Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Ketika di bandara, kadang penumpang yang terburu-buru naik pesawat, ada yang tidak sadar meninggalkan barangnya di dalam bandara. Situasi ini tentu membuat tidak nyaman.
Tetapi kabar baiknya, barang yang hilang atau tertinggal masih dapat ditemukan kembali melalui prosedur resmi yang telah disiapkan pengelola Bandara di Regional VI.

Yakni di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman – BPN, Bandara Syamsudin Noor – BDJ, Bandara Supadio – PNK dan Bandara Tjilik Riwut – PKY yakni LOFIA “Lost & Found InJourney Airports”

“Diharapkan aplikasi ini, memudahkan penumpang yang sudah melanjutkan perjalanan dari bandara tinggal melapor melalui aplikasi Lofia yang tersedia Google Play Store” kata Minggus E.T Gandeguai, CEO Regional VI PT Angkasa Pura Indonesia

Pesawat Udara menjadi salah satu transportasi publik yang banyak diandalkan untuk perjalanan jarak jauh, oleh karena itu, CEO PT Angkasa Pura Airport Kantor Regional VI, terus mengimbau penumpang agar memerhatikan barang bawaan saat di Bandara, demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Berikut cara melapor kehilangan barang melalui aplikasi LOFIA,

1. Pengguna Jasa dapat mengunduh aplikasi di Google Play Store, kemudian masuk menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar. Tersedia juga opsi masuk praktis melalui akun Google.
2. Di halaman awal tersedia informasi Recently Found dimana bagian ini menampilkan barang-barang yang baru saja ditemukan petugas di bandara. Jika barang tersebut milik pengguna jasa, maka dapat mengklaim dengan menunjukkan bukti kepemilikan, seperti deskripsi ciri khusus yang hanya diketahui pemilik atau unggah foto bukti kepemilikan (misal: foto saat memakai barang tersebut atau kuitansi pembelian).
3. Jika pengguna jasa kehilangan barang, yang tidak muncul di Recently Found Dapat membuat laporan melalui ikon (+) di menu aplikasi. Tinggal mengisi nama, email, kemudian isi detail barang jika ada foto untuk diupload dengan detail waktu dan lokasi. Pengguna jasa dapat memantau proses melalui aplikasi ini.

Selain itu, jika penumpang masih berada di bandara, datang langsung ke Customer Service dan akan dibantu untuk dibuatkan laporan.

“Kami informasikan jika barang tidak segera diambil dalam waktu tertentu, petugas akan memindahkannya ke tempat penyimpanan. Proses ini dilakukan guna memastikan barang tetap aman hingga pemilik datang menjemput,” tambah Minggus.

Barang temuan disimpan maksimal satu minggu di bandara sebelum dipindahkan ke tempat penyimpanan.
Barang berupa makanan hanya disimpan selama satu hari sebelum dimusnahkan.

Barang lain yang tidak diambil dalam kurun waktu satu bulan akan disumbangkan atau dimusnahkan.

Regional CEO VI juga mengingatkan bahwa prosedur pengambilan barang mengikuti aturan yang berlaku. Meskipun layanan pelaporan barang ini tersedia, penumpang tetap diimbau untuk selalu memastikan barang bawaannya aman saat di bandara. (AngkasaPura-RIW/EPS)

Banjarbaru – Delapan puluh (80) peserta se-Kalimantan Selatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional APBD Tahun 2026, yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (21/5).

Pelatihan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Plh. Sekretaris Daerah Subhan Nor Yaumil ini, menghadirkan sejumlah program kejuruan, di antaranya tata rias kecantikan, menjahit pakaian sesuai style, digital marketing, desain grafis muda, hingga plate welder 4G-UP PF atau teknik pengelasan.

Subhan mengatakan, pelatihan berbasis kompetensi memiliki peran strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang di tengah kemajuan teknologi dan persaingan kerja yang semakin ketat.

“Program pelatihan berbasis kompetensi ini merupakan investasi untuk mencetak tenaga kerja yang unggul, produktif, dan mampu bersaing, baik di tingkat regional maupun nasional,” ujar Subhan.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan berada pada angka 3,80%, yang menunjukkan kondisi ketenagakerjaan daerah terus bergerak ke arah positif.

Meski demikian, Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri karena tantangan dunia kerja ke depan akan semakin dinamis, terutama menghadapi transformasi teknologi, perkembangan industri, dan perubahan kebutuhan pasar kerja.

