Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Jalan di Desa Tajau Landung, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, bakal direhabilitasi. Pasalnya, akses ini juga menjadi satu-satunya penguhubung menuju Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, melalui Kabid Bina Marga, Azan Syariful Muaz, mengungkapkan, jalan yang juga terhubung dengan Desa Galam Rabah itu ternyata mengalami kerusakan yang cukup parah. Sehingga, Pemerintah Provinsi Kalsel bakal melakukan perbaikan.

“Jalan di Tajau Landung ini kan lumanyan rusak parah. Insha Allah, sebagiannya nanti bisa kami perbaiki di 2023,” ujarnya, baru-baru tadi.

Sebagai pendukung, ia membeberkan, bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penuntasan proyek Jembatan Bahandang yang menghubungkan antara Jejangkit (Batola) dan Tajau Landung (Banjar) yang bahannya terbuat dari kayu ulin pilihan.

“Kami memperbaiku jembatan kayu dulu. Namun, akan dibangun jembatan baru lagi tetapi tidak di posisi jembatan lama. Gunanya nanti untuk memperlancar akses kegiatan keagamaan baik itu mengikuti haul atau berziarah ke makam Datu Kelampayan atau pun Guru Sekumpul di Martapura,” papar Azan.

Dari total anggaran yang dikeluarkan, Dinas PUPR Kalsel telah mengalokasikan dana proyeksinya sebanyak hampir Rp21 miliar. Di mana, kucuran tersebut peruntukkannya hanya membangun Jembatan Bahandang sebagai penghubung antara Kabupaten Banjar dan Barito Kuala.

“Ini belum termasuk perbaikan jalan di Tajau Landungnya sendiri,” ungkapnya.

Disisi lain, Azan mengungkapkan, meski ruas jalan dari Jejangkit menuju jembatan sudah mulus. Tetapi, dirinya menyebutkan, kendala yang terjadi di lapangan adalah air pasang dan menyebabkan aksesnya terhambat hingga susah dilewati.

“Ini memang menjadi perhatian kami, karena bila air pasang lumayan tinggi menutupi jalan. Tetapi, adanya jembatan itu tidak akan terendam air,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pihaknya bakal terus melakukan perbaikan secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran yang disediakan Pemprov Kalsel.

“Karena ini kewenangan provinsi maka akan kami usahakan untuk diperbaiki,” pungkasnya. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaksanakan evaluasi satu data banua tahun 2022 serta pengenalan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) E-Walidata yang dilaksanakan di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman, Rabu (31/5).

Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel, Tarwin Patik Mustafa menyampaikan, kebijakan satu data dimaksudkan untuk mengurus penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah, dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan data disetiap Unit Perangkat Daerah (UPD) Lingkup Provinsi Kalsel masih belum maksimal, sehingga perlu dilakukan pembenahan perbaikan tata kelola data dan pemanfaatan data terbuka.

“Perlu dibenahi perbaikan tata kelola data dan rilis pemanfaaatan data terbuka. Nah untuk di UPD dalam kebutuhan SDM pengelolaan data masih belum maksimal,” ungkapnya.

Tarwin menjelaskan Unit Perangkat Daerah (UPD) Lingkup Provinsi Kalsel diharapkan dapat memenuhi empat prinsip satu data, yakni pertama standart yang mendasari data dan mengatur metodologi dari konsep, definisi, ukuran, serta satuan. Kedua yakni interoperabilitas kemampuan data. Ketiga yakni informasi terstruktur satu metadata, serta yang terakhir kode referensi sebagai rujukan identitas data.

“Kebijakan satu data dimaksudkan untuk mengurus penyelenggaraan tata kelola data, ” lanjut Tarwin.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Tanwiriah menambahkan, bahwa evaluasi satu data banua tahun 2022 serta pengenalan SIPD E-Walidata ini sangatlah penting, karena menjadi acuan perbaikan dan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan apa yang kurang di tahun sebelumnya.

Manfaatnya dengan penggunaan data statistik sektoral yaitu mengetahui kecenderungan tren yang akan terjadi di masa akan datang, menentukan prioritas sebagai acuan evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk mengantisipasi hambatan kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Perlu kita tingkatkan penggunaan data statistik sektoral sebagai bahan kerja kita,”ucap Tanwiriyah.

