Kategori: Banjarbaru

Banjarbaru – Menghadapi potensi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang pada tahun 2026, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, mengambil langkah strategis untuk menjaga produktivitas sektor pertanian.

Kepala BPTPH Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya antisipasi, mulai dari sosialisasi kepada petugas lapangan hingga koordinasi lintas sektor.

“Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan terjadi sejak awal Mei dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Namun, pola musim di Kalimantan Selatan berbeda-beda sesuai zona masing – masing,” ujar Lestari, Rabu (22/4).

Sebagai langkah awal, BPTPH Kalsel telah mensosialisasikan informasi tersebut kepada Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) di lapangan.

Selain itu, surat peringatan juga telah disampaikan kepada seluruh jajaran terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan.

Untuk menghadapi keterbatasan air, petani didorong mengoptimalkan pemanfaatan sumber air yang tersedia, seperti penggunaan pompa dan saluran irigasi yang masih aktif.

“Selain itu, petani juga dianjurkan menanam varietas tanaman yang toleran terhadap kekeringan serta berumur genjah, yakni sekitar 100 hari sudah dapat dipanen,” lanjut Lestari.

Pemilihan varietas menjadi kunci penting, agar petani tetap dapat berproduksi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Tidak hanya itu, BPTPH juga mengantisipasi peningkatan serangan hama yang sering terjadi saat musim kemarau.

Untuk itu, koordinasi intensif dilakukan dengan dinas pertanian kabupaten/kota, POPT, serta penyuluh pertanian untuk memastikan kesiapan langkah pengendalian.

Berdasarkan hasil pengamatan petugas di lapangan, jenis hama yang muncul akan berbeda di setiap wilayah. Oleh karena itu, penyediaan pestisida dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan masing – masing daerah.

“Stok bahan pengendali sudah kami siapkan dan distribusikan hingga ke tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Dengan demikian, jika terjadi serangan hama, penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran,” tutup Lestari. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman, menyerahkan langsung hasil Opini Ombudsman RI, berupa Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, kepada jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalsel.

Hasil Opini diserahkan berturut-turut kepada lokus-lokus penilaian, yaitu Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis (16/4) di Banjarbaru.

Opini Ombudsman RI adalah bentuk transformasi dan inovasi dari sistem penilaian sebelumnya yang berorientasi pada Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Opini tersebut merupakan salah satu Program Prioritas Nasional sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 untuk mendukung Asta Cita Presiden RI khususnya dalam konteks Reformasi Pelayanan Publik.

Melalui perubahan ini, Ombudsman RI ingin memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas tanpa maladministrasi.

Unsur penilaian meliputi Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepatuhan. Kualitas Pelayanan terdiri dari 4 Dimensi (Input, Proses, Output, Pengaduan) dan Kepercayaan Masyarakat. Dimana hasilnya terbagi dalam 5 Kategori, yakni Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, Sangat Kurang.

Sementara untuk Tingkat Kepatuhan terkait dengan produk – produk pengawasan Ombudsman RI, yakni tindakan korektif, saran perbaikan, saran penyempurnaan dan rekomendasi. Hasilnya ada 3 Kategori: Tinggi, Sedang, Rendah.

Data dikumpulkan dengan bermacam cara, antara lain studi dokumen, penggunaan data sekunder, wawancara dengan pelaksana dan penerima layanan serta penyebaran barcode/kuesioner kepada penerima layanan.

Pada tahun 2025, penilaian dilaksanakan secara nasional pada 46 Kementerian dan Lembaga serta 264 Pemda, termasuk di Kalsel yang mencakup 38 Unit Layanan sebagai lokus penilaian.

“Opini dan hasil Penilaian Maladministrasi merupakan pernyataan formal otoritatif Ombudsman yang patut menjadi rujukan bagi penyelenggara, pengguna layanan dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui kinerja pelayanan publik instansi dimaksud”, tegas Hadi.

Berdasarkan hasil Opini dan Penilaian Maladministrasi Ombudsman Kalsel, nilai rata-rata Kualitas Pelayanan yang diperoleh Pemda di Kalsel adalah 82,41 atau masuk Kategori Baik, dengan rincian 5 Pemda tergolong Baik dan 1 Pemda Cukup. Dibandingkan tahun 2024, ada penurunan nilai rata-rata yang sebelumnya mencapai angka 93,64.

