Banjarmasin – Laman 7 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DWP Kota Banjarmasin Resmi Dikukuhkan

Banjarmasin – Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2024 – 2029 resmi dikukuhkan, pengukuhan dilakukan langsung Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Selatan, Masrupah, di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Kamis (27/8).

Pengukuhan pengurus organisasi yang diketuai Farida Rachmawati tersebut, turut dihadiri Penasihat DWP Banjarmasin, Neli Listriani, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, Kepala SKPD Lingkup Kota Banjarmasin dan sejumlah Ketua DWP se-Kalimantan Selatan.

Ket foto : Ketua DWP Banjarmasin Farida Rachmawati

Ketua DWP Provinsi Kalimantan Selatan, Masrupah menyampaikan, apresiasi terhadap pelaksanaan pengukuhan DWP Kota Banjarmasin. Ia menilai sejumlah program yang disampaikan dalam kegiatan tersebut memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan organisasi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, program – program yang dirancang DWP Kota Banjarmasin menunjukkan semangat dan komitmen untuk berkembang.

“Saya merasakan ada semangat yang luar biasa. Sepertinya Dharma Wanita Kota Banjarmasin akan maju pesat,” ujarnya.

Ia menilai DWP dapat mengambil peran membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mendorong agar setiap kegiatan DWP, seperti bazar maupun kegiatan lainnya, turut menjadi ruang untuk memasarkan produk – produk UMKM lokal.

Selain mendukung perekonomian, Ia berharap kegiatan DWP juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat.

“Jadi, kegiatan Dharma Wanita tidak hanya bermanfaat bagi internal organisasi, tetapi juga dapat membantu UMKM dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu Ketua DWP Kota Banjarmasin, Farida Rachmawati menyebut bidang pendidikan menjadi salah satu konsentrasi utama pihaknya melalui kegiatan pendampingan anak-anak sekolah.

Pengurus dan staf DWP turut membersamai siswa dalam kegiatan belajar bersama, memberikan pendidikan, hingga menghadirkan berbagai inovasi di lingkungan sekolah.

“Karena konsentrasi kami itu di pendidikan, ekonomi dan sosial,” ujarnya.

Pada bidang ekonomi, DWP Kota Banjarmasin berupaya mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, khususnya bagi anggota. Salah satunya melalui kegiatan bazar yang digelar dalam setiap pertemuan, sehingga produk hasil kreativitas anggota dapat dipasarkan dan memiliki nilai ekonomis.

Sementara di bidang sosial, DWP turut menjalankan berbagai kegiatan kepedulian kepada masyarakat. Di antaranya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui pemberian bantuan kebutuhan sekolah pada awal tahun ajaran.

“Diharapkan Dharma Wanita Persatuan ini tidak hanya dipandang sebagai organisasi pelengkap pendukung istri ASN, tapi juga dapat hadir, berkembang, dan bermanfaat tidak hanya untuk anggotanya, tapi juga untuk masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, DWP Kota Banjarmasin diharapkan dapat terlibat dalam program sosial yang dijalankan DWP tingkat provinsi, termasuk program bantuan untuk kelompok masyarakat yang terdampak karhutla.

Sebelumnya, DWP bersama organisasi wanita lainnya juga turut berpartisipasi dalam pembagian masker kepada masyarakat melalui GOW.

Menurutnya, kolaborasi menjadi salah satu kunci agar berbagai program DWP dapat memberikan dampak yang optimal. Dengan tiga pilar program tersebut, DWP Kota Banjarmasin berkomitmen menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bermanfaat bagi anggota, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Resmi Digelar, 62 Tim Ramaikan Turnamen Mini Soccer Gubernur Cup 2026

Banjarmasin – Gubernur Muhidin diwakili Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, membuka Open Turnamen Mini Soccer Gubernur Cup 2026, di lapangan Mini Soccer SKB Mulawarman Banjarmasin, Kamis (27/8).

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdaprov, Syarifuddin, Gubernur, Muhidin mengatakan, turnamen ini digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Ket foto : Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin

Festival mini soccer ini, juga menjadi ruang untuk mengembangkan bakat, keberanian, disiplin, dan semangat berkompetisi secara sehat.

Menurutnya, dalam olahraga, kemenangan memang menjadi salah satu tujuan. Namun, ada yang jauh lebih penting untuk ditanamkan, yaitu sportivitas, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, dan sikap pantang menyerah.

