DWP Kalsel Gandeng Diskominfo, Sosialisasikan Perlindungan Data Pribadi Untuk Hindari Penipuan Siber

Banjarmasin – Pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (13/10), berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kali ini, pertemuan antar DWP SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan instansi vertikal, sekaligus menjadi wadah sosialisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, terkait aksi Cerdas Bermedsos “Lindungi Data Pribadi Hindari Jebakan Phishing dan Modus Penipuan Siber”.

Digelar di RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, sosialisasi dihadiri Ketua DWP Provinsi Kalsel, Masrupah Syarifuddin, Ketua DWP RSGM Gusti Hasan Aman, Kumala Dian Mashuda, dan para ketua serta anggota DWP SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan instansi vertikal.

Hadir sebagai narasumber, Kabid Persandian dan Keamanan Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, serta Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo, Abdul Hafizh. Keduanya memaparkan dengan rinci, apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi data diri dari aksi kejahatan dan scam siber.

“Ulun mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan jajaran RSGM Gusti Hasan Aman yang berkenan jadi tuan rumah, serta kepada dua narasumber yang bersedia berbagi ilmu”, ujar Ketua DPW Provinsi Kalsel, Masrupah Syarifuddin, kepada wartawan usai acara.

Pertemuan kali ini, menurut Masrupah, sengaja digelar dalam bentuk seminar, untuk mensosialisasikan pentingnya keamanan digital.

“Tema ini dekat dengan keseharian kita, telepon genggam yang ada di tangan kita, dipakai berbelanja, mengirim uang, mengurus keperluan sekolah anak, dan berkomunikasi ke banyak grup. Jika kita lengah, dari pintu yang sama itu pula penipuan digital masuk ke rumah kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, Masrupah berharap, melalui sosialisasi Perlindungan Data Diri ini, anggota DWP Provinsi Kalsel yang seluruhnya adalah wanita ini, dapat meningkatkan kewaspadaan diri dan keluarganya.

“Kita perlu menjaga data diri, NIK, nomor rekening, nama ibu kandung, foto kartu keluarga hingga foto tiket perjalanan. Sebaiknya ini tidak dibagikan di media sosial maupun di percakapan grup,” tegasnya.

Selain identitas pribadi, kehati-hatian juga berlaku terhadap kiriman berkas dan link atau tautan undangan, resi, paket atau pemberitahuan tilang yang datang dalam bentuk aplikasi.

“Jangan langsung diunduh, pastikan dulu sumbernya, dan terapkan verifikasi dua langkah pada telepon genggam. Tidak cukup dengan kata sandi, tetapi tambahkan kode konfirmasi contohnya sidik jari,” ucap Sucilianita Akbar, saat memaparkan materi.

Tidak kalah penting, menurut Suci (sapaan akrabnya), adalah menjaga sikap di ruang digital.

“Sebagai bagian dari keluarga besar ASN, apa yang kita bagikan ikut menentukan nama baik keluarga dan organisasi. Mari saring dulu sebelum sharing”, tutup Suci. (RIW/EPS)

Road To Quarantine Day, Balai Karantina Kalsel Gelar Vaksin Rabies Gratis untuk Kucing

Banjarmasin – Balai Karantina Kalimantan Selatan menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis khusus untuk kucing dalam rangkaian Road to Quarantine Day, Minggu (11/10).

Berlangsung di kawasan Car Free Day Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, kegiatan ini juga diisi dengan jalan santai dan senam bersama yang terbuka bagi masyarakat umum.

Kegiatan dilaksanakan dengan menggandeng Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, serta Bank Rakyat Indonesia.

Selain pegawai, Dharma Wanita Persatuan, dan keluarga, kegiatan ini juga diikuti mitra UMKM, komunitas reptil, serta masyarakat.

Kepala Karantina Kalimantan Selatan, Erwin A. M. Dabukke, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Karantina yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, peran Karantina tidak hanya berkaitan dengan pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga mencakup edukasi serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan hewan dan melindungi kesehatan manusia.

“Melalui rangkaian Road to Quarantine Day ini, kami ingin menunjukkan bahwa Karantina tidak hanya bertugas melakukan pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan, tetapi juga hadir memberikan edukasi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi rabies menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan hewan sekaligus melindungi kesehatan manusia.

