Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman mengajak generasi muda untuk terus mengingat dan meneladani perjuangan para pahlawan Kalimantan, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ajakan itu disampaikan Hasnuryadi usai memimpin upacara ziarah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Tahun 2026, di Taman Makam Pahlawan Hasan Basri, Liang Anggang Banjarbaru, pada Minggu (17/5)

Peringatan Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan diperingati setiap 17 Mei sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan rakyat Kalimantan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingatinya melalui kegiatan ziarah.

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi menegaskan, bahwa pelaksanaan ziarah menjadi wujud penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa dan negara.

“Sebagai penghormatan kepada arwah Brigjen Hasan Basri beserta seluruh pejuang ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, kita semua mendoakan agar beliau-beliau diberikan tempat terbaik dan paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk melanjutkan semangat perjuangan dan pengabdian para pahlawan demi kemajuan Banua dan Indonesia.

“Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kehidupan bisa melanjutkan cinta dan pengabdian kepada Banua yang tercinta serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Kepada generasi muda, Hasnuryadi mengingatkan pentingnya memahami sejarah perjuangan bangsa sebagaimana pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tentang “Jas Merah” atau jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Menurutnya, para pahlawan telah mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan besar, termasuk darah dan nyawa mereka demi tegaknya NKRI.

“Kita harus memahami bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan seluruh pengorbanan yang mereka miliki,” tuturnya.

Ia menambahkan, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

“Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan, menjunjung tinggi persatuan, cinta tanah air, dan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemko Banjarbaru berkomitmen memperkuat kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Demi memastikan aspirasi masyarakat tertangani dengan cepat dan tepat, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, secara khusus menginstruksikan jajaran Camat dan Lurah, untuk aktif memfasilitasi aduan warga terkait kondisi jalan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan komunikasi publik Pemko Banjarbaru bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang saat ini gencar memperbaiki infrastruktur di berbagai titik.

Wali Kota Banjarbaru menegaskan, bahwa Camat dan Lurah memiliki posisi sangat strategis sebagai garda terdepan sekaligus jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya meminta Camat dan Lurah aktif membantu memfasilitasi aduan masyarakat terkait kondisi jalan. Pemerintah Kota ingin memastikan setiap aspirasi warga dapat tersampaikan dengan baik dan ditangani sesuai mekanisme serta skala prioritas pembangunan daerah,” tegas Erna Lisa Halaby.

Merespons tingginya atensi masyarakat yang sering disampaikan melalui media sosial, Wali Kota mengimbau agar aparatur di kewilayahan meresponsnya dengan pola komunikasi yang terbuka dan edukatif.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa proses perbaikan jalan dilakukan secara bertahap. Hal ini mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi penanganan, dan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, usulan pembangunan jalan berasal dari berbagai pintu, mulai dari Musrenbang, pokok – pokok pikiran (Pokir) DPRD, hingga aspirasi langsung ke pemerintah daerah.

“Penanganan jalan bukan hanya tanggung jawab teknis Dinas PUPR, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah sampai tingkat kecamatan dan kelurahan,” tambahnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Adi Maulana, menyatakan kesiapannya untuk menyajikan data teknis serta progres penanganan secara transparan kepada publik.

“Kami terus melakukan pemeliharaan rutin jalan melalui metode tambal sulam (patching) menggunakan campuran aspal panas. Progres pekerjaan juga akan terus kami sampaikan secara berkala kepada masyarakat,” jelas Adi.

Dinas PUPR juga mengoptimalkan kanal informasi resmi untuk menyosialisasikan data eksisting, jenis penanganan, hingga dokumentasi before-after pengerjaan jalan.

Berikut adalah progres penanganan sejumlah ruas jalan prioritas di Kota Banjarbaru saat ini:

• Selesai 100%: Jalan Karang So, Jalan Komet, dan Jalan Panglima Batur.
• Tahap Pengerjaan 80%: Jalan Caraka.
• Tahap Pengerjaan 50%: Jalan Guntung Manggis.

