Tiga Hari Berjalan, Program “Pemutihan” PKB Disambut Antusias Masyarakat Kalsel

BANJARMASIN – Program Pemberian Insentif/Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau yang dikenal dengan “Pemutihan” disambut antusias oleh masyarakat di Kalimantan Selatan.

Antusias masyarakat ini terbukti dengan meningkatnya pembayaran PKB di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Banjarmasin I dalam tiga hari pertama program berjalan di tahun ini.

Kepala UPPD SAMSAT Banjarmasin I, Anni Hanisyah (tengah) didampingi Kasi Gar Subdit Bin Kum Dirlantas Polda Kalsel, Wiwik S (kiri) dan Kepala Unit Operasional PT Jasa Raharja Cabang Kalsel, Jullyanto Eka P.N (kanan)

“Pemutihan pajak sudah kami laksanakan mulai Sabtu (1/7) kemarin, hingga saat ini pendapatan sudah hampir Rp1 miliar”, kata Kepala UPPD Samsat Banjarmasin I, Anni Hanisyah, kepada wartawan, usai melakukan sosialisasi Program Relaksasi PKB dan BBNKB di kawasan jalan KS Tubun Depan Kantor Koramil Banjarmasin Selatan, Selasa (4/7).

Oleh karena itu, menurut Anni, pihaknya lebih gencar melakukan sosialisasi untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa membayar pajak itu mudah dan hasilnya digunakan untuk membangun Banua.

“Program Pemutihan Pajak ini sesuai arahan Gubernur Kalsel untuk memudahkan dan meringankan masyarakat membayar pajak,” tambahnya

Sementara itu, Kepala Seksi Pelanggaran Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel, Kompol YF Wiwik Setiyarini berharap masyarakat Kalsel semakin taat terhadap peraturan pemerintah daerah, dalam hal ini membayar PKB.

“Dan juga kami ingin menertibkan wajib pajak dan juga mematuhi peraturan lalu lintas seperti memakai helm ketika berkendara dan membawa kelengkapan SIM dan STNK,” tuturnya.

Sedangkan, Kepala Unit Operasional PT Jasa Raharja Cabang Kalsel, Jullyanto Eka P.N berharap sosialisasi Program Pemutihan PKB dan BBNKB ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak.

“Karena pada tahun 2022 lalu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan hanya sebesar 50-58 persen. Sedangkan sisanya menunggak”, tambahnya.

Untuk itu, lanjut Jullyanto, PT Jasa Raharja mendukung pemerintah provinsi Kalsel dalam memudahkan pembayaran pajak kendaraan melalui program pemberian insentif/relaksasi PKB dan BBNKB. (NRH/RDM/RH)

Program Rehabilitasi Sosial Rutilahu Digelar di Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosialnya kembali melaksanakan program, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun 2023, di Kawasan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara.

Peluncuran program Rutilahu Tahun 2023 ini, dipusatkan di salah satu rumah yang mendapat bantuan tersebut, yakni, rumah milik Ibu Hamidah, yang berada di kawasan Kuin Utara tersebut.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial telah memulai pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Sosial rumah tidak layak huni tersebut.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina

“Program RS Rutilahu Tahun 2023 dimulai,” ungkap Ibnu.

Walikota Banjarmasin ini menjelaskan, pada tahun ini sekitar 38 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 52 kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin, mendapatkan bantuan Rutilahu,” ujarnya.

Dan, lanjut Ibnu, yang terbanyak mendapatkan bantuan tersebut berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.

“Kami berharap program Rutilahu ini dapat memberikan manfaat bagi warga kurang mampu, untuk memiliki rumah layak huni,” ucap Ibnu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Syahbana mengatakan, Program ini sudah berjalan sejak tahun 2019, hingga saat ini total rumah yang sudah diperbaiki sebanyak 379 rumah oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kadinsos Kota Banjarmasin Dolly Syahbana

“Sehingga keluarga penerima manfaat, mendapatkan rumah yang layak huni,” ucap Dolly.

