Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Banyak kondisi yang menyebabkan anak terlahir stunting. Sebabnya, kerjasama stakeholder dan SKPD terkait sangat diperlukan dalam mencegah anak terlahir stunting.

Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin, saat membuka kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS), di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Kamis (14/9).

Menurut Aditya, sebelum memulai aksi pencegahan, semua permasalahan mengenai stunting harus sudah terpetakan, baik terkait lokus, subjek maupun objek. Termasuk penyebab anak terlahir stunting.

Disitulah, lanjut Aditya, perlunya kerjasama seluruh stakeholder didukung SKPD terkait untuk mengobati sumber permasalahannya.

“Misal masalahnya di sanitasi, maka tindaklanjut akan dilakukan oleh Dinas PUPR. Di lokasi lain misal karena kurang gizi, maka yang bertanggung jawab bisa dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, nanti terlibat pula Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Peternakan. Tergantung permasalahannya,” tutur Aditya.

Melalui AKS, Aditya berharap, seluruh permasalahan termasuk program-program penurunan stunting bisa dipetakan dengan baik. Sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengambil peran mereka masing-masing.

“Supaya angka stunting ini dapat ditekan bersama-sama. Jadi target nasional prevelensi stunting 14 persen tahun 2024 bisa terwujud di Banjarbaru,” imbuhnya.

Plh Kepala DPPKBPMPPA Kota Banjarbaru Rina Khairina menjelaskan, sejak dibentuk pada Juni lalu, tim AKS Kota Banjarbaru mulai menjalankan identifikasi risiko dan penyebab risiko kepada kelompok berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.

Hasil identifikasi, lanjut Rina, akan dikoordinasikan langsung kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota, guna mewujudkan sinergitas dari setiap kegiatan.

“Termasuk identifikasi dalam mengatasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit beresiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta/balita,” pungkasnya.(ADV/SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Polres Banjarbaru melaksanakan program bakti sosial dengan tema “Polri Peduli Budaya Literasi Distribusi Buku Sampai Dengan Pelosok Nusantara”, pada Rabu (6/9). Acara ini merupakan salah satu upaya dalam mendistribusikan buku-buku berkualitas kepada masyarakat, khususnya di Kota Banjarbaru. Selain mendistribusikan buku-buku, Polres Banjarbaru juga memberikan sebanyak 180 Al Qur’an kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mereka dalam mendukung budaya literasi dan nilai-nilai keagamaan.

Kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu langkah nyata Polres Banjarbaru dalam mendukung peningkatan literasi, sambil juga mempromosikan nilai-nilai keagamaan yang kental kaitannya di Indonesia. Pelaksanaannya sendiri dilakukan serentak hingga Polsek jajaran, namun terkhusus Polres Banjarbaru pada hari ini melaksanakan di dua lokasi terpisah yakni di Masjid Istikomah (SMP Muhammadiyah) Jalan A. Yani Km 34 dan juga Masjid Miftahul Khairiyah Jalan Sidodadi Loktabat.

Wakapolres Banjarbaru Kompol Winda Adhiningrum, yang memimpin langsung jalannya kegiatan, menyampaikan, Polres Banjarbaru sangat peduli akan peningkatan literasi di kalangan masyarakat. Namun, juga tak lupa akan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, Polres Banjarbaru beserta Polsek jajaran pada hari ini dengan bangga mengadakan program “Polri Peduli Budaya Literasi” yang juga mencakup distribusi Al Qu’ran bagi masyarakat.

“Semoga dengan program tersebut bisa semakin meningkatkan minat baca para warga masyarakat khususnya terkait pembagian Al Qur’an yang kami laksanakan pada hari ini, kita berharap semoga menjadi berkah bagi semuanya serta membawa kedamaian dan ketentraman di Kota Banjarbaru, serta juga menumbuhkan generasi-generasi muda yang cinta Al Qur’an,” pungkasnya.

Adapun penerima dalam kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Polres Banjarbaru yaitu Bapak Said Rahma perwakilan Guru SMP Muhammadiyah serta Ustad Muhammad Abdul selaku pengurus Masjid Miftahul Khairiyah. Masing-masing dari mereka menerima sebanyak 15 Al Qur’an dalam kegiatan tersebut.

Dalam program ini Polres Banjarbaru beserta Polsek jajaran berkolaborasi dengan para penerbit lokal, yayasan literasi, dan komunitas keagamaan. Buku-buku yang didistribusikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat yang mencakup buku-buku pendidikan dan keagamaan. Selain itu, 180 Al Qur’an juga turut dibagikan kepada masyarakat yang hadir sebagai simbol kepedulian terhadap nilai-nilai keagamaan.

