Kategori: Banjarbaru

BANJARBARU – Menjelang peringatan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Wali Kota Banjarbaru, M. Aditya Mufti Ariffin, menginisiasikan program angkutan mudik gratis bagi masyarakat umum dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemko Banjarbaru.

Program ini ucap Wali Kota Banjarbaru telah dipastikan terlaksana melalui leading sektornya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru. Untuk itu pula ia mengajak masyarakat Banjarbaru agar dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan tersebut.

“Silahkan mendaftar, kita siapkan angkutan gratis untuk masyarakat Banjarbaru yang ingin mudik saat lebaran nanti,” kata Aditya, Rabu (12/4).

Menurut Aditya, program angkutan mudik gratis menjadi salah satu strategi guna meredam penumpukan penumpak pada puncak arus mudik lebaran nanti. Mengingat, pergerakan saat arus mudik masih didominasi oleh kendaraan pribadi mobil dan sepeda motor.

“Penggerakan saat mudik itu masih didominasi kendaraan pribadi, khususnya roda dua. Ini dapat mengakibatkan naiknya potensi kemacetan lalu lintas. Program angkutan mudik gratis diharapan mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir kondisi tersebut,” terang Wali Kota.

Disisi lain, Plt Kepala Dishub Banjarbaru Mutia Syafariahadi melalui Kabid Sarana Prasarana Transportasi Eddy Sabara, menerangkan untuk sementara ini pihaknya masih menyiapkan 3 unit bus yang akan digunakan nantinya. Namun ia mengakui jumlah tersebut kemungkinan masih akan bertambah.

“Sementara ini masih kita siapkan tiga unit bus dan satu unit lagi untuk cadangan. Tapi sisa saja nanti bertambah, tentunya kita liat perkembangan jelang lebaran nanti,” ujar Eddy.

Pelaksanaan angkutan mudik gratis nantinya akan dimulai pada 18 April 2023 dengan rute terjauh ialah Banjarbaru – Tanjung. Namun sebelum itu bagi masyarakat khususnya lebih dulu dapat mendaftarkan diri, baik itu datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru atau melalui via barcode di iklan banner yang disebar di sosial media.

Sedangkan untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemko Banjarbaru dapat mendaftarkan diri melalui masing-masing SKPD tempatnya berkerja.

Lalu bagaimana dengan proses penjemputan kepulangan? Terkait hal ini, Ia menerangkan bahwa untuk penjemputan kepulangan dilaksanakan serentak pada 24 April 2023.

“Titik penjemputannya disesuaikan masing-masing kabupaten kota. Tentu kita harapkan yang mudah terjangkau. Informasi ini harap diingat sehingga tidak tertinggal saat pulang nanti,” tuntasnya. (MedCen.BJB-RDM/RH)

BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru, M. Aditya Mufti Ariffin, menggelontorkan dana hibah ratusan juta sepanjang bulan Ramadhan 1444 Hijriah/Tahun 2023 untuk perbaikan sarana dan prasarana maupun operasional puluhan tempat ibadah, baik Masjid, Langgar maupun Musala.

Berdasarkan laporan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banjarbaru pada Bagian Kesra sejak dua minggu lebih berjalannya bulan Ramadhan, total dana yang telah dihibahkan sedikitnya mencapai Rp 449 juta. Pemberian dana hibah tersebut bertepatan saat berlangsungnya agenda Safari Ramadhan yang dilaksanakan Wali Kota Banjarbaru Aditya.

Kepala Bagian Kesra, Suriansyah, memaparkan untuk total dana yang telah dihibahkan Wali Kota sepanjang Safari Ramadhan terdiri dari 5 Masjid dan tiap Langgar Musala di 20 kelurahan. Untuk 5 Masjid sendiri penyalurannya mencapai Rp 249 Juta dan Langgar Musala sebesar Rp 200 juta.

“Jadi total akumulasi penyalurahan dana hibah untuk tempat ibadah sampai saat ini sebesar 449 juta rupiah. Untuk Langgar Musala di masing-masing Kelurahan 10 juta rupiah. Sementara untuk satu Masjid senilai 49 juta rupiah,” katanya, Senin (10/4).

Kendati demikian, Suriansyah menyatakan bahwa penyaluran dana hibah rumah ibadah melalui Pemko Banjarbaru masih akan tetap berlanjut. Sebab dijelaskannya untuk tahun anggaran 2023 ini jumlah dana bantuan Langgar dan Musala di Kota Banjarbaru sendiri dianggarkan mencapai Rp 1 miliar.

“Jadi masih berlanjut. Karena keselurahan anggarannya 1 miliar rupiah untuk 100 Langgar Musala,” tuturnya.

Sementara itu Wali Kota Banjarbaru, Aditya, menerangkan penyaluran dana bantuan masjid ini merupakan kewajiban Pemerintah Kota Banjarbaru untuk memuhi kebutuhan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas tempat ibadah. Apalahi khususnya menjelang peringatan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan tidak lama lagi.