Sementara untuk Opini Ombudsman RI, 2 Pemda meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi yaitu Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 3 Pemda meraih Opini Kualitas Tinggi yaitu Pemerintah Kabupaten Balangan, Pemerintah Kabupaten Banjar, dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terakhir 1 Pemda meraih Opini Kualitas Sedang yaitu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan data hasil Opini dan Penilaian Maladministrasi yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, maka Ombudsman Kalsel mengingatkan kembali perlunya komitmen kuat dari Kepala Daerah beserta jajaran, serta upaya bersama yang terkonsolidasi dengan baik dan dilakukan secara berkelanjutan pada lingkup Pemda se Kalsel.

Ombudsman Kalsel juga menekankan hal-hal strategis yang harus menjadi atensi, rujukan penting dan ditindaklanjuti, dalam kerangka perbaikan berkelanjutan yang berdampak pada Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepatuhan.

Pertama, Ombudsman Kalsel menegaskan bahwa membangun kepercayaan masyarakat merupakan hal fundamental yang patut jadi perhatian Pemda di Kalsel, terutama dengan menjaga dan memastikan nilai-nilai integritas dan keterbukaan sebagai panduan moral, hukum dan etika dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

“Keluhan atau aduan masyarakat seringkali terkait waktu penyelesaian layanan yang berlarut, adanya pungutan biaya pelayanan, alur layanan yang berbelit, serta sikap atau perilaku pelaksana layanan yang tidak santun, tidak ramah atau tidak patut. Nah, ini adalah hal-hal dasar yang wajib diperbaiki agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat”, ungkap Hadi.

Berikutnya, oemda di Kalsel agar terus berusaha meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai esensi dari pelayanan publik, Ombudsman, dan maladministrasi.

“Ciptakan berbagai metode pembelajaran yang efektif dan inovatif supaya pelaksana pelayanan publik semakin berkompeten”, tambah Hadi.

Terakhir, penguatan pemenuhan aspek perencanaan, jaminan pelayanan dan pengawasan internal.

“Penting kiranya penilaian Ombudsman masuk dalam indikator kinerja, adanya ketentuan kompensasi yang terpublikasi serta pengawasan internal yang dijalankan secara berkala”, pungkas Hadi. (OmbudsmanKalsel-RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menerima kunjungan strategis dari perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalsel di Ruang Rapat Kadis, Banjarbaru, Selasa (21/4).

Pertemuan ini digelar dalam rangka mempererat sinergi lintas instansi, terutama mengawal dan mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan pemerintah di Banua.

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar, menyambut baik inisiatif kolaborasi ini.

Menurutnya, koordinasi antara penyedia informasi publik dan unsur intelijen daerah sangat krusial di era digital saat ini.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi kita semua dalam mendukung program-program pemerintah agar berjalan lancar dan tepat sasaran,” ungkap Sucilianita.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Komunikasi Publik, Siti Norbayah, yang turut hadir bersama jajaran terkait, menekankan pentingnya keselarasan narasi publik.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan setiap informasi yang sampai ke masyarakat bersifat akurat, aman, dan mendukung kondusivitas daerah,” harapnya.

Pertemuan yang berlangsung hangat ini menjadi langkah awal dari berbagai rencana aksi bersama, khususnya dalam menjaga ketahanan informasi dan keamanan siber di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – PAUD Citra Indonesia melaksanakan kunjungan edukatif ke LPPL Abdi Persada FM pada Selasa (21/4). Kegiatan yang dipimpin langsung Owner PAUD Citra Indonesia, Widi Sulistiyowati ini, diikuti puluhan murid bersama dewan guru sebagai bagian dari program pembelajaran interaktif di luar kelas.

Dalam kunjungan tersebut, anak-anak diperkenalkan secara langsung dengan dunia penyiaran radio. Mulai dari melihat ruang studio, mengenal peralatan siaran dengan pendampingan tim LPPL Abdi Persada FM.

Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman baru, tetapi juga bertujuan menumbuhkan rasa percaya diri, melatih kemampuan komunikasi, serta memperluas wawasan anak-anak tentang alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Owner PAUD Citra Indonesia, Widi Sulistiyowati menyampaikan, bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari metode pembelajaran interaktif yang dirancang agar anak – anak dapat belajar secara langsung di lapangan.

“Kunjungan ini kami lakukan sebagai bagian dari pembelajaran interaktif, agar anak – anak bisa mengenal langsung dunia komunikasi, khususnya radio, sekaligus melatih keberanian dan kepercayaan diri mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan berbagai alat komunikasi kepada anak sejak usia dini.

“Kami ingin anak-anak lebih mengenal alat komunikasi yang ada di sekitar mereka, terutama radio, sehingga wawasan mereka semakin luas sejak dini,” katanya.