Selain itu, Pemko Banjarbaru juga telah memasukkan beberapa ruas prioritas lainnya ke dalam rencana tindak lanjut penanganan, di antaranya: Jalan Guntung Harapan, Jalan Purnawirawan, Terusan Jalan Alkah Mahabbah, dan Jalan Caraka Jaya.

Penguatan peran lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan jalan kota ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2025 Pasal 54.

Melalui kolaborasi informasi dan penanganan teknis yang terukur ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap masyarakat semakin memahami tahapan pembangunan yang sedang berjalan.

Dengan dukungan dan partisipasi aktif warga, pembangunan infrastruktur yang berbasis prioritas ini diharapkan mampu mengakselerasi visi terwujudnya Banjarbaru Emas (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera). (PemkoBanjarbaru-RIW/EPS)

Banjarbaru – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman beserta jajaran, memantau ke lapangan, dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 di Embarkasi Banjarmasin, Selasa, (12/5).

Pada kunjungan tersebut tim Ombudsman Kalsel diterima dan didampingi langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Khairani beserta para kabid dan staf.

Keduanya berdialog langsung dengan para jemaah untuk memastikan seluruh layanan yang diberikan di Asrama Haji benar – benar dirasakan manfaatnya, oleh para tamu Allah SWT, khususnya jemaah lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas.

Dalam peninjauan tersebut, Hadi Rahman memberikan apresiasi atas berbagai upaya peningkatan layanan yang semakin humanis dan ramah bagi jemaah prioritas.

Menurutnya, keberadaan gedung baru yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan pelayanan khusus menjadi langkah nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan embarkasi.

Selain itu, Hadi memberikan beberapa masukan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Ibadah Haji di Asrama Haji. Antara lain, publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, penguatan pengelolaan pengaduan, dan penyediaan tombol darurat (panic button) di toilet-toilet jemaah, khususnya toilet bagi kelompok rentan.

Hadi mengatakan, gedung baru ini sangat membantu para jemaah mengakses berbagai layanan di Asrama Haji. Mulai dari akses kamar, layanan kesehatan, konsumsi hingga pendampingan petugas semuanya terlihat lebih tertata dan memudahkan para jemaah.

“Kami melihat kamar – kamar yang disiapkan cukup representatif, aksesnya mudah, kebersihannya terjaga dan fasilitas pendukung juga tersedia dengan baik. Ini tentu menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji,” ujar Hadi.

Sementara itu, Eddy Khairani menyampaikan, bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan tim Ombudsman Kalsel dan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penyelenggaraan layanan di Embarkasi Banjarmasin.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia,” ujarnya.

Kehadiran dan masukan yang diberikan Ombudsman, menjadi penyemangat untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan layanan.

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan semakin baik, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam pelayanan ibadah haji. (OmbudsmanKalsel-RIW/EPS)

Banjarbaru – UPTD Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong transformasi museum yang lebih inklusif melalui kegiatan Belajar Bersama 1 Tahun 2026, bertema “Bahasa Isyarat sebagai Jembatan Mengenal Koleksi Museum Lambung Mangkurat”, di Banjarbaru, Rabu (13/5).

Sebagai institusi pelestarian sejarah dan budaya, Museum Lambung Mangkurat dinilai tidak hanya berfungsi menyimpan koleksi bersejarah, tetapi juga memiliki tanggung jawab memperluas akses edukasi budaya kepada masyarakat secara inklusif, termasuk penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara.

Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal menghadirkan museum yang lebih terbuka dan berpihak pada seluruh komunitas budaya maupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

“Banyak kegiatan yang mengacu kepada kegiatan inklusif. Ini sangat bagus dan mudah-mudahan bisa tercapai bagaimana Museum Lambung Mangkurat ini ke depan menjadi ruang bersama bagi masyarakat,” ujarnya.

Ady yang baru dilantik sebagai Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat pada 8 Mei lalu itu berharap, museum dapat menjadi pusat aktivitas kebudayaan di Banjarbaru, sekaligus ruang kolaborasi bagi para pegiat seni dan budaya.

Menurutnya, Museum Lambung Mangkurat ingin menghadirkan konsep museum yang tidak hanya berorientasi pada koleksi, tetapi juga menjadi ruang interaksi, edukasi, dan kreativitas masyarakat.