“Pelatihan vokasi seperti ini menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat,” katanya.

Subhan berharap program pelatihan serupa, dapat dilaksanakan berkelanjutan, untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia industri.

“Kemampuan teknis seperti pengelasan dan yang lainnya dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi tenaga kerja lokal apabila terus dikembangkan melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar,” jelasnya.

Kepada para peserta, Subhan berpesan, agar mengikuti seluruh proses pelatihan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membangun karakter kerja yang profesional.

“Jangan pernah cepat puas, karena dunia kerja terus berkembang dan membutuhkan sumber daya manusia yang mau belajar sepanjang hayat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BLK Provinsi Kalsel, Fatmasari Said menjelaskan, pelatihan akan berlangsung selama 43 hari. Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta akan mengikuti program pemagangan sebelum terjun ke dunia usaha, perusahaan, maupun membuka usaha mandiri.

“Harapannya para peserta dapat direkrut oleh perusahaan sesuai kebutuhan industri, ataupun mampu membuka peluang usaha secara mandiri setelah mengikuti pelatihan ini,” ujar Fatmasari.

Ia menambahkan, seluruh peserta telah melalui proses seleksi ketat. Dari ribuan pendaftar dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, hanya 80 orang yang dinyatakan lolos mengikuti pelatihan tersebut.

“Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini, diharapkan lahir tenaga kerja yang terampil, siap bersaing, serta mampu menciptakan peluang usaha baru yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Gerakan Pangan Murah, dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, mulai Rabu (20/5) hingga Kamis (21/5) tersebut, berlangsung di Kios Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau dibanding harga pasar,l. Diantaranya beras, gula pasir, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, hingga sejumlah komoditas pangan lainnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengatakan, gerakan pangan murah diselenggarakan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjaga kestabilan pasokan pangan di tengah meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Iduladha.

Menurutnya, jelang hari besar keagamaan biasanya terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat yang berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan langkah antisipasi melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah.

“Program ini dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar,” ujarnya.

Syamsir menambahkan, gerakan pangan murah juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, agar pemerintah daerah terus hadir menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan nasional.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menjaga inflasi daerah tetap terkendali melalui berbagai program stabilisasi pangan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Selain membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih murah, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga distribusi dan ketersediaan pasokan pangan di pasaran agar tetap aman dan terkendali,” lanjutnya.

Masyarakat yang datang terlihat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli kebutuhan pokok dalam jumlah cukup banyak, terutama komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasar, menjelang Hari Raya Iduladha.

Syamsir berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala, khususnya menjelang hari besar keagamaan dan momentum tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga pangan.

“Melalui gerakan pangan murah ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus mampu menekan laju inflasi dari sektor pangan di Banua,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – UPTD Kebun Raya Banua berhasil menemukan sebanyak 56 spesies tumbuhan endemik, dalam kegiatan eksplorasi di kawasan sekitar Gua Liang Bangkai, Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu.

Eksplorasi sebagai upaya konservasi tumbuhan khas dan endemik Kalimantan Selatan yang kini mulai jarang ditemukan di habitat aslinya.

Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto melalui Kepala Seksi Penelitian dan Konservasi Tumbuhan Exsitu, Muhammad Ferza Listyannoor mengatakan, kawasan sekitar Gua Liang Bangkai dipilih karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi.

Menurut Ferza, kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi Kebun Raya sebagai lembaga konservasi untuk menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan khas daerah agar tetap lestari dan dapat dikenal generasi mendatang.

“Pelaksanaan eksplorasi yang dilaksanakan pada 21-25 April ini merupakan bagian dari fungsi Kebun Raya sebagai lembaga konservasi. Kami berupaya mencari dan menyelamatkan tanaman-tanaman khas Kalimantan Selatan yang keberadaannya mulai langka agar tetap dapat dikenal oleh generasi mendatang,” ujarnya, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan, jenis tumbuhan yang ditemukan didominasi tanaman anggrek, begonia, serta berbagai tanaman hias dan keladi-keladian khas hutan Kalimantan.

Seluruh tumbuhan hasil eksplorasi nantinya akan dibawa ke Kebun Raya Banua untuk dibudidayakan dan menjalani perawatan intensif di kawasan konservasi exsitu.

Ferza menuturkan, proses adaptasi menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua tumbuhan yang diambil dari habitat alami dapat langsung tumbuh dengan baik di lingkungan baru.