Ia menambahkan, upaya pencegahan penyakit hewan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemilik hewan peliharaan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dan vaksinasi sesuai jadwal menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus meminimalkan risiko penularan penyakit, termasuk rabies yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Kegiatan ini juga mengangkat pendekatan One Health, yaitu konsep yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Karantina Kalimantan Selatan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit hewan dan perlindungan kesehatan bersama semakin meningkat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung peringatan World Rabies Day yang diperingati setiap 28 September, serta mendorong terwujudnya Indonesia bebas rabies.

“Momentum Hari Karantina ke-149 ini kami jadikan sebagai kesempatan untuk memperkuat kolaborasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Kami berharap masyarakat semakin mengenal peran Karantina dan ikut berpartisipasi dalam menjaga kesehatan hewan serta melindungi sumber daya hayati Indonesia,” tambah Erwin.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Karantina Kalimantan Selatan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang informatif, edukatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Semangat hidup sehat, kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, serta perlindungan lingkungan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dan tanggung jawab bersama. (BalaiKatantinaKalsel-RIW/EPS)

DPMPTSP Banjarmasin Optimis Capai Target Investasi 3,8 T

Banjarmasin – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (DPMPTSP), melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), bagi pelaku usaha, Senin (12/10). Bimtek dibuka Kepala DPMPTSP Banjarmasin Ari Yani, mewakili Wali Kota Banjarmasin

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, secara berkala menyelenggarakan Bimtek terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal, serta Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online,” jelas Ari Yani.

Ket foto : Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Ari Yani

Bimtek ini, lanjutnya, bertujuan membimbing para pengusaha, melalui tata cara pengisian laporan LKPM.

“DPMPTSP Banjarmasin memberikan panduan praktis dan teknis kepada para pelaku usaha di kota ini, mengenai tata cara pengisian, perhitungan, sert pelaporan LKPM secara online,” tutur Ari Yani lebih lanjut.

Setelah mengikuti bimtek ini, para pengusaha diharapkan semakin memahami tata cara pelaporan.

“Dengan adanya Bimtek ini, memastikan para pemilik usaha memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan realisasi penanaman modal mereka secara berkala sesuai ketentuan Kementerian Investasi,” ucap Ari Yani.

Selain itu, Bimtek ini untuk peningkatan data investasi daerah, yang diharapkan membantu meningkatkan akurasi dan validasi data realisasi investasi yang masuk ke Kota Banjarmasin.

Dalam kesempatan tersebut, Ari Yani juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2026 ini menargetkan nilai investasi sebesar Rp3,8 T.

“Target yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, sudah tercapai 1,5 T hingga September 2026,” ungkap Ari Yani.

Ari optimis, target investasi ini dapat tercapai hingga akhir tahun nanti.

“Kami berharap, kedepan semakin banyak pengusaha yang menanamkan modalnya di Kota Banjarmasin,” ucap Edi. (SRI/RIW/EPS)

Evaluasi Kemendagri, DPRD Kawal Perbaikan Perubahan APBD 2026,

Banjarmasin– DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan bahwa tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan arahan pemerintah pusat.

Usai rapat pembahasan evaluasi perubahan APBD 2026, Sabtu (10/10) Ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan, DPRD memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah melalui fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK

Sementara itu, perbaikan terhadap sejumlah catatan hasil evaluasi menjadi tanggung jawab pihak eksekutif atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Setelah evaluasi dari kementerian, pihaknya tidak bisa menggeser atau mengubah keputusan hasil evaluasi tersebut. Namun, temuan – temuan yang ada harus diperbaiki, dan itu menjadi ranah eksekutif.

“Legislatif hanya mengingatkan agar semuanya berjalan sesuai koridor yang telah disampaikan, termasuk item-item yang perlu diperbaiki maupun disesuaikan. Intinya, dewan memberikan rekomendasi kepada eksekutif,” katanya.

Menurut Supian, hasil evaluasi Kemendagri telah dipaparkan oleh pihak eksekutif kepada DPRD. Dokumen evaluasi tersebut juga telah diterima untuk menjadi bahan pembahasan bersama dalam menentukan langkah tindak lanjut.

Ia menjelaskan, kesepakatan Banggar merupakan bagian penting untuk memastikan pelaksanaan Perubahan APBD 2026 tetap berjalan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, seluruh catatan evaluasi perlu dicermati dan ditindaklanjuti secara tepat oleh perangkat daerah terkait.

