarmasin, Rabu (29/4). Kegiatan dibuka Pimpinan Layanan Klinis Kemenkes RI Nurhefi, didampingi Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin Agung Wibowo, serta Perwakilan Dinkes Kalsel Sri Wahyuni.

Nurhefi menjelaskan, kegiatan ini merupakan pembinaan dari Kemenkes RI terhadap layanan lansia dan geriatri di rumah sakit di Kalimantan Selatan, salah satunya RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kemenkes bertugas memberikan pembinaan kepada rumah sakit daerah, untuk peningkatan layanan geriatri,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Selain itu, lanjutnya, Kemenkes RI juga melakukan revisi pedoman pelayanan geriatri. Dimana diharapkan, revisi ini akan menjadi SOP di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kemenkes RI terus melakukan perbaikan aturan yang dapat menjadi prosedur pelaksanaan,” ucapnya.

Nurhefi berharap, Bimtek Geriatri ini dapat terus dilaksanakan, sehingga layanan kesehatan untuk lanjut usia terus mengalami peningkatan kedepannya.

“Kemenkes RI berharap, Bimtek layanan geriatri ini dapat terus dilaksanakan di daerah daerah lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhefi menyampaikan, pemerintah memberikan layanan tersebut secara gratis melalui BPJS.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini,” ucap Nurhefi.

Sementara itu, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin, Agung Wibowo mengatakan, saat ini RSUD Ulin Banjarmasin, sudah memiliki layanan Geriatri. Namun fasilitas ini tetap memerlukan peningkatan pelayanan untuk pasien lanjut usia.

“Di RSUD Ulin sudah memiliki layanan tersebut, tinggal ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Jika selama ini Geriatri menuju layanan khusus, namun saat ini layanan khusus yang menuju Geriatri. Dengan artian pasien Geriatri diam di tempat para dokter yang akan menghampiri mereka.

“Seperti layanan satu pintu juga akan dilakukan, seperti layanan ambil darah cukup dilakukan di tempat,” ujarnya.

Dengan adanya peningkatan tersebut, maka pelayanan Geriatri di RSUD Ulin Banjarmasin semakin diminati pasien lansia di Kalsel.

“RSUD Ulin Banjarmasin juga akan menjadi rumah sakit pengampuan atau contoh layanan geriatri bagi rumah sakit lainnya di Kalsel,” ucap Agung. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses internet di Kalimantan Selatan. Fokus utama saat ini adalah menangani wilayah yang masih mengalami blank spot, atau belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Permasalahan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, bertempat di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (29/4).

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telematika, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, menyampaikan, pemerintah pusat bersama kabupaten/kota berhasil mengantongi data akurat terkait desa-desa yang masih terkendala akses internet. Bahwa persoalan blank spot di Kalsel cukup beragam. Mulai dari keterbatasan infrastruktur telekomunikasi hingga kendala kelistrikan di wilayah terpencil.

“Data tersebut akan segera dibawa ke pemerintah pusat di Jakarta untuk ditindaklanjuti, sekaligus menjadi dasar penentuan prioritas program nasional,” katanya

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah menegaskan, bahwa rapat ini sangat strategis. Mengingat, akses internet kini bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Langkah ini akan mampu mempercepat pemerataan akses digital di seluruh pelosok Kalimantan Selatan. Sehingga, tidak ada lagi kesenjangan informasi, dan seluruh masyarakat.

“Layanan pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan saat ini sangat bergantung pada konektivitas digital. Karena itu, data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci dalam menentukan kebijakan,” jelasnya.

Dukungan juga datang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim menyebut, rapat ini sebagai langkah penting untuk mempercepat penanganan wilayah tanpa jaringan.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama. Tidak hanya menghadirkan komitmen bersama, tetapi juga memastikan adanya sistem pemantauan yang jelas dan terukur.

“Kalau ada kendala di lapangan, baik regulasi maupun teknis, bisa cepat terdeteksi dan segera ditangani,” ucap
Muslim.

Muslim berharap, hasil rapat ini tidak berhenti sebagai dokumen semata, tetapi benar – benar diimplementasikan dan dimonitor secara berkelanjutan.

Selain jaringan telekomunikasi, persoalan lain yang mencuat adalah keterbatasan akses listrik di beberapa wilayah. Hal ini menjadi perhatian serius, karena keberadaan listrik sangat menentukan operasional jaringan internet.

“Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, termasuk dukungan lintas sektor, pemerintah optimistis wilayah blank spot di Kalimantan Selatan bisa segera teratasi,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – DP3A Kota Banjarmasin, melaksanakan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di salah satu hotel, di Banjarmasin, Selasa (28/4). Kegiatan dibuka Kepala DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadhan, didampingi Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Banjarmasin Miftah Al Hadir.

“Kita melaksanakan sosialisasi Perda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak,” ungkap Ramadhan, kepada sejumlah wartawan.

Sosialisasi ini, lanjutnya, diikuti 100 peserta dari berbagai pihak perlindungan perempuan dan anak di Kota Banjarmasin.

“Keberadaan perda ini untuk memperkuat peranan masyarakat agar turut serta dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedepannya,” ujar Ramadhan.

