Bapemperda DPRD Banjarmasin Gelar Rapat Soal Pajak dan Retribusi Daerah

BANJARMASIN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin, menggelar Rapat Pembahasan terkait Raperda Pajak dan Retribusi Daerah. Hal itu disampaikan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, pada Senin (24/7).

Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin, Darma Sri Handayani, saat diwancara awak media

Darma mengatakan, rapat pembahasan ini sangatlah penting berdasarkan rapat koordinasi sebelumnya, bahwa Pemerintah Pusat mewajibkan untuk memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hasil rapat sementara, Pemerintah Kota masih mempersiapkan berbagai draf Raperda tersebut.

“Rencananya paling lambat tanggal 5 Agustus mendatang, akan digelar Rapur tingkat satu usulan Raperda oleh Pemko,” ucapnya

Disampaikan Darma, untuk pembahasan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota juga masih menunggu untuk tahapan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di Banjarmasin. Ia berharap, setelah diajukan dan dibahas nantinya, dapat difinalisasi paling lambat bulan November 2023 mendatang.

“Tahun 2024 wajib dijalankan Perda Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemko,” jelas politisi Golkar DPRD Banjarmasin

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendataan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menambahkan, dari hasil rapat ini pihaknya memang masih menyusun draf Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan akan terus digelar rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Pihaknya berupaya paling lambat diajukan akhir Juli 2023, untuk nantinya bisa digelar melalui Rapat Paripurna secara terbuka, pada awal pekan dibulan Agustus mendatang.

Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo

“Poin penting dalam pembahasan sebelumnya terjadi pemisahan antara penarikan Retribusi dengan Pajak Daerah, adanya aturan baru dari Pemerintah Pusat, nantinya akan dilakukan penggabungan Retribusi dan Pajak Daerah,” tutupnya

Untuk diketahui, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin Darma Sri Handayani, didampingi Wakil dan Anggotanya, dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendataan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, dan Kepala Bagian Hukum Banjarmasin Jefri Fransyah, bertempat di ruang Komisi IV Dewan Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

Nurul Fajri Resmi Gantikan Zainal A Husni Sebagai Anggota DPRD Banjarmasin

BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda
Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW), Zainal A Husni (alm) kepada Nurul Fajri, yakni Pengucapan Sumpah Janji anggota Dewan Banjarmasin, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, bertempat di ruang Rapat Paripurna Dewan Kota Banjarmasin, pada Kamis (20/7).

Kepada sejumlah wartawan, Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, ditemui di ruang kerjanya mengatakan, dengan dilantiknya Nurul Fajri ini dapat semakin bersinergi di sisa masa jabatan, dalam rangka untuk semakin memajukan kota seribu sungai yang lebih baik lagi.

Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, saat diwancara awak media

“Nurul Fajri ini menggantikan Zainal A Husni, yang meninggal dunia pada bulan Mei tadi,” ucapnya

Disampaikan Harry, pelantikan ini tentunya dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan dengan baik, dan semakin memperjuangkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya didaerah pemilihan Kecamatan Banjarmasin Timur juga untuk wilayah lainnya.

“Keinginan kita bersama seperti itu,” pintanya

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia menambahkan, setelah pelantikan ini Nurul Fajri ini, menjadi wajah baru menambah kekompakan dan kesolidan. Terkait kedudukan di Alat Kelengkapan Dewan, menempati posisi sebagai Anggota Komisi II dan anggota Badan Musyawarah Dewan Banjarmasin.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia, didampingi Anggota DPRD Banjarmasin, Nurul Fajri

“Kami senang pelantikan ini berjalan lancar, tentu wajah baru dapat membawa energi positif,” tutup Hilyah.

Pengangkatan Nurul Fajri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0638/KUM/2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Banjarmasin Sisa Masa Jabatan 2019-2024, yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Iwan Ristianto.

