Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat, terkait jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Hingga saat ini, penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum diterima daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi menyampaikan, bahwa pihaknya masih menunggu hasil final penetapan formasi secara nasional.

“Sejauh ini kami belum menerima penetapan resmi. Jadi untuk formasi CPNS 2026, kita masih menunggu keputusan dari MenPAN-RB,” ujarnya.

Meski demikian, Pemprov Kalsel telah melakukan penyusunan dan penyesuaian usulan formasi melalui pembahasan bersama tim teknis. Dari total usulan awal yang mencapai sekitar 700 formasi dari seluruh SKPD, jumlah tersebut kemudian diseleksi menjadi 250 formasi yang diajukan ke pemerintah pusat.

“Setelah melalui rapat teknis dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, usulan yang semula hampir 700 formasi disaring menjadi 250 formasi yang diajukan,” jelas Noryadi.

Ia menambahkan, pengurangan jumlah usulan tersebut dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, khususnya untuk memenuhi belanja pegawai seperti gaji serta tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Pada kesempatan ini, BKD Kalsel juga menjelaskan peluang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengikuti seleksi CPNS.

Noryadi menegaskan, PPPK tetap diperbolehkan mendaftar tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu, selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

“PPPK bisa mengikuti seleksi CPNS dengan ketentuan sudah bekerja minimal satu tahun dan mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian,” katanya.

Namun demikian, bagi PPPK yang dinyatakan lulus seleksi CPNS, diwajibkan mengundurkan diri dari status PPPK sebelum proses pengangkatan sebagai PNS.

Sementara itu, bagi yang tidak lulus, status dan kontrak kerja PPPK tetap berjalan seperti biasa.

Selain syarat masa kerja dan izin dari PPK, pelamar juga harus memenuhi ketentuan usia, yakni minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat pendaftaran.

PPPK juga tidak diperkenankan mengikuti dua jalur seleksi sekaligus dalam satu tahun anggaran, sehingga harus memilih antara CPNS atau PPPK.

“Seluruh peserta, termasuk PPPK, tetap wajib mengikuti tahapan seleksi yang berlaku, mulai dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hingga Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Bahkan, PPPK paruh waktu juga diberikan kesempatan yang sama tanpa jalur khusus,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga tengah mengupayakan penyetaraan hak antara PPPK dan PNS, termasuk rencana pemberian jaminan pensiun yang ditargetkan mulai berlaku pada 2026.

Adapun dari 250 formasi yang diusulkan, Pemprov Kalsel memprioritaskan tiga sektor utama.

Pertama, penguatan jabatan di bidang digitalisasi administrasi untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang lebih modern.

Kedua, sektor lingkungan hidup yang difokuskan pada penguatan personel guna mendukung mitigasi perubahan iklim serta pelestarian ekosistem daerah.

Ketiga, sektor ketahanan pangan yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Dengan usulan tersebut, Pemprov Kalsel berharap formasi CPNS 2026 dapat menjawab kebutuhan strategis daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dalam upaya meningkatkan kapasitas keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar In House Training Cyber Security Government, yang dilaksanakan di salah satu hotel di Banjarbaru, pada Senin (4/5).

Kegiatan yang dibuka langsung Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim ini, diikuti agen siber dari seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta perwakilan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Pelatihan tersebut juga menghadirkan narasumber secara daring, yakni Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, serta perwakilan Pusat Pengembangan SDM BSSN, Kussanti.

Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para admin dan operator sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

“Pemanfaatan sistem elektronik dalam pelayanan publik saat ini sudah sangat luas dan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan SDM, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman keamanan informasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pencegahan menjadi prioritas utama menghadapi ancaman siber.

“Harapannya, kita dapat lebih cepat melakukan pencegahan. Pencegahan menjadi prioritas utama, namun apabila terjadi insiden, maka penanganannya juga bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” tambahnya.

Selain itu, Diskominfo Kalsel juga terus mendorong integrasi dan penyederhanaan aplikasi layanan publik agar memudahkan masyarakat mengakses layanan.