“Kita ingin memberikan rasa nyaman kepada masyarakat menjalankan ibadah, dari sisi sarana dan prasarana yang terus ditingkatkan. Saya harap bantuan ini digunakan semaksimal mungkin khususnya dalam mempersiapkan tempat ibadah menyambut hari Raya Idul Fitri Nanti,” ucapnya.

Diterangkan Aditya juga selain penyaluran dana hibah tempat ibadah, ia juga menyalurkan paket sembako dan tali asih untuk LPM dan Forum RT/RW. Dengan demikian bantuan tersebut dapat memberikan dukungan khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Agenda safari ramadhan kemarin juga menjadi kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan masyarakat Kota Banjarbaru. Semoga bantuan yang telah diberikan dapat benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. (MedCen.BJB/RDM/RH)

BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) untuk tahun anggaran 2022 kepada DPRD Banjarbaru dalam Rapat Paripurna di Ruang Graha Paripurna, Senin (27/3).

Berkaitan dengan ini, DPRD Kota Banjarbaru, berencana akan menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LKPj Walikota tersebut pada pekan ketiga April 2023.

“Sesuai dengan agenda Badan Musyawarah (banmus) kami merencanakan penyampaian rekomendasi terhadap LKPj wali kota ini nanti, pada rapat paripuran 18 April,” ucap Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Taufik Rachman, kepada Abdi Persada FM, belum lama tadi.

Menurut Taufik, pembahasan saat ini tengah dilakukan pihaknya bersama dengan tenaga ahli.

“Dalam mengkaji LKPj wali kota ini, kami mendatangkan tenaga ahli dari akademisi, sehingga nanti tentu ada rekomendasi yang akan kami sampaikan pada rapat paripurna tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam LKPj Wali Kota TA. 2022, secara umum Pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2022, sudah berjalan dengan baik. Indeks Pembnagunan Manusia (IPM) mencapai 79,68 persen, indeks Ekonomi berada di angka 7,93 persen, tingkat kemiskinan 4,17 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 15,47 persen.

Sementara Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp 1.129.863.588.235, terealisasi sebesar Rp 1.420.271.737.111,36 atau tercapai 125,70 persen.

Begitu juga untuk program-program di Kota Banjarbaru, baik itu program unggulan dan lain-lain, diklaim sudah berjalan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti RT Mandiri, HomeCare, Urban Farming, Beasiswa Pendidikan Tinggi, Peningkatan Kesejahteraan dan Pelayanan Berbasis Teknologi merupakan kebijakan strategis yang berorientasi pada penyelesaian permasalahan pada tahun 2022. (RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru diganjar penghargaan atas partisipasinya dalam program Integrated-Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities, kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas, PT Surveyor Indonesia dan APEKSI.

Dalam ajang penghargaan Indonesia’s SDGs Action Awards yang diselenggarakan sebagai wujud apresiasi kepada pihak yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam memberikan aksi nyata untuk mewujudkan progam tersebut, Kota Banjarbaru terpilih sebagai salah satu dari 15 besar kota terbaik.

Program I-SIM for Cities sendiri merupakan gerakan inisiatif untuk mendukung keberlanjutan multi-stakeholders dalam mengelola aspek pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2022, program I-SIM for Cities diikuti oleh 70 dari 98 Kota di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya Kota Banjarbaru.

Dari rangkuman laporan hasil penilaian dan dokumen isian Kota Banjarbaru meraih skor 59,13. Sehingga kota berjuluk Idaman ini dikategorikan sebagai “The Encourager” pencapaian SDGs ditingkat Pemerintah Kota seluruh Indonesia.

Wali Kota Banjarbaru, M. Aditya Mufti Ariffin, mengakui bahwa pembangunan yang berkelanjutan memang hal yang sangat penting. Oleh karena itu keikutsertaan pihaknya dalam program I-SIM for Cities diyakini dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Peran serta stakeholder dibutuhkan untuk membangun kolaborasi yang baik agar terjadi akselerasi pencapaian setiap indikatornya. Tentunya kita ingin mensejahterakan masyarakat, namun tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya. Inilah yang disebut pembangunan yang berkelanjutan,” ucapnya, Rabu (29/3).

Aditya juga menuturkan penghargan ini menjadi semangat dan motivasi bagi pihaknya untuk memberikan program unggulan dan inovatif berkaitan pembangunan berkelanjutan di Ibukota Kalimantan Selatan ke depannya.

“Ini menjadi vitamin bagi kita untuk meningkatkan semangat dan kerja keras agar bisa lebih baik lagi,” tuntasnya. (MedCenBJB/RDM/RH)

BANJARBARU – Stok minyak goreng di Barito Kuala mengalami defisit hingga minus 236,80. Bahkan, daerah ini menempati urutan 62 dari 82 kabupaten/kota secara nasional.

Jelang Ramadan, harga minyak goreng bervariasi. Melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) tercatat bergerak dikisaran tertinggi Rp21.850 atau merangkak naik 0,23 persen. Sedangkan, jenis curah paling rendah seharga Rp15.700 per liter atau naik 0,32 persen.