“Sepak bola mengajarkan bahwa tidak ada seorang pemain yang dapat memenangkan pertandingan seorang diri. Setiap orang memiliki posisi dan peran masing-masing,” ucapnya.

Ketika semua mampu bekerja sama, saling percaya, dan bergerak menuju tujuan yang sama, maka sebuah tim akan menjadi kuat. Nilai nilai tersebut juga sangat relevan dalam kehidupan sehari hari.

“Membangun Kalimantan Selatan pun membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha, komunitas, organisasi olahraga, dan seluruh elemen banua,” jelas Gubernur.

Gubernur berpesan kepada para pelatih dan official, untuk bertugas membangun karakter, sportivitas, dan mental yang kuat bagi rekan rekan timnya.

“Kepada seluruh peserta, bermainlah dengan penuh semangat, tunjukkan kemampuan terbaik, hormati lawan, patuhi keputusan wasit, dan yang paling penting, nikmati prosesnya,” ucapnya.

Melalui kesempatan yang baik ini, lanjutnya, dengan berolahraga masyarakat Kalsel semakin sehat, aktif, produktif, dan memiliki generasi muda yang tangguh serta berprestasi.

“Semoga Festival Mini Soccer Open Turnamen Gubernur Cup ini tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga melahirkan persahabatan, pengalaman, serta kekompakan bagi seluruh peserta,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua KSMI Kalsel, Rahman mengatakan, Turnamen Mini Soccer Gubernur Cup tahun ini diikuti 29 tim SKPD serta 23 tim umum.

“Kami mengapresiasi keikutsertaan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Dari puluhan tim mini soccer SKPD yang mengikuti turnamen, salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu.

Kadis PMTSP Kalsel, Endri mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada Gubernur Kalsel Muhidin yang telah memfasilitasi turnamen ini.

Dimana turnamen ini, mampu meningkatkan kekompakan serta jiwa sportivitas SKPD pemerintah provinsi.

“Dalam turnamen ini kami tidak mencari kemenangan, namun kebersamaan dan menjaga kebugaran tubuh dengan semangat olahraga,” ucapnya.

Hadir pada pembukaan turnamen, Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, serta Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RIW/EPS)

Tarif PKB 1,2 Persen, Masyarakat Kalsel Bayar 0,9 Persen Berkat Insentif

Banjarmasin — Pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD memasuki tahap finalisasi. Salah satu poin penting yang mendapat perhatian Pansus I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, dalam perubahan Perda PDRD, tarif PKB disepakati sebesar 1,2 persen. Namun, masyarakat tetap mendapatkan keringanan melalui kebijakan insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi

Menurutnya, dengan adanya insentif tersebut, beban pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi setara dengan 0,9 persen. Ia menjelaskan, tarif 1,2 persen tetap dicantumkan dalam Perda sebagai ketentuan tarif pajak. Sementara pengurangan atau insentif diberikan melalui Peraturan Gubernur atau Pergub yang diterbitkan setiap tahun.

“Skema ini menjadi jalan tengah antara kepentingan peningkatan pendapatan daerah dan perlindungan terhadap masyarakat,” katanya Rabu (26/8).

Disampaikan Yani Helmi, di satu sisi, pemerintah daerah tetap memiliki ruang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Di sisi lain, masyarakat tidak langsung menanggung beban tarif PKB sebesar 1,2 persen karena mendapatkan pengurangan melalui kebijakan insentif.

Yani Helmi mengatakan, pembahasan perubahan Perda PDRD dilakukan secara intensif selama hampir lima bulan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Badan Pendapatan Daerah dan Biro Hukum Setda Kalsel.

“Pembahasan dilakukan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan masyarakat, kondisi perekonomian, serta kebutuhan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Selain PKB, Yani Helmi menegaskan, Pansus I mendorong pemerintah daerah menggali dan mengoptimalkan potensi pajak serta retribusi yang selama ini belum maksimal.

Optimalisasi pendapatan daerah dinilai penting agar peningkatan penerimaan tidak semata-mata bertumpu pada peningkatan beban masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut, Pansus juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset milik daerah serta peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.