Pada Program Rutilahu Tahun 2023 ini, masing masing keluarga penerima manfaat, mendapatkan bantuan perbaikan rumah sebesar 25 juta rupiah. (SRI/RDM/RH)

Ibnu dan Arifin Klaim Visi Misi Kepemimpinnnya Sudah Terwujud Hampir 60 Persen

BANJARMASIN – Saat ini kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Ibnu dan Ariffin sudah mencapai 2 Tahun, dan pada kebersamaan tersebut, pihaknya mempertahankan Pentahelix dengan berbagai unsur di Kota Banjarmasin. Demikian disampaikan Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor

“Pentahelix tersebut dipertahankan, agar tercapai keberhasilan, di bidang infrastruktur, UMKM, keagamaan, Pendidikan serta lainnya,” ungkapnya.

Arifin mengatakan, Visi dan Misi Kepemimpinan Ibnu dan Arifin ini, berlaku sampai akhir tahun 2024 mendatang.

“Namun, untuk rencana jangka panjang pembangunan sampai Tahun 2026,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Arifin mengklaim capaian visi dan misi mereka, sampai saat ini kurang lebih 60 persen.

“Hampir 60 persen dari data visi dan misi kepemimpinan Ibnu dan Arifin, yang telah dievaluasi,” ungkap Arifin lebih lanjut.

Sedangkan, lanjutnya, untuk visi dan misi yang belum dicapai, akan dilakukan percepatan. Seperti, pembenahan daerah pinggiran, daerah kumuh, serta sekolah sekolah.

“Pembenahan sekolah ini, penting dilakukan, untuk keberhasilan anak anak di Kota Banjarmasin,” ucap Arifin. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Minta Perda PPPLH Dapat Menambah RTH

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif berharap, setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat semakin menambah Ruang Terbuka Hijau.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, kepada wartawan pada Jumat (23/6).

Matnor menjelaskan, selama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur selama 30 tahun ke depannya, mulai dari pelestarian lingkungan, seperti lahan resapan, drainase, pepohonan dan juga satwa.

“Meski dikenal sebagai kota tua, haruslah memiliki penataan yang lebih baik,” katanya

Disampaikan Matnor, setelah ditetapkan menjadi Perda, telah memuat tentang kajian lingkungan hidup strategi di kota ini, yaitu harus terpadu dengan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah disinergikan dengan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Mari bersama-sama, kita wujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang terarah,” pintanya

Hal senada juga disampaikan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, ia mengatakan, indikator utama dalam Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjaga kualitas udara, air dan tutupan lahan, menyesuaikan dengan keperluan masyarakat. Selain itu adanya Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau yang mengatur kewajiban memiliki Taman Kota, Lapangan dan Sempadan Sungai, merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan di kawasan perkotaan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi

“Dalam pemenuhan ruang terbuka hijau, baru sekitar 2 persen di kota ini, masih jauh dari target nasional, yaitu 11 persen dari luas wilayah, dengan demikian masih panjang perjuangan untuk mencapainya secara bertahap,” tutup Afrizaldi. (NHF/RDM/RH)

Sekolah di Banjarmasin Diminta Lakukan Deteksi Awal Terhadap Kekerasan Anak

BANJARMASIN – Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, yang terjadi di Kota Banjarmasin mendapatkan perhatian khusus dari Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.

“Pemko Banjarmasin meminta sekolah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar lebih peka lagi terhadap pengaduan masyarakat,” ungkap Arifin, kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Menurutnya, dengan adanya deteksi awal tersebut, dapat mencegah terjadinya kekerasan tersebut.

“Jika ditemukan adanya permasalahan yang dialami oleh orang tua, maka dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Jangan sampai anak menjadi korban kekerasan tersebut,” ujarnya.