Penandatanganan Surat Keputusan Pelantikan PAW Nurul Fajri, disaksikan Ketua DPRD Banjarmasin dan Rohaniawan

Untuk diketahui, Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) ini dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, didampingi Wakil Ketua Muhammad Yamin, Matnor Ali dan Tugiatno. Dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, kalangan legislatif serta eksekutif. (NHF/RDM/RH)

Raperda Lansia di DPRD Banjarmasin Telah Finalisasi

BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia (lansia) DPRD Banjarmasin, telah melakukan finalisasi.

Hal itu disampaikan, Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia, Amalia Handayani, kepada wartawan baru-baru tadi.

Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia (lansia) DPRD Banjarmasin, Amalia Handayani

Amalia menjelaskan, setelah digelar beberapa kali rapat, akhirnya disepakati baik dari kalangan legislatif dan eksekutif untuk memfinalisasi, dan saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

“Payung hukum ini dibuat meningkatkan perhatian dan layanan terhadap lansia,” ungkapnya

Disampaikan Amalia, selama pembahasan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia, ada pasal mengatur fasilitas dan sarana publik yang ramah, agar dapat terpenuhi hak-hak para lansia di kota ini.

“Kita atur pelayanan kesehatan, kemudian perlindungan terutama masih usia produktif, meski lansia tetap bisa berorganisasi,” jelas Amel.

Lebih lanjut ia menambahkan, kedepan pihaknya juga mendukung rencana Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membangun panti Lansia. Sehingga, tidak ada lagi lanjut usia yang terlantar akibat beragam permasalahan di keluarga besarnya.

“Kami ingin lansia menjalani hidup dengan aman, damai dan mendapat perhatian dari semua pihak,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

Raperda Lansia di DPRD Banjarmasin Telah Finalisasi

BANJARMASIN – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia (lansia) DPRD Banjarmasin, telah melakukan finalisasi.

Hal itu disampaikan, Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia, Amalia Handayani, kepada wartawan baru-baru tadi.

Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia (lansia) DPRD Banjarmasin, Amalia Handayani

Amalia menjelaskan, setelah digelar beberapa kali rapat, akhirnya disepakati baik dari kalangan legislatif dan eksekutif untuk memfinalisasi, dan saat ini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

“Payung hukum ini dibuat meningkatkan perhatian dan layanan terhadap lansia,” ungkapnya

Disampaikan Amalia, selama pembahasan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Lansia, ada pasal mengatur fasilitas dan sarana publik yang ramah, agar dapat terpenuhi hak-hak para lansia di kota ini.

“Kita atur pelayanan kesehatan, kemudian perlindungan terutama masih usia produktif, meski lansia tetap bisa berorganisasi,” jelas Amel.

Lebih lanjut ia menambahkan, kedepan pihaknya juga mendukung rencana Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membangun panti Lansia. Sehingga, tidak ada lagi lanjut usia yang terlantar akibat beragam permasalahan di keluarga besarnya.

“Kami ingin lansia menjalani hidup dengan aman, damai dan mendapat perhatian dari semua pihak,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Harapkan Pedagang Kuliner Baiman Ikuti Perda Retribusi

BANJARMASIN – Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada sejumlah wartawan, baru-baru tadi mengatakan, pihaknya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan
Pedagang Kuliner Baiman, yang telah menyampaikan aspirasi untuk sewa lapak atau kios yang saat ini ditempati masih tinggi, karena nilai tarif atau sewa retribusi kios sebesar Rp5. 000 permeter perhari. Sehingga dinilai terlalu memberatkan bagi para pedagang setempat.

“Kami sarankan mereka tetap mengikuti ketentuan tarif atau biaya sewa lapak kios pedagang kaki lima,” ucapnya

Suasana Rapat di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin

Disampaikan Awan, berdasarkan Perda Retribusi, Pedagang Kaki Lima (PKL) telah diwajibkan membayar retribusi dengan besaran Rp5. 000 permeter perhari, maka itu menjadi tanggungan yang harus dibayar untuk menempati kios tersebut. Terkecuali nanti ada kebijakan Badan Keuangan Banjarmasin mengajukan revisi tarif.

