Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Pengurus Daerah Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) Kalimantan Selatan, menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Aula Tesla Gedung FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, akhir pekan tadi. Musda yang dihadiri segenap pengurus KAGAMA Kalimantan Selatan, pengurus KAGAMA Banjarmasin – Barito Kuala, dan perwakilan anggota KAGAMA dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan tersebut, menetapkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalsel tahun 2011-2022, Mohammad Rudiansyah, sebagai Ketua Umum Pengda KAGAMA Kalsel, masa bakti periode 2023 – 2028.

Kegiatan yang dihadiri lebih dari 60 anggota KAGAMA tersebut, diawali dengan sambutan Ketua Umum Pengda KAGAMA Kalsel periode 2018 – 2023, Abdullah, yang membeberkan perjalanan dan pencapaian yang telah dilakukan pengurus dalam berbagai kegiatan. Acara dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan Sekretaris Pengda, Uripto Trisno Santoso, berupa realisasi pokok-pokok program kerja yang terdiri dari beberapa bidang. Yaitu Penguatan Organisasi dan Keanggotaan, Kerjasama antar Lembaga, Pelibatan dan Fasilitasi Alumni, serta Pengabdian Masyarakat di Bumi Antasari.

Selain menetapkan ketua umum yang baru, Musda KAGAMA Kalsel juga telah menetapkan tim formatur yang terdiri atas empat anggota terpilih yang berkewajiban memberikan masukan atau pertimbangan dalam proses seleksi calon – calon pengurus daerah kepada ketua umum.

Hasil masukan atau pertimbangan dari formatur, diharapkan kepengurusan baru dapat merangkul seluruh potensi dan kekuatan anggota KAGAMA yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama generasi milenial dan generasi Z.

Dengan terpilihnya Ketua Umum KAGAMA Kalsel periode 2023 – 2028 diharapkan dapat membawa para anggota, untuk terus migunani atau bermanfaat di Bumi Antasari, dapat menjalankan sesuai amanah dengan berpedoman pada tri dharma perguruan tinggi dan mampu mengobarkan semangat guyub rukun dan bahu membahu untuk menjulangkan marwah KAGAMA, menjadi pondasi dalam menjalankan berbagai program kerja yang sudah dirumuskan dalam Musda.

Dalam kata sambutannya Rudiansyah menyampaikan, Musda adalah sebagai momentum strategis bagi KAGAMA Kalsel untuk melakukan konsolidasi organisasi dan merancang program kerja, agar peran organisasi dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat di wilayahnya secara luas.

” Saya berkomitmen, untuk terus berusaha menjalankan amanah yang sudah dimandatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dalam rilis yang diterima Abdi Persada FM pada Senin (22/1), Rudiansyah juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kawan – kawan KAGAMA Kalsel yang telah memberikan dukungan, dan juga memohon dukungan kepada semua pihak, agar semua program kerja yang disusun bersama bisa berjalan lancar.

“Dengan kepengurusan baru ini kita berharap mampu mengajak seluruh potensi KAGAMA di Kalsel untuk bersama – sama membangun daerah dan menjaga silaturahmi, agar tagline guyub rukun migunani, bukan hanya sekadar menjadi slogan saja, namun juga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya. (KAGAMA.Kalsel-RIW/RDM/APR)

BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin, dan Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Vivi Mar’i Zubedi, melaunching program kesejahteraan masyarakat melalui zakat, kerjasama Tim Penggerak PKK dengan Issa Group, sekaligus mewisuda para peserta Sekolah Gratis Pemberdayaan Perempuan melalui Life Skill Hair Salon Business School Batch 2, di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Rabu (17/1).

Aditya menjelaskan, program zakat tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Banjarbaru.

“Zakat ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana penerima zakat ini sesuai dengan kaidah atau syariat islam,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Banjarbaru, Vivi Mar’i Zubedi, bersyukur bisa melaunching program zakat untuk masyarakat prasejahtera.

