Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Penandatanganan perjanjian kerja sama perguruan tinggi secara serentak, yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan kekayaan intelektual digelar di Banjarbaru, Selasa (12/5).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalsel yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra, bersama unsur perguruan tinggi, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Galuh Tantri menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Kementerian Hukum, yang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Ia mengungkapkan, salah satu gagasan yang tengah didorong Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Kemenkum, adalah penempatan mahasiswa magang di pos bantuan hukum desa.

“Pak Gubernur punya ide kerja sama antara Kemenkum dengan perguruan tinggi dan Pemprov Kalsel, salah satunya menempatkan mahasiswa magang di pos bantuan hukum desa. Menurut saya ini luar biasa,” ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada pengembangan kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah aset budaya Banua turut menerima pengakuan kekayaan intelektual, di antaranya Kuriding, Kintung, Panting, dan Gamelan Banjar.

Galuh Tantri berharap, berbagai potensi budaya dan kreativitas daerah dapat terus didaftarkan serta memperoleh kepastian hukum sebagai kekayaan intelektual milik Kalimantan Selatan.

“Mudah-mudahan semua potensi yang ada di Kalimantan Selatan memiliki kepastian hukum dan tercatat sebagai kekayaan intelektual daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem mengatakan, kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang bantuan hukum dan pengembangan kekayaan intelektual.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui Tri Dharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Mahasiswa dan sivitas akademika diharapkan mampu melahirkan inovasi dan kreativitas yang nantinya dapat menjadi kekayaan intelektual dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Alex menambahkan, pihaknya juga mendorong pembentukan sentra – sentra kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi agar hasil penelitian dan inovasi dapat dikembangkan secara lebih optimal.

“Kita berharap dari Kalimantan Selatan lahir inovasi-inovasi baru dan pengembangan teknologi baru yang memiliki nilai manfaat dan perlindungan hukum,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat budaya riset dan inovasi sebagai langkah strategis mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berdaya saing.

Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat, baru – baru ini menyampaikan, bahwa penguatan riset dan inovasi menjadi salah satu fondasi penting menghadapi tantangan pembangunan yang terus berkembang di era modern saat ini.

Menurut Thaufik, inovasi tidak hanya berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas berbagai sektor unggulan serta memperkuat efektivitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, penerapan inovasi berbasis riset dan teknologi akan membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, objektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat maupun perkembangan global.

“Riset dan inovasi harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Dengan dukungan data, kajian, dan teknologi yang tepat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih terukur dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara efektif,” ujarnya.

Thaufik menambahkan, tantangan pembangunan yang semakin kompleks saat ini membutuhkan dukungan riset yang kuat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, BRIDA Kalsel terus mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, hingga dunia usaha untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci dalam menciptakan ekosistem inovasi yang mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan di tingkat nasional,” lanjutnya.

Selain itu, BRIDA Kalsel juga terus mendorong perangkat daerah untuk lebih aktif menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik yang mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan dampak positif bagi masyarakat luas.

Tidak hanya fokus pada sektor pemerintahan, inovasi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, pertanian, lingkungan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

“Budaya riset dan inovasi harus dibangun secara berkelanjutan agar mampu menciptakan pola kerja yang kreatif, responsif, dan berbasis solusi dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan daerah,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dalam upaya memperkuat mental dan spiritual aparatur sipil negara, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar kegiatan ceramah agama bagi ASN di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (11/5).

Ceramah agama kali ini mengangkat tema “Tiga Macam Ilmu Yang Wajib Dituntut Oleh Semua Orang Islam” yang disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Ahmad Tarhib.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim beserta jajaran pegawai di lingkungan Diskominfo Kalsel.

Muhamad Muslim mengatakan, kegiatan pembinaan mental spiritual rutin dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas keimanan dan moral ASN di lingkungan kerja.