“Kebijakan pajak harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, pemberian insentif PKB menjadi bagian penting dari formulasi perubahan Perda PDRD yang telah disepakati,” harapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, dengan selesainya finalisasi, Pansus I DPRD Kalsel selanjutnya akan mengikuti tahapan pembentukan Perda sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia berharap, perubahan Perda PDRD nantinya mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan PAD dan kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan skema tarif 1,2 persen yang disertai insentif hingga beban pembayaran menjadi 0,9 persen.

“Kebijakan ini tetap mendukung optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

36 Finalis Unjuk Bakat, Putra Putri Pariwisata Kalsel Siap Jadi Duta Destinasi Daerah

Banjarmasin — Rangkaian pemilihan Putra Putri Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan 2026 memasuki tahapan preliminary atau unjuk bakat. Sebanyak 36 finalis dari kabupaten kota di Kalsel menampilkan kemampuan terbaik mereka dengan mengangkat kekayaan budaya dan potensi daerah masing-masing, Rabu (27/8) sore.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Tugu Nol Kilometer Banjarmasin dan Amphitheater ini menjadi ruang bagi para finalis, menunjukkan kreativitas, bakat, sekaligus memperkenalkan keberagaman tradisi Kalimantan Selatan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Tenaga Ahli Gubernur Provinsi, Kabid Pemasaran Dispar Kalsel, dan Putri Pariwisata Nusantara 2025

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady, mengapresiasi pelaksanaan tahapan preliminary yang dinilainya tidak hanya menjadi bagian dari proses penilaian, tetapi juga sarana promosi pariwisata Kalsel.

Menurutnya, keberagaman pakaian tradisional dan penampilan para finalis menunjukkan besarnya potensi budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata.

Karena itu, Putra Putri Pariwisata Kalsel diharapkan mampu menjadi generasi yang ikut mengenalkan destinasi dan potensi daerah hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

“Finalis tidak hanya mengandalkan penampilan, tetapi terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap, dan etika. Mereka diharapkan memahami berbagai aspek pariwisata, mulai dari potensi daerah, ekonomi kreatif, hingga pengembangan destinasi,” ucapnya.

Disampaikan Iwan, selain preliminary, rangkaian pemilihan akan dilanjutkan dengan tahapan karantina tertutup berupa wawancara mendalam atau deep interview.

Salah satu finalis Putra Pariwisata 2026

Tahapan tersebut menjadi kesempatan bagi dewan juri untuk menggali lebih jauh wawasan, kepribadian, serta kesiapan para finalis sebagai calon duta pariwisata Kalimantan Selatan.

“Grand final Putra Putri Pariwisata Kalsel 2026, nanti akan diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026,” jelasnya

Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Arifin Noor, menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi pariwisata Kalsel lebih luas.

Ia mendorong para finalis dari seluruh kabupaten kota mampu menjadi representasi daerah masing-masing. Dengan kreativitas dan inovasi yang ditampilkan, para finalis diharapkan ikut mendorong masyarakat mengenal bahwa daya tarik wisata Kalsel tidak hanya di Banjarmasin, tetapi tersebar di berbagai daerah.

Putra Putri Pariwisata Kalsel 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi ikon, tetapi mampu menjadi penggerak promosi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan potensi unggulan daerah.

“Dengan bekal pengetahuan, etika, kreativitas, serta kecintaan terhadap daerah, para finalis diharapkan mampu membawa nama Kalimantan Selatan semakin dikenal sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Putri Pariwisata Nusantara 2025, Raudhah. Ia berpesan kepada seluruh finalis Putra Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2026 untuk tetap semangat dan menjaga kesehatan selama menjalani rangkaian karantina.

“Perjalanan menuju mahkota bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan perjuangan, pengorbanan, dedikasi, dan kerja keras. Ia berpesan agar seluruh finalis memberikan versi terbaik dari diri masing – masing. Apapun hasil yang diperoleh nantinya, itulah buah dari perjuangan yang telah dilakukan,” pesannya.

Sebagai Tourism Advocate dari kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, para finalis juga diharapkan tidak berhenti setelah pemilihan selesai. Selempang yang disandang merupakan tanggung jawab untuk terus mempromosikan pariwisata dan budaya Kalimantan Selatan, terutama melalui media sosial.