“Kalau pemko mengajukan revisi tarif tentang retribusi ini, maka bisa dilakukan peninjauan kembali,” jelasnya.

Suasana Rapat di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin

Lebih lanjut Awan menambahkan, saat ini memang kondisi pendapatan para pedagang masih terjadi penurunan, terlebih di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Ia berharap, kedepan dapat dilakukan kajian kembali terhadap kebijakan tarif tersebut.

“Kajian ketentuan tarif retribusi ini, sifatnya tidak terus-menerus,” tutup Politisi PKS DPRD Banjarmasin

Untuk diketahui, lahan yang di tempati para pedagang Kuliner Baiman eks PKL Jalan A Yani, merupakan milik swasta atau perorangan. Sebelumnya pada tahun 2018 lalu, Pemko dikabarkan tidak lagi membayarkan sewa lahan Kuliner Baiman, dan beban sewa saat ini diserahkan kepada pedagang. (NHF/RDM/RH)

Balai Besar POM Banjarmasin Turut Berpartisipasi di KBN Nasional 2023

BANJARMASIN – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, turut berpartisipasi dalam kegiatan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional tahun 2023.

Kepada Abdi Persada FM, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Balai Besar Obat dan Makanan Banjarmasin, Yuyun Purwaningsih, pada Rabu (12/7) mengatakan guna mengenalkan Rintisan Saka POM, ada beberapa sosialisasi dilakukan untuk nantinya diketahui terutama bagi anak-anak yang menjadi peserta Pramuka melalui Kemah Bela Negara di Kalimantan Selatan. Ia berharap, generasi muda mengetahui berbagai jajanan yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti boraks, dan formalin

Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BBOM Banjarmasin, Yuyun Purwaningsih

“Ada tiga Krida dikenalkan yaitu pengujian, pengawasan dan informasi bagi peserta Pramuka dan masyarakat umum,” ucapnya

Disampaikan Yuyun, selama dibuka Kemah Bela Negara (KBN) Tingkat Nasional tahun 2022 sejak Senin 10 Juli 2023 hingga hari ketiga ini, para pengunjung mendatangi stand, banyak mempertanyakan cara memilih makanan dan minuman yang baik, agar aman dikonsumsi. Sehingga, tercipta kesehatan nantinya. Selain itu, ingin mengetahui cara mengurus izin edar baik pangan, dan kosmetik.

“Kami apresiasi baik anak Pramuka dan pengunjung umum sudah datang,” ungkapnya

Salah satu contoh minuman herbal mengandung zat berbahaya

Yuyun menambahkan, dengan adanya pengenalan Rintisan Saka POM dapat meningkatkan pengetahuan pramuka, untuk membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dalam rangka memberikan informasi tentang Obat dan Makanan yang benar, baik kepada komunitas maupun secara luas bagi semua lapisan masyarakat.

“Mereka bisa menjadi perpanjangan tangan Pemerintah untuk mengawasi obat dan makanan,” tutupnya

Untuk diketahui, Kemah Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2023 di Kalimantan Selatan, diikuti sebanyak 1181 Pramuka Penggalang dari 18 Provinsi mulai tanggal 10 – 16 Juli 2023 mendatang. (NHF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Gelar Rapur Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022

BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menggelar Rapat Paripurna, Perihal Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, mengatakan, Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Banjarmasin ini sangat penting disampaikan kembali, untuk mengetahui dan pengawasan para anggota Dewan dalam realisasi serta evaluasi pembangunan di kota seribu sungai.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali

” Kita mengingatkan dan mengkritisi PAD kota, sedangkankan anggaran belanja tinggi yaitu 90 persen,” ucapnya.