“Kita ingin aplikasi yang ada bisa terintegrasi dengan baik, sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa harus membuat banyak aplikasi baru,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, menekankan pentingnya kesadaran keamanan siber di seluruh lini pemerintahan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kita fokus pada implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kini, penguatan keamanan menjadi hal yang tidak kalah penting agar sistem yang dibangun tetap terlindungi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa kegiatan ini diikuti agen siber SKPD serta tim teknis dari kabupaten/kota.

“Hari ini peserta terdiri dari agen siber SKPD dan tim teknis dari kabupaten/kota. Kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM, termasuk melalui simulasi langsung penanganan insiden siber,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui simulasi tersebut peserta diharapkan mampu melakukan penanganan awal saat terjadi serangan siber di instansi masing-masing.

“Kegiatan ini akan terus berkelanjutan, tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BSSN,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, koordinasi antar perangkat daerah juga terus diperkuat untuk menjaga keamanan sistem informasi pemerintah tetap aman.

“Dengan langkah tersebut, kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber diharapkan semakin meningkat,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, serta memperkuat sektor pendidikan dalam momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin sebagai pembina upacara di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (4/5).

Dalam amanatnya, Syarifuddin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, menjaga stabilitas di tengah tantangan global, khususnya pada sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air.

“Seluruh kepala daerah harus terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ketahanan pangan, energi, dan air menjadi pondasi penting yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Selain itu, Ia mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, serta dukungan terhadap UMKM. Upaya tersebut, harus ditopang birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

“Birokrasi harus bergerak cepat, responsif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti capaian Pemprov Kalsel yang meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas kinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa arah pembangunan daerah sudah berada di jalur yang tepat.

“Ini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih optimal,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, peringatan Hari Pendidikan Nasional juga menjadi refleksi penting bagi penguatan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan.

Syarifuddin menekankan perlunya perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan peran guru.

“Pendidikan harus menghadirkan manfaat nyata. Tidak hanya berhenti pada capaian administratif, tetapi benar-benar dirasakan oleh peserta didik dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga sekolah menjadi ruang tumbuh yang optimal bagi generasi muda.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, pendidikan dinilai menjadi kunci dalam mencetak sumber daya manusia unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan komitmen yang lurus,” tambahnya.

Syarifuddin mengajak seluruh elemen untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada pelayanan publik serta mendorong pendidikan berkualitas sebagai fondasi masa depan.

“Mari kita wujudkan pelayanan publik yang semakin baik dan pendidikan bermutu untuk semua demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Provinsi Kalimantan Selatan menerima kuota lebih dari 20 ribu sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Abidin menjelaskan, program sertifikasi halal gratis ini merupakan langkah strategis pemerintah, mendorong pelaku usaha agar lebih mudah mendapatkan legalitas produk.

Dengan adanya sertifikasi halal, produk yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

“Dengan adanya kuota ini, kami berharap semakin banyak produk lokal yang tersertifikasi halal, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar yang lebih besar,” ujarnya saat kegiatan Sosialisasi Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat yang digelar di Gedung Idham Chalid, Senin (4/5).

Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya sertifikasi halal, baik dari sisi kualitas produk maupun peluang ekonomi yang dapat dihasilkan.

Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat guna memastikan program ini berjalan optimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor menyampaikan usulan, agar penerbitan sertifikasi halal ke depan dapat diintegrasikan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para penerima.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada pelaku usaha, khususnya sektor mikro dan kecil.

Tidak hanya mendapatkan legalitas produk, pelaku usaha juga diharapkan memperoleh jaminan kesehatan sebagai bagian dari perlindungan sosial.

“Selain sertifikasi halal, pelaku usaha juga perlu mendapatkan perlindungan kesehatan agar mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih tenang dan berkelanjutan,” jelas Sudian Noor.

Ia menambahkan, integrasi antara sertifikasi halal dan kepesertaan BPJS Kesehatan diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, sekaligus mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengembangkan usaha.

Langkah ini juga dinilai mampu memperkuat ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan adanya kuota sertifikasi halal gratis serta dorongan kebijakan yang lebih terintegrasi, diharapkan pelaku usaha di Kalimantan Selatan dapat memanfaatkan peluang ini secara maksimal, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tutup Sudian Noor. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Energi muda, semangat kolaborasi, dan keberanian untuk membawa dampak positif mewarnai pelaksanaan Grand Final Apresiasi Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Banjarbaru Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Senin (27/4).