“Kami ingin Museum Lambung Mangkurat ini menjadi basecamp bagi para pegiat kebudayaan, termasuk untuk kegiatan – kegiatan inklusif seperti ini,” katanya.

Ia juga menegaskan kegiatan tersebut sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang mengusung slogan “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Edy Suwarto menilai, museum saat ini harus mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, museum modern tidak lagi sekadar tempat penyimpanan benda bersejarah, melainkan juga pusat edukasi dan penguatan karakter generasi muda.

“Museum ke depan harus lebih kolaboratif dan inklusif, menjadi ruang edukasi yang mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan warisan sejarah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Kalimantan Selatan saat ini mengalami penurunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), khususnya pada aspek ekspresi budaya dan pendidikan. Karena itu, kegiatan berbasis edukasi budaya dinilai penting untuk memperkuat pembangunan kebudayaan daerah.

Edy juga mendorong Museum Lambung Mangkurat menghadirkan inovasi baru dan tidak terjebak pada pola kegiatan yang monoton.

Ia optimis, dengan semangat baru yang dimiliki pengelola, Museum Lambung Mangkurat dapat berkembang menjadi museum yang lebih modern, inovatif, dan mampu memperluas jejaring pendanaan maupun kolaborasi hingga tingkat nasional.

“Jangan business as usual. Museum harus out of the box, menghadirkan inovasi, kreativitas, dan kegiatan yang lebih berpihak kepada inklusivitas masyarakat,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong penguatan infrastruktur digital dan sinkronisasi regulasi, untuk mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel.

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Kalimantan Selatan, Muhammad Amin, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran Diskominfo Kalsel di Banjarbaru, Selasa (12/5).

Dalam forum tersebut, berbagai persoalan strategis dibahas, mulai dari penguatan jaringan komunikasi hingga percepatan pelayanan informasi publik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Menurut Amin, salah satu perhatian utama saat ini adalah masih adanya wilayah blank spot atau daerah yang belum terjangkau akses internet secara optimal.

Karena itu, penguatan infrastruktur komunikasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan digital pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia menyebut, salah satu solusi yang sedang dibahas, yakni pemanfaatan teknologi Starlink untuk membantu memperluas akses internet di wilayah terpencil maupun daerah dengan keterbatasan jaringan.

“Kita bisa banyak memperbaiki tentang blank spot. Ada opsi menyewa Starlink dengan biaya tertentu untuk mengatasi kendala sinyal,” ujar Amin.

Selain persoalan infrastruktur, Amin juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi antarinstansi agar pelaksanaan program kerja Diskominfo berjalan lebih cepat dan efektif.

Menurutnya, sejumlah program strategis masih menghadapi hambatan regulasi yang berdampak pada lambatnya proses pelaksanaan di lapangan.

Untuk itu, pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan SKPD maupun biro terkait, untuk mencari solusi berbagai kendala yang dihadapi.

Di sisi lain, Amin menegaskan penguatan Diskominfo juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, agar Diskominfo mampu menjadi corong utama pemerintah menyampaikan informasi pembangunan maupun isu-isu aktual kepada masyarakat.

“Gubernur ingin Diskominfo menjadi SKPD yang menjadi corong untuk menyampaikan hal-hal terkait pembangunan maupun isu-isu aktual yang ada di Kalimantan Selatan,” katanya.

Melalui penguatan infrastruktur digital dan pembenahan regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pelayanan informasi publik dapat semakin optimal, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses internet. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, mendorong percepatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa, pada tahun 2026.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho mengatakan, penyelesaian batas desa masih menjadi fokus pemerintah daerah, khususnya pada triwulan kedua tahun 2026.

Menurut Wahyu, proses penetapan dan penegasan batas desa memiliki tiga tahapan utama, yakni kesepakatan teknis, verifikasi teknis, dan penetapan dalam bentuk peraturan bupati.