Ia menambahkan, evaluasi satu data diharapkan dapat mensinkronisasikan dan menyajikan data-data diUnit Perangkat Daerah (UPD), dan akhirnya dapat mewujudkan transparansi data statistik sektoral daerah.

Untuk itu, perlu adanya kerja sama yang baik dari seluruh OPD, terkait permintaan data jelasnya. Dan UPD bersedia diminta dan dipublikasikan Data Statistik oleh Dinas Kominfo Kalsel. Sehingga terwujud kolaborasi dan kemitraan yang cukup di dalam pengumpulan dan penyajian data statistik. (MRF/NRH/APR)

Banjarbaru – Setiap tahun berakhiran angka 3, menjadi pengingat bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggelar Sensus Pertanian. Dimulai sejak tahun 1963, maka Sensus Pertanian 2023 menjadi yang ke-7 digelar di Indonesia. Peluncuran program nasional ini sudah dilakukan Presiden RI, Jojo Widodo di istana negara pada 15 Mei lalu, dan kegiatannya resmi dimulai pada Kamis (1/6) hingga 31 Juli 2023.

Usai media gathering dikantornya pada Rabu (31/5), Kepala BPS Provinsi Kalsel, Martin Wibisono menjelaskan, bahwa sensus pertanian tahun ini merujuk pada World Programme of the Census of the Agriculture 2020, yang dibuat Food and Agriculture Organization of the United States (FAO).

“Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat, untuk bahan perencanaan dan evaluasi hasil – hasil pembangunan, terutama sektor pertanian”, jelas Martin di hadapan wartawan.

Lebih lanjut Martin mengatakan, khusus di Kalsel, disiapkan sebanyak 3.208 petugas yang akan melakukan sensus pertanian, mulai besok (1/6) hingga dua bulan ke depan.

“Saya harap masyarakat dapat memberikan jawaban jujur untuk semua pertanyaan yang diajukan petugas. Karena ini untuk mendata usaha pertanian di Kalsel”, tambahnya.

Usaha pertanian yang didata pada sensus kali ini adalah usaha pertanian perorangan, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lainnya. Dari 3 cakupan usaha tersebut, terdapat 7 subsektor pertanian yang akan dicakup dalam sensus pertanian 2023 (ST2023). Yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Diperkirakan ada 468.000 rumah tangga pertanian, yang akan menjadi target sasaran sensus pertanian di Kalsel. (RIW/NRH/APR)

BANJARBARU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel sampai kini belum menerima usulan anggaran PEMILU 2024 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel. Bahkan, tinggal satu bulan lagi masa usulan ini resmi ditutup.

Plt Kepala BPKAD Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Perencanaan Anggaran, Fatkhan, mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih menunggu usulan resmi melalui keterangan surat yang disampaikan instansi tersebut agar dapat segera dilakukan verifikasi dan proses. Selanjutnya, pengesahan bakal dilaksanakan.

“Terhadap kejelasannya, hingga kini belum kami menerima surat resmi dari Badan Kesbangpol Kalsel. Mengingat, surat resmi yang mereka kirim menjadi usulan dasar kami untuk mengalokasikan dana hibah yang dikhususkan bagi KPU dan BAWASLU,” ujarya, kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Rabu (31/5) siang.

Namun demikian, pihaknya memastikan alokasi dana cadangan melalui APBD untuk penyelenggaraan pemilihan legislatif dan kepala daerah sudah disiapkan anggarannya sebesar Rp200 miliar.

“Itu masuk pada APBD 2023 dan 2024. Jadi, nanti penggunaanya tergantung situasi. Intinya kami sudah siap menganggarkan,” bebernya.

Ia juga merincikan, dari alokasi untuk penyelenggaraan PEMILU 2024 dilakukan bertahap.

“Sesuai regulasi yang ada bahwa pencairan itu dilakukan sebesar 40 persen untuk 2023. Nah, 2024 sekitar 60 persen,” ungkapnya.

Ia mengharapkan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel secepatnya menyerahkan usulan itu paling lambat sebelum penyampaian Kupa dan perubahan PPAS 2023. Hal ini juga sudah merujuk dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Yang jelas sebelum penyampaian penyusunan rancangan perubahan Kua PPAS TA 2023 minggu pertama pada Agustus ini. Sehingga, kami meminta Kesbangpol segera mengirimkan usulan anggaran tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui BPKAD,” jelasnya.