“Sudah dipaparkan eksekutif kepada dewan dan suratnya juga sudah kami terima. Dari pembahasan tadi, pada prinsipnya sudah sesuai. Kami setuju agar penggunaan anggaran Perubahan APBD 2026 dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada,” tegasnya.

Supian HK menekankan, kepatuhan terhadap hasil evaluasi pemerintah pusat menjadi hal penting agar pelaksanaan anggaran daerah memiliki landasan yang jelas dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, DPRD Kalsel akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing.

Di sisi lain, pihak eksekutif diharapkan segera menyelesaikan perbaikan terhadap catatan evaluasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Melalui kesepakatan tersebut, DPRD Kalsel bersama Pemprov Kalsel berupaya memastikan pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga mendukung kelancaran program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Koordinasi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga sehingga seluruh tindak lanjut evaluasi dapat diselesaikan secara tepat, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Kawal Anggaran Kesehatan 2027, DPRD Dorong Layanan Rumah Sakit Lebih Optimal

Banjarmasin – Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, salam mematangkan anggaran tahun 2027.

Pengalokasian anggaran diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan program pemerintah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kemudahan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifah

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, menekankan pentingnya pembahasan anggaran yang memperhatikan kebutuhan riil fasilitas kesehatan.

Mulai dari dukungan pelayanan rumah sakit, ketersediaan peralatan medis, hingga bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, seluruhnya perlu menjadi bagian dari perencanaan yang matang.

Menurut Jihan, pembahasan anggaran merupakan momentum penting untuk memastikan program yang direncanakan benar-benar menjawab persoalan pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan.

Karena itu, Komisi IV mendorong agar kebutuhan masing – masing rumah sakit dan perangkat daerah terkait dicermati secara menyeluruh.

Dengan demikian, alokasi anggaran dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan urgensi pelayanan.
Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian salah dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang mengalami kendala mengakses layanan kesehatan.

“Keberadaan dana pendampingan di rumah sakit pemerintah, misalnya, dapat membantu pasien yang membutuhkan penanganan medis tetapi menghadapi persoalan administrasi atau kepesertaan jaminan kesehatan,” ungkapnya.

Jihan menilai, selain dukungan pembiayaan, kesiapan sarana dan prasarana medis juga menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu pelayanan.

Peralatan kesehatan yang memadai akan menunjang proses pemeriksaan, diagnosis, hingga penanganan pasien secara lebih optimal.

Komisi IV DPRD Kalsel sebelumnya juga menyoroti kebutuhan peremajaan peralatan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.

Dalam rapat kerja pada Maret 2026, Jihan menilai dukungan anggaran untuk pembaruan peralatan perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Bagi Komisi IV, penyusunan anggaran kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada besaran dana yang tersedia. Ketepatan sasaran, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaat yang dirasakan pasien juga harus menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, melalui pematangan anggaran tahun 2027, Komisi IV DPRD Kalsel berharap berbagai kebutuhan prioritas sektor kesehatan dapat terakomodasi secara proporsional.

Koordinasi antara DPRD, pemerintah provinsi, dinas terkait, dan pengelola rumah sakit pun perlu terus diperkuat agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan selaras.

“Dengan penganggaran yang terarah dan pengawasan yang berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan diharapkan semakin dirasakan masyarakat, baik melalui fasilitas yang lebih memadai maupun akses pelayanan yang lebih mudah dan berkualitas,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

DP3A Ajak Organisasi Perempuan Jadi Pelopor dan Pelapor Kekerasan Perempuan dan Anak

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, menggelar lokakarya Perempuan dan Keluarga, Kamis (8/10). Lokakarya dibuka Wakil Wali Kota Ananda, didampingi Kepala DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadhan.

“Perempuan hendaknya melihat seluruh potensi dirinya, menghadapi kekerasan dalam rumah tangga,” ungkap Ananda.

Ket foto : Wakil Walikota Banjarmasin Ananda

Ananda berharap, melalui lokakarya ini para peserta mampu melihat potensi yang dimiliki.

Dalam kesempatan tersebut, Ananda juga berpesan, agar perempuan berani melaporkan kekerasan yang menimpanya, untuk mendapatkan penanganan.

“Perempuan jangan takut untuk melaporkan kasus kekerasan tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala DP3A Banjarmasin, Muhammad Ramadhan mengatakan, lokakarya ini diikuti sejumlah organisasi perempuan. Diantaranya, Dharma Wanita Persatuan, PKK, serta sejumlah organisasi perempuan Kota Banjarmasin.