Bakti sosial ini pun mendapatkan sambutan yang luar biasa dari berbagai elemen masyarakat, mereka sangat mendukung dengan inovasi yang dicanangkan melalui program itu. Mereka pun berharap melalui kegiatan-kegiatan seperti ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat memahami lebih dalam mengenai agama serta budaya literasi.

Harapannya, program “Polri Peduli Budaya Literasi Distribusi Buku Sampai Dengan Pelosok Nusantara” yang diadakan oleh Polres Banjarbaru akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan tingkat literasi dan juga kesadaran akan nilai-nilai keagamaan di kalangan masyarakat setempat. (RILIS-RDM/RH)

BANJARBARU – Polres Banjabaru secara resmi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan “Zebra Intan-2023” di Lapangan Hijau Mako Polres Banjarbaru, Senin (4/9) pagi. Operasi Zebra tersebut merupakan salah satu Operasi rutin yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan serta pelanggaran di jalan.

Kegiatan ini dihadiri oleh para PJU Polres Banjarbaru, perwakilan Kasat Pol PP Kota Banjarbaru, perwakilan Kadishub Kota Banjarbaru serta tamu undangan lainnya. Apel gelar pasukan ini adalah langkah awal dalam rangkaian Operasi yang akan berlangsung selama 14 hari, yakni mulai dari tanggal 4 – 17 September 2023.

Kapolres Banjarbaru AKBP Dody Harza Kusumah, dalam sambutannya pada gelar pasukan itu menggarisbawahi pentingnya Operasi Zebra dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

“Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya, merupakan suatu hal yang harus kita jaga dan kelola dengan baik. Hampir sebagian besar aktivitas masyarakat menggunakan prasarana jalan sebagai bagian penting dalam kesehariannya, selain itu moda transportasi jalan juga merupakan kunci dalam tumbuhnya roda perekonomian suatu bangsa,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana jalan, berbanding lurus dengan kompleksitas permasalahan tentang jalan, seperti semakin banyaknya titik-titik kemacetan lalu lintas, tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan. Dimana hal ini disebabkan oleh kelalaian masyarakat pengguna jalan itu sendiri, dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum perundang-undangan terkait lalu lintas.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, maka Polda Kalimantan Selatan termasuk Polres Banjarbaru menyelenggarakan “Operasi Zebra Intan-2023″ dengan mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif serta humanis didukung penegakan hukum (gakkum) secara elektronik baik statis maupun mobile dan teguran simpatik dalam rangka meningkatkan kepatuhan maupun disiplin masyarakat dalam berlalu lintas guna menurunkan angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas keselamatan serta terbangunnya budaya tertib berlalu lintas di jalan raya,” jelasnya.

Target dan tujuan “Operasi Zebra Intan-2023” yang akan dilaksanakan nanti adalah meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan situasi Kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polres Banjarbaru serta melakukan gakkum lantas dengan ETLE mobile dan teguran terhadap 7 (tujuh) prioritas pelanggaran.

“Adapun 7 prioritas pelanggaran itu antara lain pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor (Ranmor) yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara Ranmor yang masih dibawah umur, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu, pengemudi atau pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau tidak menggunakan sabuk pengaman (safety belt), pengemudi atau pengendara Ranmor dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol, pengemudi atau pengendara ranmor yang melawan arus serta pengemudi atau pengendara Ranmor yang melebihi batas kecepatan,” tuturnya.

Selain penegakan hukum, Operasi ini juga akan diikuti dengan berbagai program edukatif dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya disiplin dalam berlalu lintas. Polri juga akan melibatkan unsur instansi terkait lainnya dalam mensukseskan kegiatan Operasi.

Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib selama pelaksanaan Operasi Zebra Intan-2023 berlangsung. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas adalah kunci untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran, serta meningkatkan keselamatan semua pengguna jalan. (RILIS-RDM/RH)

BANJARBARU – Tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, perawat hingga bidan di Kalimantan Selatan (Kalsel) dibekali ilmu dalam menekan angka kematian saat kelahiran bayi, atau stabilisasi neonatus.

Hal ini terlihat dari kegiatan Pelatihan Stabilisasi Neonatus yang dihelat di RSD Idaman Banjarbaru, dari 7 – 8 Juli 2023.

“Perlu disadari bahwa keberhasilan dalam menurunkan angka kematian (kelahiran bayi) itu perlu ada kerja sama yang baik dan benar antara perawat, bidan dan juga dokter,” ujar Ketua Umum Perkumpulan Perinatologi Indonesia (Perinasia), dr. Setya Dewi Lusyati di Aula Lantai 4 RSD Idaman Banjarbaru, Jumat (7/7) pagi.

Diakui olehnya, dalam penerapan sehari-hari, instruksi penanganan yang dikeluarkan dokter masih belum dipahami oleh perawat. Imbasnya, dalam mempersepsikan instruksi dokter dalam penanganan bayi menjadi kurang tepat yang berdampak pada hasil penanganan.