Terlebih dari hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kemendagri, Senin (20/3) siang, yang dihadiri seluruh lembaga/kementerian secara virtual, keberadaan komoditi minyak goreng di seluruh Indonesia khususnya Kalsel masih sangat dibutuhkan. Apalagi, untuk memenuhi ketersediaan selama Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah.

Menyikapi itu, Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Agus Salim, telah berkomunikasi secara intens dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut.

“Saat ini mereka sedang menelusuri. Kita akan lihat permasalahan apa yang dihadapi sehingga Batola masuk kategori defisit,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, Fachri Ubadiyah, membeberkan, tak hanya minyak goreng kemasan premium dan biasa yang menjadi perhatian. Ternyata MinyaKita juga mengalami kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) per liternya.

“Melihat dari data Kementerian Perdagangan RI tadi, harga minyak goreng juga perlu menjadi perhatian kita bersama,” singkatnya. (RHS/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalumantan Selatan, menggelar Rapat Kerja Teknis (Rekernis) Bidang Lingkungan Hidup se-Kalimantan Selatan tahun 2022 disalah satu Hotel Berbintang di Kota Banjarbaru pada Senin (20/3). Rakernis dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.

Pada rakernis tersebut juga dilaksanakan penyerahan sertifikat Program Penilaian peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Sebanyak puluhan perusahaan mendapatkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdapat 77 perusahan yang mendapatkan PROPER dari KLHK, dan 16 perusahan yang mendapat PROPER Daerah.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, disampaikan Bahwa Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengaperesiasi adanya program penilaian tingkat perusahaan, dalam rangka mendorong perkembangan lingkungan di Kalimantan Selatan. PROPER ditujukan untuj mendorong setiap aktivitas industri, untuk taat terhadap lingkungan hidup dari dunia usaha.

“Dengan banyaknya peraih Propernas di Kalsel, kedepan bisa terjadi peningkatan pengelolaan lingkungan di lingkup perusahaan,” ujar gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan ada beberapa perusahan yang mendapat Properda yang menjadi prospek untuk mendapatkan Propernas. Dari 77 perusahan yang mendapat Propernas terbagi 1 Proper Emas, 10 Proper Hijau dan 63 Proper Biru serta 3 Proper Merah. Kemudian untuk Properda, 1 perusahaan mendapat Proper Hijau dan 15 perusahaan mendapat Proper Biru.

“Semua perusahan yang mendapatkan Propernas langsung dinilai oleh KLHK didampingi dari Pemprov Kalsel,” ungkap Hanifah.

Hanifah menambahkan, Kedepan. Untuk perusahan-peruhaan di Kalsel, pihaknya berharap semakin banyak yang mengikuti Properda guna mendorong perusahaan dalam pemenuhan lingkungan hidup.

“Dengan banyaknya yang ikut, menjadi alat ukur pelaku usaha telah melakukan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidupnya, diharapkan juga bisa melakukan hal-hal lebih dari yang diwajibkan dalam dokumen lingkungan hidup maulun regulasinya,” tutupnya.

Sekedar diketahui ada beberapa kriteria yang dilakukan dalam penilaian proper lingkungan oleh Kementerian LHK. Mulai dari pengendalian pencemaran air, pemeliharaan sumber air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan non B3, sampai pengendalian kerusakan lahan. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) 078 tahun 2022 terkait Pedoman manajemen keamanan informasi (PKMI SPBE) literasi digital kesadaran keamanan informasi, di ruang rapat H Maksid Setdaprov Kalsel pada Senin (20/3). Sosialisasi dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim, yang diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Tanwiriah, dan dihadiri Stakeholder lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Tanwiriah menyampaikan, dengan adanya sosialisasi manajemen keamanan informasi, pihaknya mengharapkan kedepannya data dapat terfokus untuk keamanan data disetiap SKPD Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan pula pada sosialisasi tersebut, adanya dukungan dari berbagai SKPD lingkup Kabupaten-Kota untuk manajemen keamanan data. Yakni melalui Diskominfo Provinsi Kalsel, namun hal ini tentu harus difokuskan pada Fasilitas, Infrastruktur, dan SDM yang dimiliki Diskominfo Kalsel.

“Kedepannya data dapat terfokus, dantentu saja dengan sokongan SKPD berbagai pihak Pemerintah Daerah, baik fasilitas infrasturktur maupun SDM nya,” ungkapnya.

Tanwiriyah menambahkan, Sosialisasi yang berhubungan dengan keamanan informasi, akan terus pihaknya lakukan disetiap kegiatan. dengan harapan berkesinambungan sehingga akan dapat terfokuskan melalui Diskominfo Provinsi Kalsel. Dengan adanya sosialisasi lanjutan terkait keamanan informasi, maka sistem manajemen SKPD Lingkup Provinsi Kalsel akan lebih maksimal.

“Harapannya kalau bisa difokuskan ke Kominfo Kalsel, dan kita sudah harus memenuhi persyaratan, seperti jaringan internet yang kuat, kita berharap sistem manajemen yang lebih kuat,” tutupnya. (MRF/RDM/APR)