“Organisasi perempuan yang mengikuti lokakarya ini berada dibawah binaan Ketua TP PKK Kota Banjarmasin,” ucap Ramadhan.

Sehingga, DP3A Kota Banjarmasin berharap, organisasi perempuan menjadi agen pelapor dan pelopor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan keluarga.

“Lokakarya mampu memaksimalkan kualitas hidup perempuan, agar semakin berdaya melindungi dirinya dan orang disekitarnya,” ujar Ramadhan.

Dalam kesempatan tersebut, Ramadhan juga meminta para perempuan menjadi pelopor dan pelapor, apabila menemukan kekerasan rumah tangga, baik terhadap anak maupun perempuan.

“Kami berharap dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap kasus kekerasan ini, Kota Banjarmasin akan semakin ramah perempuan dan anak,” ucap Ramadhan. (SRI/RIW/EPS)

Kejar Deadline April 2027, Komisi II Dorong Percepatan Revisi Perda BPR dan Merger Bank

Banjarmasin – Proses penyesuaian regulasi dan konsolidasi perbankan daerah di Kalimantan Selatan, ditargetkan dapat dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan batas waktu hingga April 2027.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mendorong agar proses revisi Peraturan Daerah terkait pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta rencana merger bank daerah segera ditindaklanjuti.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi

Hal tersebut disampaikan Yani Helmi usai menerima kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Tabalong dalam agenda koordinasi dan konsultasi di DPRD Kalsel, Rabu (7/10).

Menurut Yani Helmi, penyesuaian regulasi perbankan daerah menjadi bagian penting untuk memastikan kelembagaan bank daerah dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Apalagi, waktu penyelesaian proses tersebut semakin terbatas.

“Perda ini tidak bisa masuk menjadi inisiasi kita masuk ke Prolegda. Akan tetapi, ini adalah ranahnya kawan-kawan daripada eksekutif,” ujar Yani Helmi.

Ia menjelaskan, Komisi II DPRD Kalsel telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Biro Perekonomian, untuk membahas langkah percepatan proses tersebut.

Yani Helmi juga akan mendorong komunikasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan serta berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Selatan.

Menurutnya, keterlibatan OJK diperlukan karena lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam pengawasan sektor perbankan.

Koordinasi lintas lembaga dinilai penting agar proses penyesuaian regulasi maupun merger dapat berjalan sesuai ketentuan.

Selain mendorong percepatan, Komisi II DPRD Kalsel juga meminta agar bank daerah yang masih menjalani proses pemenuhan ketentuan merger diberikan ruang yang cukup untuk menyelesaikan seluruh tahapan.

“Kami meminta OJK Kalimantan Selatan menyampaikan kondisi bank-bank daerah yang masih berproses kepada OJK di tingkat pusat. Dan juga menyampaikan ke
pimpinan di Jakarta. Kalau yang berproses ini mungkin barangkali diberikan sedikit kelonggaran, relaksasi terkait waktunya,” jelasnya.

Yani Helmi berharap, relaksasi tersebut dapat menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan pihak perbankan untuk menyelesaikan seluruh proses secara lebih optimal, tanpa mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembahasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyentuh peran lembaga perbankan daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat akses layanan keuangan di daerah.

Bagi DPRD Kalsel, koordinasi ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah, DPRD dan otoritas perbankan agar proses penyesuaian kelembagaan dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Dengan batas waktu yang semakin dekat, percepatan komunikasi dan pembahasan menjadi kunci agar proses revisi regulasi maupun merger bank tidak berhenti pada tahapan koordinasi, tetapi dapat ditindaklanjuti hingga seluruh persyaratan terpenuhi,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Agenda Prioritas Bertambah, DPRD Kalsel Sesuaikan Jadwal Kerja Oktober 2026

Banjarmasin – Agenda kerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Oktober 2026 mengalami penyesuaian. Perubahan ini ditetapkan melalui Rapat Paripurna Internal DPRD Kalsel, sebagai langkah untuk memberikan ruang yang lebih fleksibel mengakomodasi berbagai agenda prioritas daerah.

Rapat Paripurna Internal dengan agenda Penetapan Perubahan Materi dan Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Oktober 2026 tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (7/10).

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kalsel.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengatakan, perubahan jadwal diperlukan untuk memberikan fleksibilitas kepada DPRD menjalankan berbagai agenda yang telah ditetapkan.