Sementara dari hasil data yang didapatkan, Badan Kesbangpol telah mengusulkan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp196 miliar lebih.

Dari rincian ini setidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel akan mendapatkan Rp131 miliar lebih yang tercatat di 2023 sekitar 40 persen atau Rp52 miliar lebih. Sisanya di 2024 mencapai Rp79 miliar lebih yang diakumulasikan jadi 60 persen.

Sedangkan, BAWASLU Kalsel bakal mendapatkan jatah Rp65 miliar lebih. Dari rinciannya, 40 persen sedikitnya Rp26 miliar lebih dari 40 persen di 2023. Serta 60 persen di 2024 sebesar Rp39 miliar lebih. (RHS/NRH/APR)

Banjarbaru – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel, Dr. H. Muhammad Tambrin, M.M.Pd menerangkan, semua jemaah haji yang tidak dapat diberangkatkan sesuai jadwal keberangkatan Kelompok Terbang (Kloter) nya karena sakit, tidak bisa dikatakan batal keberangkatannya.

“Jadi artinya bukan batal apalagi gagal berangkat, hanya tertunda sementara atau selama masa perawatannya saja,” tegas Tambrin, pada Rabu (31/5).

Tambrin menjelaskan, tertundanya keberangkatan jemaah haji tersebut, berdasarkan rekomendasi dari Tim Kesehatan.

“Apabila ternyata jemaah tersebut sudah dinyatakan sehat dan mendapatkan rekomendasi layak untuk diberangkatkan dari Tim Kesehatan, maka akan kita berangkatkan pada kloter yang lain,” ujar Tambrin yang juga Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat meninjau poliklinik kesehatan yang ada di asrama haji Embarkasi Banjarmasin.

Menurut Tambrin, informasi ini penting untuk diketahui masyarakat terutama kepada para keluarga jemaah haji, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah tunda berangkat tersebut.

Hingga Rabu (31/5) Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan sebanyak 2 kloter jemaah haji. Yakni kloter pertama dari kabupaten Banjar dan kloter kedua dari Tabalong.

Dari dua Kloter tersebut masing-masing ada terdapat 1 orang jemaah haji yang tertunda keberangkatannya, yakni Liham Ibak Surip dari kloter 1, dimana posisinya sudah berada dikediamannya, serta Rusinah Suntung Asab (82) dari kloter 2 yang saat ini masih berada di rumah sakit Anshari Saleh di Banjarmasin.

Tambrin mengharapkan, tidak ada lagi jemaah yang sakit di kloter selanjutnya, dan dia juga mengajak, agar bersama sama mendokan jemaah haji yang saat ini sedang dalam perawatan, dapat segera diberikan kesembuhan.

“Terutama bagi jemaah haji yang menunggu jadwal keberangkatannya saya berpesan, terus jaga kondisi kesehatan, karena ini modal utama yang harus dijaga dan dipelahara dengan sebaik baiknya menjelang proses keberangkatan,” pungkasnya. (KanwilKemenagKalsel-RIW/APR)

BANJARBARU – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tertarik untuk melakukan kajian di Provinsi Kalimantan Selatan. Apalagi salah satu yang menjadi lokasi utamanya adalah Kebun Raya Banua.

Pelaksana Fungsi Pemantauan Pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Agus Widodo, menerangkan, hadirnya para rombongan peneliti ahli dari BRIN ke Kalsel ini tak lain untuk mempelajari secara mendalam metode apa saja yang dilaksanakan untuk pemanfaatan sebuah lokasi penelitian selanjutnya dapat diterapkan.

“Jadi kami ingin melakukan praktik baik yang ada di Kalsel baik kajian dan model untuk dapat diterapkan di daerah lain,” ungkapnya, usai melakukan kunjungan kerja ke kantor BRIDA Kalsel diikuti perwakilan kabupaten/kota, di aula pertemuan utama BRIDA, Selasa (30/5) siang.

Terkait model yang akan jadi tujuan mereka untuk dilakukan kajian adalah Kebun Raya Banua.

“Ini merupakan best practice (praktik yang baik) yang akan kita tuliskan dan pelajari modelnya agar bisa diterapkan di daerah lain,” tambah Agus.