Disampaikan Matnor, melalui Rapat Paripurna ini, masing-masing delapan fraksi sepakat menyetujui dan menyampaikan pendapat terhadap Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022. Ia berharap ke depan dapat terpenuhi lagi optimalisasi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ada beberapa catatan yang perlu disempurnakan oleh Pemko nantinya,” ucap politisi Golkar DPRD Banjarmasin.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor, mengatakan, dengan adanya berbagai saran dan masukan pemasukan kas daerah, seperti retribusi yang hanya terealisasi rata-rata 66 persen, kemudian evaluasi terhadap temuan BPK diantaranya pendataan aset serta tagihan pasar, akan diperbaiki ke depannya, agar tercipta pembangunan di kota ini yang lebih baik lagi.

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor

“Kita saling bersinergi dalam membangun kota,” tutupnya

Untuk diketahui, rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor didampingi Wakilnya Tugiatno. Dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor, Sekdako Ikhsan Budiman, beserta kalangan legislatif dan eksekutif, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin, pada Kamis (7/7). (NHF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Gelar Rapat LPj Walkot 2022

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, menggelar Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota tahun 2022, bertempat di ruang Rapat Paripurna, pada Rabu (5/7)

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, setelah rapat mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI serta hasil Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahun 2022, untuk capaian target pendapatan pemko Banjarmasin sudah cukup baik. Namun, ada beberapa catatan yang perlu disempurnakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Memang hasil inventaris LHP Walikota itu pendapatan daerah tercapai 90 persen dan PAD tercapai 86 persen yang terdiri pajak dan retribusi,” ucapnya

Disampaikan Matnor, dengan adanya Rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota tahun 2022 ini, tentu untuk mengevaluasi hasil kinerja dan pencapaian program dan anggaran pembangunan kota Banjarmasin 2022, yaitu catatannya PAD dari segi retribusi hanya tercapai 66 persen dan pajak daerah 80 persen.

“Ke depan kami meminta bisa dinaikkan 100 persen,” jelas politisi Golkar DPRD Banjarmasin

Lebih lanjut Matnor menambahkan, Wali Kota bersama SKPD terkait dapat lebih memaksimalkan lagi capaian dan realisasi anggaran yang sudah ditetapkan, agar hasil pembangunan yang dilakukan, dirasakan langsung oleh masyarakat. Mengingat hasil pemeriksaan dan keberhasilan dalam capaian tahun sebelumnya ini, akan menentukan besaran ketetapan pada Badan Anggaran di tahun berikutnya.

“Beberapa catatan ini diperhatikan, untuk perbaikan kinerja,” tutupnya

Untuk diketahui, Rapat Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota tahun 2022, dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali, didampingi unsur pimpinan Muhammad Yamin dan Tugiatno, dihadiri Sekretaris Daerah Banjarmasin Ikhsan Budiman, Tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Dewan serta SKPD terkait Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

149 Peserta Siap Bersaing Untuk Memperebutkan Naga Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisatanya menggelar, Pemilihan Nanang Galuh Tahun 2023 Tingkat Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, Selasa Sore (4/7).

Plt Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Fatimah menjelaskan, saat ini untuk pemilihan Nanang Galuh Tahun 2023 Tingkat Kota Banjarmasin memasuki tahapan seleksi, yang diikuti sebanyak 149 peserta.

Plt Kadisbudparpora Banjarmasin Fatimah

“Untuk pelaksanaan pemilihan Nanang Galuh Tahun 2023 ini, kami melihat peserta antusias dalam mengikuti pemilihan ini,” ungkapnya.

Fatimah mengatakan, pada ajang Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 ini, peserta akan mengikuti beberapa tahapan seleksi, sehingga nantinya terpilih Nanang Galuh Kota Banjarmasin, yang benar benar berkualitas, sebagai Duta Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin ini.