Menurutnya, penguatan spiritual penting dilakukan agar ASN tidak hanya memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja, namun juga memiliki akhlak serta etika yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini diharapkan pegawai dapat memperoleh siraman rohani yang memberikan motivasi serta penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari – hari maupun saat menjalankan tugas,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Tarhib dalam ceramahnya, menyampaikan pentingnya menuntut ilmu agama sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim.

Ia menjelaskan terdapat tiga macam ilmu yang wajib dipelajari agar seseorang memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu menerapkannya dalam kehidupan.

“Ilmu agama tidak hanya menjadi bekal dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi landasan moral dalam bekerja dan bermasyarakat. ASN diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab pekerjaan,” tutupnya.

Kegiatan pembinaan mental spiritual tersebut berlangsung dengan khidmat dan mendapat antusias dari para pegawai yang mengikuti ceramah agama hingga selesai. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong para pegiat budaya, komunitas, dan lembaga kebudayaan di Banua untuk memanfaatkan program Dana Indonesiana sebagai dukungan pengembangan aktivitas dan karya budaya.

Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, saat membuka kegiatan Pembinaan Lembaga Budaya Sosialisasi Dana Indonesiana di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (11/5).

Kegiatan ini diikuti 52 organisasi dan lembaga kebudayaan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, serta turut dihadiri Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kalsel dan Direktur Investasi LPDP Kementerian Keuangan RI.

Dalam sambutannya, Syarifuddin menjelaskan Dana Indonesiana merupakan dana abadi kebudayaan yang dikelola melalui investasi, sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pendidikan dan kebudayaan.

“Sejumlah aset atau investasi disisihkan dan dikelola agar pokoknya terus tumbuh, sedangkan hasilnya dimanfaatkan untuk pengembangan program pendidikan dan budaya,” ujarnya.

Ia mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman para pelaku budaya terkait mekanisme pendanaan, tata cara pelaksanaan program, hingga prosedur pengajuan bantuan.

Menurutnya, selama periode 2022 hingga 2025, jumlah penerima manfaat Dana Indonesiana di Kalimantan Selatan masih tergolong minim dibanding daerah lain di Indonesia.

“Dari total 3.757 penerima manfaat dalam empat tahun terakhir, Kalimantan Selatan hanya 21 penerima manfaat. Ini sangat sedikit,” katanya.

Ia menyebut penerima manfaat di Kalsel masih didominasi wilayah perkotaan seperti Banjarmasin dan Banjarbaru. Sementara sejumlah daerah lain seperti Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tapin belum memiliki perwakilan penerima manfaat sama sekali.

Karena itu, Pemprov Kalsel berharap sosialisasi tersebut mampu memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan partisipasi pegiat budaya dari seluruh kabupaten/kota di Banua.

Syarifuddin menilai Kalimantan Selatan memiliki kekayaan budaya dan potensi kreatif yang besar untuk dikembangkan, terlebih setelah Geopark Meratus ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.

“Kita punya kekayaan warisan budaya yang luar biasa. Banyak pegiat budaya yang kreatif dan potensial untuk mengembangkan karya serta aktivitas budaya melalui dukungan pendanaan ini,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau seluruh organisasi dan komunitas budaya agar memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal.

Pemprov Kalsel, lanjutnya, siap memberikan pendampingan bagi calon penerima manfaat dalam memenuhi prosedur dan persyaratan program.

“Tentunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap memberikan pendampingan kepada calon penerima manfaat agar bisa mengikuti tata cara dan prosedur yang berlaku,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menguatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, kepada para petani seluruh wilayah kabupaten/kota.

Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman melalui Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk, Indah Puteri Suciati mengatakan, pengawasan dimotori Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat provinsi.

“Peran kami di provinsi adalah pengawasan. Di provinsi ada Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) yang dibentuk Gubernur Kalimantan Selatan selaku Pembina dan diketuai langsung Kepala Dinas DPKP,” ujar Puteri, baru baru ini.

Ia menjelaskan, tim tersebut bertugas memonitor seluruh proses penyaluran pupuk bersubsidi di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, agar distribusinya berjalan sesuai ketentuan.

Total alokasi pupuk bersubsidi yang diawasi penyalurannya di Kalsel mencapai sekitar 91.000 ton untuk berbagai kebutuhan pertanian masyarakat.