“Karena banyaknya kejadian di lapangan yang kita kunjungi secara langsung, bahwa banyak masyarakat yang masih mengalami hidup prasejahtera, tetapi tidak dapat diakomodir atau diintervensi oleh pemerintah seperti pelunasan hutang, perawatan pasca penyakit, terkena kanker dan lain sebagainya,” tuturnya.

Oleh karena itu, istri Wali Kota Banjarbaru yang juga sebagai CEO dan Founder dari ISSA Group brand Vivi Zubedi, berinisiatif menyisihkan sebagian zakat yang bernilai Rp 500.000.000,- untuk masyarakat kota Banjarbaru.

“Saya berharap walaupun nominal tidak besar, paling tidak sebagian masyarakat bisa diakomodir seperti pelunasan hutang, dan lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, baik itu usaha atau modal,” imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai Sekolah Gratis Pemberdayaan Perempuan melalui Life Skill Hair Salon Business School Batch 2, Vivi Zubedi berharap tingkat keberhasilannya sama dengan batch pertama.

“Yang pertama Alhamdulillah saya sudah melihat pada berhasil, bisa buka salon, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kita harapkan batch 2 ini juga banyak membuka lapangan kerja untuk kaum perempuan,” tutupnya.

Aditya dan Vivi di saat bersamaan juga mewisuda para peserta sekolah gratis pemberdayaan perempuan berharap, dengan adanya sekolah gratis ini, bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan wanita-wanita di Banjarbaru. (MedCenBJB-RDM/RH)

BANJARBARU – Dengan telah meningkatnya status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Banjarbaru menjadi grade A, maka diharapkan bangunan kantor pun dapat lebih representatif untuk menunjang kinerjanya.

Harapan ini disampaikan Plt Kepala BPBD Kota Banjarbaru, Zaini Syahrani kepada Abdi Persada FM, Selasa (16/1).

“Kantor BPBD Banjarbaru, saat ini memang masih satu atap dengan Baksebangpol dan Inspektorat. Tapi karena sudah naik grade, sesuai perda perubahan SOTK, seharusnya memang tersendiri,” ujar Zaini.

Disampaikan Zaini, perubahan status saat ini harus juga dibarengi dengan areal kantor yang lebih luas, karena adanya penambahan aparatur yang akan menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Dan kawasan yang tepat dijadikan kantor BPBD saat ini adalah eks Poll Armada Dinas lingkungan Hidup (DLH) Banjarbaru.

“Sesuai arahan bapak Wali Kota dan Sekretaris Daerah Banjarbaru, Eks Poll Armada yang ada di kawasan Simpang Empat Banjarbaru rencananya yang akan dijadikan kantor BPBD. Semoga ini bisa secepatnya terealisasi,” harapnya. (RDM/RH)

Banjarbaru – Belakangan ramai diperbincangkan, bahwa mulai tahun 2024, seluruh warga Indonesia wajib mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai ganti KTP elektronik (e-KTP). Benarkah demikian?

Kepada Abdi Persada FM pada Jumat (5/1) dikantornya di Banjarbaru, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkipli memaparkan, bahwa penggunaan e-KTP masih berlaku di masyarakat. Sedangkan pengaplikasian IKD, dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan sarana prasarana pendukung. Terutama jaringan internet, yang sudah menjangkau seluruh daerah di Kalsel.

Zulkipli menyebut, salah satu langkah untuk meningkatkan penggunaan aplikasi IKD ini di Kalsel, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, ibu Raudatul Jannah, menginisiasi pengaktivasian IKD dikalangan ASN, dan sejumlah organisasi yang dipimpinnya, pada Jumat (5/1) di rumah kediaman resmi Gubernur di Banjarmasin.

“Tadi ada anggota Pramuka, PKK Provinsi, Dekranasda, Tagana hingga Satpol PP yang dimobilisasi beliau untuk mengaktivasi aplikasi IKD,” papar Zulkipli.

Langkah Acil Odah (sapaan khas ketua TP PKK Kalsel) ini, menurut Zulkipli, setidaknya menjadi pendorong seluruh pihak di Kalsel untuk segera mengaktivasi IKD. Baik secara mandiri, maupun dimobilisasi.