Permasalahan yang menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, yang melibatkan perempuan dan anak yang menjadi korbannya. Yakni, ekonomi, serta lainnya.

Sedangkan, lanjut Arifin, untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di sekolah, diminta kepada seluruh guru dan orangtua dapat melakukan deteksi awal, sehingga kasus tersebut tidak terjadi.

“Kekerasan terjadi bermula, adanya permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan tempat pengaduan,” tutur Arifin lebih lanjut.

Tempat pengaduan tersebut, berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

“Kami juga meminta ada pelacakan yang dilakukan, sehingga permasalahan tersebut, dapat ditemukan lebih awal. Melalui deteksi awal tersebut,” ujarnya. (SRI/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Gelar Rapat Paripurna Dengan Tiga Agenda

BANJARMASIN – Sebanyak tiga agenda, telah digelar melalui Rapat Paripurna di DPRD Banjarmasin, Rabu (21/6).

Suasana Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin

Disampaikan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, kepada sejumlah wartawan, usai melaksanakan Rapat Paripurna, kali ini tiga buah agenda yang digelar melalui Rapat Paripurna, yaitu tentang Penyampaian Tingkat I Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, dan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Pemerintah Banjarmasin Raperda Penyelenggaraan Transportasi. Kemudian Penyampaian Tingkat II Penetapan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali

“Dalam waktu dekat ini, kami jadwalkan Rapat Tim Banggar untuk menindaklanjuti Penyampaian Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022,” ucapnya

Disampaikan Matnor, untuk tanggapan Penyampaian Tingkat I Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Pemerintah Banjarmasin Raperda Penyelenggaraan Transportasi. Hal itu dimaksudkan mempermudah penarikan melalui aturan retribusi, agar semakin berjalan lebih maksimal lagi dilapangan.

“Masing-masing delapan fraksi sudah memberikan pemandangan umum,” kata Politisi Golkar DPRD Banjarmasin.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, menjelaskan, hasil dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, telah mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ia bersyukur mampu memperoleh berturut-turut sebanyak 10 kali.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina

“Kami berterimakasih sebesar-besarnya, seluruh jajaran Pemko telah bekerja maksimal,” jelasnya

Lebih lanjut Ibnu menambahkan, pihaknya juga mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi, karena sebagai kota jasa dan perdagangan, salah satunya transportasi sering dipergunakan, dengan demikian sangat penting memiliki Perda tersebut.

“Selain itu dengan ditetapkan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai upaya untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup selama 30 tahun kedepan,” tutup Ibnu

Untuk diketahui, DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna, dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, dilanjutkan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin didampingi Wakilnya Tugiatno. Dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, beserta kalangan legislatif dan eksekutif, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

RSUD Ulin Usung 9 Program Prioritas Dari Kemenkes RI

BANJARMASIN – Kementerian Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Pengampu Layanan Program Prioritas melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Ulin Banjarmasin, di Aula Gedung Ulin Tower Banjarmasin, Selasa (20/6).

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin Yudhi Riswandi Nora menjelaskan, kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan layanan prioritas yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya RSUD Ulin Banjarmasin.

Wadir Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin Yudhi Riswandi Nora didampingi Direktur Utama RSAB Harapan Kita Ockti Palupi

Selain itu, lanjut Yudhi, kunjungan ini untuk mendukung transformasi layanan kesehatan rujukan Pengampu 10 Layanan prioritas dari Kementerian Kesehatan.

“Dan, 9 layanan prioritas tersebut terdapat di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkapnya.

10 layanan prioritas tersebut, yaitu,
Kanker, kardiovaskular, gastrohepatologi, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, respirasi, tuberculosis, diabetes melitus, penyakit infeksi dan Emerging, serta kesehatan jiwa.

“Dengan adanya tambahan prioritas tersebut, maka saat ini RSUD Ulin Banjarmasin, meminta dukungan dari semua pihak, agar 9 layanan prioritas tersebut, dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Yudhi.