Puteri menerangkan, alur distribusi pupuk bersubsidi dimulai dari PT. Pupuk Indonesia yang menyalurkan pupuknya melalui Pelaku Usaha Distribusi (PUD).

Selanjutnya PUD mendistribusikan pupuk ke Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) yang telah ditunjuk dan ditetapkan PT. Pupuk Indonesia untuk menjadi Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi.

“Dari PPTS itulah petani bisa langsung mengambil pupuk bersubsidi,” katanya.

Dalam proses pengambilan pupuk, petani diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di masing – masing daerah.

Namun demikian, apabila lokasi kios cukup jauh, pengambilan pupuk dapat diwakilkan ketua kelompok tani dengan membawa surat kuasa serta identitas petani yang bersangkutan.

“Yang pasti petani harus terdaftar di RDKK masing-masing kabupaten atau kota dan membawa KTP. Kalau jaraknya jauh bisa diwakilkan dengan surat kuasa,” jelasnya.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran distribusi, saat ini terdapat 7 PUD yang bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi ke PPTS di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

“DPKP Kalsel berharap pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima petani yang berhak sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian daerah,” tutupnya. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), untuk meningkatkan predikat statistik sektoral daerah tahun ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Seksi Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, hingga saat ini progres pemenuhan dokumen dan dukungan penilaian telah mencapai sekitar 95% dari 5 domain penilaian EPSS.

“Alhamdulillah dari 5 domain penilaian EPSS, sekitar 95 persen sudah kami selesaikan dan saat ini tinggal tahap pematangan sebelum bukti dukungan diunggah melalui aplikasi Simbatik,” Hidayatullah.

Menurutnya, koordinasi dan rapat internal terus dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah, yang menjadi lokus penilaian agar target peningkatan predikat EPSS dapat tercapai tahun ini.

“Kami terus melakukan koordinasi bersama perangkat daerah terkait agar target peningkatan predikat EPSS Kalimantan Selatan bisa tercapai,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan sejumlah instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan Bappeda yang berperan besar pada peningkatan capaian EPSS dibanding tahun sebelumnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan Bappeda yang selama ini sangat mendukung proses penilaian sehingga ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya,” ucapnya.

Hidayatullah menambahkan, EPSS bukan hanya berkaitan dengan penilaian administrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Harapan kami tahun ini predikat EPSS Kalimantan Selatan bisa naik menjadi kategori baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Ia menyebut, salah satu sektor yang turut menjadi perhatian dalam penilaian yakni kesehatan dan perdagangan yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat.

“Perdagangan Kalimantan Selatan saat ini menunjukkan tren positif dan berada di atas rata-rata nasional sehingga ekonomi masyarakat diharapkan terus bergerak ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pembangunan dan pembukaan akses jalan di sejumlah desa terisolir.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Frendy Arifin, baru-baru ini mengatakan, pembangunan akses jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, membuka keterisolasian wilayah yang selama ini masih sulit dijangkau.

Menurut Frendy, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat desa. Selain memudahkan mobilitas warga, akses jalan yang baik juga dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena distribusi barang dan hasil pertanian menjadi lebih cepat dan efisien.

“Selama ini masih terdapat sejumlah wilayah perdesaan yang mengalami keterbatasan akses transportasi, terutama saat musim hujan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, mulai dari distribusi hasil pertanian, akses menuju sekolah, hingga pelayanan kesehatan,” ungkap Frendy.

Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pembangunan jalan penghubung antar desa maupun akses menuju pusat-pusat ekonomi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang investasi serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Frendy menambahkan, pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, namun juga diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi desa.

Dengan akses jalan yang semakin baik, berbagai potensi unggulan desa seperti sektor pertanian, perkebunan, hingga usaha mikro masyarakat diharapkan dapat berkembang lebih optimal.