“Tumbuhan yang dibawa ke Kebun Raya belum tentu langsung bisa hidup. Karena itu perlu perawatan khusus agar dapat beradaptasi. Jika berhasil tumbuh, nantinya tanaman tersebut bisa menjadi koleksi konservasi sekaligus dibagikan untuk kepentingan edukasi maupun pelestarian,” jelasnya.

Selain melakukan penyelamatan tumbuhan dari alam, eksplorasi tahun ini juga disertai upaya pengembalian bibit tanaman langka ke habitat asalnya.

Salah satunya dilakukan terhadap jenis meranti-merantian yang sebelumnya telah dikembangkan di Kebun Raya Banua dan kini dibawa kembali ke Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung pelestarian di daerah asalnya.

“Sekarang tanaman meranti sudah semakin jarang ditemukan. Jadi ada timbal balik dalam kegiatan ini, bukan hanya Kebun Raya yang mendapatkan manfaat, tetapi masyarakat dan lingkungan di daerah juga merasakan dampaknya,” katanya.

Kegiatan eksplorasi tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menjaga keberlangsungan tumbuhan khas Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati daerah. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di seluruh daerah. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Asistensi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) bagi pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (20/5).

Kegiatan ini menghadirkan tim asistensi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sekaligus menjadi ruang evaluasi dan pembinaan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Plh Sekretaris Daerah Kalsel, Subhan Nor Yaumil mengatakan, asistensi tersebut bertujuan mendampingi pemerintah kabupaten/kota agar mampu meningkatkan nilai RB, SAKIP, dan Zona Integritas secara berkelanjutan.

“Harapannya, seluruh kabupaten/kota bisa meningkatkan atau minimal mempertahankan nilai RB, SAKIP, dan ZI yang sudah dicapai. Mudah – mudahan tidak ada yang mengalami penurunan,” ujarnya.

Menurut Subhan, peningkatan nilai tersebut harus berjalan seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan tidak berbelit.

“Prinsip pelayanan publik itu kalau bisa dipermudah jangan dipersulit, kalau bisa dipercepat ya dipercepat, dan kalau bisa selesai hari ini jangan ditunda hari esok,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Kalsel melalui Inspektorat terus melakukan pembinaan intensif kepada pemerintah kabupaten/kota, terutama bagi daerah yang mengalami penurunan capaian kinerja.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Akhmad Hamsy menekankan, bahwa reformasi birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada angka penilaian semata.

“Fokusnya bukan pada nilai, tetapi bagaimana tata kelola yang baik itu benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,” katanya.

Ia mencontohkan, pelayanan publik harus semakin mudah diakses masyarakat, mulai dari perizinan usaha hingga layanan kesehatan yang bebas dari praktik percaloan.

“Jangan sampai indeks reformasi birokrasi bagus, tapi masyarakat masih kesulitan mendapatkan layanan,” ujarnya.

Menurut Hamsy, secara umum tren capaian SAKIP dan reformasi birokrasi di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan positif dibanding sejumlah daerah lain di Indonesia.

Namun, seluruh pemerintah daerah tetap diminta terus meningkatkan kualitas kinerja hingga ke tingkat perangkat daerah dan ASN.

“Setiap belanja daerah harus memiliki dampak terhadap kinerja yang ingin dicapai. Setiap perangkat daerah dan ASN juga harus memiliki kontribusi nyata terhadap tujuan organisasi,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tahun 2026 di halaman kantornya di komplek Kantor Gubernur di Banjarbaru, Rabu (20/5).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti seluruh jajaran pegawai Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan sebagai momentum memperkuat semangat persatuan, pengabdian, dan pelayanan publik di era transformasi digital.

Bertindak selaku pembina upacara, Sekretaris Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Mashudi.

Pada kesempatan tersebut, Mashudi menyampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen aparatur pemerintah, dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut seluruh instansi pemerintah untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital.

“Semangat Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat persatuan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, transformasi digital menjadi bagian penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Selain memeringati Hari Kebangkitan Nasional, Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan juga terus memperkuat edukasi literasi digital kepada masyarakat, khususnya terkait perlindungan anak di ruang digital.

Mashudi mengungkapkan, pihaknya terus mensosialisasikan larangan bagi anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun pada platform digital sebagai langkah perlindungan terhadap anak dari dampak negatif penggunaan media sosial dan internet.

Menurutnya, pengawasan dan pendampingan orang tua sangat penting agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara aman, sehat, dan sesuai dengan usia mereka.

“Sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital, terutama dari berbagai risiko penyalahgunaan media sosial dan konten negatif,” katanya.

Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mengedukasi literasi digital kepada sekolah, orang tua, dan masyarakat agar lebih memahami pentingnya keamanan digital bagi anak-anak dan remaja.

“Selain itu, penggunaan internet secara sehat dan bertanggung jawab terus didorong guna menciptakan lingkungan digital yang aman, positif, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda,” tutup Mashudi. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Angka inflasi Kalsel hingga April 2026 tercatat mengalami penurunan menjadi 3,67 % setelah sebelumnya berada di angka 3,84 % pada Maret lalu.

Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel, Idris mengatakan, capaian tersebut menunjukkan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama berbagai pihak berjalan cukup efektif.

“Alhamdulillah, inflasi kita sampai April berada di angka 3,67 persen. Sebelumnya kita sempat berada di urutan kedua nasional, sekarang turun ke peringkat enam. Artinya usaha dan kolaborasi seluruh SKPD terkait cukup berhasil,” ujarnya di Banjarbaru, Senin (18/5).

Menurut Idris, pengendalian inflasi dilakukan melalui sinergi lintas sektor, mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, hingga instansi vertikal lainnya yang turut mendukung stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok di daerah.

Tak hanya inflasi, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan juga menunjukkan tren positif. Idris menyebut pertumbuhan ekonomi Kalsel saat ini berada di atas rata-rata nasional.

“Pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,61 persen, sementara Kalsel mencapai 5,67 persen. Ini tentu menjadi capaian yang cukup baik,” katanya.

Meski demikian, Pemprov Kalsel tetap mewaspadai potensi kenaikan inflasi menjelang Iduladha. Peningkatan konsumsi masyarakat saat momentum keagamaan dinilai menjadi salah satu faktor utama yang dapat memicu kenaikan harga.

Selain itu, potensi gangguan produksi pangan akibat pengaruh cuaca seperti El Nino di sejumlah daerah penghasil juga menjadi perhatian pemerintah.

“Kalau ada perayaan keagamaan tentu permintaan masyarakat meningkat. Itu biasanya berdampak pada inflasi. Ditambah lagi kemungkinan produksi berkurang di beberapa daerah, sehingga perlu kita antisipasi bersama,” jelasnya.

Idris juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan menyesuaikan konsumsi dengan kebutuhan, bukan sekadar keinginan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Karena pola konsumsi masyarakat juga sangat mempengaruhi stabilitas harga di pasaran,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru, memperkuat pengawasan peredaran Obat- Obatan Tertentu (OOT) dengan menggandeng Bea Cukai, menyisir jalur distribusi ilegal yang berpotensi menjadi pintu masuk peredaran obat berbahaya di Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut disampaikan Plt Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih, usai pencanangan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat- Obatan Tertentu di Aula Balai Besar BBPOM di Banjarbaru, Senin (18/5).

Ary menjelaskan, pengawasan lintas instansi menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya obat-obatan tertentu melalui jalur ilegal yang dapat disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, peredaran obat-obatan tertentu yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan berpotensi memicu penyalahgunaan, terutama di kalangan generasi muda.

“Kerja sama dengan Bea Cukai dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap jalur distribusi ilegal. Pengawasan lintas sektor sangat penting agar peredaran obat – obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan dapat dicegah sejak awal,” ujarnya.

Ia menambahkan, BBPOM bersama Bea Cukai akan terus meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dalam melakukan pengawasan di berbagai jalur distribusi obat – obatan tertentu.

“Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat agar masyarakat lebih waspada terhadap bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu maupun peredaran obat ilegal yang tidak memiliki izin resmi,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Ary juga mengungkapkan bahwa saat ini 23 daerah di Indonesia terindikasi peredaran obat-obatan tertentu, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena penyalahgunaan obat – obatan tertentu dapat berdampak luas terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban sosial masyarakat.

“Pengawasan dan penindakan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan obat tidak semakin meluas di daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, BBPOM di Banjarbaru terus memperkuat sinergi bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi obat-obatan tertentu di Kalimantan Selatan.

Selain itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar masyarakat memahami risiko dan dampak penyalahgunaan obat – obatan tertentu, khususnya di kalangan remaja dan usia produktif.

“Melalui penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor tersebut, kami berharap peredaran obat-obatan tertentu yang disalahgunakan dapat ditekan, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan terlindungi dari bahaya obat ilegal,” tutup Ary. (MRF/RIW/EPS)