Dengan adanya 10 Layanan Prioritas tersebut, tambahnya, maka RSUD Ulin Banjarmasin bekerjasama dengan 10 rumah sakit pengampu lainnya di Tanah Air.

Salah satunya dengan RSAB Harapan Kita, untuk layanan prioritas kesehatan ibu dan anak.

“Sedangkan kedepannya RSUD Ulin Banjarmasin akan menjadi Rumah Sakit Pengampu untuk Rumah Sakit di daerah yang ada di Kabupaten dan Kota di Kalsel,” ucap Yudhi.

Sementara itu Direktur Utama RSAB Harapan Kita Ockti Palupi mengatakan, Rumah Sakit Pengampu ini tentunya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari rumah sakit yang diampu tersebut. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi ke rumah sakit lainnya.

Salah satunya, untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di RSUD Ulin Banjarmasin setelah bekerjasama dengan RSAB Harapan Kita Jakarta, akan terus mengalami peningkatan. Sehingga, angka kematian ibu dan anak dapat terus mengalami penurunan.

“Tujuan dari Kementerian Kesehatan dengan adanya rumah sakit pengampu ini, untuk pemerataan pelayanan kesehatan di Tanah Air, salah satunya di Provinsi Kalsel ini,” ucap Ockti. (SRI/RDM/RH)

Legislatif Siap Fasilitasi Aspirasi Forum Guru Madrasah di Banjarmasin

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif siap melakukan fasilitasi, terkait aspirasi yang disampaikan oleh Forum Guru Madrasah di kota ini. Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Arufah Arif, kepada sejumlah wartawan, pada Senin (19/6).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Arufah Arif

Arufah menjelaskan, audiensi yang digelar dengan Pengurus Daerah Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Banjarmasin, mereka mengusulkan diberi insentif oleh Pemerintah kota, seperti para Guru yang mengajar di BKPRMI. Hasil pertemuan ini akan segera difasilitasi melalui Rapat Kerja bersama Bagian Kesra dan Hukum Banjarmasin.

“Kami jadwalkan dalam waktu dekat ini, untuk mengakomodir aspirasinya,” kata Arufah

Disampaikan Politisi PPP DPRD Banjarmasin, selain insentif, aspirasinya juga agar diberikan BPJS kesehatan, dan diangkat sebagai Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Semoga ada solusi, kita akan perjuangkan,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Forum Guru Madrasah Banjarmasin, Ahmad Bakir, mengatakan, saat ini ada sekitar 1.000 lebih Guru madrasah yang tergabung Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM-I) Kota Banjarmasin, dan meminta untuk nantinya diberikan insentif oleh Pemerintah kota, mengingat mereka mengajar selama ini 7 jam perhari, yaitu mulai jam 08.00 – 14.00 WITA.

Ketua Forum Guru Madrasah Banjarmasin, Ahmad Bakir

“Meski di bawah Kementerian Agama, Pemko hendaklah tetap memberikan perhatian,” ungkapnya

Lebih lanjut Bakir menambahkan, selama ini memang Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama, sudah memberikan insentif kepada para Guru Madrasah sebesar Rp250 ribu per bulan, yang pihaknya terima setiap enam bulan. Namun, aspirasi ini disampaikan berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa pemerintah daerah itu bisa menganggarkan dana hibah untuk madrasah dan pesantren.

“Semoga ada perhatian, guna kesejahteraan para guru Madrasah,” tutup Bakir.

Untuk diketahui, Komisi IV DPRD Banjarmasin menggelar Audiensi Pengurus Daerah Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Kota Banjarmasin. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Saut Nathan Samosir, didampingi Wakilnya Arufah Arif, bersama Anggota Komisi, bertempat di ruang Komisi IV DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

UPPD Samsat Banjarmasin I Gencar Sosialisasikan Program Diskon PKB dan BBNKB

BANJARMASIN – Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Banjarmasin I gencar melakukan sosialisasi Program Pengurangan dan Pembebasan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang akan digelar mulai 1 Juli – 9 Desember 2023.