“Bagi yang ingin mengaktivasi aplikasi IKD secara mandiri, dapat langsung mendatangi kantor Disdukcapil terdekat atau datang ke mal layanan publik didaerahnya,” ujarnya.

Pihaknya, menurut Zulkipli, juga rutin mendorong Disdukcapil kabupaten/kota, untuk jemput bola ke instansi pemerintahan, melakukan aktivasi aplikasi ini.

“Contohnya beberapa waktu lalu, kami juga menggandeng Disdukcapil kota Banjarbaru, mendatangi sejumlah instansi di lingkup perkantoran Pemprov Kalsel,” tambahnya.

Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2, disebutkan, IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi, berupa KTP dan KK sebagai identitas yang bersangkutan.

Namun demikian, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, identitas kependudukan digital (IKD) tidak serta merta menggantikan KTP elektronik. Keduanya saling melengkapi.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat, untuk segera melakukan aktivasi IKD, meski telah memiliki KTP elektronik. (RIW/ RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (5/1) siang.

Selain Pemprov Kalsel, Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, serta Bank Kalsel, turut menerima LPH kinerja dan PDTT semester II tahun 2023. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berhadir langsung untuk menerima LPH kinerja dan PDTT semester II tahun 2023 bersama Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kepala Daerah diwilayah Kalsel, Pimpinan DPRD diwilayah Kabupaten-Kota di Kalsel, serta pimpinan Bank Kalsel.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi kalsel Rahmadi menyampaikan, sesuai amanah undang – undang (UU) no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melaksanakan pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dan keberhasilan yang telah dicapai. Namun, masih terdapat permasalahan yang diperhatikan, yakni pengembangan kawasan perkotaan, serta pembangunan kawasan perdesaan.

“BPK memberikan rekomendasi dalam LHP yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang telah ditandatangani,” ungkap Rahmadi.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi kerja sama, supervisi, pengawasan dan koordinasi yang telah terbentuk dengan baik selama ini antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Kerja sama ini diharapkan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang, demi mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik. melalui kerja sama yang erat ini, bersama-sama dapat mewujudkan tujuan dan berbagai sasaran pembangunan.

“kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya kita bersama meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah,” ucapnya.

Secara umum, laporan hasil pemeriksaan yang diserahterimakan pada hari ini, merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan sistem kontrol dan pengawasan kinerja, yang dijalankan oleh BPK. salah satunya, melalui pemeriksaan oleh BPK yang ditindaklanjuti dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan.

“Setelah diserahkannya laporan hasil pemeriksaan oleh BPK hari ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran akan segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah,” tutup Sahbirin Noor. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 mendatang, untuk meningkatkan partisipatif di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel, akan memberikan sosialisasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kepada Abdu Persada FM, disampaikan Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel Heriansyah melalui Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalsel Muhammad Hasanuddin, pihaknya memiliki program kegiatan sosialisasi pendidikan politik untuk meningkatkan jumlah pemilih di Kalsel. Ditahun 2023 yang lalu, program sosialisasi pendidikan politik telah dilaksanakan dengan sasaran pemilih pemula, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Sementara untuk 2024 ini, pihaknya akan kembali melaksanakannya dengan sasaran ODGJ.

“Jadi program ini akan kami selenggarakan di RS Jiwa Sambang Lihum dengan menghadirkan peserta mulai dari para Petugas RS hingga ODGJ,” ungkap Hasanuddin, Rabu (3/1).

Dilanjutkannya, pihaknya juga akan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dengan memberikan pemahaman sebagai narasumber kepada mereka-mereka yang memiliki keterbatasan.

“Semoga pada saat pemilihan nanti para ODGJ bisa ikut berpartisipasi,” lanjut Hasanuddin.

Hasanuddin berharap, dengan adanya sosialisasi kepada para ODGJ ini, dapat meningkatkan jumlah partisipan pemilih pada pemilu dan pilkada 2024 ini. (Tim/RDM/APR)

BANJARBARU – Sepanjang tahun 2023, Polres Banjarbaru berhasil mendapatkan prestasi membanggakan. Bukan hanya yang didapat dari internal kepolisian, tapi juga pihak luar.