Dalam kunjungan kerja (kunker) bersama tiga rekannya di BRIN, Agus membeberkan, usulan pembentukan BRIDA tak diinginkan ditingkat provinsi saja melainkan juga ternyata juga dikehendaki di kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Tadi ada juga beberapa kabupaten/kota mengusulkan menjadi BRIDA. Yang jelas, kami berharap daerah lainnya juga mengikuti jejak yang sama seperti Pemerintah Provinsi Kalsel,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Kalsel, Muhammad Amin, menyambut gembira atas kunjungan yang dilaksanakan BRIN. Salah satunya penyelenggaraan untuk pembinaan BRIDA di Kalsel.

“Dari kedatangan mereka. Kami dapat memanfaatkan agar BRIDA Kalsel lebih berkembang terutama kepada peneliti ditempat kita untuk dapat meningkatkan kapasitasnya baik Bimtek atau lainnya,” katanya.

Terkait riset yang akan dilaksanakan, Amin berharap Kebun Raya Banua bisa memberikan manfaat dan nilai yang lebih terhadap kemajuan daerah.

“Dengan kuatnya riset maka daerah akan semakin maju,” pungkasnya.

Selanjutnya, Rabu (31/5) besok, BRIN akan melakukan kunjungan ke lokasi tujuan mereka yaitu Kebun Raya Banua yang sekaligus melakukan pendekatan dalam pelaksanaan riset atau kajian. (RHS/APR)

BANJARBARU – Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Pemerintah Kota Banjarbaru yang ke – 24, Perkumpulan Dayak Meratus (Kumdatus) menggelar Pergelaran seni budaya Dayak bertajuk Borneo in Harmony ke 4, yang digelar di salah satu Mall terbesar di Kota Banjarbaru, selama 4 hari berturut – turut, dari Kamis (11/5) hingga Minggu (14/5) 2023.

Seni budaya dayak tersebut akan menampilkan berbagai macam perlombaan setiap harinya, salah satunya lomba Basumpit, lomba menggambar, dan lomba Fashion Show busana adat dayak. Pada Kamis (11/5), Pembukaan seni budaya dayak dibuka langsung Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin, dan Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Khatimah, dan dihadiri Kapolres Banjarbaru, Dandim 1006 Banjarbaru, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel, beserta sejumlah Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru.

Wali Kota Banjarbaru, M Aditya Mufti Ariffin sangat mengapresiasi pagelaran Borneo in Harmony ke 4 ini, yang sekaligus juga sebagai ajang peringatan Puncak Hari Jadi ke 24 Kota Banjarbaru. Dengan adanya seni adat budaya dayak, Kita bisa mengenalkan budaya daerah, keanekaragaman ras, suku dan agama di Kota Banjarbaru.

“Banyaknya budaya di Kota Banjarbaru, kami ingin juga memperkenalkan budaya kepada generasi muda guna mengetahui kekayaan dan budaya di Indonesia khususnya yang ada di Kota Banjarbaru,” ucap Aditya.

Ia melanjutkan Pergelaran seni budaya Dayak bertajuk Borneo in Harmony termasuk ke dalam kalender of event Kota Banjarbaru.

Sementara itu, Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Khatimah menyampaikan, dengan adanya seni budaya dayak, maka masyarakat dapat mengenal budaya daerah, keanekaragaman ras, suku dan agama di Kalsel.

“Seni budaya adat dayak, merupakan bentuk pelestarian budaya dengan memperkuat nilai nilai budaya, adat istiadat, sebagai peninggalan nenek moyang, ” Ungkap Husnul.

Dilanjutkan Husnul, seni budaya adat dayak meratus dapat berkembang menjadi daya tarik wisata, yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat kalsel. Oleh karena itu, pergelaran seni budaya adat dayak meratus, harus terus dilestarikan, dengan cara menngelar seni budaya.

Di tempat yang sama, Ketua Komdatus Kalsel, Benyamin Uhil mengatakan, seni budaya Dayak bertajuk Borneo in Harmony ini diselenggarakan secara mandiri, dan tidak menggunakan dana anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru. Dan hal ini menjadi salah satu kendala pelaksanaan kegiatan, yang sudah 4 kali diadakan di Kota Banjarbaru.

“Tujuan dilaksanakannya seni budaya Dayak bertajuk Borneo in Harmony untuk pengembangan seni budaya Dayak yang ada di Kalsel dan penunjang pariwisata di Kalsel terutama di Kota Banjarbaru, ” Tutup Benyamin. (MRF/RDM/RH)