Kegiatan yang diselenggarakan DP3APMP2KB Kota Banjarbaru ini menjadi wadah bagi generasi muda Banjarbaru untuk menunjukkan potensi terbaik mereka sebagai pelopor, pendidik sebaya, sekaligus agen perubahan di tengah masyarakat.

Mengangkat tema “Rise with Passion, Inspire with Vision: Banjarbaru Emas in Action”, ajang ini hadir sebagai ruang pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kepedulian sosial bagi remaja.

Sebanyak 10 finalis terbaik berhasil melaju ke babak grand final setelah melewati berbagai tahapan seleksi dari total 43 peserta.

Dalam prosesnya, para finalis tidak hanya dinilai dari kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan komunikasi, kepemimpinan, wawasan, hingga kepedulian terhadap isu-isu remaja dan sosial.

Kepala DP3APMP2KB Kota Banjarbaru, Erma Epiyana Hartati menyampaikan, bahwa para finalis yang berhasil berdiri di panggung grand final merupakan representasi generasi muda pilihan yang diharapkan mampu membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Kalian adalah yang terbaik dari yang terbaik. Selempang yang akan dikenakan bukan sekadar simbol, tetapi tanggung jawab besar sebagai agen perubahan,” ujarnya.

Erma juga menekankan pentingnya kehadiran generasi muda yang mampu menjadi teladan, menyampaikan edukasi positif kepada teman sebaya, serta aktif mengambil peran dalam menghadapi berbagai tantangan remaja di era digital saat ini.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarbaru, Rizana Mirza, yang hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru, mengajak para finalis untuk memanfaatkan pengaruh dan platform yang dimiliki secara bijak, untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada masyarakat.

“Gunakan platform yang kalian miliki baik di dunia nyata maupun di media sosial untuk menyebarkan virus-virus kebaikan. Jadilah pilar pendidik sebaya dan konselor sebaya yang tangguh,” pesannya.

Melalui ajang ini, diharapkan lahir generasi muda Banjarbaru yang tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepedulian sosial yang mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat dan masa depan Kota Banjarbaru. (DP3APMP2KBJB-RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), terus mempercepat penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai langkah strategis, mewujudkan integrasi data antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi DTSEN yang digelar Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (29/4).

Kegiatan ini diikuti berbagai perangkat daerah terkait, untuk memperkuat sinergi dan pemahaman dalam pengelolaan data.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah menyampaikan, bahwa proses awal penguatan DTSEN telah dilakukan melalui pendaftaran dan aktivasi akun yang melibatkan Bappeda dan Diskominfo Kalsel.

“Alhamdulillah, pendaftaran akun DTSEN yang melibatkan Bappeda dan Diskominfo Kalsel sudah selesai dilakukan. Akun tersebut juga telah diaktivasi, dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti melalui pengisian data yang diperlukan,” ujarnya.

Menurutnya, aktivasi akun tersebut menjadi langkah awal penting dalam memperbaiki tata kelola data di Kalimantan Selatan, sekaligus menjawab tantangan belum terintegrasinya data sektoral di sejumlah SKPD.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak data antar perangkat daerah yang belum saling terkoneksi.

Oleh karena itu, kehadiran Portal Data Kalimantan Selatan diharapkan mampu menjadi penghubung kebutuhan data lintas sektor, termasuk dalam mendukung implementasi DTSEN.

“Perkembangan saat ini menunjukkan masih banyak data di beberapa SKPD yang belum saling terintegrasi. Kami berharap kehadiran Portal Data Kalimantan Selatan dapat menjembatani kebutuhan data antar-SKPD, khususnya dalam mendukung DTSEN,” tambahnya.

Selain persoalan integrasi, Ia juga menyoroti masih adanya keterbatasan pemahaman teknis di tingkat pelaksana.

Kondisi ini dinilai menjadi salah satu kendala optimalisasi sistem, sehingga kegiatan sosialisasi dan koordinasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi antarinstansi.

Ke depan, Pemprov Kalsel menargetkan integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga seluruh kebutuhan data lintas sektor dapat terhubung dalam satu sistem yang terpadu.