Dihadapan sejumlah wartawan, Kapolres Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah didampingi Wakapolres Kompol Winda Adhiningrum dan Kabag Ops Polres Banjarbaru Kompol Indra Agung Perdana Putra dalam konferensi persnya mengatakan, pihaknya bersyukur 2023 ini mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga berbagai penghargaanpun banyak diterima pihaknya.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terimakasih kepada masyarakat, khususnya warga Banjarbaru. Berkat penilaian dari masyarakat yang didatangi langsung oleh instansi penilai, sehingga kita banyak mendapatkan penghargaan. Karena penilaian mereka langsung ke masyarakat,” ucap Dody, Jumat (29/12).

Adapun penghargaan yang didapat Polres Bnajarbaru pada tahun 2023 diantaranya, sebagai penyelenggaraan pelayanan publik atau publik layanan prima dilingkup Polri oleh Kementerian PAN-RB, predikat kepatuhan standar pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman RI, penghargaan capaian nominasi 5 besar terbaik tingkat Polres/ta kelompok B dalam rangka Kompolnas Awards 2023 oleh Kompolnas, penghargaan kategori Pelayanan Prima dari KemenPAN-RB yang diberikan oleh Kapolri, Prestasi Baik dalam hal ungkap perkara anak dan tindak pidana perdagamgan orang yang diberikan oleh Tim Reaksi Cepat Penanganan PPA, penghargaan terbaik ketiga pengelolaan UP/TUP yang diberikan KPPN Kalsel, serta masih banyak lagi sejumlah prestasi dan penghargaan lainnya

“Sekali lagi kami mengucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan kepada Polres Banjarbaru,” ujar Kapolres bangga.

Selain menyampaikan capaian prestasi, dalam kesempatan ini Kapolres Banjarbaru juga memaparkan berbagai kasus kriminalitas yang berhasil ditangani dan diungkap pihaknya. Mulai dari kasus kejahatan kamtibmas, narkoba, hingga laka lantas sepanjang tahun 2023 ini. (RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi pelaksanaan dies natalis dan wisuda Universitas Achmad Yani yang ke 35 sarjana (S-1) tahun 2023 dengan total 267 wisudawan dan wisudawati.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, melalui Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Khatimah menyampaikan, wisuda ini adalah akhir dari proses pembelajaran di jenjang sarjana, namun ini adalah awal dari tantangan baru untuk para wisudawan maupun wisudawati

“Dunia kerja akan sangat berbeda dengan dunia pendidikan. Mulai hari ini, kalian semua akan memasuki dunia kerja yang penuh dengan tantangan dan persaingan karena kalian tidak lagi berada di zona nyaman yaotu kampus,” ungkap Husnul, usai menghadiri acara dies natalis dan wisuda Universitas Ahmad Yani, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Kamis (21/12).

Husnul menambahkan, sebagai fresh graduate (lulusan yang baru lulus), wisudawan dan wisudawati dituntut untuk dapat mengenali minat dan keahlian diri serta peluang karir yang ada di pasar kerja.

“Sehingga harus dapat bersikap professional dan kompetitip, serta terus meningkatkan keahlian agar tidak tertinggal dengan kemajuan zaman,” lanjut Husnul.

Para wisudawan dan wisudawati ini merupakan generasi muda yang saat ini menjadi tumpuan besar masyarakat kalimantan selatan dalam membangun Daerah. Saat ini pemprov kalsel sedang mengembangkan berbagai program dalam rangka peningkatan kualitas SDM maupun pengembangan potensi ekonomi khususnya bagi pelaku usaha baru.

“Semoga momentum ini makin menegaskan Universitas Ahmad Yani Banjarmasin sebagai Universitas di Kalsel yang telah berhasil melahirkan SDM yang berkualitas dengan menguasai keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan banua dengan mengedepankan nilai – nilai keimanan dan ketaqwaan,” tutup Husnul. (MRF/RDM/APR)