Dalam rapat, DPRD Kalsel menyepakati perubahan materi dan jadwal kegiatan sebagai bagian dari penyesuaian agenda kelembagaan.

Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tetap berjalan efektif, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pembahasan berbagai program strategis daerah.

“Perubahan ini dilakukan dalam rangka memberikan fleksibilitas sekaligus menyesuaikan dengan berbagai kegiatan prioritas DPRD yang harus dilaksanakan,” katanya.

Menurut Kartoyo, dinamika agenda kedewanan membutuhkan penyesuaian agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan persiapan dan pembahasan yang memadai.

Penyesuaian jadwal, bukan berarti mengurangi substansi maupun kualitas kerja DPRD. Sebaliknya, perubahan tersebut diharapkan dapat membuat pelaksanaan agenda kelembagaan lebih terarah dan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.

“DPRD memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan secara berkesinambungan, mulai dari pembahasan kebijakan daerah, fungsi anggaran, legislasi hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, penyusunan jadwal kerja harus mampu mengakomodasi agenda yang berkembang, terutama kegiatan yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut dan melibatkan berbagai pihak.

Dengan adanya perubahan materi dan jadwal kegiatan, setiap alat kelengkapan DPRD diharapkan dapat menyesuaikan agenda kerja sesuai dengan prioritas yang telah disepakati.

Penyesuaian tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel menjaga ritme kerja kelembagaan agar tetap berjalan efektif di tengah padatnya agenda pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Yang menjadi perhatian adalah bagaimana seluruh program kerja DPRD dapat terlaksana secara optimal, tanpa mengurangi kualitas pembahasan maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Target Besar Pagu Terbatas, Komisi II Kalsel Desak Rasionalisasi APBD 2027

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menilai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 perlu kembali dirasionalisasi.

Pasalnya, sejumlah mitra kerja Komisi II menghadapi penurunan pagu anggaran yang cukup signifikan, sementara target program dan pembangunan yang harus dicapai justru semakin besar.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi

Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan rancangan APBD 2027 bersama sejumlah mitra kerja di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Selasa (6/10).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi. Hadir dalam pembahasan tersebut Dinas Perindustrian beserta jajaran UPT, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda, serta BPKAD Provinsi Kalsel.

Muhammad Yani Helmi mengaku prihatin melihat kondisi pagu anggaran sejumlah mitra kerja Komisi II yang mengalami penurunan drastis. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat sejumlah program yang telah dirancang tidak dapat terlaksana secara optimal.

“Saya cukup miris melihat dari hari pertama saya mengetahui bahwa anggaran di Komisi II dengan mitra kerjanya turunnya terjun bebas. Sehingga banyak program yang hari ini tidak akan terkerjakan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, DPRD Kalsel tetap menghargai komitmen perangkat daerah untuk menjalankan program berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA yang tersedia.

Namun, keterbatasan anggaran jangan sampai justru mengorbankan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Karena itu, Komisi II meminta Bappeda dan BPKAD lebih cermat dalam menyusun skala prioritas anggaran. Terutama terhadap program yang menyentuh kepentingan masyarakat, mendorong produktivitas, hilirisasi, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

Apabila
nantinya terdapat tambahan transfer anggaran dari pemerintah pusat, maka penggunaannya harus diarahkan pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Kita juga minta bahwa, misalnya ada transfer tambahan dari pusat, instruksinya nanti dibagi kepada poin-poin pekerjaan yang kami anggap itu diperlukan oleh masyarakat. Jadi programnya itu kita minta yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat di bawah,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan anggaran bukan sekadar mengenai besar atau kecilnya nominal, tetapi bagaimana setiap rupiah dalam APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Yani Helmi menambahkan, Komisi II pun meminta agar proses pembahasan APBD 2027 tidak hanya melihat target pembangunan secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan anggaran untuk merealisasikan target tersebut.

Dengan demikian, antara target yang ditetapkan pemerintah daerah dan kemampuan fiskal harus berjalan seimbang. Jangan sampai target pembangunan tinggi, tetapi dukungan anggarannya justru semakin terbatas.

Bagi Komisi II DPRD Kalsel, rasionalisasi anggaran menjadi penting agar program prioritas tetap berjalan dan tidak kehilangan substansi pelayanan kepada masyarakat.