“Kami berharap DTSEN dapat mengoneksikan kebutuhan data lintas sektor, termasuk sektor kesehatan, berbasis NIK penduduk. Dengan demikian, data pada KTP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, cukup menggunakan NIK seperti halnya sistem pada sektor perpajakan,” pungkasnya.

Melalui integrasi data yang semakin kuat, pemerintah optimis berbagai intervensi program, khususnya di bidang sosial dan kesehatan, dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Banjarbaru – Fenomena El Nino diperkirakan akan memperpanjang musim kemarau di Kalimantan Selatan, dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat ancaman bencana tidak hanya terbatas pada karhutla, tetapi juga banjir.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, baru-baru ini menjelaskan, bahwa perubahan pola cuaca yang tidak menentu menuntut adanya kesiapsiagaan berkelanjutan dari seluruh pihak.

Menurut Ronny, dua potensi bencana utama yang harus diantisipasi bersama adalah banjir dan kebakaran hutan serta lahan.

Ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana sewaktu-waktu.

“Risiko bencana di daerah kita merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. Kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampaknya,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, terus meningkatkan berbagai upaya pencegahan, mulai dari pemantauan wilayah rawan hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

“Sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan secara efektif,” sahut Ronny.

Di sisi lain, BPBD Kalsel juga menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap penanggulangan bencana.

Selama ini, kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan masih sering dianggap sebagai beban biaya. Padahal, menurut Ronny, mitigasi justru merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar.

Ia menjelaskan, secara global setiap satu rupiah yang diinvestasikan dalam mitigasi bencana dapat menghemat hingga empat sampai tujuh rupiah dalam biaya penanganan darurat dan pemulihan.

“Hal ini menunjukkan bahwa langkah pencegahan jauh lebih efisien dibandingkan penanganan saat bencana sudah terjadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, BPBD Kalsel terus mendorong penguatan kapasitas relawan serta pengembangan sistem peringatan dini sebagai bagian dari strategi mitigasi.

Selain itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

Ronny menegaskan bahwa upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan dampak bencana di Kalimantan Selatan dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat dan ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin dinamis,” tutup Ronny. (MRF/RIW/APR)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memfokuskan keterlibatan pemerintah kabupaten kota, untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebagai langkah strategis menghadapi potensi musim kemarau yang diprediksi lebih kering tahun ini.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, pada Selasa (28/4) siang menjelaskan, peran aktif pemerintah kabupaten kota sangat penting, sebagai upaya pencegahan maupun penanganan karhutla.

Menurutnya, masing – masing daerah memiliki kewenangan serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi wilayahnya, sehingga mampu mengambil langkah cepat dan tepat ketika terjadi potensi kebakaran.

Ia menyebutkan, keterlibatan pemerintah daerah tidak hanya sebatas penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan sejak dini.

Diantaranya melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin di wilayah rawan, serta kesiapan tim untuk melakukan penanganan awal apabila muncul titik api.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal sebelum meluas,” ujar Ronny.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan di seluruh wilayah, terutama pada daerah yang memiliki lahan gambut dan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran.

Langkah ini dinilai penting untuk meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

“Koordinasi lintas daerah terus diperkuat, termasuk dengan berbagai instansi terkait seperti TNI, Polri, serta relawan kebencanaan. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan penanganan karhutla dapat berjalan secara efektif, cepat, dan terintegrasi,” lanjut Ronny.

Di samping itu, pemantauan di titik-titik rawan kebakaran juga terus ditingkatkan dengan memanfaatkan berbagai metode, baik melalui patroli darat maupun pemantauan berbasis teknologi.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti peralatan pemadam dan sumber air, agar dapat digunakan secara optimal saat dibutuhkan

“Peningkatan kesiapsiagaan ini menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Kami ingin memastikan seluruh daerah siap menghadapi potensi karhutla,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga dampaknya dapat diminimalisir.

Selain itu, keterlibatan aktif seluruh pihak, termasuk masyarakat, diharapkan mampu menciptakan kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran.

“Melalui upaya terpadu ini, diharapkan wilayah Kalimantan Selatan dapat lebih siap dalam menghadapi musim kemarau, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan,” tutup Ronny. (MRF/RIW/EPS)