“Untuk tahap pertama, yakni kesepakatan teknis, Alhamdulillah seluruh desa di Kalimantan Selatan sudah mencapai kesepakatan teknis 100 persen,” ujar Wahyu, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan, capaian tersebut menjadi langkah penting, untuk mempercepat legalitas batas wilayah desa di Kalsel. Setelah seluruh desa menyelesaikan kesepakatan teknis, tahapan selanjutnya adalah verifikasi teknis yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

Verifikasi tersebut diperlukan, karena seluruh produk hukum terkait batas wilayah, baik batas desa maupun batas daerah, wajib memperoleh validasi teknis dari BIG sebelum ditetapkan secara resmi.

Namun demikian, Wahyu mengakui proses verifikasi teknis memerlukan waktu cukup panjang, karena banyaknya daerah di Indonesia yang juga mengajukan proses serupa ke BIG.

“Kita tahu semua desa di Indonesia juga melakukan permohonan verifikasi ke BIG, sehingga harus antre. Karena itu kita akan mencoba memfasilitasi teman-teman di kabupaten agar prosesnya bisa lebih cepat,” katanya.

Sebagai langkah percepatan, PMD Kalsel berencana mendatangkan tim BIG langsung ke Kalimantan Selatan untuk memudahkan proses verifikasi teknis batas desa yang diajukan pemerintah kabupaten.

“Nanti akan kita upayakan menghadirkan tim BIG ke Kalimantan Selatan sehingga diharapkan proses verifikasi teknis dapat berjalan lebih cepat dan efisien,” ungkapnya.

Setelah proses verifikasi selesai, tahapan terakhir adalah penetapan dan penegasan batas desa melalui peraturan bupati. Tahapan ini juga membutuhkan proses evaluasi dan harmonisasi bersama Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan.

Wahyu menyebutkan, proses tersebut cukup besar karena Kalimantan Selatan memiliki sebanyak 1.871 desa yang seluruhnya memerlukan produk hukum terkait batas wilayah.

“Kita terus berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi maupun pemerintah kabupaten, karena untuk menjadi produk hukum berupa peraturan bupati tentu harus melalui proses harmonisasi terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia berharap seluruh tahapan penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan lancar sehingga memberikan kepastian administrasi wilayah bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

“Ini akan terus kita dorong dalam waktu dekat agar penyelesaian batas desa di Kalimantan Selatan bisa segera tuntas,” tutup Wahyu. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengharapkan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan dan pengobatan kesehatan jiwa, tetapi juga berkembang menjadi pusat literasi dan edukasi kesehatan mental bagi masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, saat mewakili Gubernur Muhidin, membuka Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Trias Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Rabu (13/5).

Dalam sambutannya, Diauddin menjelaskan, bahwa peran rumah sakit saat ini tidak hanya sebatas pelayanan medis dan pengobatan pasien, namun juga tanggung jawab sosial meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan mental.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran terkait kesehatan jiwa, sekaligus mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan kejiwaan.

“Rumah sakit saat ini harus mampu menjadi pusat edukasi dan literasi kesehatan. Tidak hanya melayani pengobatan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental,” ujarnya.

Ia menilai, peningkatan literasi kesehatan jiwa sangat diperlukan agar masyarakat lebih terbuka memahami persoalan kesehatan mental, serta tidak lagi memandang negatif individu yang mengalami gangguan kejiwaan.

“Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih humanis, edukatif, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Diauddin, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya diukur dari aspek medis, tetapi juga dari kemampuan fasilitas kesehatan membangun komunikasi, edukasi, dan pendekatan sosial kepada masyarakat.

Karena itu, RSJ Sambang Lihum diharapkan mampu menghadirkan berbagai program edukasi, sosialisasi, hingga konsultasi publik yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental dan pentingnya menjaga keseimbangan psikologis.

“RSJ Sambang Lihum diharapkan menjadi pusat informasi dan pembelajaran bagi masyarakat terkait kesehatan jiwa. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan, memberikan masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan di RSJ Sambang Lihum.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap pelayanan kesehatan jiwa di Kalimantan Selatan dapat berkembang menjadi lebih profesional, terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Dengan penguatan fungsi edukasi dan literasi tersebut, RSJ Sambang Lihum diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran kesehatan mental bagi masyarakat di Banua,” tutup Diauddin. (MRF/RIW/EPS)