Lebih lanjut, Widi menjelaskan, bahwa kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan dalam satu hari, melainkan berlangsung selama tiga hari agar proses pembelajaran lebih optimal.

“Kunjungan ini akan kami laksanakan selama tiga hari, mulai hari ini hingga Kamis, agar anak-anak dapat menyerap pengalaman belajar secara lebih maksimal,” tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, terlihat antusiasme tinggi dari para murid yang aktif dan mencoba langsung pengalaman berkomunikasi dengan media siaran.

Sementara itu, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai kegiatan seperti ini sangat penting dalam mengenalkan media radio kepada generasi muda sejak usia dini.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari PAUD Citra Indonesia. Ini menjadi langkah positif untuk mengenalkan dunia penyiaran kepada anak-anak sejak dini,” ungkapnya.

Menurutnya, radio tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi yang menyenangkan bagi anak-anak.

“Kegiatan ini menjadi sarana edukasi yang menarik dan bermanfaat, karena anak-anak bisa belajar sambil bermain dan merasakan langsung pengalaman komunikasi yang lebih berkesan,” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan anak-anak tidak hanya mendapatkan pengalaman baru, tetapi juga tumbuh rasa percaya diri serta ketertarikan terhadap dunia komunikasi dan penyiaran di masa depan. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu langkah strategis dalam menekan angka inflasi di daerah.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah, menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama pada periode rawan kenaikan harga.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan, usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin, (20/4), menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM bertujuan memberikan akses kepada masyarakat, agar dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Dengan demikian, tekanan inflasi yang disebabkan kenaikan harga pangan dapat ditekan.

“Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ringan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan GPM akan difokuskan pada komoditas strategis yang kerap mengalami fluktuasi harga, seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lainnya.

Program ini juga diharapkan mampu menjadi penyeimbang harga di pasar, sehingga tidak terjadi lonjakan yang signifikan.

“Pelaksanaan GPM juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari distributor, pelaku usaha, hingga instansi terkait lainnya. Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar hingga ke masyarakat,” lanjut Bagiawan.

Bagiawan menambahkan, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga di lapangan.

Langkah ini penting agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara tepat dan responsif terhadap kondisi yang terjadi.

“Pemantauan harga akan terus dilakukan secara intensif, sehingga jika terjadi gejolak harga, kita bisa segera mengambil langkah yang diperlukan,” tambahnya.

Tidak hanya itu, koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, distribusi, dan stabilitas harga.

“Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan inflasi di Kalimantan Selatan dapat tetap terkendali, sekaligus menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil di tengah dinamika perekonomian,” tutup Bagiawan. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kalimantan Selatan, resmi rampung dan dinilai berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Program ini menjadi salah satu upaya strategis, mendorong percepatan pembangunan di wilayah perdesaan, khususnya pada daerah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dasar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Frendy Arifin menjelaskan, TMMD ke-127 dilaksanakan di dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong.

Menurut Frendy, program TMMD difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan TNI, program ini tidak hanya mempercepat pemerataan pembangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas yang lebih layak.

“TMMD menjadi salah satu bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan TNI dalam membangun desa. Program ini sangat membantu membuka akses serta meningkatkan ketersediaan sarana dasar yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Frendy, Senin (20/4) siang.

Sejumlah sasaran fisik yang telah direalisasikan dalam program TMMD ke-127 ini, antara lain rehabilitasi Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), penyediaan sarana air bersih untuk TPA, rehabilitasi mushola, hingga pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling).

Lebih lanjut, Frendy menegaskan, bahwa dalam pelaksanaan TMMD tahun 2026, pembangunan sarana air bersih menjadi salah satu prioritas utama.

Hal ini mengingat air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses.

Ia menyebutkan, masih terdapat sejumlah desa yang membutuhkan fasilitas air bersih yang memadai. Oleh karena itu, program TMMD diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut secara langsung melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

“Penyediaan air bersih tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan sarana air bersih juga diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan dan keagamaan.

Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan lebih nyaman dan produktif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama TNI juga terus berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah pelosok desa.

Program TMMD menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hal tersebut, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

“Dengan selesainya TMMD ke-127, diharapkan manfaat program ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sekaligus menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan desa di Kalimantan Selatan,” tutup Frendy. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Suasana meriah dan penuh kebersamaan mewarnai puncak peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru Tahun 2026, yang digelar di Lapangan Murdjani, Senin (20/4).