“Pihaknya akan terus mengawal pembahasan APBD 2027 agar alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan yang memiliki dampak nyata,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Inventarisir Rumdin, Banjarmasin Tertibkan Aset Pemko

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin melakukan inventarisir dengan inspeksi mendadak atau sidak terhadap kompleks perumahan milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

Yakni di Komplek Saka Agung Permai, Jalan Ahmad Yani Kilometer 5, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, belum lama tadi.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan, inventarisir ini dilakukan untuk menertibkan aset barang milik daerah yang berada dibawah pengelolaan Bagian Umum.

“Untuk penertiban tersebut diserahkan ke Sekdako Banjarmasin, agar pengelolaan aset daerah lebih tertib dan sesuai ketentuan,” ucap Yamin.

Sementara itu Plt Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli mengatakan, inventarisir ini dilakukan untuk menginventarisasi sekaligus menertibkan aset barang milik daerah yang berada di bawah pengelolaan Bagian Umum.

Langkah ini dilakukan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta arahan Wali Kota Banjarmasin, agar pengelolaan aset daerah lebih tertib dan sesuai ketentuan.

Dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan sejumlah fakta yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukan rumah dinas.

“Ini bagian dari inventarisasi barang milik daerah. Kami menemukan beberapa fakta di lapangan yang perlu kami dalami karena ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” ujar Zazuli.

Zazuli menjelaskan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin, rumah di kompleks tersebut diperuntukkan bagi pejabat eselon II. Rumah dapat ditempati pejabat satu tingkat di bawahnya, yakni eselon III, sepanjang memperoleh izin dari atasan dan Wali Kota.

Menurut Zazuli, hasil inventarisasi tidak akan berhenti pada pemeriksaan lapangan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan dikoordinasikan dengan BPK untuk menentukan langkah tindak lanjut.

“Temuan ini akan kami sampaikan kepada Wali Kota dan kami koordinasikan juga dengan BPK untuk tindak lanjutnya sesuai aturan. Dari total 23 unit rumah ada 5 unit yang kosong tidak ada penghuninya,” katanya.

Bagi penghuni yang tidak berada di tempat ketika sidak berlangsung, Bagian Umum memanggil mereka pada Senin (5/10) untuk dimintai keterangan.

Pemeriksaan juga akan diperluas untuk menelusuri dugaan adanya praktik perpindahan hak menempati rumah atau yang disebut pindah tangan bangunan tanpa prosedur yang semestinya.

“Kami juga akan melakukan investigasi lebih jauh untuk mengetahui bagaimana proses penghuniannya, termasuk kalau memang ada dugaan pindah tangan. Ini perlu kami telusuri,” ujarnya.

Selain persoalan ketepatan sasaran penghuni, sidak juga menemukan kondisi fisik sejumlah bangunan yang membutuhkan pembenahan. Beberapa rumah disebut sudah dalam kondisi kurang layak dan memerlukan perbaikan.

Zazuli menegaskan, inventarisasi tersebut tidak semata-mata untuk mencari kesalahan penghuni, tetapi juga memastikan aset pemerintah tetap terdata, terawat, dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

“Jadi bukan hanya soal siapa yang menempati. Kondisi bangunannya juga kami inventarisasi, karena ada beberapa bangunan yang kondisinya sudah tidak layak dan perlu pembenahan,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Pengambangan, Aldi Ridhoni, yang menjadi salah seorang penghuni kompleks tersebut, mengaku telah menempati rumah dinas selama sekitar delapan bulan.

Sebelumnya rumah tersebut ditempati seorang pejabat yang kemudian tidak lagi menempatinya.

Ia kemudian menempati rumah tersebut dengan alasan lokasi lebih dekat dengan tempatnya bekerja dibandingkan kediamannya di Liang Anggang.

“Sudah sekitar delapan bulan saya menempati rumah ini. Sebelumnya rumah ini ditempati pejabat yang lama, kemudian saya menggantikannya supaya lebih dekat dengan kantor,” kata Aldi.

Ia mengklaim tidak ada pembayaran dalam proses menempati rumah tersebut maupun praktik jual beli atau pindah tangan. Meski demikian, selama menempati rumah tersebut, Aldi mengaku mengeluarkan biaya pribadi untuk memperbaiki sejumlah bagian bangunan.

“Tidak ada pembayaran. Tapi beberapa kerusakan saya perbaiki sendiri, seperti toilet, plafon, pengecatan dan dapur,” ucapnya. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Exit mobile version