Dimana, tambahnya, tujuan kehadiran Perda ini untuk mengenalkan Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang baru disahkan Pemerintah Kota dan DPRD Banjarmasin, pada November 2025 lalu.

Selama ini, DP3A Kota Banjarmasin terus memaksimalkan layanan mereka, sehingga berdampak pada laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan.

“Meningkatnya laporan tersebut, membuktikan kepercayaan masyarakat kepada DP3A Banjarmasin mengalami peningkatan,” tutur Ramadhan.

Diharapkan, dengan kehadiran Perda PPA ini, dapat lebih memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Kota Banjarmasin.

“Kami menghimbau kepada masyarakat, perempuan, dan anak yang menjadi korban kekerasan agar dapat langsung melapor,” ucap Ramadhan.

Kehadiran Perda PPA ini mendapatkan apresiasi serta dukungan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti yang disampaikan Ketua LPA Kalsel, Nurhikmah.

Nurhikmah mengatakan, hadirnya Perda Nomor 10 Tahun 2025, tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Banjarmasin, merupakan hal yang sangat baik.

“LPA Kalsel menyambut baik kehadiran Perda PPA ini,” ungkapnya.

Dimana diyakini, perda ini mampu menghadirkan jawaban atas permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, terutama terkait perempuan dan anak.

Kehadiran perda ini juga menjawab perubahan regulasi, sehingga dapat menjawab permasalahan yang belum terakomodir selama ini.

“Perda ini hadir sebagai bentuk pencegahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya perempuan dan anak di Kota Banjarmasin,” ujar Nurhikmah.

Sosialisasi Perda Penyelenggaraan PPA ini dilaksanakan selama dua hari, 28 sampai 29 April 2026. (SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut memperkuat layanan Rupiah untuk masyarakat di wilayah perairan sungai melalui Ekspedisi Rupiah Kalimantan (ERK) 2026 yang dilaksanakan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Wilayah Kalimantan pada 27-30 April 2026.

Giat dimulai dengan Seremonial Kick Off dan Pelepasan Tim ERK 2026 dilaksanakan secara serentak pada 27 April 2026. Kegiatan Kick Off dan Pelepasan Tim ERK 2026 dipusatkan di Dermaga Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, dan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Dankodaeral) XIII, Laksamana Muda TNI Sumarji Bimoaji.

ERK 2026 merupakan keberlanjutan dari Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 yang telah Kick Off di Surabaya pada 23 April 2026, sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia, menjangkau layanan kas ke wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang layak edar sekaligus menjaga kualitas Rupiah yang beredar di masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, ERK 2026 menjangkau masyarakat yang berada di wilayah aliran sungai strategis di Kalimantan, antara lain Sungai Kayan di Kalimantan Utara, Sungai Mahakam dan Sungai Kandilo di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Tengah, serta Sungai Sambas Besar di Kalimantan Barat.

Wilayah tersebut merupakan jalur utama aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

Selain menghadirkan layanan kas keliling susur sungai sebagai bagian dari implementasi Clean Money Policy, ERK 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat secara terintegrasi guna memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat secara aman dan tepat waktu, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan transaksi non-tunai, serta kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran, meliputi:

 Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah
 Edukasi kebanksentralan dan sistem pembayaran digital melalui QRIS dan PeKA (Peduli, Kenali, Adukan)
 Layanan Perpustakaan Keliling
 Penyuluhan dan layanan kesehatan
 Edukasi kesiapsiagaan bencana, khususnya pada wilayah perairan sungai

Sinergi dan Kolaborasi menjadi landasan utama pelaksanaan ERK 2026. Dalam pelaksanaan kegiatan ERK 2026, Bank Indonesia didukung penuh TNI Angkatan Laut dalam mobilisasi armada serta pengamanan kegiatan di wilayah perairan. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang inklusif bagi masyarakat di sepanjang aliran sungai Kalimantan.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan layanan kas dan edukasi hingga ke pelosok negeri, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah dan mendukung ketahanan sistem keuangan nasional. (BIKalsel-RIW/EPS)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar kegiatan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Program ini dilaksanakan selama satu bulan penuh, dimulai pada 21 April 2026 di Kota Banjarmasin, dan dijadwalkan berakhir pada 25 Mei 2026.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan menyampaikan, bahwa kegiatan pasar murah ini merupakan bentuk intervensi pemerintah, menjaga keterjangkauan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

“Pasar murah ini kami laksanakan di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, sebagai upaya untuk menekan inflasi sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Bagiawan menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah stakeholder lainnya, untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng, dan tepung dengan harga distributor atau di bawah harga pasar,” jelasnya.

Lebih lanjut Bagiawan berharap, pasar murah ini mampu meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan harga bahan pokok di lapangan.

Apabila terjadi gejolak harga, langkah-langkah strategis akan segera diambil, termasuk penambahan intensitas pasar murah maupun operasi pasar.

“Inflasi dapat terkendali, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih mudah serta menyambut Hari Raya Idul Adha dengan aman, dan nyaman,” tutup Gia. (NHF/RIW/EPS)