Peringatan yang mengusung tema “Kita Gawi Sabarataan, Bakurinah Gasan Banjarbaru Emas” tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Wakil Gubernur ,Hasnuryadi Sulaiman, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, serta para kepala daerah se-Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kota Banjarbaru juga menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Tak hanya itu, sebanyak 15.000 porsi Soto Banjar dibagikan secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas berbagai capaian pembangunan Kota Banjarbaru yang dinilai terus menunjukkan tren positif.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru. Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat rasa syukur, rasa memiliki, serta kecintaan terhadap kota yang telah menjadi tempat hidup yang nyaman bagi kita semua,” ujarnya.

Muhidin menegaskan, bertambahnya usia Banjarbaru diharapkan semakin membawa keberkahan dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga sosial kemasyarakatan.

“Keberkahan pembangunan menjadi hal yang penting, karena dari situlah masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata secara bersama-sama,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjarbaru yang tertinggi di Kalimantan Selatan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang didukung fasilitas publik dan ruang terbuka hijau.

“Kita patut bersyukur atas capaian ini. Tugas kita bersama adalah menjaga dan terus meningkatkan kualitas pembangunan yang telah diraih,” tegas Muhidin.

Selain itu, Muhidin juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, atas dukungannya pada proses pembebasan lahan untuk pembangunan stadion internasional sepak bola di wilayah Banjarbaru dan sebagian Kabupaten Banjar.

“Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam proses pembebasan lahan. Ke depan, pembangunan stadion ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menyampaikan, bahwa berbagai indikator makro pembangunan Kota Banjarbaru menunjukkan tren kemajuan yang sangat positif.

Ia menyebutkan, capaian tersebut terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, penanganan stunting, hingga meningkatnya indeks reformasi birokrasi dan kinerja keuangan daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, para pemimpin terdahulu, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Banjarbaru hingga saat ini,” ujarnya.

Erna Lisa menegaskan, tema peringatan hari jadi tahun ini menjadi pengingat akan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah.

“Tema ‘Kita Gawi Sabarataan, Bakurinah Gasan Banjarbaru Emas’ menjadi komitmen bersama untuk terus bergotong royong, berkarya, dan berkontribusi dalam mewujudkan Banjarbaru yang semakin elok, maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru berlangsung meriah pada Senin (20/4). Acara tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, bersama sejumlah anggota DPRD Kalsel dari Daerah Pemilihan Kalsel VII.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengatakan, berbagai capaian pembangunan yang telah ditorehkan Kota Banjarbaru selama 27 tahun.

Mengusung tema “Kita Gawi Sabarataan, Bakurinah Gasan Banjarbaru Emas”, perayaan tahun ini menonjolkan semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai fondasi pembangunan kota.

Tema dalam bahasa Banjar tersebut bermakna ajakan untuk bekerja bersama-sama demi mewujudkan Banjarbaru yang maju dan sejahtera.

“Momentum hari jadi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan Banjarbaru yang lebih maju dan berdaya saing,” katanya.

Supian HK menegaskan, komitmen DPRD Provinsi Kalsel untuk terus mendukung program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Khususnya diberikan untuk wilayah Banjarbaru dan kawasan penyangga di sekitarnya. Ia menilai kemajuan kota berjuluk “Kota Idaman” itu merupakan hasil dari sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan semangat bakurinah dapat memberikan kesejahteraan menuju Banjarbaru emas,” tambahnya.

Supian HK menambahkan, rangkaian peringatan HUT ke-27 Kota Banjarbaru diisi berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Pemerintah Kota Banjarbaru menargetkan momentum ini menjadi pemacu percepatan pembangunan di sektor pelayanan publik, infrastruktur, dan ekonomi kreatif.

“Kami optimis Banjarbaru terus semakin berkembang menjadi kota yang maju, modern,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2026 ini, memfokuskan strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) melalui promosi produk ke tingkat nasional.

Kebijakan tersebut diambil dengan meniadakan pelaksanaan BUMDesa Expo, dan mengalihkan upaya promosi ke berbagai event di luar daerah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Iwansyah, melalui Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari, baru-baru ini menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan strategi untuk memperluas pasar produk BUMDesa, agar tidak hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar nasional.

Menurut Indah, promosi di tingkat nasional dinilai lebih efektif membuka peluang pasar yang lebih luas, sekaligus meningkatkan daya saing serta nilai jual produk desa.

“Dengan mengikuti berbagai event di luar daerah, produk BUMDesa memiliki kesempatan untuk dikenal masyarakat yang lebih beragam, termasuk pelaku usaha dan investor,” ungkap Indah.

Ia menambahkan, pihaknya secara aktif mengikut sertakan produk-produk BUMDesa, dalam berbagai kegiatan pameran dan promosi di luar Kalimantan Selatan.