Kali ini dipimpin langsung oleh Kepala UPPD Samsat Banjarmasin I, Anni Hanisyah, tim Samsat Banjarmasin I melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan di kawasan jalan KS Tubun tepatnya di depan Kantor Pendaftaran Militer (Koramil) di kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu (14/6).

Suasana Sosialisasi Pemutihan Denda PKB oleh UPPD Samsat Banjarmasin I

“Bulan ini memang tahap sosialisasi yang gencar kita lakukan karena agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui program tersebut,” katanya kepada wartawan.

Program sosialisasi dan pembagian brosur ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program pengurangan dan pembebasan denda pajak dan BBNKB ini guna meringankan serta memudahkan mereka membayar pajak kendaraan bermotor.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap kesadaran masyarakat membayar pajak semakin meningkat”, tuturnya.

Dengan taat membayar pajak, lanjut Anni, masyarakat telah turut serta dalam menyumbang pendapatan daerah sehingga pembangunan bisa terlaksana dengan lancar.

“Karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan di Banua,” tambahnya.

Dalam kegiatan ini, UPPD Samsat Banjarmasin I berkolaborasi dengan Jasa Raharja Cabang Kalsel dan Polda Kalsel.

Untuk diketahui, program pengurangan dan pembebasan denda pajak dan BBNKB sesuai arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor untuk menyambut HUT RI ke-78 dan Hari Jadi Kalsel ke-74. Dalam program ini, selain penghapusan denda pajak, diberikan pengurangan pokok pajak dan tidak lagi diterapkannya pajak progresif. (NRH/RDM/RH)

Pansus DPRD Banjarmasin Bahas Detail Raperda IBG

BANJARMASIN – Panitia Khusus DPRD Banjarmasin, membahas Rancangan Peraturan Daerah lebih detail tentang Izin Bangunan Gedung.

Suasana Rapat Pansus Raperda Izin Bangunan Gedung, di ruang Paripurna DPRD Banjarmasin

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Pansus Raperda Izin Bangunan Gedung (IBG) DPRD Banjarmasin, Suyato, pada Selasa (13/6) mengatakan, sebelumnya berjudul Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun pihaknya menerima masukan dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, dilakukan perubahan menjadi Izin Bangunan Gedung (IBG)

“Ini Raperda baru, jadi harus detail dibahas setiap pasal per pasal,” ucapnya

Suasana Rapat Pansus Raperda Izin Bangunan Gedung, di ruang Paripurna DPRD Banjarmasin

Disampaikan Suyato, dalam pembahasan kedua kali ini, baru memasuki pasal ke 12, yaitu masih menyelaraskan dengan aturan baku dari Peraturan Presiden (Perpres), dan ada sebanyak 160 pasal lagi, yang akan dibahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dilingkup Pemkot Banjarmasin. Ia berharap sebelum akhir tahun 2023, dapat dilakukan finalisasi.

“Kami seluruh anggota Pansus, mengupayakan bisa selesai tepat waktu,” jelasnya

Suyato menambahkan, poin penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang IBG, klasifikasi bangunan untuk menentukan ketinggian gedung, kemudian memberi kemudahan dalam setiap pengurusan di Kota ini.

“Sekarang setiap urusan menggunakan digital, maka juga harus disesuaikan nanti,” tutup Koh Awi (sapaan akrabnya).

Untuk diketahui, pembahasan Panitia Khusus DPRD Banjarmasin, Rancangan Peraturan Daerah, tentang Izin Bangunan Gedung, dipimpin Ketua Suyato, didampingi Wakilnya Awan Subarkah, dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Suri Sudarmadiyah, Kabag Hukum, Jefri Fransyah dan Perwakilan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin, bertempat di ruang Paripurna DPRD Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Exit mobile version