“Jadi inilah mengapa Perinasia lebih banyak berkiprah dalam menguatkan kompetensi dari nakes yang non dokter, baik perawat dan bidan,” sambung dr. Setya.

Sementara itu, Ketua Perinasia Kalsel, dr. Pudji Andayani, menambahkan, RSD Idaman Banjarbaru ditunjuk langsung sebagai pusat pelatihan stabilisasi neonatus oleh Pengurus Pusat Perinasia. Di mana, perwakilan nakes dari berbagai daerah di Kalsel yang kasus kematian bayi tinggu didatangkan untuk mengikuti pelatihan ini.

“Tujuannya tak lain untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan bagi bayi. Mudah-mudahan nantinya penerapan ilmu dari fadilitator diterapkan di lapangan,” beber dr. Pudji.

Selain itu, Ketua Pelaksana Pelatihan Stabilisasi Neonatus, dr. Indra Widjaja Himawan menjelaskan, sebagian besar perwakilan nakes yang ikut serta pelatihan ini didominasi dari kabupaten di Banua Anam. Disusul dari Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, dan rumah sakit swasta di Banjarbaru.

“Harapannya, wakil nakes yang ikut pelatihan ini memberikan ilmunya kepada teman-temannya,” lugasnya.

Terkait pelatihan ini, Direktur RSD Idaman Banjarbaru dr. Danny Indrawardhana mengaku bangga karena rumah sakit milik pemerintah kota Banjarbaru ini, mendapat kepercayaan dari pihak luar.

“Saya bangga dengan kegiatan ini. Karena tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari organisasi profesional seperti Perinasia. Mereka sangat selektif, apalagi ini dari perinasia pusat,” ucapnya.

Ia juga berharap, dengan kegiatan ini, dapat membantu RSDI untuk terus maju dan menjadi pilihan utama masyarakat. (RILIS-RDM/RH)

BANJARBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar syukuran HUT Bhayangkara ke 77, di Gedung Wajyarecna Satbrimob Polda Kalsel, di Banjarbaru, Sabtu (1/7).

Dalam momentum ini, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengucapkan selamat kepada Polda Kalsel yang telah berhasil menciptakan keamanan dan ketertiban Banua.

“Termasuk banyak membantu masyarakat dengan menyalurkan program bakti sosial bedah rumah dan lain sebagainya,” ujar Gubernur akrab disapa Paman Birin.

Paman Birin berharap kinerja Polda Kalsel terus meningkat dibawah kepimpinan Kapolda Irjen Pol Andi Rian Djajadi. Apalagi dalam menjamin kesuksesan dan keamanan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

“Saya harap pemilu nanti bisa terlaksana dengan aman dan damai serta membuahkan hasil terbaik bagi rakyat. Terkhusus roda pembangunan di Kalsel yang semakin maju dan berkembang kedepannya,” harapnya.

Sementara di momen peringatan Hari Bhayangkara ke 77 ini, Kapolda Kalsel bersama dengan jajaran Polri lainnya berkomitmen untuk menciptakan kamtibmas kondusif di Kalsel.

“Saya harap Polri makin profesional dan dipercaya masyarakat agar dalam pelaksanaan tugasnya selalu diberikan kemudahan,” ucapnya.

Sesuai tema HUT ke 77 Bhayangkara 1 Juli 2023 yakni “Polri Presisi untuk Negeri Pemilu damai untuk Indonesia Emas”, Kapolda juga memastikan keamanan Pemilu 2024 menjadi fokus pihaknya agar masyarakat bisa merayakan pesta politik dengan suasana damai. Termasuk dalam mengawal kirab setahun menjelang pemilu yang akan dilaksanakan oleh KPU.

“Kita pastikan semua wilayah lancar, tidak ada yang kita anggap tidak aman. Semua penjagaan tetap sama,” ucapnya.

Untuk diketahui, dalam peringatan syukuran HUT ke 77 Bhayangkara itu, juga dilakukan penyerahan sejumlah penghargaan dan hadiah bagi para pemenang lomba yang diselenggarakan oleh Polda Kalsel sebagai rangkaian menyambut Hari Bhayangkara, termasuk penyerahan bantuan kursi roda dan kaki palsu untuk masyarakat yang membutuhkan. (SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar launching logo Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXIV tingkat Provinsi Kalsel tahun 2023, di aula gawi sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru pada Rabu (7/6). Launching tersebut dihadiri langsung Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, beserta sejumlah kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru.

Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, Kegiatan MTQ ini tentunya memberikan angin segar untuk Pemerintah kota Banjarbaru dan masyarakatnya. Kegiatan MTQ ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat, terkait untuk memahami dan mencintai alquran sebagai pedoman hidup. Dan pihaknya bersyukur ditahun 2023 ini, pelaksanaan MTQ bisa diselenggarakan di Kota Banjarbaru.

“Kota Banjarbaru siap menjadi tuan rumah Kegiatan MTQ tingkat Provinsi Kalsel. Kegiatan MTQ memiliki nilai dan makna tersendiri sebagai penyejuk keimanan, Dan pihaknya bersyukur tahun ini pelaksanaan MTQ bisa diselenggarakan di kota banjarbaru,” ucap Aditya.

Ia menambahkan, terkait persiapan kegiatan MTQ, pihaknya sudah melakukan berbagai macam persiapan, salah satunya yakni melaunching logo MTQ, menyiapkan anggaran dan menghibahkannya kepada pihak Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), serta pembentuan panitia yang diketua oleh Wakil Walikota Banjarbaru Wartono.

“Seluruh stakeholeder diharapkan dapat bersinergi dan bahu membahu, untuk mensukseskan kegiatan MTQ tingkat provinsi kalsel di Kota Banjarbaru ini. Diharapkan pula memmberikan kesan yang baik kepada seluruh peserta MTQ,” tutup Aditya.

Sementara itu, Ketua I LPTQ Kota Banjarbaru, Syahdi Hidayat Sa’id menyampaikan, bahwa terdapat 11 venue yang telah pihaknya siapkan untuk MTQ ke XXXIV tingkat Provinsi Kalsel dengan venue utama di Lapangan dr Mudjani.

“MTQ ke XXXIV tingkat Kalsel ini akan diikuti seluruh kafilah dari 13 kabupaten/kota se Kalsel,” ungkap Syahdi.

Untuk diketahui, MTQ ke XXXIV tingkat Provinsi Kalsel tahun 2023, akan mengangkat tema “Mari Kita Wujudkan Masyarakat Maju, Agamis, Dan Sejahtera Yang Dilandasi Dengan Nilai-nilai Al-qur’an”, MTQ akan diselenggarakan selama 9 hari mulai tanggal 20 Juli hingga tanggal 28 Juli 2023, dengan lapangan Dr. Murdjani sebagai panggung utama pelaksanaan MTQ. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut ke Pulau Kalimantan dipastikan berlanjut mulai tahun 2024 mendatang.

Usai memimpin rapat keberlanjutan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu itu, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, di Banjarbaru, Selasa (6/6), Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar mengaku belum dapat memastikan biaya pembangunan jembatan. Karena masih dalam proses pengkajian yang direncanakan dapat selesai di tahun ini.

“Kita sedang menggali informasi terkait data. Berapa clearance yang akan kita bangun dan biaya yang harus dipenuhi, supaya pelaksanaannya bisa kita lanjutkan segera,” ujarnya.

Roy menyebut, pembangunan akan dilakukan secara bertahap melalui APBD Pemprov Kalsel sebesar Rp 300 miliar serta Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp 100 miliar mulai tahun 2024, berlanjut hingga lima tahun kedepannya.

“Kekurangan dana akan kita carikan lagi nanti solusinya,” ungkapnya.

Roy menjelaskan, dana APBD itu digunakan untuk membangun jembatan atau jalan terdekat. Sehingga kedua sisi akan lebih cepat pembangunannya.

“Kalau dari pusat dananya tahun 2030, nanti kita coba minta bantuan dari DPR RI dan lainnya untuk menyampaikan ke Kementrian agar pencairan dana pusat bisa lebih cepat,” ungkapnya.

Di tempat sama, Sekda Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad berharap keberadaan jembatan yang menjadi salah satu proyek kebanggan Kalsel itu segera terwujud.

“Kenapa kita mendesak juga karena salah satu laut terdalam itu ada di Pulau Laut, di Mekar Putih kalau kita ingin membuat pelabuhan internasional,” ujarnya.

Ia menyayangkan anggaran pusat akan cair tahun 2030 untuk jembatan penghubung itu. Padahal sejak 2015 lalu, menurutnya Pemerintah setempat sudah menghabiskan dana APBD untuk pembebasan lahan dan sebagainya mencapai Rp 100 miliar.

Selain itu, menurutnya, semakin lama proses pembangunan nilai biaya yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi.

“Bagaimana ini bisa cepat terselesaikan, kalau alasan pusat tadi tahun 2030. Kita tidak sepakat karena pembangunannya sudah jalan,” imbuhnya.

Melalui jembatan penghubung ini, Ia berharap dapat berpengaruh terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanah Bumbu.

“Ini juga menarik minat investor dari China. Mereka mengaku siap. Kita hanya menunggu MoU antar Pemka Kotabaru, Tanah Bumbu dan Pemprov Kalsel,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)