“Para finalis tidak lelah untuk terus menggaungkan potensi wisata dan budaya Banua, serta menjadi duta pariwisata yang aktif dan inspiratif,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Kabut Asap, Pelindo Pastikan Operasional Pelabuhan Berjalan Lancar

Banjarmasin – Kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya turut menjadi perhatian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan. Meski demikian, aktivitas operasional dan pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Junior Manager Umum dan Humas Pelindo Sub Regional Kalimantan, Listio Margianto mengatakan, bahwa Pelindo terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kabut asap, terutama apabila berpotensi memengaruhi jarak pandang dan keselamatan aktivitas operasional di kawasan pelabuhan.

“Sejauh ini kegiatan operasional dan pelayanan kepelabuhanan di Banjarmasin tetap berjalan lancar. Namun, kami tetap meningkatkan kewaspadaan dan memastikan keselamatan pekerja, mitra kerja, serta pengguna jasa menjadi prioritas utama,” ujar Listio.

Pelindo juga memastikan setiap kegiatan operasional tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku. Koordinasi antara unsur operasional, HSSE, serta pihak-pihak terkait terus dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan penurunan jarak pandang maupun kondisi lain yang dapat memengaruhi aktivitas kepelabuhanan.

Selain aspek operasional, kondisi kabut asap juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan pekerja, khususnya bagi personel yang beraktivitas di luar ruangan.

Pelindo mengimbau seluruh pekerja dan mitra kerja untuk meningkatkan kewaspadaan serta menggunakan perlengkapan pelindung diri yang diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pelindo berusaha untuk terus menjaga keberlangsungan pelayanan dan kelancaran arus logistik melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

Dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, Pelindo akan terus menjaga kualitas pelayanan sekaligus memastikan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas dalam setiap aktivitas kepelabuhanan. (Pelindo-RIW/EPS)

DPRD Kalsel Apresiasi Jawaban Gubernur, Pembahasan Perubahan APBD 2026 Berlanjut

Banjarmasin — DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi tanggapan dan jawaban Gubernur Kalsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, yang membahas penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi DPRD atas penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2026, sekaligus tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (26/8).

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengatakan, tanggapan Gubernur menjadi bagian penting dalam proses pembahasan perubahan APBD. Menurutnya, jawaban tersebut memberikan penjelasan atas berbagai masukan yang sebelumnya disampaikan fraksi – fraksi DPRD.

Ia mengapresiasi kepada media yang terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD, agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembahasan anggaran daerah.

“DPRD Kalsel akan melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam. Setiap program dan alokasi anggaran akan dikaji agar pelaksanaannya tetap memberikan manfaat serta mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya.

Disampaikan Kartoyo, pembahasan perubahan APBD, tidak hanya berkaitan dengan angka pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga menyangkut bagaimana anggaran tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran.

Karena itu, DPRD Kalsel akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan berbagai program yang masuk dalam perubahan APBD memiliki dasar yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Setiap perubahan anggaran harus tetap memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, tambahan maupun penyesuaian belanja dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menjelaskan, bahwa salah satu fokus APBD Perubahan 2026 adalah melakukan penyesuaian terhadap struktur pendapatan maupun belanja daerah.

Pandangan umum Fraksi PKB DPRD Kalsel, Habib Farhan Husein

Perubahan tersebut untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan program dan kegiatan pemerintah daerah.

“Adanya perubahan pada sisi pendapatan dan belanja nantinya diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang dilanjutkan dengan tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Pemko Perluas Akses Pasar IKM dan UMKM Banjarmasin ke Ritel Modern

Banjarmasin – Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), melaksanakan Sosialisasi Kemitraan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan ritel modern, di aula Kayuh Baimbai. Rabu (26/8).

Turut hadir dalam kegiatan Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, Kepala Disperdagin, Ignasius Rizki, sejumlah camat beserta para umkm/ikm di lingkup Pemerintah kota Banjarmasin.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat menyampaikan sambutan pembukaan

Produk IKM serta UMKM Kota Banjarmasin diarahkan untuk memperluas pemasaran melalui jaringan ritel modern. Akses tersebut diharapkan menjadi peluang bagi produk lokal untuk dikenal lebih luas dan berkembang.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin mengatakan, keberadaan IKM dan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

“Ini penting bagi IKM dan UMKM, tentu bersama para ritel untuk berkolaborasi. Kita ingin produk-produk ini tidak hanya di rumahan saja, tapi juga bisa masuk ke ritel-ritel modern,” ujar Yamin.