“Selain itu, akses jalan yang memadai juga akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan,” lanjut Frendy.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian penting, untuk mempercepat pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Ia menegaskan, dengan semakin terbukanya akses jalan di desa-desa terisolir, diharapkan perekonomian masyarakat tumbuh lebih cepat, distribusi hasil pertanian dan produk lokal menjadi lebih lancar, serta kualitas hidup masyarakat perdesaan semakin meningkat.

“Melalui percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan, pemerataan pembangunan terus diwujudkan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Banua,” tutup Frendy. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) Lambung Mangkurat resmi dimulai, dengan pemancangan tiang pertama di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (6/5).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, jajaran Forkopimda, instansi vertikal, serta kepala daerah se-Kalsel.

Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, atas inisiasi pembangunan kembali Kodam Lambung Mangkurat yang sebelumnya sempat tidak aktif.

“Kami mewakili pemerintah pusat mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan jajaran. Pengaktifan kembali Kodam ini merupakan harapan besar masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menargetkan pembangunan Makodam dapat rampung dan diresmikan pada 2027. Menurutnya, keberadaan Kodam di Kalsel sangat strategis mengingat potensi sumber daya alam yang besar dan perlu dijaga secara optimal.

“Peran TNI bersama Polri dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan potensi daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin menyebut, pembangunan Kodam ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat Lambung Mangkurat yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Banua.

“Dengan hadirnya Kodam, kita berharap sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat. Ini juga melengkapi unsur Forkopimda di daerah,” ujarnya.

Dari sisi teknis, Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib menjelaskan, pembangunan Makodam akan menelan anggaran sekitar Rp280 miliar dengan skema pembiayaan kolaboratif.

“Sebesar Rp140 miliar dari Kementerian Pertahanan, dan Rp140 miliar dari Pemprov serta kabupaten/kota. Pemprov sekitar Rp90 miliar, sisanya kontribusi kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia menambahkan, bangunan Makodam akan terdiri dari lima lantai di atas lahan seluas 10 hektare, dengan fasilitas lengkap sesuai masterplan.

“Konsepnya modern dengan sentuhan kearifan lokal. Target pembangunan selesai pada 2027,” katanya. (SYA/RIW/APR)

Banjarbaru – Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, terus berkomitmen menyediakan benih unggul sebagai fondasi utama memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Kepala BBTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Sigid Sarsanto, baru – baru ini menegaskan, bahwa ketersediaan benih unggul merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Menurut Sigid, benih yang berkualitas tidak hanya mampu menghasilkan tanaman dengan produktivitas tinggi, tetapi juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap serangan hama dan penyakit. Dengan demikian, risiko gagal panen dapat ditekan dan hasil produksi pertanian menjadi lebih optimal.

“Benih unggul menjadi dasar utama dalam sistem budidaya pertanian. Jika benih yang digunakan berkualitas, maka hasil yang diperoleh juga akan lebih maksimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, BBTPH Kalsel secara konsisten melakukan produksi dan pengembangan benih unggul yang disesuaikan dengan kondisi agroklimat dan karakteristik lahan di Kalimantan Selatan.

Hal ini penting agar benih yang dihasilkan benar-benar adaptif dan mampu tumbuh optimal di berbagai wilayah.

“Selain itu, proses pengembangan benih juga dilakukan melalui serangkaian tahapan seleksi dan pengujian, guna memastikan mutu benih tetap terjaga sesuai standar yang telah ditetapkan,” lanjut Sigid.

Tidak hanya fokus pada produksi, BBTPH Kalsel juga memastikan distribusi benih kepada petani berjalan secara terencana dan merata.

Langkah ini dilakukan agar seluruh petani di berbagai wilayah dapat mengakses benih unggul secara tepat waktu, khususnya menjelang musim tanam.

“Distribusi benih kami lakukan secara terukur dan terencana, agar kebutuhan petani dapat terpenuhi secara merata dan tidak terjadi kekurangan di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, BBTPH juga terus menguatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait, untuk memastikan program penyediaan benih unggul dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sektor pertanian di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang, produktivitas meningkat, serta mampu mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan,” tutup Sigid. (MRF/RIW/APR)