Langkah ini tidak hanya bertujuan mengenalkan produk, tetapi juga membuka peluang kerja sama serta memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku usaha desa.

“Salah satu produk yang mendapat perhatian besar dalam berbagai event tersebut adalah Kain Sasirangan. Produk khas Kalimantan Selatan ini, khususnya yang dihasilkan pelaku BUMDesa, masih menjadi primadona dan banyak diminati wisatawan maupun pengunjung dari luar daerah,” lanjut Indah.

Indah menjelaskan, tingginya minat terhadap Kain Sasirangan, menunjukkan bahwa produk lokal desa memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain memiliki nilai budaya yang kuat, Sasirangan juga dikenal dengan keunikan motif dan warna yang khas, sehingga mampu menarik perhatian pasar.

“Para pelaku BUMDesa kini mulai mengembangkan produk Sasirangan dengan berbagai inovasi desain, baik dari segi motif maupun model, agar lebih sesuai dengan tren pasar saat ini. Inovasi ini membuat Sasirangan tidak hanya diminati sebagai pakaian tradisional, tetapi juga sebagai produk fashion modern,” sahut Indah.

Lebih lanjut, Indah menegaskan, bahwa keikutsertaan dalam berbagai event di luar daerah menjadi strategi efektif untuk meningkatkan eksposur produk Sasirangan.

Melalui promosi tersebut, produk lokal desa tidak hanya semakin dikenal, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mendorong pelaku BUMDesa untuk meningkatkan kualitas produk serta memperkuat strategi pemasaran, baik secara konvensional maupun digital,” tutup Indah. (MRF/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) ORADO Kalimantan Selatan, resmi digelar untuk pertama kalinya di GOR Rudy Resnawan, Banjarbaru, Minggu (19/4).

Ajang ini menjadi tonggak awal pembinaan olahraga domino berprestasi di Banua. Sebanyak sembilan kabupaten/kota turut ambil bagian pada kejuaraan tersebut, yakni Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin, Tabalong, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Selatan.

Sejak dimulai pukul 10.00 WITA, suasana pertandingan berlangsung semarak. Panitia menyiapkan enam meja pertandingan, sementara atlet bertanding secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Ketua Umum Pengprov ORADO Kalsel, Muhammad Rizwan Arifin mengatakan, kejuaraan ini merupakan yang pertama sejak ORADO resmi terbentuk pada Januari 2026.

“Ini menjadi langkah awal bagi kami untuk membangun pembinaan olahraga domino di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov ini juga menjadi seleksi untuk menentukan atlet yang akan mewakili Kalsel pada Kejuaraan Nasional ORADO, yang dijadwalkan berlangsung pada 25–26 April 2026 di Bogor.

Dengan jumlah peserta dari sembilan daerah, sistem pertandingan menggunakan format grup sesuai ketentuan dari PB ORADO.

“Dari sini akan dipilih perwakilan terbaik untuk kategori junior 1 dan senior 1 yang akan tampil di tingkat nasional,” jelas Rizwan.

Ia menilai, antusiasme peserta cukup tinggi, terutama dari kalangan atlet muda. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan olahraga domino di daerah.

“Harapannya para atlet terus berlatih dan menambah pengalaman agar ke depan mampu meraih prestasi lebih tinggi,” katanya.

Lebih jauh, ORADO Kalsel juga membawa misi untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap permainan domino, yang selama ini kerap dipandang negatif.

Melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi resmi, domino diharapkan dapat berkembang sebagai olahraga prestasi yang membanggakan.

“Kami ingin menghapus stigma negatif dan mengarahkannya menjadi cabang olahraga yang berprestasi. Sosialisasi juga sudah kami lakukan hingga ke sekolah – sekolah,” tambahnya.

Dukungan juga diberikan Wakil Bupati Tanah Bumbu, Bahsanuddin, yang menilai ajang ini dapat menjadi wadah pengembangan diri masyarakat di semua kalangan, khusunya di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Saya mendorong kegiatan ORADO seperti ini, khususnya untuk Tanah Bumbu agar terus berprestasi melalui ORADO,” ujar pria yang juga sebagai pembina Pengcab ORADO Tanah Bumbu itu.

Adapun nomor yang dipertandingkan pada Kejurprov ini, adalah kategori beregu untuk kelas senior dan junior. Kejuaraan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Kalimantan Selatan untuk bersaing di level nasional dalam waktu dekat. (ORADOKALSEL-SRI/RIW/EPS)