“Peserta akan mengikuti lima tahapan seleksi, yang telah tentunya oleh panitia,” ujar Fatimah.

Sementara itu, salah satu Dewan Juri Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 Yasmin Qamarani mengatakan, peserta Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 ini, masing masing sudah terlihat kemampuan yang dimiliki.

Juri Naga Banjarmasin Yasmin Qamarani

“Kemampuan yang sudah terlihat, seperti cara menyampaikan pendapat, sosialisasi, ilmu pengetahuan, kesopanan, serta lainnya,” jelas Yasmin.

Oleh karena itu, lanjutnya, pada pemilihan Nanang Galuh Tahun ini persaingan cukup ketat.

Namun, tambahnya, berdasarkan arahan Walikota Banjarmasin, agar kedepannya para Nanang Galuh ini dapat menjadi wakil kebudayaan dan pariwisata Kota Banjarmasin, maka keaktifan mereka dalam bersosial media, turut menjadi penilaian.

“Karena media sosial ini, merupakan salah satu wadah untuk mempromosikan, kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kota Banjarmasin,” ucap Yasmin.

Sedangkan, salah satu peserta Nanang Galuh Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 Ahmad Rafli Reza mengaku, ketertarikannya Mengikuti ajang Pemilihan Nanang Galuh ini, berdasarkan kegemaran. Yaitu suka berwisata keberbagai daerah.

Peserta Naga Banjarmasin Ahmad Rafli Reza

“Karena suka berwisata maka saya pun ingin memperkenalkan budaya dan wisata yang ada di Kota Banjarmasin ini,” ungkapnya.

Menurut Rafli, budaya dan wisata di Kota Banjarmasin memiliki kekhasan tersendiri. Yang tidak kalah menariknya dengan di daerah lainnya.

Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh warga Kota Banjarmasin, agar keinginannya memajukan budaya dan wisata di Kota Banjarmasin, dapat terwujud melalui Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 ini. (SRI/RDM/RH)

Pemkab Banjar Dorong Pekerja Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

BANJAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar mendorong pekerja agar mendapat jaminan perlindungan sosial melalui keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Suasana FGD Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemkab Banjar dan BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin di salah satu hotel kota Banjarbaru, Rabu (5/7).

Tindakan itu merupakan upaya dukungan Pemkab Banjar terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin bersama Pemkab Banjar, di salah satu hotel kota Banjarbaru, Rabu (5/7), Sekdakab Banjar Muhammad Hilman mengatakan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari keikutsertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Diantaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.

Bagi yang ingin mendaftar juga tidak harus bekerja formal. Pekerja informal seperti kuli bangunan, juru parkir hingga atlet pun bisa mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

(ki-ka) Sekdakab Banjar Muhammad Hilman didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin Murniati saat memberikan keterangan kepada wartawan

“Sederhananya siapa saja yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup itu disebut pekerja dan bisa mendaftar,” ujar Hilman.

Melalui perlindungan jaminan sosial ini, menurut Hilman juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi yang kehilangan anggota keluarganya akibat kecelakaan kerja.

“Dengan begini kemiskinan ekstrem Kabupaten Banjar juga akan berkurang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin Murniati mengungkapkan, pihaknya telah memberikan kemudahan bagi pekerja informal yang ingin mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Agen Perisai).

Agen itu bertugas melalukan sosialisasi, akuisisi, edukasi, menerima pendaftaran, kemudian meng-collect iuran dan pengelolaan kepersertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Siapa saja terkecuali ASN bisa menjadi Agen Perisai. Syaratnya cukup KTP dan ijazah minimal SMA sederajat,” terangnya.

Murniati menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan bekerjasama dengan seluruh Puskesmas di Kabupaten Banjar, agar setiap pekerja yang mengalami luka ringan saat bekerja tidak perlu jauh-jauh pergi ke rumah sakit.

“Kita berikan kemudahan bagi peserta kita yang di pelosok,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

Exit mobile version