Menurutnya, akses ke jaringan ritel modern menjadi salah satu kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar.

“Produk Banjarmasin diharapkan tidak hanya mampu bersaing di tingkat daerah, tetapi ke depan memiliki peluang untuk menembus pasar yang lebih luas hingga mancanegara,” harapnya.

Untuk dapat masuk ke pasar tersebut, Yamin meminta pelaku IKM dan UMKM memperhatikan kualitas produk, konsistensi produksi, kemasan, legalitas, serta standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan.

Yamin berharap kegiatan tersebut menghasilkan tindak lanjut yang nyata, mulai dari proses kurasi, penempatan produk, transaksi, hingga kerja sama antara pelaku usaha dengan jaringan ritel modern.

“Harapan kita itu berjalan sesuai harapan, sukses dan lancar. Tentunya IKM naik kelas,” katanya.

Menurut Yamin, kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan ritel modern perlu dibangun secara saling menguntungkan.

Pemerintah memfasilitasi, pelaku usaha meningkatkan kualitas dan daya saing, sedangkan ritel modern memberikan akses pasar yang lebih luas.

Dengan terbukanya akses pemasaran, produk lokal diharapkan mampu meningkatkan omzet dan kapasitas produksi sekaligus menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang dapat memperkuat perekonomian Kota Banjarmasin. (DISPERDAGINBJM-SRI/RIW/EPS)

Padamkan Karhutla, Forkopimda Kalsel Gelar Salat Istisqo

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, bersama para ulama dan unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta masyarakat, melaksanakan Salat Istisqa dan doa bersama untuk meminta turun hujan kepada Allah SWT dan keselamatan masyarakat di Banua, Selasa (25/8), di halaman Masjid Raya Sabilal Muhidin, Banjarmasin.

Pada kesempatan itu, Gubernur, Muhidin mengajak seluruh unsur masyarakat agar terus bersama-sama atau bergotong royong melakukan penanganan Karhutla yang terjadi sekarang.

Selain tindakan penanganan langsung dengan segala upaya, juga diserukan kepada masyarakat Kalsel agar melakukan Salat Istiqa untuk memohon pertolongan dan bantuan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa agar kemarau segera berakhir.

“Kita melaksanakan Salat Istisqa ini, memohon agar di Kalimantan Selatan turun hujan. Karena sebagian daerah seperti Balangan sudah ada turun hujan setelah dilaksanakan salat istisqa,” sampai gubernur usai pelaksanaan salat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan gubernur kepada jajaran TNI, Polri, dan para relawan/masyarakat yang sukarela membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah.

Salat yang diimani Ilham Humaidi ini dimulai sekitar pukul 07.30 Wita dan diikuti masyarakat muslim di Kota Banjarmasin dan sekitarnya.

Salat Istisqa merupakan salat sunnah muakkadah yang dikerjakan secara berjamaah untuk memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan saat terjadi kekeringan panjang atau kemarau seperti yang tengah terjadi di Kalsel sekarang.

Ibadah ini merupakan bentuk ikhtiar spiritual umat Islam ketika terjadi kekeringan yang berdampak seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan lainnya. (BIROADPIM-RIW/EPS)

Resmi Dimulai, ASN Kalsel Antusias Ikuti Turnamen Padel Antar SKPD

Banjarmasin – Turnamen Padel Antar SKPD resmi digelar, setelah dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor, didampingi Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah, di Lapangan Padel Mahligai Pancasila, Jumat (21/8).

Gubernur Muhidin dalam sambutan yang disampaikan Ariadi, menyatakan, olahraga perlu menjadi kebiasaan baik yang perlu disebarluaskan. Kebugaran aparatur adalah bagian dari kualitas pelayanan publik.

“Pegawai yang sehat akan lebih fokus, tahan menghadapi beban kerja, dan lebih baik dalam melayani masyarakat,” ucapnya.

Dalam hal ini, Gubernur Muhidin mengapresiasi jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel yang sudah menyiapkan turnamen ini, sebagai cara memperingati dua hari besar dengan kegiatan yang menyehatkan, jauh lebih bermakna daripada peringatan yang berhenti pada seremonial.

“Padel adalah cabang olahraga yang belakangan ini tumbuh cepat dan diminati banyak kalangan saya menyambut baik ketika olahraga yang sedang digemari masyarakat ini dipilih untuk mempertemukan jajaran perangkat daerah dalam suasana yang sehat dan gembira,” ujarnya.

Gubernur pun berpesan kepada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjagakondisi tubuh, mematuhi aturan pertandingan dan hormati keputusan wasit.

Sementara itu, Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah menyampaikan, pihaknya bersyukur atas tingginya antusiasme peserta mengikuti Turnamen Padel Antar SKPD ini.

“Dimana tercatat 25 SKPD turut serta dalam turnamen kali ini,” ucapnya.

Turnamen Padel Antar SKPD Pemprov Kalsel digelar 21 sampai 22 Agustus 2026, dengan mempertandingkan nomor ganda.

Salah satu SKPD yang turut meramaikan Turnamen Padel ini, adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, yang menurunkan 2 pemain andalannya.

Sekretaris Diskominfo Kalsel Mashudi menyampaikan, pihaknya bersyukur Diskominfo dapat berpartisipasi pada pelaksanaan Turnamen Padel antar SKPD yang digelar Dispora Kalsel.

“Kami berharap olahraga Padel dapat lebih dikenal ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Dalam Turnamen Padel Antar SKPD ini, Diskominfo Kalsel diperkuat Mashudi berpasangan dengan Musthakim berhasil memenangkan pertandingan pada babak penyisihan melawan Pasukan Gubernur (Pasgub). (SRI/RIW/EPS)

Mahasiswa Soroti Karhutla dan Kelangkaan BBM, DPRD Kalsel Pastikan Aspirasi Dikawal

Banjarmasin – Suara mahasiswa kembali menggema di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan, menyampaikan sejumlah aspirasi, terkait persoalan yang dinilai tengah mengganggu kehidupan masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Kamis (20/8) sore.

Kedatangan mahasiswa menjadi ruang penyampaian kritik sekaligus dorongan kepada pemerintah agar lebih cepat mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang dirasakan langsung masyarakat.

Dalam aspirasinya, mahasiswa menyoroti kondisi karhutla yang kembali menjadi perhatian seiring cuaca panas dan kering yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat melalui munculnya kabut asap.

Mahasiswa juga meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penindakan, apabila ditemukan adanya kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan.

Menurut mereka, persoalan karhutla tidak cukup hanya ditangani ketika api sudah membesar, tetapi membutuhkan pengawasan dan pencegahan sejak dini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, bahwa kondisi alam yang kering dan panas memang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Namun, apabila terdapat indikasi bahwa kebakaran terjadi akibat pembakaran yang dilakukan secara sengaja, persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Penanganan harus dilakukan berdasarkan fakta dan proses pemeriksaan di lapangan.

“Kalau memang ada indikasi pembakaran yang disengaja, tentu akan ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang berwenang,” kata Supian HK.

Supian HK menjelaskan, selain persoalan karhutla dan kabut asap, kelangkaan BBM bersubsidi turut menjadi sorotan mahasiswa.

Antrean panjang masyarakat di sejumlah titik pengisian BBM dinilai menunjukkan masih perlunya pembenahan dalam distribusi dan pengawasan BBM subsidi.

Kondisi tersebut, tidak boleh dibiarkan berlarut karena Bahan Bakar Minyak merupakan kebutuhan penting, yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan pekerjaan para pelaku usaha.

“DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari perhatian lembaga legislatif dalam mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.

Supian HK menekankan, persoalan karhutla, kabut asap, maupun ketersediaan BBM subsidi bukan sekadar isu sektoral. Seluruhnya menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga membutuhkan koordinasi dan penanganan bersama.

DPRD Kalsel memandang penyampaian aspirasi mahasiswa sebagai bagian penting dari fungsi kontrol sosial.

Kritik dan masukan yang disampaikan diharapkan tidak berhenti sebagai tuntutan, tetapi dapat menjadi pemicu lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan di lapangan.

Di tengah ancaman karhutla dan kabut asap serta persoalan distribusi BBM subsidi, sinergi antara pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, masyarakat, dan elemen mahasiswa menjadi semakin penting.

Langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan diperlukan, agar persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dapat segera memperoleh solusi.

“Pengawalan aspirasi tersebut, DPRD Kalsel memastikan suara mahasiswa tetap menjadi bagian dari proses evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus mendorong hadirnya penanganan yang benar-benar dirasakan manfaat oleh masyarakat,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)